provinsi: Sumatera Utara

  • Pj. Gubernur DKI akan evaluasi turunnya omzet kantin akibat MBG

    Pj. Gubernur DKI akan evaluasi turunnya omzet kantin akibat MBG

    terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya  akan kami evaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan melakukan evaluasi terkait persoalan omzet kantin sekolah yang menurun karena kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi,” kata Teguh di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Teguh mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan diundang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi MBG.

    Dalam forum tersebut, kata Teguh, pihaknya akan menyampaikan saran dan masukan yang selama ini sudah dicermati dari pemberian makanan bergizi gratis.

    Pada Senin (6/1), program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

    Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

    Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gugat ke MK, Edy Rahmayadi Minta Kemenangan Bobby Nasution di Pilkada Sumut Dibatalkan – Page 3

    Gugat ke MK, Edy Rahmayadi Minta Kemenangan Bobby Nasution di Pilkada Sumut Dibatalkan – Page 3

    Di sisi lain, kubu Edy-Hasan turut menyoroti turnamen sepak bola Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut. Turnamen itu memperebutkan Piala Bobby Nasution selaku penasihat Korpri Kota Medan.

    “Dalam pembukaan acara tersebut, pernyataan dari Sekda dinilai menyampaikan pesan politik secara terselubung untuk kepentingan, kemenangan dari pihak terkait (Bobby-Surya),” ucap Bambang.

    Di samping itu, kubu Edy-Hasan juga menyebut terdapat surat dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang perihal pengisian tautan penginputan suara masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Surat ditujukan kepada ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) se-Kabupaten Deli Serdang.

    Bambang mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Deli Serdang di dalam surat tersebut memberikan tuntunan dan tata cara pengisian perolehan suara. Rekapitulasi suara pilkada bukan kewenangan kejaksaan sehingga surat dimaksud dinilai mengambil alih tugas KPU.

    “Memang ada surat yang membatalkan surat mengenai pengisian link penginputan suara tersebut, tetapi tidak ada jaminan tindakan dari seluruh kejaksaan lain yang berada di Sumut tidak melakukan hal serupa. Ini sangat mengkhawatirkan dan di luar batas nalar yang diperkenankan,” kata dia.

    Lebih jauh Edy-Hasan mempersoalkan rendahnya partisipasi pemilih di sejumlah kabupaten/kota akibat bencana banjir seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Asahan.

     

     

     

  • Prihatin Siswa SD Dihukum karena Menunggak SPP, Anggota Komisi X DPR: Tidak Boleh Terjadi Lagi   – Halaman all

    Prihatin Siswa SD Dihukum karena Menunggak SPP, Anggota Komisi X DPR: Tidak Boleh Terjadi Lagi   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X Fraksi PKB DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus, merespons kasus siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan. 

    Habib Syarief mengatakan, dirinya sangat prihatin dan sedih dengan terjadinya kasus tersebut. 

    Menurutnya terdapat bias paradigmatik dalam memandang sebuah peraturan. Seolah-olah sanksi harus segera diterapkan ketika terjadi sebuah pelanggaran. 

    “Saya sedih dan prihatin. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Habib Syarief kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Habib Syarief mengatakan, tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum, namun ada kemanfaatan dan keadilan. 

    Maka sebaiknya sekolah dapat mempertimbangkan respons yang diberikan dengan berdasarkan kemanfaatan, terutama bagi siswa didik. 

    “Tidaklah layak bila siswa SD diperlakukan seperti itu hanya gara-gara belum membayar tunggakan SPP,” ujarnya.

    Memang, kata dia, siswa SD itu tidak mendapatkan kekerasan fisik, tapi mental anak itu terluka dengan hukuman belajar di lantai. Siswa itu pasti malu mendapatkan hukum di depan siswa lainnya.

    Menurutnya, siswa tersebut sama saja dipermalukan di depan teman-temannya. Jelas hal itu sangat menyakitkan bagi jiwa anak yang mendapat hukuman tersebut.

    Padahal, lanjut legislator asal Dapil Jawa Barat I itu, pembayaran SPP merupakan urusan dan tanggung jawab orang dewasa, bukan urusan anak-anak. Jadi, SPP menjadi urusan orang tua siswa dan sekolah.

    “Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP. Sekolah harus memperlakukan semua siswa dengan perlakuan yang sama,” ucapnya.

    Jika ada siswa yang belum membayar SPP, kata Habib Syarief, sekolah seharusnya berbicara baik-baik dengan orang tua siswa. 

    Kalau orang tua siswa betul-betul tidak bisa membayar, karena tidak mempunyai uang, maka hal itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan.

