provinsi: Sumatera Utara

BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor Nasional 8 Desember 2025

BNPB: 37.546 Rumah di Aceh Rusak Akibat Banjir dan Longsor
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, sebanyak 37.546 rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsong di Aceh, per Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB.
Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten
Aceh
Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
“Per hari ini, Pak Presiden, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546. Rusak berat termasuk yang hilang kena sapu banjir. Untuk rusak sedang dan ringan ada kriterianya,” ujar Suharyanto dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas.
Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.
Dari berbagai kerusakan tersebut,
BNPB
memperkirakan bahwa pemulihan di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 25.41 triliun.
“Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suharyanto.
Selain itu, Suharyanto juga menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor.
“Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto.
Selain itu, ada ratusan gampong atau kelurahan yang terdampak banjir dan longsor di dua kabupaten tersebut.
“Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto.
ERLANGGA BREGAS PRAKOSO Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc.
Meski begitu, Aceh Tamiang yang sebelumnya dilaporkan sangat terisolasi kini diklaim sudah dapat mendistribusikan bantuan melalui jalur darat.
Sebagai informasi, per Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Di Sumatera Utara, korban meninggal sebanyak 329 orang dan hilang 82 orang. Kemudian di Sumatera Barat, yang meninggal dunia 226 orang dan yang hilang 213 orang. Terakhir untuk Aceh, itu 366 orang meninggal dunia, dan 97 orang masih dinyatakan hilang.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 08:35
Melawan Beton Kota Depok, Pakde Bowo Menanam Harapan di Lahan Tidur

Liputan6.com, Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk Kota Depok yang kian padat dengan gedung-gedung tinggi, asap kendaraan, dan laju urbanisasi yang tak terbendung, ada sepetak lahan hijau yang tumbuh seperti oase. Di sepanjang Jalan Raya Juanda, tanaman cabai berbaris rapi, dipadu sayuran produktif yang seolah teguh melawan dominasi beton.

Dari balik rimbun cabai itu, muncullah sosok Bowo Sungkowo Pujodimono, pria kelahiran 1963 yang akrab disapa Pakde Bowo. Dengan tangan kasarnya yang sudah akrab dengan tanah, ia menata kembali lahan yang dulu dibiarkan tidur, kumuh, dan dipenuhi semak belukar.

“Saya tinggal kebetulan di Margonda. Waktu itu saya melihat kumuhnya Jalan Raya Juanda, dari rel kereta api sampai Jalan Raya Bogor,” kenang Pakde Bowo saat ditemui Jumat (5/12/2025). Di benaknya, ia masih jelas mengingat bagaimana kawasan itu dulu rawan begal karena sepi tak terurus.

Lahan yang semula terbengkalai sepanjang pipa gas Pertamina, kini berubah menjadi ruang hijau produktif berkat dorongan tekad sesederhana “lingkungan harus diperbaiki.”

“Ya Alhamdulillah, dengan niat karena lagi-lagi untuk lingkungan, ya bisa berjalan seperti ini,” ujarnya sambil menatap deretan tanaman yang tumbuh subur.

Pada 2015, Pakde Bowo memberanikan diri menghadap Pertamina dan Kementerian PUPR untuk meminta izin mengelola jalur pipa gas dan lahan kosong sebagai area penghijauan. Gayung bersambut, izin pun diberikan.

“Akhirnya di lahan Pertamina kami jadikan tempat para pedagang tanaman hias, sebagai awal langkah penghijauan di Jalan Raya Juanda,” tuturnya.

Kini, hampir 40 persen pedagang tanaman hias di Kota Depok berjualan di sepanjang jalur itu, menata ruang hidup tanpa mengganggu jalan maupun pipa gas. Area yang dulu sepi dan rawan kriminal kini menjadi tempat mencari nafkah sekaligus ruang hijau kota.

“Mereka berjualan tidak melanggar marka jalan, tidak mengganggu jalur pipa gas,” tegasnya.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq membeberkan sejumlah temuan terkait bencana alam di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Pihaknya meyakini bukan hanya akibat alam, tapi terdapat faktor curah hujan yang sangat tinggi.

08/12/2025 08:15
Rumah Rusak Akibat Bencana Bakal Diganti Rp 60 Juta Per Unit

Banda Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 60 juta per unit untuk membantu warga terdampak bencana yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat longsor dan banjir bandang di sejumlah wilayah.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Dalam forum itu, Presiden menerima laporan terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat tersebut, dilansir dari Antara.

