Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Jalan Nasional di Langkat Kembali Normal Pasca-Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa penanganan pasca-bencana banjir di jalan nasional Kabupaten Langkat, Sumatra Utara telah rampung sepenuhnya. Saat ini, jalan nasional lintas Medan–Batas Aceh serta ruas Tol Medan–Pangkalan Brandan dapat dilintasi secara normal.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa arus lalu lintas di seluruh ruas terdampak saat ini telah kembali berfungsi normal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas harian dan distribusi logistik. 

    Dody menyebut, percepatan penanganan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat, terpadu, dan responsif dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami memastikan dukungan peralatan dari balai-balai teknis bisa digerakkan kapanpun diperlukan, termasuk untuk membuka akses dan membantu proses evakuasi,” jelasnya dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

    Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara terus melaksanakan pekerjaan penanganan di lapangan, meliputi pembersihan material sisa banjir di badan jalan serta pengembalian kondisi jalan melalui penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. 

    Kepala BBPJN Sumatera Utara Hardy Siahaan menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

    “Kami terus memantau kondisi infrastruktur di wilayah terdampak bencana serta melakukan langkah-langkah cepat dan tepat guna menjaga konektivitas antarwilayah tetap terjaga, salah satunya di Kabupaten Langkat yang saat ini lalu lintas sudah bisa diakses normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mempercepat pelaksanaan pengamanan tanggap bencana khususnya yang terjadi di Sumatra imbas tingginya curah hujan. 

    Dody menjelaskan, di tengah minimnya anggaran tanggap bencana, pihaknya berencana merelokasi pos anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan di wilayah Sumatra. Akan tetapi, dia belum dapat merinci pagu pos mana saja yang bakal direlokasi. 

    “Anggaran kalau sudah begini nggak pakai anggaran [sesuai pos]. Yang anggaran sudah ada saja kita cemplungin di situ, kalau kurang kita minta lagi,” kata Dody.

    Pasalnya, Mengutip laman Kementerian PU, alokasi anggaran program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025 hanya ditetapkan sebesar Rp351,83 miliar. Sedangkan, hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggarannya dilaporkan telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4% dari total pagu tersedia.

  • Pulihkan Objek Vital, PLN Terbangkan Genset untuk Listrik RSUD Datu Beru Takengon

    Pulihkan Objek Vital, PLN Terbangkan Genset untuk Listrik RSUD Datu Beru Takengon

    Jakarta: Untuk memastikan objek vital tetap menyala pascabencana, PLN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerbangkan genset berkapasitas 250 kiloVolt Ampere (kVA) menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dari Banda Aceh untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Sabtu (6/12).
     
    Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi respons cepat PLN dalam memulihkan kelistrikan pascabencana, meski akses medan sangat terbatas. Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk menjaga layanan publik yang krusial seperti rumah sakit tetap beroperasi.
     
    “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada PLN yang hari ini meskipun jaringan listrik terputus tapi kami masih dapat pelayanan yang terbaik, yaitu untuk rumah sakit,” ujar Haili.

    Petugas PLN tengah menyiapkan genset untuk diangkut menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuju Takengon, Aceh Tengah, guna memulihkan pasokan listrik bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru. (dok. PLN)
     
    Direktur Utama RSUD Datu Beru, Takengon, Gusnarwin turut mengapresiasi gerak cepat PLN dalam memastikan layanan medis tetap berjalan meski jaringan listrik utama terdampak bencana.
     
    “Kami sangat terbantu dengan respons cepat PLN, listrik adalah nadi operasional rumah sakit. Dengan adanya genset ini, kami dapat memastikan ruang operasi,  layanan gawat darurat, dan perawatan pasien tetap berlangsung tanpa kendala. Ini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Gusnarwin.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen PLN dan kehadiran negara yang sigap dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan pascabencana.

    Tampak salah satu ruang perawatan RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, kembali terang setelah pasokan listrik pulih menggunakan genset PLN. (dok. PLN)

    “Kami bergerak cepat memulihkan listrik di rumah sakit sebagai fasilitas vital bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin agar sektor layanan kesehatan mendapat prioritas energi, sehingga operasional medis tetap berjalan. Bagi kami ini bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab kemanusiaan yang kami emban untuk masyarakat,” ujar Darmawan.
     