    Apalagi, siswa tersebut adalah penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Hanya saja pada akhir 2024, dana PIP belum cair. Jadi, seharusnya pihak sekolah bisa menunggu pencairan PIP dari pemerintah.

    “Masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan dinas pendidikan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia berharap tidak ada lagi sekolah yang menghukum siswanya karena belum membayar SPP. 

    Sekolah harus lebih bijak mengatasi persoalan pendidikan, sehingga tidak mengorbankan anak.

    “Semua anak berhak mendapatkan pendidik yang layak. Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan, siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

    Kekinian, uang SPP siswa tersebut dilunasi oleh Partai Gerindra Sumut. Siswa tersebut berikan beasiswa hingga tamat SMA usai videonya viral.

     

  • Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

    Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

    Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    “Pejabat gubernur baru Agus Fathoni “Ikhlas” menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

    “Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

  • Iran Gelar Latihan Udara ‘Al-Qihadar 1403’, Siap Lindungi Fasilitas Nuklir dari Israel-AS – Halaman all

    Iran Gelar Latihan Udara ‘Al-Qihadar 1403’, Siap Lindungi Fasilitas Nuklir dari Israel-AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Iran meluncurkan manuver “Al-Qihadar 1403” pada Minggu (12/1/2025) untuk menguji kekuatan pertahanan udara di wilayah barat dan utara negara itu.

    Latihan militer itu juga bertujuan untuk melindungi fasilitas nuklir di wilayah Fordow dan Khondab.

    “Mereka meluncurkan manuver pertahanan udara di Iran barat dan utara untuk melindungi fasilitas nuklir Fordow dan Khondab, setelah manuver selama beberapa hari terakhir yang dilakukan Garda Revolusi Iran (IRGC) untuk melindungi fasilitas nuklir Natanz dan Isfahan,” lapor Al Araby.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh unit rudal dan radar, unit peperangan elektronik, sistem pertahanan udara, pesawat berawak, dan drone Angkatan Udara.

    Manuver ini dilakukan di tengah meningkatnya ancaman Israel dan sekutunya Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.

    Hal ini mendorong Iran untuk melakukan manuver pertahanan udara yang dimulai beberapa hari lalu.

    Sehari sebelumnya, militer Iran melakukan manuver Eqtedar 1403 pada Sabtu, yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran dan Angkatan Udara.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memperkirakan efektivitas operasional rencana pertahanan udara terhadap serangan musuh, memastikan keunggulan intelijen dan mencapai kemampuan untuk mendeteksi target secara tepat waktu,” lapor kantor berita Iran, IRNA.

    Dalam manuver tersebut, militer Iran menggunakan berbagai sensor radar aktif, pencegat sinyal pasif, sensor optik, dan pengawasan yang tersedia kepada angkatan udara Iran.

    Selain itu, mereka juga mengevaluasi kinerja taktis dan teknis para personel dalam kondisi nyata di medan perang untuk pertahanan udara.

    Mereka juga dilatih untuk menerapkan prinsip-prinsip pertahanan non-operasional untuk sistem pertahanan udara dengan pergerakan cepat dan reposisi.

    Iran, yang tidak mengakui Israel sebagai negara, telah menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai landasan kebijakan luar negerinya sejak Revolusi Islam 1979.

    Hubungan Iran dan Israel semakin memburuk setelah Israel meluncurkan serangan udara di kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024, membunuh jenderal IRGC Mohammad Reza Zahedi.

    Iran dan Israel terlibat beberapa aksi saling serang setelahnya.

    Fasilitas Nuklir Iran

    Iran memiliki sejumlah fasilitas nuklir yang tersebar di wilayahnya, namun hanya beberapa lokasi yang diketahui oleh publik.

    Setidaknya ada lima lokasi fasilitas nuklir Iran yaitu di Natanz, Isfahan, Fordow, Khondab, dan Bushehr.

    Iran memiliki pusat teknologi nuklir besar di pinggiran Isfahan, termasuk Pabrik Fabrikasi Pelat Bahan Bakar (FPFP) dan fasilitas konversi uranium (UCF) yang dapat memproses uranium menjadi uranium heksafluorida yang dimasukkan ke dalam sentrifus.

    Lokasi kedua yaitu di Natanz, yang merupakan kompleks nuklir di dataran yang berbatasan dengan pegunungan di luar kota suci Muslim Syiah Qom, sebelah selatan Teheran.