Suharyanto menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat bertambah karena proses pendataan bersama kementerian terkait masih berlangsung.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengusulkan agar pembangunan huntara ditangani oleh personel TNI–Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan huntap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

Terkait kebutuhan anggaran, BNPB mengajukan pembiayaan Rp 60 juta per rumah kepada Presiden.

“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden Prabowo kepada Suharyanto.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Kepala BNPB.

Suharyanto menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari penyalahgunaan. “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Presiden meminta perhitungan lebih lanjut terkait kemungkinan penyesuaian harga. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” katanya.

Adapun untuk pembangunan hunian sementara, pemerintah mengalokasikan Rp 30 juta per unit dengan ukuran rumah 36 meter persegi lengkap dengan kamar, MCK, dan ruang fungsional lainnya.

08/12/2025 07:59
Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

GELORA.CO -Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

“(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

“Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

“Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya.

08/12/2025 07:46
Top 5 News: Kayu Gelondongan Berserakan hingga Banjir Lahar Semeru

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel di Beritasatu.com masuk dalam top 5 news, sejak sejak Minggu (7/12/2025) hingga Senin (8/12/2025) pagi WIB. Artikel yang diminati pembaca ini memiliki tema yang beragam.

Berikut top 5 news Beritasatu.com:

1. Kayu Gelondongan Berserakan, Bupati Aceh Tenggara Sebut dari Tapteng

Dalam waktu 11 hari setelah banjir bandang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara, pemandangan tumpukan kayu gelondongan berdiameter besar masih terlihat jelas di pemukiman warga.

Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fahri, menegaskan kayu-kayu yang berserakan itu bukan hasil aktivitas ilegal di wilayahnya. Saat meninjau lokasi bencana di Desa Loser, Kecamatan Ketambe, Minggu (7/12/2025), ia memastikan kayu tersebut bukan berasal dari hutan Aceh Tenggara.

“Saya pastikan ini kayu-kayu lama. Bahkan ada yang terbawa dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara,” ujarnya.

2. Jembatan 4 Desa Ambruk, Ribuan Warga Pandeglang Terisolasi

Jembatan utama yang menjadi akses vital bagi warga di empat desa Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten, ambruk pada Minggu (7/12/2025) sore. Runtuhnya jembatan di Kampung Pasir Nangka, Desa Keramatjaya, itu membuat ribuan warga terisolasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.00 WIB saat sebuah truk pengangkut kayu melintas. Sekretaris desa, Apandi, mengonfirmasi jembatan runtuh tepat ketika truk berada di bagian tengah bentang jembatan yang telah lama mengalami kerusakan akibat usia.

“Jembatan ini memang sudah lama rusak. Saat truk bermuatan kayu melintas, bagian tengahnya langsung ambrol,” ujar Apandi dalam keterangan video yang diterima Beritasatu.com.

3. Banjir Sumatera, Kementerian PU Kebut Pemulihan Akses Utama di Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan fokus utama penanganan pascabencana di Aceh adalah memulihkan konektivitas jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir dan longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan seluruh personel teknis telah dikerahkan untuk memastikan akses warga dan jalur distribusi logistik kembali normal secepat mungkin.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

08/12/2025 07:31
TNI Kirim 10 Mobil Pemurni Air untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Pengungsian Nasional 8 Desember 2025

TNI Kirim 10 Mobil Pemurni Air untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga di Pengungsian
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– TNI mengerahkan 10 kendaraan reverse osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Di tiga provinsi ini, kami melihat sangat dibutuhkan air bersih. Sehingga dalam hal ini
TNI
telah mengerahkan 10 unit mobil RO yang tergelar di tiga provinsi,” kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (7/12/2025), melansir
Antara
.
Ia menjelaskan, tujuh unit mobil RO ditempatkan di Aceh, sementara dua lainnya di Sumatera Barat, dan satu di Sumatera Utara.
Pengerahan ini dilakukan setelah pimpinan TNI mengecek langsung lokasi bencana dan mendengarkan kebutuhan masyarakat di tempat pengungsian.
“Kami melihat secara langsung bahwasannya kehadiran mobil RO ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka dapat mengambil air minum di mobil RO tersebut, kemudian dapat mengonsumsinya secara langsung, ini sangat membantu,” ujarnya.