    Kolaborasi lintas sektor antara PLN, BNPB, dan TNI menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Langkah ini juga menegaskan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa dalam memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
     
    “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari BNPB dan TNI yang memperkuat langkah kami di lapangan. Berkat sinergi ini, Alhamdulillah genset darurat dapat tiba di lokasi terdampak dengan cepat dan aman,” ujar Darmawan.
     

    Genset PLN berhasil diterbangkan dan tiba di Takengon, Aceh Tengah, melalui helikopter BNPB guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di RSUD Datu Beru. (dok. PLN)

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Eddi Saputra, menambahkan bahwa pengiriman melalui udara menjadi solusi terbaik agar genset tiba tepat waktu di lokasi prioritas.
     
    “Pengiriman melalui udara menjadi satu-satunya opsi agar genset tiba secepatnya, karena seluruh akses darat menuju RSUD Datu Beru terputus dan tidak dapat dilalui akibat bencana. Dengan dukungan helikopter, proses distribusi dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit,” jelas Eddi.
     
    Lebih lanjut Eddi menambahkan bahwa setibanya genset di lokasi, petugas PLN bergerak cepat melakukan instalasi dan pengujian agar dapat beroperasi sebagai sumber listrik sementara. Langkah ini memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah tetap berlangsung hingga jaringan utama kembali normal.
     
    “Dalam proses mobilisasi via udara diperlukan ketelitian yang tinggi. Material seberat 3,6 ton, yang terdiri atas genset seberat 2,6 ton dan trailer seberat 1 ton ini sempat gagal diterbangkan pada percobaan pertama. Namun, akhirnya berhasil diterbangkan pada percobaan kedua setelah penyesuaian beban serta titik angkat,” tutup Eddi.

     

    Jakarta: Untuk memastikan objek vital tetap menyala pascabencana, PLN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerbangkan genset berkapasitas 250 kiloVolt Ampere (kVA) menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dari Banda Aceh untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Sabtu (6/12).
     
    Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi respons cepat PLN dalam memulihkan kelistrikan pascabencana, meski akses medan sangat terbatas. Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk menjaga layanan publik yang krusial seperti rumah sakit tetap beroperasi.
     
    “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada PLN yang hari ini meskipun jaringan listrik terputus tapi kami masih dapat pelayanan yang terbaik, yaitu untuk rumah sakit,” ujar Haili.
     

    Petugas PLN tengah menyiapkan genset untuk diangkut menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuju Takengon, Aceh Tengah, guna memulihkan pasokan listrik bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru. (dok. PLN)
     
    Direktur Utama RSUD Datu Beru, Takengon, Gusnarwin turut mengapresiasi gerak cepat PLN dalam memastikan layanan medis tetap berjalan meski jaringan listrik utama terdampak bencana.
     
    “Kami sangat terbantu dengan respons cepat PLN, listrik adalah nadi operasional rumah sakit. Dengan adanya genset ini, kami dapat memastikan ruang operasi,  layanan gawat darurat, dan perawatan pasien tetap berlangsung tanpa kendala. Ini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Gusnarwin.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen PLN dan kehadiran negara yang sigap dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan pascabencana.
     

    Tampak salah satu ruang perawatan RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, kembali terang setelah pasokan listrik pulih menggunakan genset PLN. (dok. PLN)

    “Kami bergerak cepat memulihkan listrik di rumah sakit sebagai fasilitas vital bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin agar sektor layanan kesehatan mendapat prioritas energi, sehingga operasional medis tetap berjalan. Bagi kami ini bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab kemanusiaan yang kami emban untuk masyarakat,” ujar Darmawan.
     
    Kolaborasi lintas sektor antara PLN, BNPB, dan TNI menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Langkah ini juga menegaskan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa dalam memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
     
    “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari BNPB dan TNI yang memperkuat langkah kami di lapangan. Berkat sinergi ini, Alhamdulillah genset darurat dapat tiba di lokasi terdampak dengan cepat dan aman,” ujar Darmawan.
     