    Natanz memiliki fasilitas yang mencakup dua pabrik pengayaan: Pabrik Pengayaan Bahan Bakar (FEP) bawah tanah yang luas dan Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Pilot (PFEP) di atas tanah.

    Selanjutnya ada fasilitas nuklir di Fordow, yang merupakan situs pengayaan yang digali di gunung sehingga lebih terlindungi dari potensi pemboman daripada FEP.

    Iran kini memiliki lebih dari 1.000 sentrifus yang beroperasi di sana, sebagian kecil di antaranya adalah mesin IR-6 canggih yang melakukan pengayaan hingga 60 persen.

    Selain itu, Iran juga memiliki reaktor air berat yang sebagian sudah dibangun di Khondab.

    Reaktor air berat menimbulkan risiko proliferasi nuklir karena dapat dengan mudah menghasilkan plutonium yang dapat digunakan untuk membuat inti bom atom.

    Lokasi kelima yaitu di Bushehr, di mana pembangkit listrik tenaga nuklir satu-satunya beroperasi di Iran.

    Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar Rusia yang kemudian diambil kembali oleh Rusia ketika bahan bakar tersebut habis, sehingga mengurangi risiko proliferasi, seperti diberitakan Reuters.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Usai Ketahuan Hukum Murid Duduk di Lantai, Guru Tak Merasa Bersalah dan Malah Menantang: Viralkan! – Halaman all

    Usai Ketahuan Hukum Murid Duduk di Lantai, Guru Tak Merasa Bersalah dan Malah Menantang: Viralkan! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terungkap alasan Kamelia (38), ibu MI (10), siswa yang dihukum duduk dilantai memvideokan aksi guru Haryati.

    Haryati menghukum MI belajar di lantai karena menunggak biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.

    Saat aksinya itu diketahui, Haryati justru menantang wali murid.

    Kepada Kamelia, Haryati berseloroh agar tindakannya itu diviralkan.

    Kamelia lantas merekam peristiwa saat anaknya dihukum menggunakan ponsel dan videonya pun viral.

    Awalnya, Kamelia mengaku tak ada niat untuk memviralkan kejadian yang menimpa anaknya.

    Namun, ia mengaku prihatin dengan kondisi anaknya yang menerima hukuman tersebut.

    Ditambah lagi, saat kejadian, tidak ada rasa penyesalan dari Haryati. Malahan, Haryati menantangnya untuk memviralkan peristiwa tersebut.

    “Jadi niat buat video itu, tadi bukan buat supaya sampai seperti ini (viral), enggak sebenarnya. Saya hanya (ingin) ngasih pelajaran, karena saya ditantang (guru) viralkan.”

    “Saya bilang ke dia, ibu jangan sampai viral perbuatan ini, viralkan katanya,” kata Kamelia kepada wartawan, Minggu (11/1/2025), dilansir Kompas.com.

    Meski selama ini pihak sekolah banyak membantu uang sekolah anaknya, namun Kamelia tak terima dengan perlakuan Haryati kepada MI.

    “Saya coba buat video itu hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk buat seperti viral atau saya mengharap dapat bantuan, bukan gitu.”

    “Saya juga enggak punya niat untuk jelekan sekolah, tidak. Saya hanya menyayangkan sikap oknum gurunya,” jelasnya.

    Terkini, kasus tersebut telah berakhir damai, setelah pihak kepolisian turun tangan memfasilitasi mediasi.

    Kapolsek Delitua, Kompol Dedy Dharma mengatakan, setelah dikonfirmasi kepada pihak sekolah, kejadian itu tidak berhubungan dengan pemilik yayasan maupun kepala sekolah.

    “Sudah ditanyakan langsung ke pemilik yayasan dan kepala sekolah, tidak ada pelarangan siswa belajar karena SPP menunggak,” ujarnya, dikutip dari Tribun-Medan.com.

    Ia menekankan, permasalahan tersebut dipicu miskomunikasi antara orang tua siswa dengan wali kelas IV SD Yayasan Abdi Sukma, Haryati.

    “Sebelumnya, H telah mengingatkan murid-murid yang nunggak SPP-nya untuk membayar yakni siswa berinisial MI,” jelasnya.

    Pihaknya pun telah mempertemukan guru dan orang tua siswa yang turut dihadiri dinas terkait.

    “Sudah dimediasi, untuk SPP yang menunggak pun telah lunas,” terangnya.

    Haryati telah menyadari perbuatannya dan meminta maaf kepada orang tua murid.

    “Intinya mereka sudah sama-sama saling memaafkan,” tegasnya.

