Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Modus Ajak Kenalan Pria Main ke Kamar Kos, Mahasiswi di Medan Curi Motornya

    Modus Ajak Kenalan Pria Main ke Kamar Kos, Mahasiswi di Medan Curi Motornya

    GELORA.CO – Seorang mahasiswi di Kota Medan, bernama Sintia (21) terlibat sindikat pencurian sepeda motor, dengan modus ajak kenalan korban melalui media sosial, kencan hingga ajak berkunjung ke kamar kos pelaku. 

    Korban sendiri, bernama Surya Dilan (19) yang kehilangan sepeda motor Honda Vario BK 2435 ALT, parkiran minimarket, Jalan Letjen Jamin Ginting, Jumat 10 Januari sekira pukul 00.05 WIB. Kemudian, remaja itu membuat laporan ke Polsek Tuntungan. 

    “Benar, kami menangkap Sintia setelah kami menemukan barang bukti sepeda motor di indekosnya,” sebut Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Eko Sanjaya, Senin 13 Januari 2025.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tuntungan, Iptu Syawal Sitepu menjelaskan berdasarkan laporan korban tersebut, Unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan melakukan olah TKP, mengambil rekaman CCTV di minimarket tersebut. 

    Di lokasi kejadian, datang seorang pria menyebutkan pelaku curanmor korban, salah satunya adalah Sinta sendiri. Pria itu, juga mengaku sebagai korban mahasiswi itu.

    “Nah. Korban yang sebelumnya berada di lokasi bilang, si cewek ini dulu pernah jalan sama aku, hilang juga sepeda motorku. Begitulah kata korban. Makanya kita interogasi si Sintia ini dan kita memeriksa handphonenya sudah dihapus dia isi chatnya dengan eksekutor,” jelas Syawal.

    Kemudian, polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar kos Sinta di Jalan Bunga N’cole Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Ditentukan barang bukti sebuah sepeda motor.

    “Kemudian saat diinterogasi, ia mengakui perbuatannya terlibat sindikat pencurian motor,” ungkap Syawal. 

    Pada malam itu, sekitar pukul 01.30 WIB. Sinta langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Tuntungan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. 

    Dalam aksinya, mahasiswi asal Riau ini, bekerja sama dengan pria berinisial S dan I sebagai eksekutor, yang kini masih diburu polisi. Pengakuan Sintia, pelaku S, merupakan kekasihnya yang sudah lama dikenal dan mereka bekerjasama.

    Dalam menjalankan aksinya, Sinta pengakuan kepada petugas kepolisian. Pelaku mengajak kenalan korban melalui media sosial Instagram dan mengajak korban bertemu di kamar indekosnya.

    Sesudah korban datang, kemudian Sintia meminjam sepeda motor korban untuk menduplikat kunci. Selanjutnya kunci yang sudah diduplikat diberikan kepada pelaku S dan I, dan Sintia kembali ke indekos menemui korban.

    Usai pertemuan pertama, sekitar lima hari kemudian, Sintia kembali mengajak korban bertemu. Kali ini mahasiswi ini mengajak korban jalan-jalan, makan ke warung makan di daerah Jalan Haji Misbah.

    Usai makan, ia mengajak korban singgah ke minimarket untuk membeli buah. Namun, sepanjang perjalanan ia sudah berkomunikasi dengan dua eksekutor.

    Setibanya di minimarket, dua eksekutor bermodalkan kunci motor duplikat mengambil kendaraan korban, lalu menyimpannya di kamar kos Sintia.

    “Di perjalanan dia sudah berkomunikasi dengan 2 eksekutor. Jadi kalau nanti sudah singgah ke minimarket, barulah 2 eksekutor ini mengambil sepeda motor korban,” kata Sinta.

    Hasil penyelidikan yang dilakukan Iptu Syawal, Sintia mengaku sudah empat kali terlibat sindikat pencurian sepeda motor. Sinta mengaku 1 kali di wilayah Medan Tuntungan, 1 kali di Kecamatan Sunggal, dan 2 kali di Kecamatan Medan Baru.