    Genset PLN berhasil diterbangkan dan tiba di Takengon, Aceh Tengah, melalui helikopter BNPB guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di RSUD Datu Beru. (dok. PLN)
     

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Eddi Saputra, menambahkan bahwa pengiriman melalui udara menjadi solusi terbaik agar genset tiba tepat waktu di lokasi prioritas.
     
    “Pengiriman melalui udara menjadi satu-satunya opsi agar genset tiba secepatnya, karena seluruh akses darat menuju RSUD Datu Beru terputus dan tidak dapat dilalui akibat bencana. Dengan dukungan helikopter, proses distribusi dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit,” jelas Eddi.
     
    Lebih lanjut Eddi menambahkan bahwa setibanya genset di lokasi, petugas PLN bergerak cepat melakukan instalasi dan pengujian agar dapat beroperasi sebagai sumber listrik sementara. Langkah ini memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah tetap berlangsung hingga jaringan utama kembali normal.
     
    “Dalam proses mobilisasi via udara diperlukan ketelitian yang tinggi. Material seberat 3,6 ton, yang terdiri atas genset seberat 2,6 ton dan trailer seberat 1 ton ini sempat gagal diterbangkan pada percobaan pertama. Namun, akhirnya berhasil diterbangkan pada percobaan kedua setelah penyesuaian beban serta titik angkat,” tutup Eddi.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pulihkan Objek Vital, PLN Terbangkan Genset untuk Listrik RSUD Datu Beru Takengon

    Pulihkan Objek Vital, PLN Terbangkan Genset untuk Listrik RSUD Datu Beru Takengon

    Jakarta: Untuk memastikan objek vital tetap menyala pascabencana, PLN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerbangkan genset berkapasitas 250 kiloVolt Ampere (kVA) menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dari Banda Aceh untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Sabtu (6/12).
     
    Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi respons cepat PLN dalam memulihkan kelistrikan pascabencana, meski akses medan sangat terbatas. Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk menjaga layanan publik yang krusial seperti rumah sakit tetap beroperasi.
     
    “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada PLN yang hari ini meskipun jaringan listrik terputus tapi kami masih dapat pelayanan yang terbaik, yaitu untuk rumah sakit,” ujar Haili.

    Petugas PLN tengah menyiapkan genset untuk diangkut menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuju Takengon, Aceh Tengah, guna memulihkan pasokan listrik bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru. (dok. PLN)
     
    Direktur Utama RSUD Datu Beru, Takengon, Gusnarwin turut mengapresiasi gerak cepat PLN dalam memastikan layanan medis tetap berjalan meski jaringan listrik utama terdampak bencana.
     
    “Kami sangat terbantu dengan respons cepat PLN, listrik adalah nadi operasional rumah sakit. Dengan adanya genset ini, kami dapat memastikan ruang operasi,  layanan gawat darurat, dan perawatan pasien tetap berlangsung tanpa kendala. Ini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Gusnarwin.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen PLN dan kehadiran negara yang sigap dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan pascabencana.

    Tampak salah satu ruang perawatan RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, kembali terang setelah pasokan listrik pulih menggunakan genset PLN. (dok. PLN)

    “Kami bergerak cepat memulihkan listrik di rumah sakit sebagai fasilitas vital bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin agar sektor layanan kesehatan mendapat prioritas energi, sehingga operasional medis tetap berjalan. Bagi kami ini bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab kemanusiaan yang kami emban untuk masyarakat,” ujar Darmawan.
     
    Kolaborasi lintas sektor antara PLN, BNPB, dan TNI menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Langkah ini juga menegaskan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa dalam memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
     
    “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari BNPB dan TNI yang memperkuat langkah kami di lapangan. Berkat sinergi ini, Alhamdulillah genset darurat dapat tiba di lokasi terdampak dengan cepat dan aman,” ujar Darmawan.
     

    Genset PLN berhasil diterbangkan dan tiba di Takengon, Aceh Tengah, melalui helikopter BNPB guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di RSUD Datu Beru. (dok. PLN)

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Eddi Saputra, menambahkan bahwa pengiriman melalui udara menjadi solusi terbaik agar genset tiba tepat waktu di lokasi prioritas.
     