    Viral di Media Sosial

    Sebelumnya, aksi guru Haryati yang menghukum muridnya duduk di lantai karena menunggak membayar SPP, viral di media sosial.

    Kamelia mengatakan, anaknya menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp180 ribu.

    Adapun alasan penunggakan itu lantaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) belum cair.

    Kamelia pun berencana membayar uang SPP anaknya pada Rabu (8/1/2025). Dia ingin menjual handphone-nya.

    Namun, sebelum pergi ke sekolah anaknya, dia mendengat cerita dari MI yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya.

    Tak langsung percaya, Kamelia pun mendatangi sekolah anaknya, Rabu.

    Setibanya di ruangan kelas, dia melihat secara langsung anaknya duduk di lantai sementara teman-temannya yang lain duduk di kursi.

    Kamelia pun terlibat cekcok dengan Haryati, lalu memvideokan kondisi anaknya itu.

    “Saya menangis benar-benar teriak karena dari hari Senin sampai Rabu anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 1 siang,” ungkapnya, Jumat (10/1/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai Oleh Gurunya karena Nunggak SPP, Polisi Bantu Mediasi

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Tribun-Medan.com/Alfiansyah, Kompas.com/Rahmat Utomo)

  • Jumlah Kasus HMPV Meningkat, Ini Alasannya

    Jumlah Kasus HMPV Meningkat, Ini Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus human metapneumovirus (HMPV) dilaporkan mengalami peningkatan kasus di beberapa negara, termasuk Indonesia, China, dan Amerika Serikat.

    Padahal, HMPV adalah penyakit lama yang pertama kali teridentifikasi pada 2001. Menurut ahli, adanya kenaikan kasus disebabkan oleh berlangsungnya musim dingin.

    “Adanya peningkatan kasus disebabkan oleh musim. Karena virus ini dia stabil atau bisa bertahan lama kalau udara dingin. Nah, sekarang kan waktu kemarin kan laporannya di Desember. Desember kan musim dingin. Virus ini kebetulan akan bisa hidup dengan stabil kalau udara dingin pada saat winter atau pada saat awal-awal musim semi,” ungkap anggota Bidang Penanggulangan Penyakit Menular PB IDI Erlina Burhan, kepada Beritasatu.com, Minggu (12/01/2025).

    Laporan peningkatan jumlah kasus HMPV dikabarkan terjadi pada Desember 2024 lalu. Sehingga bertepatan dengan musim dingin, sehingga mendukung kondisi virus untuk stabil dan berkembang biak. 

    Namun, dengan sifat virus yang lebih bertahan dalam kondisi kelembapan yang kurang, Indonesia yang merupakan negara tropis dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi seharusnya tidak mengalami lonjakan kasus serupa dengan negara-negara yang memiliki empat musim. 

    Erlina juga menjelaskan bahwa penularan virus ini juga mudah terjadi pada daerah dengan populasi padat dan mobilitas tinggi.

    “Intinya kalau ada kasusnya di kota besar yang populasinya padat, contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lain-lain ya, dan mobilitas penduduk cukup tinggi, ini juga akan mudah terjadi penularan,” ujarnya.

    Selain dari itu, menurut Erlina, mungkin di Indonesia kasus HMPV bisa melonjak di tempat dengan udara yang dingin seperti Bandung, Puncak, Dieng, atau di kota-kota yang dekat pegunungan.

    Erlina juga menambahkan bahwa kondisi lingkungan dengan sirkulasi udara yang buruk dapat memperburuk penyebaran HMPV. Contohnya, ruangan ber-AC yang tidak pernah dibuka pintu atau jendelanya, sehingga udara tetap sejuk dan tidak lembab, bisa menjadi tempat berkembang biak virus. 

    “Misalnya, di perkantoran yang menggunakan AC dan tidak membuka pintu atau jendela. Jika ada satu orang yang sakit, biasanya orang-orang di sekitarnya akan tertular,” pungkasnya.

    Untuk mencegah penularan HMPV, masyarakat diimbau untuk terus menjaga kesehatan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

  • Prihatin Siswa SD Dihukum karena Menunggak SPP, Anggota Komisi X DPR: Tidak Boleh Terjadi Lagi   – Halaman all

    Wali Murid Geram Anaknya Dipaksa Duduk di Lantai, Oknum Guru Tak Merasa Salah dan Minta Diviralkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Video siswa SD dipaksa duduk di lantai kelas oleh gurunya viral di media sosial setelah diunggah ibu korban.

    Peristiwa tersebut terjadi di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan, Sumatra Utara (Sumut), sejak Senin (6/1/2025) hingga Rabu (8/1/2025).

    Selama tiga hari, siswa kelas 4 SD berinisial MI (10) dipaksa duduk di lantai kerena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan.

    Ibu korban, Kamelia (38), mengaku tidak ingin memviralkan kasus ini jika wali kelas bernama Haryati meminta maaf atas perbuatannya.

    Namun, Haryati justru tak merasa bersalah dan menantang Kamelia untuk memviralkan video tersebut.

    “Jadi niat buat video itu, tadi bukan buat supaya sampai seperti ini (viral), enggak sebenarnya.”

    “Saya hanya (ingin) ngasih pelajaran, karena saya ditantang (guru itu) viralkan. Saya bilang ke dia, Ibu jangan sampai viral perbuatan ini, viralkan katanya,” ungkapnya, Minggu (12/1/2025).

    Ia menjelaskan pihak sekolah sudah banyak membantu kedua anaknya yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 1.

    Kamelia hanya tidak terima dengan perlakuan Haryati yang mempermalukan anaknya di depan siswa lain selama tiga hari.

    “Saya coba buat video itu hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk buat seperti viral atau saya mengharap dapat bantuan bukan gitu.”

    “Saya juga enggak juga punya niat untuk buat jelekan sekolah, tidak. Saya hanya menyayangkan sikap oknum gurunya,” tegasnya.

    Menurutnya, hanya guru Haryati yang bersikap arogan di sekolah tersebut sehingga seluruh guru terkena dampaknya.

    “Cuman dia (guru itu) yang bersifat kayak gitu sama murid, jadi biar ada efek jeranya juga. Jangan ada (peristiwa) yang dialami kayak anak saya jangan ada korban lagi,” tuturnya.

    Kamelia berencana memindahkan anaknya ke sekolah lain karena trauma.

    Jika pihak sekolah memecat wali kelas bernama Haryati, Kamelia tak akan memindahkan anaknya.

    “Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, Buk kalau dia gak keluar, saya tarik anak saya.”

    “Karena otomatis anak saya trauma,” ucapnya, Sabtu (11/1/2025).

    Menurut Kamelia, MI akan dibenci para guru-guru di sekolah lantaran videonya viral di media sosial.

    MI juga akan trauma melihat Haryati yang memberi hukuman duduk di lantai.

    “Saya tahu, akibat kejadian itu pasti membuat anak saya dibenci,” tandasnya.

    Kata Polisi

    Petugas kepolisian turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara mediasi.

    Kapolsek Delitua, Kompol Dedy Dharma, menyatakan orang tua siswa telah dipertemukan dengan Haryati serta pihak sekolah.

    “Kami sudah menggerakkan anggota Bhabinkamtibmas untuk mengecek langsung terkait video viral tersebut,” tuturnya, Minggu (12/1/2025).

    Dari keterangan pihak sekolah, hukuman yang diberikan Haryati tak ada dalam aturan sekolah.

    “Sudah ditanyakan langsung ke pemilik yayasan dan kepala sekolah, tidak ada ada pelarangan siswa belajar karena SPP menunggak,” tegasnya.

    Ia menerangkan permasalah ini merupakan kelalian wali kelas yang tidak berkomunikasi dengan kepala sekolah sebelum bertindak.

    “Sudah dimediasi, untuk SPP yang menunggak pun telah lunas.” 

    “Pihak guru menyadari perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada orang tua siswa. Intinya mereka sudah sama-sama saling memaafkan,” katanya.

    Haryati Diberi Sanksi

    Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, mengatakan hukuman duduk di lantai merupakan inisiatif dari wali kelas bernama Haryati.

    Kini, Haryati mendapat hukuman larangan mengajar untuk sementara waktu.

    “Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian,” bebernya, Sabtu, dikutip dari TribunMedan.com.

    Menurutnya, pihak yayasan dan sekolah tak pernah membuat aturan tersebut.

    “Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis,” tandasnya.

    Ia menjelaskan adik kandung korban yang duduk di bangku kelas 1 SD juga belum membayar SPP selama tiga bulan.

    Namun, wali kelasnya memperbolehkan mengikuti pelajaran seperti para siswa lain.

    Ahmad menambahkan Haryati yang berstatus wali kelas tak memiliki masalah pribadi dengan orang tua korban.

    Pihak sekolah sudah meminta maaf ke keluarga korban atas kesalahan ini.

    “Mediasi sudah. Sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 disini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah,” jelasnya.

    Sementara itu, kepala sekolah, Juli Sari, membenarkan siswa yang ada dalam video menunggak pembayaran SPP.