    “Yang diakuinya sudah 4 kali mencuri sepeda motor. Modusnya sama,” tutur Syawal.

  • Kemenhub siapkan Rp177,49 miliar untuk angkutan perkotaan di 2025

    Kemenhub siapkan Rp177,49 miliar untuk angkutan perkotaan di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran sebesar Rp177,49 miliar untuk rencana pelaksanaan angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) di tahun 2025.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anggaran tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp437,89 miliar.

    “Jadi kalau di (Kementerian) Perhubungan itu dari 2024 ke 2025 itu (anggaran) berkurang sekitar Rp7 triliun secara menyeluruh, dan untuk BTS sendiri dari Rp437 miliar itu menjadi Rp177,49 miliar,” kata dalam Diskusi Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS).

    Dia menyampaikan bahwa penurunan anggaran tersebut seiring dengan dikuranginya anggaran Kemenhub tahun ini.

    Kendati demikian, Ernita menyatakan bahwa pengurangan anggaran tersebut bukan hanya terjadi di Kementerian Perhubungan, tetapi di kementerian dan lembaga lainnya.

    “Di tahun ini mungkin nggak hanya di (£(Kementerian) Perhubungan ya, tapi hampir semua kementerian itu dikurangi jumlah anggarannya di 2025 sehingga terjadi prioritasisasi kegiatan-kegiatan yang ada di K/L,” ucap Ernita.

    Lebih lanjut, Ernita menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp177,49 miliar tersebut untuk angkutan perkotaan skema BTS tersebut akan melayani di delapan kota dengan rincian enam kota sebelumnya telah masuk BTS sedangkan dua diantaranya sebagai kota baru.

    Dia merinci, kedelapan kota tersebut yakni, Palembang satu koridor, 13 unit bus dengan anggaran Rp8.715.077.406; Surakarta tiga koridor, 42 unit bus dengan anggaran Rp27.035.812.353; Makassar satu koridor, 20 unit bus dengan anggaran Rp17.014.376.067; Surabaya satu koridor, 14 unit bus dengan Rp13.899.917.590.

    Selanjutnya, Balikpapan dua koridor, 19 unit bus dengan anggaran Rp20.792.166.110; Banyumas empat koridor, 37 unit bus dengan anggaran sekitar Rp37 miliar; serta dua kota baru yakni Manado dua koridor, 20 unit bus dengan anggaran Rp15.856.060.000; dan Pontianak dua koridor, 19 bus dengan anggaran Rp16.147.436.000.

    “Jadi yang tadinya untuk 11 kota itu menjadi enam kota lama dan dua kota baru, dimana untuk kota lama itu 12 koridor dan kota baru itu ada di Menado dan Pontianak masing-masing dua koridor,” tutur Ernita.

    Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut mengharuskan pihaknya untuk berpikir realistis dan menentukan prioritas yang perlu dibiayai dan didukung.

    “Koridor mana yang harus diteruskan, mana yang tidak diteruskan. Itu menjadi pertimbangan selama setahun kemarin dari 2024. Kami juga tidak sendiri tapi secara terus menerus berkoordinasi dengan Pemda yang kami layani, kami subsidi melalui BTS,” terang Ernita.

    Ernita menambahkan, program BTS pada tahun 2024 sebelumnya melayani 11 kota meliputi Pelembang, Medan, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan dengan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp437,89 miliar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PPPA Beri Peringatan Kepada Sekolah Sikapi Siswa Dihukum Duduk di Lantai Akibat Nunggak SPP – Halaman all

    Menteri PPPA Beri Peringatan Kepada Sekolah Sikapi Siswa Dihukum Duduk di Lantai Akibat Nunggak SPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menanggapi isu siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai oleh gurunya.

    Siswa SD tersebut dihukum karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

    Arifatul mengatakan bahwa kejadian siswa SD yang dihukum karena telat membayar SPP diduga terjadi di banyak tempat.

    Dia pun memberikan peringatan kepada sekolah lain agar tidak melakukan hal serupa.

