Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Akses Mulai Terbuka, Kemensos Kirim Bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah Nasional 7 Desember 2025

    Akses Mulai Terbuka, Kemensos Kirim Bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah Nasional 7 Desember 2025

    Akses Mulai Terbuka, Kemensos Kirim Bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengirimkan bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bener Meriah serta Aceh Tengah pada Minggu (7/12/2025) ini.
    Pengiriman bantuan baru dapat dilakukan karena dua wilayah tidak bisa diakses. 
    “Pada hari ini, karena kemarin di Bener Meriah dan Aceh Tengah susah untuk diakses,
    Kemensos
    Insya Allah jam 11.00 WIB nanti sudah bisa memasukkan barang ya, baik itu permakanan maupun buffer stock,” ungkap Wakil Menteri Sosial (Wamensos), 
    Agus Jabo Priyono
    di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.
    Setelah pendistribusian rampung di dua kabupaten tersebut, Agus juga memastikan, Kementerian Sosial akan mendirikan dapur umum. 
    Hingga saat ini, Kemensos telah mengeluarkan anggaran senilai Rp 66 miliar untuk bantuan korban bencana di Sumatera.
    “Kita akan masuk ke seluruh kota, ke seluruh daerah yang benar dampak bencana itu ya, dan pada hari ini yang kemarin-kemarin kita belum masuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Insya Allah kita hari ini sudah bisa masuk,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025 hari ini mencatat jumlah
    korban tewas
    akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada Sabtu (6/12/2025) sore.
    “Di hari ini, Sabtu, 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa,” ucap Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Sabtu (6/12/2025).
    Angka ini bertambah 47 orang dari data Jumat (5/12/2025) kemarin.
    Rinciannya, jumlah korban meninggal di Aceh sebanyak 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa.
    “Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian, Sumatera Utara itu 329 jiwa dan Sumatera Barat 226 jiwa,” ujar dia.
    Abdul menegaskan, BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan operasi pencarian dan pertolongan untuk para korban yang masih hilang.
    “Sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban,” imbuh dia.
    Selain itu, ia juga memaparkan ada 389 korban hilang dari tiga provinsi di Sumatera akibat bencana banjir dan longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP dukung status banjir Sumatera ditingkatkan jadi bencana nasional

    PDIP dukung status banjir Sumatera ditingkatkan jadi bencana nasional

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung agar bencana banjir bandang yang melanda wilayah bagian utara Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional.

    Hasto saat diwawancarai di Bandung, Jawa Barat, Minggu, mengatakan dukungan itu didasarkan atas aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirimkan ke berbagai daerah terdampak.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” katanya.

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

    Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    “Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” katanya.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya menambahkan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Targetkan Jembatan Bailey di Bireuen Selesai dalam Sepekan

    Prabowo Targetkan Jembatan Bailey di Bireuen Selesai dalam Sepekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres perbaikan jembatan bailey di kawasan Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, yang rusak akibat banjir bandang. Dalam kunjungannya, Prabowo memastikan jembatan darurat tersebut dapat kembali digunakan dalam satu minggu ke depan.

    “Ini salah satu jembatan bailey yang rusak. Mereka terus bekerja dan diharapkan dalam satu minggu sudah bisa dibuka,” ujar Prabowo dalam tayangan Berita Satu Siang, Minggu (7/12/25).

    Jembatan yang berada di jalur utama Teupin Mane itu merupakan akses darat vital yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh serta sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Jembatan Bailey seberat 50 ton itu dipasang sebagai jembatan sementara, tetapi bisa difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat.

    Prabowo juga menyampaikan, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan tiga jembatan bailey tambahan untuk memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh.

    Prabowo menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin satuan tugas percepatan perbaikan jembatan di Aceh.

    Prabowo menilai KSAD memiliki sumber daya memadai untuk mempercepat proses perbaikan, mulai dari pasukan konstruksi hingga pasukan teritorial.

    “Karena beliau punya banyak pasukan, pasukan konstruksi, pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu,” kata Prabowo.

  • Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis Nasional 7 Desember 2025

    Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis Nasional 7 Desember 2025

    Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menceritakan pengalaman kunjungan kerja (kunker) selama satu pekan ke sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Memang kondisinya masih cukup parah, belum ada listrik, kemudian stok air bersih juga berkurang, BBM juga, apa namanya, terbatas,” ungkap Agus di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).
    Agus mengatakan kelangkaan BBM di
    Aceh Tamiang
    terjadi karena hanya satu SPBU yang beroperasi. Ia pun mengaku sempat kehabisan BBM saat kunjungan kerja di sana.
    Saat itu, dia tengah dalam perjalanan dari Kota Medan, Sumatera Utara, ke Kutacane, Aceh Tenggara, untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Di Kutacane sampai ke Medan itu antrian BBM luar biasa. Itu pada waktu itu memang stoknya mungkin terbatas dan saya sendiri juga bersama rombongan kehabisan bensin,” ujar Agus saat ditemui di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).
    Agus pun tidak ada pilihan lain untuk menepikan kendaraan. Dia bersama rombongan turut antre bersama warga yang lain.
    “Tetapi kemudian sekitar 4 jam (atau) 5 jam akhirnya kita mendapatkan BBM,” jelasnya.
    Setelah mendapatkan BBM ini, Agus dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke daerah di Provinsi Aceh lain yang turut terdampak akibat bencana ini.
    Di sisi lain, Agus memastikan berbagai kendala yang ia hadapi selama sepekan di lokasi bencana kini sudah banyak membaik.
    “Tapi sepertinya sekarang ini, ya, untuk kendala BBM mungkin sudah mulai terantisipasi karena akses, ya, akses untuk distribusi BBM ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana untuk jalur daratnya sudah mulai kondusif,” katanya.
    Dalam kunkernya itu, Agus juga memastikan bahwa bantuan oleh pemerintah sudah sangat masif ke sejumlah daerah.
    “Memang karena aksesnya terbatas, kemudian bantuan-bantuan itu disalurkan lewat jalur udara, baik menggunakan helikopter maupun menggunakan pesawat-pesawat Hercules,” kata dia.
    “Tetapi terhitung sejak tanggal 2 Desember atau 3 Desember setelah jalur darat bisa terakses, ya, oleh kendaraan logistik, itu bantuan-bantuan sudah hampir merata masuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana,” tambahnya.
    Menurut dia, ini merupakan sinergisitas kementerian dan lembaga terkait untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
    “Untuk urusan logistik ini aman, cuman proses distribusinya memang harus bersabar, ya,” ucapnya.
    Dalam hal ini, Agus menekankan bahwa kebutuhan tanggap darurat untuk korban bencana Sumatera terbilang aman.
    Sebab,
    Kementerian Sosial
    telah memberikan bantuan dan membuka dapur umum, salah satunya adalah Aceh Tamiang, daerah yang sebelumnya dinyatakan terisolasi.
    Pada Minggu (7/12/2025) pukul 11.00 WIB, Kementerian Sosial menjadwalkan pengiriman bantuan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
    Kedua wilayah itu masih sulit dijangkau karena akses darat terputus saat Agus melakukan kunjungan kerja.
    Sejauh ini, Kementerian Sosial telah mengeluarkan uang senilai Rp 66 miliar untuk korban bencana di Sumatera.
    “Jadi untuk saat ini yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak
    bencana banjir
    itu kurang lebih Rp 66 miliar,” kata dia.
    “Kita akan masuk ke seluruh kota, ke seluruh daerah yang benar-benar terdampak bencana itu, ya, dan pada hari ini yang kemarin-kemarin kita belum masuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Insya Allah kita hari ini sudah bisa masuk,” tambahnya.
    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025 mencatat jumlah korban tewas akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada Sabtu (6/12/2025) sore.
    “Di hari ini, Sabtu, 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa,” ucap Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Sabtu (6/12/2025).
    Angka ini bertambah 47 orang dari data Jumat (5/12/2025) kemarin.
    Rinciannya, jumlah korban meninggal di Aceh sebanyak 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa.
    “Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian, Sumatera Utara itu 329 jiwa dan Sumatera Barat 226 jiwa,” ujar dia.
    Abdul menegaskan, BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan operasi pencarian dan pertolongan untuk para korban yang masih hilang.
    “Sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban,” imbuhnya.
    Selain itu, ia juga memaparkan ada 389 korban hilang dari tiga provinsi di Sumatera akibat bencana banjir dan longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Cek Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak Akibat Banjir

    Prabowo Cek Pembangunan Jembatan Bailey di Bireuen yang Rusak Akibat Banjir

    Pemasangan dua Jembatan Bailey di Sungai Teupin, Kabupaten Bireuen, Aceh, menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi dampak bencana banjir.