    Namun, pihak sekolah kecolongan dengan hukuman yang dibuat Haryati sehingga viral di media sosial.

    “Saya juga baru mengetahui siswa tersebut di dudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis,” bebernya.

    Juli menegaskan Haryati membuat peraturan sendiri tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

    “Wali murid juga sudah kita panggil. Saat kejadian itu orang tuanya nangis-nagis. Dan permasalahan ini sudah kami selesaikan hari itu juga,” jelasnya.

    Ia belum dapat memutuskan sanksi yang akan diterima Haryati karena perlu mengadakan rapat dengan pemilik yayasan.

    “Iya (pemecatan belum ada). Cuman sudah ditegur bahwa tidak boleh seperti itu, dan jangan di ulangi lagi.”

    “Sementara kemungkinan dipecat atau tidak itu keputusan dari yayasan, saya  tidak berani bilang iya atau tidak karena Senin rapat lagi  untuk memutuskan yang baik untuk sekolah dan wali kelas,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunMedan.com dengan judul Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai Oleh Gurunya karena Nunggak SPP, Polisi Bantu Mediasi 

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunMedan.com/Fredy Santosa/Alfiansyah)

  • Kebakaran Kios Buah di Kota Medan, Sempat Terjadi Ledakan

    Kebakaran Kios Buah di Kota Medan, Sempat Terjadi Ledakan

    Medan, Beritasatu.com – Musibah kebakaran melanda satu kios buah dan satu unit bangunan rumah tempat tinggal berlantai dua yang juga dijadikan usaha warung makan di kawasan Jalan Pasar Tiga, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (12/1/2025). Pada peristiwa kebakaran itu, sempat terjadi ledakan dari kios buah sebelum api membesar dan meluas.

    Dalam rekaman video amatir warga, tampak kobaran api membesar dan membara membakar bangun kios buah dan rumah tersebut. Warga sekitar lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. 

    Banyaknya material bangunan kios dan rumah membuat kobaran api semakin membesar tak terkendali dan sulit untuk dipadamkan oleh warga.

    Bahkan, besarnya kobaran api membuat para pengguna jalan raya terhenti dan takut untuk melintasi lokasi kebakaran. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan dengan sejumlah mobilnya tiba di lokasi kebakaran langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api.

    Saksi mata kebakaran, Dimas, mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi sekira pukul 15.00 WIB sore. Saat itu, dirinya melihat asap berada di dalam kios penjual buah dan tak berselang lama tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam kios tersebut dan kobaran api pun muncul hingga membesar.

    “Awalnya saya melihat asap dari dalam kios buah ini, terus tiba-tiba meladak tetapi enggak tahu dari mana ledakan itu entah dari dapur (bagian belakang kios). Entah dari mana, setelah itu terbakar menjalar ke rumah makan,” ujar Dimas kepada awak media.

    “Ini yang terbakar kios buah, baru keluar tadi orangnya, enggak lama dari kebakaran,” tambahnya.

    Setelah berjibaku hampir satu jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah dengan menggerahkan lima unit mobil pemadam di lokasi kebakaran.

    Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi akibat musibah kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

    Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan masih dalam proses pihak Kepolisian Sektor Medan Timur, Polrestabes Medan. Namun, kuat dugaan kebakaran ini terjadi akibat dari korsleting arus pendek listrik dari kios penjual buah.

  • Kerja 14 Tahun, Bidan Rusmiati Sedih Diberi Motor Pemkab Lalu Diambil Dealer Lagi karena Belum Lunas

    Kerja 14 Tahun, Bidan Rusmiati Sedih Diberi Motor Pemkab Lalu Diambil Dealer Lagi karena Belum Lunas

    TRIBUNJATIM.COM – Curhatan Bidan Rusmiati yang diberi motor Pemkab lalu diambil dealer lagi menjadi berita viral.

    Bidan Rusmiati sudah bekerja 14 tahun di desa pedalaman dan dianggap bidan teladan.

    Namun baru-baru ini ia dibuat kecewa oleh Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

    Wanita bernama lengkap Rusmiati Aminuddin itu mengaku hadiah sepeda motor yang dijanjikan Pemkab sejak November 2024 tidak kunjung didapatkannya.

    Di mana Rusmiati telah dijanjikan oleh PJ Bupati Polewali Mandar untuk diberikan sepeda motor gratis buah dari penghargaannya dari negara.

     
    Untuk diketahui, Rusmiati Aminuddin terpilih sebagai bidan teladan nasional dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Kesehatan di bulan November 2024 lalu.