    “Pengiriman melalui udara menjadi satu-satunya opsi agar genset tiba secepatnya, karena seluruh akses darat menuju RSUD Datu Beru terputus dan tidak dapat dilalui akibat bencana. Dengan dukungan helikopter, proses distribusi dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit,” jelas Eddi.
     
    Lebih lanjut Eddi menambahkan bahwa setibanya genset di lokasi, petugas PLN bergerak cepat melakukan instalasi dan pengujian agar dapat beroperasi sebagai sumber listrik sementara. Langkah ini memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah tetap berlangsung hingga jaringan utama kembali normal.
     
    “Dalam proses mobilisasi via udara diperlukan ketelitian yang tinggi. Material seberat 3,6 ton, yang terdiri atas genset seberat 2,6 ton dan trailer seberat 1 ton ini sempat gagal diterbangkan pada percobaan pertama. Namun, akhirnya berhasil diterbangkan pada percobaan kedua setelah penyesuaian beban serta titik angkat,” tutup Eddi.

     

    Jakarta: Untuk memastikan objek vital tetap menyala pascabencana, PLN bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerbangkan genset berkapasitas 250 kiloVolt Ampere (kVA) menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dari Banda Aceh untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Sabtu (6/12).
     
    Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengapresiasi respons cepat PLN dalam memulihkan kelistrikan pascabencana, meski akses medan sangat terbatas. Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk menjaga layanan publik yang krusial seperti rumah sakit tetap beroperasi.
     
    “Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada PLN yang hari ini meskipun jaringan listrik terputus tapi kami masih dapat pelayanan yang terbaik, yaitu untuk rumah sakit,” ujar Haili.
     

    Petugas PLN tengah menyiapkan genset untuk diangkut menggunakan helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuju Takengon, Aceh Tengah, guna memulihkan pasokan listrik bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru. (dok. PLN)
     
    Direktur Utama RSUD Datu Beru, Takengon, Gusnarwin turut mengapresiasi gerak cepat PLN dalam memastikan layanan medis tetap berjalan meski jaringan listrik utama terdampak bencana.
     
    “Kami sangat terbantu dengan respons cepat PLN, listrik adalah nadi operasional rumah sakit. Dengan adanya genset ini, kami dapat memastikan ruang operasi,  layanan gawat darurat, dan perawatan pasien tetap berlangsung tanpa kendala. Ini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Gusnarwin.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen PLN dan kehadiran negara yang sigap dalam menjamin keberlangsungan layanan kesehatan pascabencana.
     

    Tampak salah satu ruang perawatan RSUD Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah, kembali terang setelah pasokan listrik pulih menggunakan genset PLN. (dok. PLN)

    “Kami bergerak cepat memulihkan listrik di rumah sakit sebagai fasilitas vital bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin agar sektor layanan kesehatan mendapat prioritas energi, sehingga operasional medis tetap berjalan. Bagi kami ini bukan hanya tugas teknis, tetapi tanggung jawab kemanusiaan yang kami emban untuk masyarakat,” ujar Darmawan.
     
    Kolaborasi lintas sektor antara PLN, BNPB, dan TNI menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Langkah ini juga menegaskan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa dalam memastikan layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat.
     
    “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari BNPB dan TNI yang memperkuat langkah kami di lapangan. Berkat sinergi ini, Alhamdulillah genset darurat dapat tiba di lokasi terdampak dengan cepat dan aman,” ujar Darmawan.
     

    Genset PLN berhasil diterbangkan dan tiba di Takengon, Aceh Tengah, melalui helikopter BNPB guna mempercepat pemulihan pasokan listrik di RSUD Datu Beru. (dok. PLN)
     

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Eddi Saputra, menambahkan bahwa pengiriman melalui udara menjadi solusi terbaik agar genset tiba tepat waktu di lokasi prioritas.
     
    “Pengiriman melalui udara menjadi satu-satunya opsi agar genset tiba secepatnya, karena seluruh akses darat menuju RSUD Datu Beru terputus dan tidak dapat dilalui akibat bencana. Dengan dukungan helikopter, proses distribusi dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit,” jelas Eddi.
     