Selain mobil RO, para
pengungsi
juga membutuhkan makanan siap santap. Oleh karenanya, TNI membangun dapur umum dan mengoperasikan 30 dapur lapangan di lokasi pengungsian.
Dapur lapangan ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana, namun juga turut membantu kebutuhan makanan siap santap bagi petugas dan relawan dari berbagai instansi yang melakukan operasi kemanusiaan di lokasi bencana.
“(Dapur lapangan ini) sangat membantu masyarakat maupun petugas-petugas yang melaksanakan operasi kemanusiaan ini,” tutur dia.
Ia menambahkan pos kesehatan juga mendapat perhatian khusus dari jajaran pimpinan TNI yang memerintahkan didirikannya 6 pos kesehatan di Aceh, 11 pos kesehatan di Sumatera Utara, dan 16 pos kesehatan di Sumatera Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 07:28
9 Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana Nasional

Prabowo Tegaskan HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Prabowo Subianto mengatakan, hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah bisa dicabut sementara untuk memenuhi kebutuhan lahan demi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Presiden
Prabowo
saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025), dalam keterangan tertulis.
Instruksi ini muncul setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala pembangunan
huntara
dan hunian tetap (huntap) adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.
Menurut Prabowo, negara harus hadir dan memberikan solusi cepat atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepala Negara juga menegaskan bahwa kebutuhan rakyat adalah prioritas tertinggi.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Dalam penjelasannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di
hunian sementara
,” kata Suharyanto.
Prabowo lalu menanyakan detail spesifikasi dan biaya konstruksi.
“Harganya berapa?” tanya Presiden.

“Sekitar Rp 30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto, sembari menegaskan bahwa unit tersebut sudah dilengkapi fasilitas dasar.
“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” jelasnya.
Prabowo menilai harga ini relatif efisien.
BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
Prabowo langsung merespons dengan instruksi percepatan.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB juga menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.
Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan agar semua kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan tanpa terkendala.
Ia juga membuka opsi pemanfaatan desain fabrikasi bertingkat untuk menghemat ruang, bila diperlukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 07:03
Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam dua pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kakinya dua kali di Aceh. Kunjungan pertama Prabowo di Serambi Makkah itu terjadi pada Selasa (25/12/2025) dan kedua pada Minggu (7/12/2025).

Kunjungan kedua itu bukan sekadar meninjau kerusakan wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di Bireuen, Aceh, tetapi melihat secara langsung progres penanganan bencana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Prabowo dua kali mengunjungi Aceh. Ia mengaku, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kabupaten yang paling banyak terdampak bencana banjir Sumatera.

Menurut Pras, panggilan akrab Prasetyo, presiden juga memimpin langsung rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu malam.

“Setelah 10 hari, beberapa daerah di Aceh memang kondisinya belum (sebaik, red.) sebagaimana kabupaten-kabupaten (di dua provinsi, red.) yang lain,” kata Prasetyo Hadi.

Hapus Utang KUR

Salah satu keputusan terbesar yang diumumkan Prabowo adalah penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang sawahnya rusak. Ia menegaskan keadaan tersebut sepenuhnya merupakan bencana alam, bukan kelalaian atau kesalahan petani. Terkait hal itu, pemerintah mengambil alih seluruh dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Ini keadaan terpaksa, force majeure. Utang-utang KUR akan kita hapus. Petani tidak perlu khawatir,” ujarnya saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane yang menjadi salah satu akses vital di kawasan tersebut.

Keputusan ini disambut hangat para petani yang selama berminggu-minggu dihantui kecemasan akibat kerusakan lahan dan tanggung jawab kredit yang masih berjalan. Prabowo menegaskan, negara hadir untuk mengurangi beban rakyat di tengah kondisi sulit.

Rehabilitasi Sawah dan Bendungan

Selain urusan kredit, presiden juga memastikan pemerintah akan mempercepat pemulihan lahan pertanian. Banyak bendungan dan irigasi yang jebol akibat derasnya arus banjir. Tanpa perbaikan cepat, proses tanam padi bisa terhenti dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Prabowo mengatakan Kementerian PUPR akan bergerak segera memperbaiki sarana pertanian yang rusak. Rehabilitasi sawah yang terdampak turut diprioritaskan agar petani dapat kembali berproduksi dalam waktu dekat. “Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki. Petani tidak usah cemas, semua akan kita tangani,” tegasnya.

