provinsi: Sumatera Utara

Civitas Akademika Paramadina Desak Prabowo Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Civitas Akademika Paramadina mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dalam surat terbuka yang diterima Bisnis pada Minggu (7/12/2025), Civitas Akademika Paramadina menyatakan dengan melihat korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan yang ditimbulkan, sampai saat ini, belum ada tanda-tanda bencana alam di tiga provinsi ujung barat pulau Sumatera tersebut, ditetapkan sebagai bencana nasional.

Para akademisi tersebut meminta Prabowo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pertimbangan tidak ditetapkannya bencana nasional di Sumatra.

“Bersama dengan surat terbuka ini, semoga Bapak Presiden membacanya, izinkan kami bermohon sebagai warga negara, sebangsa dan setanah air, agar Bapak segera menetapkan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kami di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, dengan segala konsekuensi dan tindakan yang mengikutinya. Agar seluruh masyarakat di 3 provinsi tersebut memiliki kepastian dalam penanggulangan dan pembangunan pasca bencana.”

Para Akademisi meyakini keselamatan nyawa adalah hukum tertinggi dalam penanganan bencana (Salus populi suprema lex esto). Prinsip ini menjadi landasan etis serta operasional, diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan negara hadir melindungi segenap warga negara dari bencana, memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan mengedepankan perlindungan jiwa di atas segalanya.

Lebih lanjut, para akademisi turut mendesak Prabowo untuk segera menghentikan segala bentuk perizinan baru dan mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin di seluruh Indonesia.

Selain itu, Prabowo didesak untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penebangan pohon yang tidak memiliki izin, melakukan tindakan pembalakan ilegal dan menjual hasil hutan secara ilegal.

Akademisi mendesak Prabowo memberikan bantuan dan santunan yang layak bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, yang sedang dirawat, kehilangan rumah, sawah, ladang, ternak dan harta benda lainnya. Berupa uang, makanan, obat-obatan, pakaian, terapi dan bantuan kemanusiaan lainnya.

Selanjutnya, memastikan adanya pembangunan pasca bencana untuk membangun kembali perumahan yang layak, perkantoran, jalan, jembatan, irigasi, dan seluruh infrastruktur yang rusak serta memastikan seluruh pelayanan publik kembali berfungsi.

Selain itu, Prabowo diminta memprioritaskan pembangunan fasilitas infrastruktur dasar yang rusak, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas agar pelayanan fungsi pendidikan bisa kembali normal.

“Kami yakin Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang paling memahami dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Langkah Bapak untuk membantu anak-anak sekolah melalui Makanan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis serta menaikkan gaji guru adalah bentuk kepedulian dan kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kami mohon pada kesempatan ini Bapak juga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” lanjut Surat Terbuka tersebut.

08/12/2025 03:30
Pemkot Bandung Gerak Cepat, Rp2 Miliar Disalurkan untuk Ringankan Derita Korban Bencana di Sumatera

Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.

Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.

Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana.

Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.

“Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.

Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.

“Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.

Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.

Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.

Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.

Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana.

Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.

“Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.

Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.

“Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.

Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(MMI)

08/12/2025 01:17
Gubernur Sumut Sebut Kerugian Akibat Bencana Tembus Rp 9,98 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution atau akrab disapa Bobby Nasution, menyampaikan estimasi total kerugian akibat bencana Sumatra mencapai Rp 9,98 Triliun.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami dari pemprov akan berupaya penuh terus mempercepat penanganan bencana di Provinsi Sumut,” kata dia di Posko Tanggap Bencana, Gedung Bakti Kwarda Sumut pada Minggu (7/12/2025).

Menurut Bobby, kerusakan parah melanda sejumlah fasilitas publik dan lainnya. Rinciannya, ada 23 ruas jalan nasional dan 3 unit jembatan nasional yang mengalami kerusakan.

Selain itu, ada 25 ruas jalan dan 5 unit jembatan provinsi juga rusak. Untuk sektor pertanian, di mana 38.878 hektar lahan pertanian terdampak, dan 5.750 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen total.

Bobby juga mengutarakan, ada 4.359 meter saluran irigasi dan 26 titik tanggul juga rusak.