    Lebih lanjut Eddi menambahkan bahwa setibanya genset di lokasi, petugas PLN bergerak cepat melakukan instalasi dan pengujian agar dapat beroperasi sebagai sumber listrik sementara. Langkah ini memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah tetap berlangsung hingga jaringan utama kembali normal.
     
    “Dalam proses mobilisasi via udara diperlukan ketelitian yang tinggi. Material seberat 3,6 ton, yang terdiri atas genset seberat 2,6 ton dan trailer seberat 1 ton ini sempat gagal diterbangkan pada percobaan pertama. Namun, akhirnya berhasil diterbangkan pada percobaan kedua setelah penyesuaian beban serta titik angkat,” tutup Eddi.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pihaknya sudah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum terindikasi menjadi faktor terjadinya banjir dan longsor di Sumatra, dengan masih terdapat potensi penyegelan terhadap delapan subjek hukum.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan empat subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujarnya dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

    Ia memastikan melakukan penindakan hukum secara tegas terkait dengan persoalan tersebut. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Sebanyak empat subjek yang telah disegel oleh Kemenhut, yakni ⁠Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut sedang mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

    Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

    “Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.

    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.

  • PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    PDIP Dukung Banjir di Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

    Jakarta –

    PDIP mendukung banjir yang melanda kawasan bagian utara Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditetapkan menjadi bencana nasional. PDIP mendukung penetapan status bencana nasional karena melihat dampak dari banjir ini.

    Dilansir Antara, Minggu (7/12/2025) Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan dukungan itu didasarkan atas aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna). PDIP melihat dampak banjir ini.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” katanya Hasto di Bandung, Jawa Barat.

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bahwa bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi. Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya menambahkan.

    (rdp/imk)

  • Banjir Bandang Aceh Timur: 47 Meninggal, 1.200 Luka-luka

    Banjir Bandang Aceh Timur: 47 Meninggal, 1.200 Luka-luka

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur melaporkan sebanyak 10.715 rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan setelah banjir bandang menerjang 24 kecamatan pada pekan lalu. Laporan resmi yang dirilis pada Minggu (7/12/2025) itu juga menyebut sedikitnya 47 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.200 warga luka-luka akibat bencana tersebut.

    Lebih dari 204.000 penduduk terpaksa mengungsi, dengan proses evakuasi dan penyaluran bantuan terhambat pemadaman listrik, pasokan bahan bakar yang minim, serta jembatan yang runtuh sehingga banyak wilayah masih terisolasi.

    Kepala BPBD Aceh Timur, Afifullah mengatakan, data yang disampaikan bersifat sementara karena pendataan lapangan masih berjalan.

    “Angka tersebut dapat berubah seiring membaiknya akses ke daerah terdampak,” ujarnya.

    Menurut BPBD, korban luka terdiri dari 894 orang luka ringan dan 306 orang luka berat. Para korban dirawat di fasilitas kesehatan yang masih beroperasi, sementara lainnya mendapatkan penanganan medis di posko-posko sementara di lokasi evakuasi.

    Dari bangunan yang rusak, 3.823 kategori rusak berat, 3.316 rusak sedang, dan 3.576 rusak ringan. Kerusakan mencakup rumah, jembatan yang runtuh, jalan yang terkena longsor, sekolah, tempat ibadah, meunasah, dermaga, serta fasilitas publik lainnya.

    “Kerusakan infrastruktur telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik penting di beberapa wilayah terdampak,” kata Afifullah.

    Secara keseluruhan, banjir telah berdampak pada 235.127 jiwa dari 55.483 keluarga. Dari jumlah tersebut, 204.867 jiwa (47.094 keluarga) mengungsi di pusat evakuasi, sementara 33.752 jiwa (8.543 keluarga) masih bertahan di rumah masing-masing.

    Pemerintah daerah telah mengidentifikasi 820 lokasi pengungsian, mulai dari sekolah, balai warga, gedung pemerintahan, hingga rumah-rumah penduduk yang dinilai cukup aman.

    Ketinggian banjir bervariasi dari 10 sentimeter hingga 3 meter, merendam 413 desa di Aceh Timur. Beberapa daerah masih terputus aksesnya akibat jembatan yang rusak, tanah longsor, dan jalan yang tidak dapat dilalui.