    Jembatan ini dirancang untuk dapat berfungsi sebagai struktur sementara sekaligus permanen, memberikan solusi cepat untuk masalah aksesibilitas. Keberadaan Jembatan Bailey sangat krusial untuk menyambungkan kembali beberapa wilayah di Aceh dan Sumatra Utara.

    Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemasangan Jembatan Bailey ini akan memulihkan akses darat ke beberapa daerah penting. Termasuk di antaranya adalah jalur penghubung antara Banda Aceh dan Medan yang sempat terganggu. Pemerintah dan militer bekerja tanpa henti bersama warga lokal untuk menyelesaikan instalasi jembatan ini.

    Aceh sendiri mencatat 46 titik tanah longsor dan 34 titik banjir, yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional dan 14 jembatan. Sementara itu, Sumatra Utara melaporkan 144 titik tanah longsor dan 20 titik banjir, merusak 25 ruas jalan nasional dan empat jembatan. Kondisi ini memperlihatkan betapa parahnya dampak bencana terhadap konektivitas antar wilayah.

  • Cerita Wamensos Agus Jabo Kehabisan Bensin saat Tinjau Bencana di Aceh, Antre SPBU sampai 5 Jam

    Cerita Wamensos Agus Jabo Kehabisan Bensin saat Tinjau Bencana di Aceh, Antre SPBU sampai 5 Jam

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo membagikan pengalaman pribadinya saat meninjau lokasi terdampak banjir di Sumatra, beberapa waktu lalu.

    Ia mengaku sempat kehabisan bahan bakar minyak (BBM) saat berada dalam perjalanan dari Medan menuju Kutacane, Aceh Tenggara.

    “Waktu itu saya berangkat dari Medan ke Kutacane untuk menyambut kedatangan Presiden. Antrian BBM luar biasa! Saya sendiri bersama rombongan kehabisan bensin,” kata Agus saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Agus, saat itu ketersediaan BBM di wilayah terdampak bencana sangat terbatas karena akses distribusi terputus. Warga dan kendaraan operasional pemerintah harus bergantian menunggu pasokan BBM tiba.

    Ia menyebut rombongannya harus menunggu sekitar 5 jam sebelum akhirnya mendapatkan BBM dan dapat melanjutkan perjalanan ke wilayah terdampak bencana.

    Meski beberapa kendala masih terjadi, Agus menegaskan situasi hari ini mulai membaik. Distribusi BBM melalui jalur darat dapat dilakukan lebih lancar setelah sebagian akses transportasi kembali terbuka.

    “Sepertinya sekarang kendala BBM sudah mulai terantisipasi karena aksesnya sudah lebih kondusif,” jelasnya.

     

  • Kemenhut Usut Peran 12 Subjek Hukum di Tapanuli Terkait Indikasi Memperparah Banjir Sumatra

    Kemenhut Usut Peran 12 Subjek Hukum di Tapanuli Terkait Indikasi Memperparah Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai), yang diduga memperparah dampak bencana banjir. Tim gabungan pun melakukan pendalaman dan meminta keterangan terhadap 12 subjek hukum di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara.

    Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyampaikan, tim gabungan telah dibentuk untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, serta menyelidik dugaan tindak pidana kehutanan.  

    “Kami melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, Minggu (7/12/2025). 

    “Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” sambungnya.

    Kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan yang kuat, hingga memicu banjir dan longsor.

    Material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

    Hasil analisis awal yang diperkuat verifikasi lapangan menunjukkan, bahwa selain curah hujan ekstrem, terdapat indikasi kerusakan lingkungan di hulu DAS Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.  

    Masih berdasarkan identifikasi awal, ada 12 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, yang diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu ini.

    “Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP,” tegasnya.

     

     

  • Perjuangan Guru PPPK Bertahan Hidup Jalan Kaki dari Aceh Tamiang ke Medan

    Perjuangan Guru PPPK Bertahan Hidup Jalan Kaki dari Aceh Tamiang ke Medan

    Jakarta –

    Adi Guenea Isman (26), seorang guru PPPK bahasa Jepang asal Sumedang, Jawa Barat menceritakan kisah perjuangannya berjalan kaki dari Aceh Tamiang hingga tiba di Medan saat bencana terjadi. Ia menyebut membutuhkan perjalanan selama dua hari untuk bisa selamat.