Tak ketinggalan, sektor perkebunan seluas 28.328 hektare dan sektor peternakan yang kehilangan 161.949 ekor ternak juga turut terdampak.

Dampak langsung terhadap masyarakat sangat terasa di sektor perumahan, di mana tercatat kurang lebih 99.169 unit rumah mengalami kerusakan.

Untuk fasilitas umum, lanjut Bobby, ada 397 sekolah dari berbagai tingkatan dan 131 rumah ibadah rusak. Sektor kesehatan mengalami pukulan keras dengan 18 unit rumah sakit, 25 puskesmas, 19 puskesmas pembantu, dan 9 polindes terdampak bencana.

Di samping kerugian material, bencana ini juga menorehkan tragedi kemanusiaan. Tercatat, sebanyak 420.631 Kepala Keluarga atau lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak.

Jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 330 jiwa, sementara 650 jiwa mengalami luka-luka. Yang paling memprihatinkan, masih ada 136 jiwa yang dinyatakan hilang.

“Pencarian yang pasti kita lakukan selalu, kita update masih ada korban-korban hilang nanti kita akan upayakan akses-aksesnya,” ujar Bobby.

08/12/2025 01:00
Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

“Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

“Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

“Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Prabowo.

07/12/2025 23:26
Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M Nasional 7 Desember 2025

Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M
Tim Redaksi

KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta.
Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.
“Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar
Prabowo
, dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo kemudian meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk tingkat provinsi.
Aceh dikirim Rp 20 miliar sebagai daerah paling terdampak. Sementara, untuk wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kepala daerah diminta menghadap.
“Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.
Saat itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengikuti rapat melalui jaringan daring. Presiden sempat memastikan apakah para kepala daerah mendengar arahannya.
“Wah hadir semua ya? Dengar ini? Waduh,” ujar Prabowo yang disambut tawa peserta rapat.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada para kepala daerah yang berada di garis depan penanganan bencana.
“Kita bantu. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden.
“Siap, terima kasih Bapak Presiden,” timpal Bobby Nasution.
Sebelumnya, Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berada dalam kondisi kritis.
“Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, terdapat kebutuhan-kebutuhan kecil di lapangan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.
“Misalnya popok bayi, kebutuhan perempuan, dan hal-hal kecil lain yang biasanya membuat mereka meminta bantuan tambahan,” katanya.
Tito menyebutkan bahwa Kemendagri telah meminta provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki simpanan anggaran untuk membantu daerah terdampak.
Hingga kini, sekitar Rp 34 miliar bantuan telah tersalurkan, termasuk Rp 3 miliar untuk Kabupaten Lhokseumawe yang dikirim dari daerah lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2025 23:22
Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

GELORA.CO – Aktivis, Virdian Aurellio, menegaskan, negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kerusakan alam serta dampaknya terhadap masyarakat di masa mendatang.

Dikatakan Virdian, kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masa depan generasi muda.

“Saya pribadi sudah tidak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan,” ujar Virdian dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Baginya, generasi yang saat ini masih panjang usia hidupnya justru akan menanggung seluruh dampak dari kerusakan lingkungan.

“Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” ungkapnya.

Sementara para pemangku kepentingan yang diuntungkan dari sektor ekstraktif tidak akan merasakan akibatnya kelak.

Ia bahkan menyerukan agar generasi muda tidak lagi diam melihat situasi yang disebutnya penuh ketidakadilan.

“Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit. Deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini,” sebutnya.

Virdian juga menyinggung kebijakan donasi negara yang belakangan dipersoalkan publik. Menurutnya, langkah tersebut justru menambah kebingungan.

“Saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini fomo banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi?,” timpalnya.

Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

“Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

“Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

“Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

“Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

“Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

Ia juga menuding ada keterlibatan sejumlah institusi negara dalam praktik pembalakan liar, sehingga kepercayaan publik semakin tergerus.

“Apa lagi? Baik Polri, TNI, semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini,” katanya.

Sebagai bentuk kepercayaan antarwarga, Virdian membeberkan bahwa gerakan solidaritas publik justru berkembang dengan cepat, jauh lebih efektif dibanding kampanye donasi yang dilakukan negara.

“Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi di dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam tiga hari Rp410 juta untuk donasi,” tandasnya.

“Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai menerang,” kuncinya.

07/12/2025 23:17
Ribuan Warga Padati Pergelaran Seni Hakordia 2025 di Yogyakarta

Yogyakarta, Beritasatu.com — Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta berubah menjadi panggung terbuka bagi ribuan warga yang meramaikan pergelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025).

Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana menguatkan nilai integritas melalui pendekatan seni yang dekat dengan masyarakat.

Rangkaian acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin pimpinan KPK dan para seniman untuk para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa Hakordia selalu berpijak pada solidaritas, kepedulian, dan pentingnya kejujuran di tengah berbagai tantangan bangsa.

Selama dua hari, berbagai komunitas budaya menghidupkan panggung di Titik Nol. Pergelaran diawali sendratari Amurbo Cahyaningrat dari Dinas Kebudayaan DIY, yang menggambarkan negeri kehilangan cahaya akibat ketamakan hingga dipulihkan kembali oleh kejujuran.

Pertunjukan dilanjutkan Dagelan Mataraman Ubet Kesrimpet, penampilan Bidadari Band, Sedhut Senut, hingga komunitas Hip Hop Jumat Gombrong.

“Sudah lama Hakordia dipusatkan di Jakarta. Dengan digelar di luar Jakarta, masyarakat bisa melihat langsung apa itu Hakordia, tidak hanya dalam ruangan formal,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Setyo menegaskan, Yogyakarta dipilih karena merupakan kota pendidikan dan wisata, memiliki infrastruktur memadai, serta didukung ekosistem seni yang kuat.

“Harapannya ini memotivasi kota lain. Tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya Hakordia digelar di daerah berbeda,” katanya.

Karnaval budaya menjadi magnet bagi warga. Parade dimulai dari gedung DPRD DIY menuju Titik Nol, melibatkan Sanggar Seni Kinanti Sekar, Jumat Gombrong, ABDW Art Project, Forum Komunikasi Jathilan Bantul, komunitas becak dan mobil listrik, hingga Bregodo Suryatmaja dan Segoro Amarto. Tim PAKSI dan Drumband Gita Dirgantara Taruna AAU turut memeriahkan suasana.

Salah satu momen paling simbolik adalah prosesi penyerahan sapu emas, didahului tarian sigrak reresikan. Sapu emas diserahkan kepada Ketua KPK sebagai simbol tekad membersihkan praktik korupsi. Pesan moral makin kuat melalui refleksi antikorupsi yang dibacakan Ibnu Basuki Widodo.

“Rakyat tahu, betapa pun majunya ekonomi, semuanya bisa hancur jika korupsi dibiarkan. Sekali berhenti melawan korupsi, kita mati. Sekali lengah, kita kalah. Satukan aksi, berantas korupsi,” ucapnya.

Dengan tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, rangkaian Hakordia 2025 di Yogyakarta menjadi ruang kolaboratif antara KPK, pemerintah daerah, komunitas seni, dan masyarakat. Di tengah duka bencana di Sumatera, pergelaran ini mengingatkan bahwa kejujuran dan empati merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa.

07/12/2025 23:13
Prabowo Ingin Seluruh Akses Aceh dan Sumatera Pulih dalam Waktu Dekat

Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menaruh fokus pada percepatan operasi penyelamatan serta pemulihan akses dasar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas setelah Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi lapangan di Bireuen dan Aceh Tengah, Minggu (7/12/2025).

Presiden menekankan, pembukaan jalur darat menjadi prioritas utama karena akses tersebut menentukan kelancaran distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran energi ke daerah terdampak.

“Kita harus memastikan jalur darat segera terbuka. Begitu akses itu tembus, percepatan bantuan akan jauh lebih optimal. Perbaikan jembatan dan ruas jalan yang rusak harus dikebut,” tegasnya.

Saat ini masih terdapat sedikitnya tiga titik jalan nasional di Aceh yang terputus, termasuk Jembatan Teupin Mane penghubung Bireuen–Bener Meriah serta ruas Bireuen–Aceh Utara.