    Upaya penanganan darurat juga terhambat oleh pemadaman listrik, keterbatasan bahan bakar, gangguan jaringan komunikasi, serta ketersediaan perahu karet yang belum mencukupi. Kondisi ini memperlambat pendistribusian bantuan dan layanan medis, terutama ke wilayah yang masih terisolasi.

    “Tim tanggap bencana bekerja dengan kapasitas penuh. Prioritas utama kami adalah memastikan keselamatan warga, mengevakuasi korban, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang mengungsi,” ujar Afifullah.

    Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga menyebabkan kerusakan besar di tingkat regional. BNPB melaporkan sedikitnya 914 korban meninggal dunia, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.

    Lebih dari 105.900 bangunan, termasuk rumah, pusat layanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta lebih dari 400 jembatan rusak atau hancur di 52 kabupaten dan kota. Akses ke sejumlah wilayah terputus total, mempersulit operasi penyelamatan dan memperlambat penyaluran bantuan.

  • Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

  • Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Prabowo sebut bencana Aceh-Sumatera tantangan satu tahun kepemimpinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di lokasi.

    Dalam rangkaian kunjungannya meninjau lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, Kepala Negara meninjau pembangunan jembatan bailey Teupin Mane sebagai ruas vital yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

    Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

    Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau titik konstruksi yang berada tepat di tepi aliran sungai.

    Presiden menyaksikan dari dekat operasi alat berat, mulai dari ekskavator hingga loader yang bekerja tanpa henti memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan.

    “Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik dan pergerakan masyarakat segera pulih.

    Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menerima laporan rinci mengenai kerusakan infrastruktur lain, termasuk kerusakan bendungan dan area persawahan warga.

    “Jadi, tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya. Petani-petani tidak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    PDIP Minta Status Banjir-Longsor Sumatera Dijadikan Bencana Nasional

    Bandung, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meningkatkan status banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional.

    Hasto mengatakan hal itu berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima PDIP melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) yang dikirimkan ke berbagai daerah terdampak di Sumatera.

    “Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional,” kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut dia, dengan ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, akan terbangun kesadaran bersama bencana tersebut harus dicegah dan dimitigasi secara bersama-sama serta dirancang sebaik-baiknya dengan mengedepankan semangat gotong royong.

    Ia juga menyatakan PDIP siap mendukung kerja-kerja mitigasi dari pemerintah sebagai gerak cepat mengatasi dampak bencana dimaksud.

    “Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif,” katanya dikutip dari Antara.

    Bersamaan dengan itu, Hasto mengutarakan pentingnya melakukan langkah-langkah perbaikan.

    Ia mengatakan banjir di wilayah utara Sumatera ini menunjukkan bahwa bencana ekologis terjadi akibat kebijakan yang tidak terkendali, khususnya dalam hal alih fungsi lahan.

    “Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama,” kata Hasto.

    “Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan,” katanya.

  • Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Penyaluran KUR Akan Dipercepat bagi UMKM Aceh-Sumatera

    Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan segera membahas langkah pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu agenda utama adalah percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong kembali aktivitas usaha yang sempat terhenti.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya akan mulai menggelar pertemuan maraton dengan sejumlah bank penyalur KUR untuk mempercepat pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak.

    Untuk tahap awal, pemerintah akan melakukan pemetaan kondisi UMKM di wilayah yang terdampak bencana. Pemetaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah pelaku usaha yang terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan bantuan yang paling mendesak.

    “Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen,” kata Maman, di Kabupaten Tangerang, Minggu (7/12/2025).

    Ia menekankan pentingnya data yang akurat agar langkah penanganan bisa diberikan secara tepat dan cepat. Tingkat keparahan dampak di setiap wilayah akan menjadi dasar dalam menentukan zonasi dan kategori kelumpuhan usaha.

    Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan merumuskan langkah lanjutan untuk memulihkan ekonomi daerah.

    Namun, Maman mengingatkan bahwa proses pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan waktu, karena pemerintah saat ini masih fokus menangani kondisi kedaruratan di daerah terdampak.

    “Ini akan kita bahas secara komprehensif. Saya tidak mau, atau berani-berani ngomong dahulu di awal. Karena ini kan kita mau fokus dahulu kepada penanganan bencana,” jelasnya.