    “Sebetulnya mungkin banyak terjadi di tempat lain. Jadi ini mungkin sebagai peringatan juga untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan yang berpengaruh terhadap psikologis anak,” ucap Arifatul di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (14/11/2025).

    Arifatul menambahkan pihaknya sudah melakukan pendampingan kepada siswa SD tersebut.

    Dia pun mendapatkan informasi anak tersebut juga sudah diberikan beasiswa. 

    “Untuk yang kasus anak duduk di bawah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, dari kementerian kami melakukan pendampingan, bekerja sama juga dengan Kemendikdasmen dan sudah ada komunikasi. Dan insyaAllah kalau tidak salah anak ini malah mendapat beasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Arifatul menduga ada kesalahan dari pihak wali kelas murid dan guru sehingga terjadi siswa dihukum duduk di lantai karena telat bayar SPP.

    Menurutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak guru. 

    “Sebetulnya sudah ada. Karena sebetulnya itu adalah kebijakan dari wali kelas. Karena pihak sekolah tidak mengetahui. Ini sedang diproses (sanksi) Mudah-mudahan nanti bisa diinformasikan lebih lanjut,” katanya.

    Sebelumnya Seorang guru di Medan, Sumatra Utara, Haryati, menghukum muridnya MA yang berusia 10 tahun, dengan cara memaksa anak tersebut duduk di lantai karena menunggak SPP sebesar Rp 180 ribu.

    Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 8 Januari 2025, dan memicu kontroversi setelah ibu MA, Kamelia, mendatangi sekolah untuk menanyakan tindakan tersebut.

    Kamelia mengaku terlibat perdebatan dengan Haryati saat melihat anaknya duduk di lantai dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar.

    “Haryati berkata, ‘Kan sudah saya bilang, peraturan yang belum bayar dan lunas tidak dibenarkan ikut sekolah,’” ungkap Kamelia saat ditemui di kediamannya di Gang Jarak, Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, pada Jumat, 10 Desember 2025.

    Haryati juga menyatakan ia sudah meminta Mahesya untuk pulang, namun anak tersebut menolak.

    “Anak Ibu sudah saya suruh pulang tetapi tidak mau pulang,” tambah Kamelia.

    Setelah insiden tersebut, Kamelia menemui Kepala Sekolah SD Yayasan Abdi Sukma untuk menanyakan kebenaran aturan yang disampaikan Haryati.

    Skorsing untuk Haryati

    Akibat dari tindakan tersebut, Haryati kini tidak diperbolehkan mengajar untuk sementara waktu.

    Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menegaskan bahwa hukuman duduk di lantai bukanlah kebijakan yayasan.

    “Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dihukum karena nunggak SPP,” ujar Ahmad pada Sabtu, 11 Desember 2025.

    Ahmad juga memastikan bahwa tidak ada masalah pribadi antara Kamelia dan Haryati, serta pihak sekolah telah meminta maaf kepada Kamelia atas insiden tersebut.

    Penyebab Nunggak SPP

    Sementara itu, Kamelia menjelaskan bahwa tunggakan SPP disebabkan oleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp450 ribu yang belum cair.

    Ia mengandalkan dana KIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

    “Kalau KIP cair, Rp450.000 itu saya habiskan untuk biaya sekolah, gak pernah saya ambil,” jelas Kamelia.

    Ia juga pernah meminta keringanan agar anaknya diizinkan mengikuti ujian meskipun belum membayar SPP, namun tetap tidak diperbolehkan mengambil rapor.

    Insiden ini menyoroti pentingnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam menangani masalah keuangan pendidikan.

  • Kemenhub: BTS layani 88,18 juta penumpang hingga 2024

    Kemenhub: BTS layani 88,18 juta penumpang hingga 2024

    Untuk BTS 2024, itu kami sudah melaksanakan di 11 kota, dengan total penumpangnya itu (hingga 31 Desember 2024) 88.185.933 penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan, angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) melayani sebanyak 88,18 juta penumpang periode 2020 hingga 31 Desember 2024.

    Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa BTS untuk layanan pada 2024, melayani di 11 kota.