    Bikin warga Desa Taloba, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rusmiati pun dipanggil oleh PJ Bupati kala itu.

    Saat bertemu diakui Rusmiati, ia dijanjikan akan diberikan sepeda motor pribadi oleh PJ Bupati.

    Hal tersebut direalisasikan dalam upacara di hari kesehatan nasional di Polewali Mandar, Rusmiati menerima serah terima kunci sepeda motor tersebut.

    “Saat di kantor Bupati Polewali Mandar saya bertemu dengan PJ Bupati, beliau berkata kepada saya ‘terima kasih karena sudah mengharumkan Polewali Mandar’. Beliau berkata kepada saya insya Allah beliau akan memberikan saya motor pribadi sebagai hadiah dan penghargaan karena sudah membawa nama baik Polewali Mandar,” ungkap Rusmiati Aminuddin dilansir dari tayangan YouTube Metro TV News, Sabtu (11/1/2025) via TribunBogor.

    Di momen bahagia itu, Rusmiati pun mengajak teman-temannya berfoto di depan sepeda motor hadiah tersebut.

    Namun alangkah terkejutnya Rusmiati setelah selesai upacara, ia mendapatkan kabar tak disangka.

    Rusmiati syok karena sepeda motornya ditarik lagi oleh pihak Pemkab.

    Saat itu pihak Pemkab menyebut administrasi sepeda motor tersebut belum selesai.

    “Pada saat upacara hari kesehatan nasional 12 November 2024, di sanalah saya diberikan motor tersebut dan saya sudah foto-foto dan video di motor tersebut bersama teman-teman saya. Pas selesai acara, ternyata motor tersebut diambil kembali, katanya administrasinya belum selesai,” imbuh Rusmiati.

    Namun setelah mendatangi Dinas Kesehatan Polewali Mandar, Rusmiati kembali syok usai mendengar penjelasan Dinkes.

    Bahwa ternyata sepeda motor tersebut ditarik lagi oleh dealer karena belum dilunasi.

    Alhasil hingga kini Rusmiati belum menerima sepeda motor tersebut.

    “Sampai sekarang, saya konfirmasi ke pihak Dinkes, ternyata setahu saya dari pihak Dinkes administrasi sudah lengkap semuanya, katanya dari pihak Pemda belum sempat membayarkan motor tersebut,” ujar Rusmiati.

    Terkait dengan polemik hadiah sepeda motor untuk bidan telatan Rusmiati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Mustaman buka suara.

    Diakui Mustaman, pihak Dinkes telah mengupayakan anggaran untuk pembelian sepeda motor.

    Namun hingga kini penganggaran tersebut belum disetujui.

    “Saya akan mengupayakan untuk memberikan motor dalam hal ini motor dinas. Dalam hal penganggaran kita sudah anggarkan dan sudah masuk SPM di badan keuangan. Tapi ternyata belum keluar sampai sekarang,” pungkas Mustaman.

    Kini viral meminta haknya, Rusmiati sempat viral lantaran jadi bidan teladan yang inspiratif.

    Betapa tidak, Rusmiati yang telah bekerja selama 14 tahun itu rela mengabdi di pedalaman Polewali Mandar.

    Bahkan Rusmiati pernah menelusuri desa selama 10 jam demi bisa merawat warga yang sakit.

    “Ini adalah buah dari perjuangan saya 14 tahun bertugas di desa, alhamdulillah karena perjalanan saya ikhlas melayani pasien, selalu bersabar bertugas di terpencil meskipun perjalanannya sulit, banyak tantangan dan rintangan. Alhamdulillah 14 tahun berhasil melewati itu,” ungkap Rusmiati.

    Berkat kerja keras Rusmiati menjadi bidan, angka kematian ibu dan anak di daerahnya terhitung rendah.

    Diakui Rusmiati, ia ikhlas menjadi tenaga kesehatan untuk menolong warganya kendati tidak memiliki kendaraan mewah.

    “Tidak ada angka kematian ibu dan bayi Alhamdulillah tidak ada selama 14 tahun. Merupakan sebuah sejarah buat saya sebagai bidan desa, saya yang selalu berjalan di tengah hutan, alhamdulillah bisa sampai ke Jakarta berkat diundang Kemenkes,” imbuh Rusmiati.

    Bidan Teladan Lainnya

    Inilah sosok Bidan Warni, yang 26 tahun bekerja di desa di Sumbawa.

    Bidan Warni, yang kini berusia 44 tahun masih aktif di Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Ia sudah bertugas menjadi bidan desa sejak usia 18 tahun.

    Pengalaman panjang dan penuh liku tentu sudah dirasakan Warni.