Di tengah kerusakan lahan pertanian, Prabowo memastikan akses pangan untuk masyarakat Aceh tetap aman. Selama produksi lokal belum kembali normal, pemerintah akan mengirim suplai dari daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

“Kita punya cadangan pangan yang cukup. Kita kirimkan sampai kondisi kembali pulih,” ucapnya.

Listrik Aceh Menyala 93%

Selain infrastruktur pertanian, pemulihan aliran listrik juga menjadi fokus utama Prabowo. Ia mendapatkan laporan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan hingga Minggu malam, 93% wilayah Aceh sudah siap kembali dialiri listrik.

Dalam percakapan singkat yang terekam media, Prabowo menanyakan kondisi listrik dengan nada penuh perhatian. “Lampu menyala sudah cepat?” tanya Prabowo.
“Malam ini nyala, Pak, semua,” jawab Bahlil.

Perbaikan 477 Kerusakan

Sementara itu, Kementerian PU menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan di Aceh menjadi prioritas utama. Dari 477 lokasi bencana, kerusakan terbesar terjadi pada tanggul kritis dan jalan nasional. Sebanyak 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional mengalami kerusakan berat.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Hingga kini, penanganan darurat telah mencapai 48,34%. Sejumlah jalan strategis sudah kembali bisa dilalui, seperti Banda Aceh-Meureudu, Lhokseumawe-Langsa, dan Kuala Simpang-Perbatasan Sumut.

Untuk percepatan, jembatan bailey sedang dipasang di Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material sudah tiba di lokasi, sisanya dalam proses mobilisasi.

Kerusakan juga menghantam infrastruktur air minum dan permukiman. Sebanyak 20 SPAM di 10 kabupaten/kota terdampak, termasuk instalasi pengolahan air di Kota Langsa, mengalami kerusakan. Fasilitas sanitasi masyarakat seperti TPS3R dan Sanimas pun tak luput dari dampak.

Kementerian PU mengerahkan alat berat seperti 41 ekskavator dan 25 dump truck, serta berbagai logistik darurat untuk mendukung percepatan penanganan.

Apresiasi Semua Pihak

Di tengah berbagai tantangan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemda, relawan, hingga aparat TNI-Polri. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci mempercepat pemulihan Aceh.

“Saya lihat semua instansi bekerja dengan baik. Ini contoh kolaborasi yang harus kita jaga,” ungkapnya.

Dengan beragam langkah cepat ini, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan Aceh secara menyeluruh. Mulai dari ekonomi petani, listrik, pangan, jalan nasional, hingga layanan dasar, semuanya dipastikan bergerak secara paralel. Harapannya, masyarakat Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang aman serta produktif.

08/12/2025 07:00
Mayoritas Daerah Masih Berpotensi Hujan

Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini, Senin (8/12/2025), sebagian besar wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan akan turun dengan intensitas ringan, sedang, hingga hujan petir.

Prakirawan BMKG Medayu Bestari, dalam keterangannya Senin pagi menyampaikan, beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.

Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan,” kata dia.

Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur seperti Mamuju, Sulawesi Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Lalu untuk kategori hujan ringan, cuaca diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

08/12/2025 06:56
Peringatkan Pejabat, Prabowo: Jangan Cari Untung dari Bencana Sumatera

Jantho, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri hingga kepala daerah agar tidak terjadi penyelewengan pada semua entitas pemerintahan, terutama jika ada pihak yang memanfaatkan bencana banjir dan longsor di Sumatera untuk memperkaya diri.

Peringatan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dan pemulihan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Jantho, Aceh Besar setelah ia meninjau langsung kondisi terdampak banjir dan longsor di sejumlah lokasi di Aceh.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras, jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” kata Prabowo, mengutip Antara, Senin (8/12/2025).

Ia juga meminta kapolri hingga kepala daerah untuk mengawasi ketat jika ada potensi praktik penyelewengan dan siap memberikan sanksi tegas.

“Jadi kepolisian dan pemerintah daerah semua periksa dan catat kalau ada yang nakal-nakal. Contohnya melipatgandakan harga dan sebagainya,” tegasnya.

Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, Prabowo mengakui sejumlah tantangan masih ditemui di beberapa lokasi, terutama karena kondisi alam yang perlu tetap diwaspadai.

Meski demikian, pemerintah akan memastikan penanganan bencana dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

08/12/2025 06:50