    “Untuk BTS 2024, itu kami sudah melaksanakan di 11 kota, dengan total penumpangnya itu (hingga 31 Desember 2024) 88.185.933 penumpang,” kata Ernita dalam Diskusi Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS).

    Layanan ‘Teman Bus’ merupakan angkutan perkotaan dengan skema BTS atau pemerintah membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator hadir di 11 kota sepanjang 2024.

    Ernita merinci, ke-11 kota yang dilayani BTS sepanjang 2024 yakni Pelembang, Medan, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya dan Balikpapan.

    Dia menjelaskan di Medan terdapat lima koridor dengan 72 unit bus; Denpasar enam koridor dengan 105 unit bus; Surakarta 116 bus, 111 feeder; Yogyakarta tiga koridor dengan 44 unit bus; Makassar empat koridor dengan 87 unit bus; Banyumas empat koridor dengan 52 unit bus.

    Selanjutnya, Banjarmasin empat koridor dengan 75 unit bus; Bandung lima koridor dengan 96 unit bus; Surabaya dua koridor dengan 17 unit bus; dan Balikpapan dua koridor dengan 19 unit bus.

    “Setiap daerah koridornya berbeda-beda, yang Surakarta ada enam, Banjarmasin empat, Balikpapan dua, jumlah busnya berbeda-beda, itu tergantung dari kajian yang sudah kita laksanakan. Jadi sebelum kami memberikan penetapan koridor, memberikan subsidi, tentunya ada kajian yang menghitung tentang itu,” kata Ernita.

    Lebih lanjut, Ernita menyebutkan bahwa dari layanan BTS, total pendapatan mencapai Rp106,201 miliar dengan load factor (perbandingan antara kapasitas tersedia dengan kapasitas yang terjual atau digunakan) nasional tercatat 44,56 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: 25 Provinsi Beri Keringanan Opsen PKB dan BBNKB

    Kemenperin: 25 Provinsi Beri Keringanan Opsen PKB dan BBNKB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong pemerintah daerah untuk menunda atau meringankan pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, hingga saat ini, Kementerian Perindustriaan (Kemenperin) baru mencatat ada 25 provinsi yang melakukan relaksasi opsen PKB dan BBNKB.

    Langkah ini dilakukan karena adanya kekhawatiran penjualan mobil tahun ini akan anjlok di bawah 800 ribu unit jika tidak ditopang dengan insentif dari pemerintah. Ini tentunya akan melanjutkan tren buruk pada 2024, di mana pasar turun 13,9% menjadi 865.723 unit. Sebaliknya, dengan skenario tambahan insentif, pasar mobil bisa diselamatkan dengan estimasi penjualan 900 ribu unit.

    Sejauh ini, pemerintah telah merilis insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil hybrid sebesar 3%. Namun, insentif ini dinilai belum cukup. Oleh karena itu, Kemenperin berharap relaksasi opsen PKB dan BBNKB bisa mendorong penjualan kendaraan.

    “Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Darta dalam diskusi Forum Wartawan Industri, Selasa (14/1/2024).

    Ke-25 provinsi itu antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepri, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Sementara itu Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menetapkan target penjualan 2025 sebanyak 850 ribu unit, dengan potensi koreksi turun hingga 750 ribu unit dan upside ke 900 ribu unit. Ini disebabkan beberapa faktor, antara lain PPn 12 %, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil.

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi pasar mobil 2025, antara lain PPn 12%, opsen pajak, dan kondisi perekonomian belum stabil. Selain itu, ada faktor penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), Federal Funds Rate (FFR) dan makin banyak merek-merek kendaraan bermotor masuk ke Indonesia, sehingga konsumen mempuyai lebih banyak pilihan. Tahun ini, dia menuturkan, penjualan EV diperkirakan terus bertumbuh.

    Perlu dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh. Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor (KBM), terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan.

    “Selain itu, ini akan berdampak pada pertambahan pendapatan negara, baik pusat dan daerah, terdiri atas PPN, BBNKB, PKB, PPh badan, PPh perorangan,” kata Kukuh.