    Adi merupakan staf pengajar di SMK Negeri 2 Karang Baru. Hari itu, 28 November 2025, ia baru saja pulang mengajar saat hujan turun tanpa jeda hingga ketinggian air mencapai dua meter dalam hitungan jam.

    Dalam waktu singkat, kos-kosannya berubah menjadi pulau kecil, dikepung luapan air kecokelatan.

    “Naik terus airnya, bang, sampai dua meter. Kami mengungsi di kos-kosan lantai dua, berhari-hari bersama empat kepala keluarga lain,” ungkapnya kepada detikSumut pada Sabtu (6/12/2025) malam.

    Ketika banjir berangsur surut, minimarket disebut mulai dijarah. Ia mengatakan tak ada bantuan yang masuk ke masyarakat sekitar.

    “Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada bantuan. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik,” katanya.

    Pada 1 Desember, ketika air benar-benar surut, ia pun memutuskan keluar dari Aceh Tamiang. Adi berharap bisa menghubungi keluarganya di Sumedang.

    Ia pun sempat mengayuh sepeda ke Kota Langsa. Namun, di tengah jalan sepeda itu rusak jalanan pun masih banyak yang terputus.

    “Sopir-sopir truk setelah bawa sembako takut membawa penumpang, karena banyak truk dijarah. Saya ditolak,” ujar Adi.

    “Uang tidak ada. Identitas saya hanyut semua,”sambungnya.

    Singkat cerita, Adi akhirnya sampai di kota Binjai pada Sabtu (6/12) setelah dua hari berjalan. Sinyal internet pun masuk ke ponselnya.

    “Di kota Binjai saya akhirnya bisa isi batre HP dan ada jaringan, menghubungi keluarga akhirnya naik bus sampai medan,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (dwr/imk)

  • Pengamat Sebut Bencana Sumatera Jadi Alarm Pentingnya Cadangan Beras Daerah

    Pengamat Sebut Bencana Sumatera Jadi Alarm Pentingnya Cadangan Beras Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November menegaskan kembali pentingnya penguatan cadangan beras pemerintah daerah. 

    Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori menilai di tengah tingginya jumlah korban jiwa, korban hilang, serta masih terisolasinya sejumlah wilayah akibat rusaknya infrastruktur, persoalan pangan muncul sebagai ancaman serius yang perlu segera diantisipasi melalui kebijakan cadangan beras di tingkat lokal.

    “Distribusi pangan yang terlambat karena medan sulit dapat memicu kerawanan pangan, lonjakan harga pangan pokok, dan gejolak sosial. Gejolak sosial antara lain berupa penjarahan minimarket dan gudang BULOG,” ujar Khudori dalam pernyataannya, dikutip Minggu (7/12/2025)

    Khudori menambahkan, kondisi ini memperlihatkan tanpa cadangan pangan yang siap digerakkan di daerah, risiko krisis pangan saat bencana akan semakin besar, terutama ketika jalur darat terputus dan mobilisasi bantuan terhambat.

    Menurut Khudori gangguan distribusi pangan akibat bencana juga berpotensi memicu gejolak lain, seperti lonjakan harga pangan dan instabilitas sosial.

    “Meski terdampak bencana, layanan publik BULOG tetap berjalan. BULOG tetap menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) pusat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Bantuan pangan beras juga tetap disalurkan,” tuturnya.

    Mendorong Pemerintah Daerah Memiliki Cadangan Pangan Sendiri

    Khudori menambahkan, situasi ini memperkuat urgensi untuk mendorong pemerintah daerah memiliki cadangan pangan sendiri, khususnya cadangan beras.

    Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 secara tegas mengatur keberadaan tiga jenis cadangan pangan, yakni cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta cadangan pangan masyarakat.

    Fungsi utama cadangan tersebut adalah untuk menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga, dan kondisi darurat, termasuk bencana alam.

  • 4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel empat subjek hukum di Sumatra Utara (Sumut). Keempatnya diduga bertanggung jawab atas banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Raja Juli memastikan telah melakukan penindakan hukum secara tegas. Dia menegaskan tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Adapun keempat subjek hukum yang disegel yakni Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupatan Tapanuli Selatan; PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. 

    Kemudian, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara; dan PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Raja Juli menyampaikan pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan. 

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lain yang segera disegel. 

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,”  tuturnya.

    Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini