provinsi: Sumatera Utara

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Viral siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) berinisial MI (10) disuruh duduk di lantai selama menjalani proses belajar mengajar di sekolah milik sebuah yayasan di Kota Medan, Sumatera Utara.

MI dilarang mengikuti proses belajar mengajar di kelas oleh gurunya karena menunggak uang sekolah selama tiga bulan.

Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai.

Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial.

Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Kamelia (38) tak kuasa membendung air matanya.

Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar.

Emosinya meledak-ledak saking sedihnya melihat langsung putranya, pada Rabu 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama tiga bulan.

Isak tangis penuh emosi pun ia luapkan karena anaknya diperlakukan seperti pajangan, yakni duduk di lantai, tak boleh belajar dan ditonton kawan sekelas.

“Saya sempat nangis ‘Ya Allah kok begini sekali’ sampai saya ke pintu kelas. Saya lihat anak saya memang duduk di lantai. Saya bilang kejam sekali gurumu, nak,” kata Kamelia dijumpai di kediamannya Jalan Brigjen Katamso, Gang Jarak, Kota Medan, Jumat (10/1/2025).

Bahkan, ibu yang bekerja sebagai relawan ini merasa bersalah akibat anaknya seolah dihinakan lantaran nunggak SPP.

Kepada wali kelas berinisial HRYT, seharusnya Kamelia sebagai orang tua yang dihukum karena tak bisa bayar uang sekolah, bukan anaknya. 

“Kalau mau menghukum, jangan dia. Saya saja, dia kan cuma mau belajar. Anak saya jalan dari rumah ke sekolah Abdi Sukma,” katanya.

Kamelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi.

Sedangkan suaminya, bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau.

Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 450 ribu belum cair.

Selama ini, uang sekolah anaknya dibayar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Pokoknya, enam bulan dibiayai pakai dana bos, 6 bulan bayar dari Juli sampai Desember. Kalau cair, 450.000 itu saya habiskan untuk biaya sekolah, gak pernah saya ambil,” katanya.

Kronologis Kejadian

Sebelum anaknya disuruh duduk di lantai dan tak boleh ikut pelajaran, Kamelia sempat meminta dispensasi kepada wali kelasnya supaya putranya bisa ikut ujian semester pada Desember 2024 lalu.

Permohonan keringanan ini karena ia tidak punya uang ditambah sedang sakit.

Kemudian, pihak sekolah mengizinkan anaknya ujian meski saat pembagian rapor tak dibolehkan mengambil.

Ketika masa libur sekolah, sempat ada pengumuman melalui grup WhatsApp yang menyatakan bagi siswa yang belum melunasi uang SPP, uang buku, dan remedial dilarang ikut belajar mengajar lagi.

Namun pernyataan tersebut dikira Kamelia hanya sekadar imbauan, tidak akan diterapkan.

Sampailah pada tanggal 6 Januari kemarin, awal mula proses belajar mengajar setelah libur semester.

Hari pertama masuk sekolah, MI langsung duduk di lantai.

Namun ia tidak menceritakan kepada orang tuanya.

Lalu esok harinya, Selasa 7 Januari, masuk pengumuman serupa.

“Ibu-ibu mohon kerja samanya yang belum menerima raport ataupun belum lunas SPP dan membayar uang buku mohon datang ke sekolah karena tidak dibenarkan anaknya mengikuti pelajaran kalau itu belum selesai,” ujar Kamelia menirukan.

Karena ada pengumuman tersebut, Kamelia mengirimkan pesan suara kepada guru kalau ia belum bisa datang dan esok harinya baru bisa.

Alasan lainnya, ia yang sebagai relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) sedang membantu mendampingi seorang pasien.

“Akhirnya saya voice note, saya izin belum bisa datang. Itulah rencana saya rabunya saya datang karena ada pasien urgent, kan dari semalam berkas belum selesai,” katanya.

Sesampainya Rabu 8 Januari, pagi ia hendak datang ke sekolah.

Namun sebelum datang, ia menyuruh anaknya berangkat ke sekolah lebih dahulu. Ia akan menyusul kemudian karena mau menjual ataupun menggadaikan handphonenya supaya bisa bayar uang sekolah.

Di sinilah bocah 10 tahun tersebut mulai mengadu ke ibunya kalau dia disuruh duduk di lantai karena belum melunasi tunggakan.

Tidak langsung percaya. Kamelia sempat mengira anaknya berbohong dan hukuman yang diberikan gurunya karena tak mengerjakan tugas.

Rupanya ketika ia datang ke sekolah, Kamelia didatangi kawan-kawan anaknya dan meminta dirinya mengambil rapor karena gak tega korban dihukum.

“Waktu di gerbang kawannya itu mengejar saya, memegang tangan saya dan bilang supaya saya mengambil rapor anaknya karena dia duduk di semen,” ungkapnya.

Usai video pelajar duduk di lantai dan dilarang belajar, sejumlah donatur datang memberikan bantuan.

Uang sekolah yang tertunggak, kata Kamelia mau dilunasi para relawan yang datang.

Kepsek yayasan Abdi Sukma Kota Medan juga sempat datang ke rumahnya.

Namun tidak guru berinisial HRYT.

“Dari tadi ada relawan datang kepala sekolah juga sempat datangi saya dan bilang masalah uang sekolah nggak usah dipikirkan,” katanya.

Penjelasan Sekolah

Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan, awalnya dirinya tidak mengetahui siswa kelas 4 SD tersebut duduk di lantai saat proses belajar mengajar di sekolah.

Dikatakan Juli, pihak yayasan, tidak pernah mengeluarkan kebijakan siswa yang belum bayar SPP untuk duduk di lantai. 

“Jadi sebenarnya ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis,” kata dia dikutip dari Tribun Medan, Jumat.

Diakui Juli, siswa tersebut belum melunasi SPP dan karena itu belum dapat menerima rapot. 

“Sebenarnya anak itu tidak menerima rapot karena belum melunasi SPP. Tapi tidak jadi permasalahan sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran,” terangnya.

Hanya saja, kata Juli, miskomunikasi terjadi antara dirinya dan wali kelas.

Menurutnya, wali kelas tersebut membuat peraturan sendiri tanpa ada konfirmasi ke dia terlebih dahulu. 

“Wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapot tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah,” terangnya. 

Juli mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap wali murid dan wali kelas secara langsung.

Sebagai kepala sekolah, dia sudah meminta maaf kepada orangtua siswa tersebut.

“Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama orangtua sudah selesai sebenarnya permasalahan ini,” terangnya.

Untuk tindakan tegas terhadap wali kelas, kata Juli pihaknya belum bisa memutuskan secara langsung. 

Senin pekan depan, sekolah akan melakukan rapat kembali dengan ketua yayasan dan bendahara untuk memutuskan sanksi kepada wali kelas tersebut.

Pihak sekolah juga sudah menurunkan tim relawan untuk datang ke rumah siswa tersebut.

Penulis: Fredy Santoso