    Kisahnya berawal pada 1998, ketika Warni bertugas pertama kali di Desa Lantung, tepatnya di Dusun Lebin.

    Perjalanan menuju Dusun tersebut tidak mudah.

    Sulitnya medan, harus ditempuh dengan menaiki kuda selama 2,5 jam.

    Melewati hutan belantara, lumpur, sungai, dan jalan berbatu.

    Sebagai bidan, saat awal penugasannya, ia berjuang melawan hagemoni dukun, tradisi, serta mitos yang dipercaya masyarakat perihal persalinan dan kesehatan reproduksi.

    Di tengah keterbatasan, persalinan di dusun itu masih di tolong oleh dukun.

    Warni baru mengetahui ternyata cara dukun menyelamatkan ibu hamil dengan menginjak perut sang ibu.

    Hal itu dilakukan agar bayi cepat keluar.

    Hingga ada satu kasus yang fatal.

    Ibu hamil yang melahirkan mengalami pendarahan hebaṭ.

    Meski bayi ibu itu tertolong, tetapi sang ibu mengalami penderitaan luar biasa.

    Sementara, sang dukun ketakutan dan lari ke atas gunung, karena takut dipersalahkan.

    “Ibu itu melahirkan pagi dengan dukun, dia panggil saya sore. Saya coba dorong rahim itu, tapi tidak bisa. Saya minta dirujuk ke RSUD,” kata Warni, melansir dari Kompas.com.

    Ada pula mitos juga di Lebin, bayi yang baru lahir harus langsung dimandikan dengan air kelapa.

    Alhasil, ada bayi yang langsung kejang dan menggigil.

    Begitu juga, ibu hamil yang baru melahirkan langsung dimandikan, dan setelah itu pingsan.

    “Saya saat itu ambil obat di Pustu, saya dipanggil dan saya langsung marahin semua yang mandiin itu,” kata dia.

    “Bayangkan, ibu hamil tidak tidur semalam, tidak makan, dan setelah lahiran langsung dimandiin pasti drop,” sebut dia.

    “Ada juga bayi baru lahir diletakkan jempol kaki kakaknya di mulut bayi. Kata mereka biar jadi penurut, dan tidak melawan dengan saudaranya.”

    “Saya hadapi dukun dan mitos luar biasa di dusun itu. Awalnya banyak kematian bayi, setelah dua tahun saya bertugas, di sana nol kematian,” ujar dia.

    “Saya perang dengan dukun. Begitu ada kejadian, saya langsung masuk dan berikan edukasi,” kata dia.

    Kini Warni sudah bertugas selama 18 tahun sebagai bidan di Puskesmas Labuhan Badas.

    “Kalau sekarang kondisinya mereka sudah lebih paham mereka yang sudah mendekati melahirkan ibu hamilnya akan ke rumah keluarganya setelah mendekati persalinan untuk lebih dekat dengan Puskesmas.”

    “Melahirkan di sini kemudian satu minggu setelah lahiran baru pulang ke pulau,” kata dia.

    Plasenta previa, plasenta tertahan, dan pendarahan adalah kasus yang banyak terjadi di Pulau Moyo dan Medang dulu.

    Menggunakan kapal, perjalanan ke Pulau Moyo membutuhkan waktu dua jam, kondisi hujan dan ombak besar. Perjalanan menjadi lebih panjangan karena kondisi cuaca.

    Sexual and Reproductive Health Programme Specialist, UNFPA Indonesia, Sandeep Nanwani, menyampaikan upaya mendorong pemerataan distribusi bidan terus dilakukan.

    Kementerian Kesehatan terus mengestimasi beban pekerjaan, dan ini sangat membantu daerah.

    “Jika kita melihat dari jumlah bidan, maka kita tidak kekurangan. Tetapi yang perlu ditekankan adalah distribusi pemerataan penempatan bidan,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2024).

    Disebutkan, tugas bidan tanpa didukung oleh sistem kesehatan primer yang baik, tidak akan bisa menyelamatkan nyawa ibu dan anak.

    “Karena bidan tidak bisa melakukan penyelamatan dengan baik, pada kasus persalinan dengan resiko,” sebut dia.

    Ada kecenderungan memang di masyarakat, ada stigma untuk menyalakan bidan jika ada terjadi kasus kematian baik pada ibu dan anak.

     “Jika kita lihat lebih mendalam lagi, sebetulnya bidan selain dari penguatan kompetensinya mesti didukung dengan penyediaan sarana prasarana layanan primer yang memadai ini wajib,” tegasnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com