Selain infrastruktur jalan, Prabowo juga menyoroti kerusakan saluran irigasi dan ribuan hektare sawah yang terdampak banjir bandang. Ia meminta Menteri Pertanian bersama pemerintah daerah mempercepat pendataan agar pemulihan lahan dapat segera dilakukan.

“Saya minta seluruh langkah dilakukan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Prioritas kita tetap keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar Presiden Prabowo.

BNPB melaporkan korban meninggal di tiga provinsi mencapai 921 jiwa, dengan 392 orang masih dalam pencarian. Hampir 1 juta warga juga masih membutuhkan bantuan logistik dasar.

07/12/2025 22:57
Dituding Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Prabowo Sebut Sawit Karunia dari Yang Maha Kuasa

GELORA.CO – Di tengah situasi global yang kian tidak stabil, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa kemandirian Indonesia di sektor pangan dan energi harus menjadi prioritas nasional.

Penegasan itu disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Prabowo menilai ketergantungan impor akan menjadi risiko besar ketika dunia dilanda konflik dan rantai pasok terganggu.

“Di mana-mana ada perang, kalau terjadi perang, berlanjut ke Eropa, dampaknya ke kita juga,” ujar Prabowo.

“Makanya, dari awal saya katakan kita harus swasembada pangan, swasembada energi BBM. Perang lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa impor dari manapun,” tambahnya.

Menurutnya, perang dan gejolak ekonomi global dapat menghambat jalur transportasi komoditas, termasuk pasokan bahan bakar.

“Kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM,” imbuhnya.

Sawit Disebut sebagai ‘Karunia Energi’

Meski perkebunan sawit kerap memicu polemik dan belakangan ini dituding sebagai pemicu banjir bandang di Sumatera, Prabowo menyebut komoditas tersebut memiliki potensi strategis untuk ketahanan energi.

“Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit, kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga kita punya teknologinya,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa penguasaan teknologi hilir sawit menjadi kunci agar Indonesia tidak tersandera ketergantungan energi.

“Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan,” lanjut Prabowo.

Kelangkaan BBM di Sumatera Disorot

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyinggung situasi darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Distribusi BBM menjadi persoalan utama akibat akses darat yang terputus.

“Bencana di Sumatera, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, jadi BBM harus kita naikin pesawat, sebagian lewat kapal,” jelasnya.

Prabowo menyebut bencana tersebut sebagai ujian sekaligus pembuktian bahwa negara mampu menangani krisis secara mandiri.

“Bencana ini ya, sekali lagi adalah musibah. Tapi, di sisi lain, ini menguji kita dan Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan kita sendiri,” tuturnya.

Instruksi Khusus: Amankan Pasokan BBM

Dalam kunjungan ke Tapanuli Tengah pada 1 Desember 2025, Prabowo menegaskan bahwa suplai BBM untuk wilayah terdampak akan diupayakan secara maksimal.

“Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting,” katanya.

Pemulihan listrik juga menjadi perhatian pemerintah. “Listrik sebentar lagi saya kira bisa kita buka semuanya, BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada berada desa tadi yang terisolasi, Insya Allah bisa kita tembus,” lanjut Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan itu memastikan jalur logistik terus dipulihkan meski banyak akses yang masih terputus.

“Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan update distribusi bantuan ke wilayah pantai barat.

“Sekarang masalah BBM tapi kita sekarang kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” pungkasnya.***

07/12/2025 22:36
ASN Pemkot Semarang Kompak Galang Dana untuk Aceh, Sumut dan Sumbar

SEMARANG — Dalam sebuah gelaran yang mengikis citra birokrasi sebagai menara gading, lebih dari 1.900 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang menunjukkan wajah baru. Festival ASN 2025 yang digelar Sabtu (6/12) tidak berakhir dengan seminar dan sertifikat, tetapi dengan aksi nyata berupa penggalangan dana solidaritas untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Aksi “ASN Charity” ini menjadi klimaks dari pernyataan transformasi yang digaungkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. “Festival ini adalah pernyataan tegas. Kita tidak cukup hanya melanjutkan tradisi; kita perlu menantang tradisi,” tegasnya di hadapan para ASN di UTC Convention Hall.

Dirinya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus melampaui transformasi digital dan mengetuk sisi paling manusiawi aparatur. “Reformasi tidak selalu harus kaku, ia bisa digerakkan lewat ide-ide segar,” ujarnya. Semangat itu diwujudkan dengan menggeser paradigma dari “pikiran pelayan” yang terpaku pada prosedur, menuju “hati warga” yang berempati dan solutif.

ASN Pemkot Semarang foto bersama Wali Kota Agustina Wilujeng. (IST)

Personal Social Responsibility (PSR): DNA Baru ASN Semarang

Landasan perubahan ini adalah konsep Personal Social Responsibility (PSR). Jika Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat kelembagaan, PSR adalah tanggung jawab sosial yang dihidupi setiap individu ASN dalam kesehariannya.

“Jika di dunia korporasi ada CSR, saya ingin setiap ASN Kota Semarang menghidupi PSR. Ini adalah karakter peduli yang diwujudkan dalam tindakan nyata,” papar Agustina.

Konsep ini bukan wacana. Ia telah dioperasionalkan dalam tiga gerakan yang membumi: ASN Peduli Pekerja Rentan (pagar sosial untuk pekerja informal), ASN Wegah Nyampah (ASN sebagai teladan kebersihan), dan ASN Peduli Koperasi Merah Putih (penguatan ekonomi kerakyatan). Gerakan-gerakan ini mencerminkan semangat Kota Semarang yang baru dinobatkan sebagai Kota Terbaik nasional dalam mengelola kerukunan umat beragama.

Transformasi Holistik: Digital dan Kultur Berjalan Beriringan

Transformasi humanis ini berjalan seiring dengan komitmen kuat pada transformasi digital. Pendekatan ganda ini menjadi kekhasan Semarang, yang baru dinobatkan sebagai pemerintah kota terbaik pertama nasional dalam Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025.

“Prestasi GM-DTGI Award adalah penanda bahwa kami sudah di jalur yang tepat,” ujar Agustina. Transformasi holistik ini menggeser fokus birokrasi dari sekadar kepatuhan prosedur (output), menjadi penciptaan dampak sosial nyata (outcome). Peran ASN pun berevolusi dari pelaksana aturan menjadi pemecah masalah dan penggerak komunitas.

Belajar dari Stand-Up Comedy, Bergerak untuk Solidaritas

Festival ini menjadi cerminan dari cara berpikir baru. Acara menghadirkan talkshow interaktif tentang integritas bersama Pandji Pragiwaksono dan gelak tawa segar dari panggung stand-up comedy Bonar Manalu—format yang jarang ditemui dalam acara resmi pemerintah.

Puncaknya adalah dua aksi nyata: Bazar ASNpreneur yang mengapresiasi jiwa wirausaha ASN, dan ASN Charity sebagai bukti kongkret PSR. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Korpri Peduli untuk membantu pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana.

Aksi ini menunjukkan responsivitas birokrasi lokal dalam ekosistem kebencanaan nasional. Sementara TNI, Polri, dan BUMN bergerak di garis depan, ASN Semarang menguatkan “lini belakang” dengan solidaritas terorganisir, membuktikan koordinasi yang efektif.

Pelatihan Empati Massal dan Investasi Jangka Panjang

Galang dana ini memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia adalah bantuan langsung untuk saudara di Sumatra. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai pelatihan empati massal bagi 1.900 ASN. Sensitivitas sosial yang terasah dalam aksi ini diharapkan akan memperkaya kualitas pelayanan publik mereka, menciptakan efek berantai positif bagi warga Semarang.

“Pada akhirnya, kekuatan birokrasi ada pada cara kita bekerja dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Wali Kota Agustina. “Kita bekerja untuk kota ini, dan kota ini maju karena kita bersama,” pungkas Agustina.

Dengan demikian, Festival ASN 2025 bukan sekadar seremoni. Ia adalah deklarasi dan praktik awal jati diri baru birokrasi Semarang: pelayan publik yang tak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga manusiawi dalam bertindak—sebuah lompatan dari “pikiran pelayan” menuju “hati warga” yang solutif. (ADV)

07/12/2025 21:58