    (haa/haa)

  • Ukraina Tangkap Tentara Korut, Terungkap Fakta Mengerikan Baru

    Ukraina Tangkap Tentara Korut, Terungkap Fakta Mengerikan Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya berhasil menangkap dua tentara Korea Utara (Korut) yang terluka pekan lalu. Terungkap fakta mengerikan terkait pasukan Kim Jong Un tersebut.

    Keduanya menjadi tawanan perang oleh pasukan Ukraina di Oblast Kursk Rusia. Zelensky mengatakan mereka menerima “bantuan medis yang diperlukan” dan berada dalam tahanan Dinas Keamanan Ukraina (SBU) di Kyiv.

    “Ini bukan tugas yang mudah”, kata Zelensky, seperti dikutip BBC International, Selasa (14/1/2025). Ia mengklaim bahwa tentara Rusia dan Korut biasanya mengeksekusi warga Korea Utara yang terluka “untuk menghapus bukti keterlibatan Korea Utara dalam perang melawan Ukraina”.

    “Dunia perlu mengetahui kebenaran tentang apa yang sedang terjadi,” imbuhnya.

    Zelensky juga mengunggah empat foto di samping pernyataannya. Dua foto memperlihatkan orang-orang yang terluka. Salah satu foto memperlihatkan kartu militer Rusia berwarna merah.

    Badan intelijen Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para tahanan tersebut ditangkap pada tanggal 9 Januari dan segera setelah itu “diberi semua perawatan medis yang diperlukan sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Jenewa” dan dibawa ke Kyiv.

    “Mereka ditahan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan hukum internasional,” demikian bunyi pernyataan dinas intelijen tersebut.

    Dinas intelijen tersebut mengatakan para tahanan tersebut tidak berbicara bahasa Ukraina, Inggris, atau Rusia, “jadi komunikasi dengan mereka dilakukan melalui penerjemah bahasa Korea, bekerja sama dengan NIS (Badan Intelijen Nasional) Korea Selatan”.

    Menurut NIS, kedua tentara yang ditangkap itu adalah anggota Biro Umum Pengintaian, badan intelijen militer Korea Utara.

    Para tentara bersaksi bahwa mereka dikirim ke medan perang tanpa dijanjikan gaji, tetapi sebaliknya diberitahu bahwa mereka akan diperlakukan sebagai pahlawan, kata NIS.

    Perintah Bunuh Diri

    Menurut penilaian badan mata-mata Korea Selatan, tentara Korea Utara yang dikerahkan untuk berperang melawan Ukraina telah diperintahkan untuk bunuh diri agar tidak ditangkap.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memberi tahu anggota parlemen pada Senin bahwa lebih dari 300 tentara Korea Utara telah tewas bersama dengan lebih dari 2.700 orang terluka saat mendukung upaya perang Rusia. Seorang anggota parlemen kemudian memberikan ringkasan pengarahan tersebut kepada wartawan.

    Di antara tentara yang tewas, ditemukan catatan yang menunjukkan bahwa rezim menekan pasukan untuk bunuh diri daripada ditawan. Beberapa catatan berisi harapan untuk bergabung dengan Partai Pekerja Korea yang berkuasa atau diampuni.

    Dalam satu cerita, seorang tentara yang hampir ditangkap mencoba meledakkan dirinya dengan granat sambil berteriak “Jenderal Kim Jong Un.” Tentara itu ditembak mati sebelum melakukan tindakan itu, kata NIS.

    (luc/luc)

  • Pariwisata Indonesia-China Tetap Stabil di Tengah Isu Virus HMPV

    Pariwisata Indonesia-China Tetap Stabil di Tengah Isu Virus HMPV

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan Indonesia memberikan tanggapan terkait merebaknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang dilaporkan menyebar di China. Meskipun isu ini sempat menggemparkan Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) memastikan bahwa secara keseluruhan, tingkat pariwisata di Indonesia, termasuk kedatangan wisatawan asal maupun menuju China, tetap stabil selama peak season pada bulan Januari 2025 ini.

    “Memang saat ini kebetulan juga bertepatan dengan perayaan Chinese New Year, yang justru mendorong sedikit peningkatan jumlah wisatawan dari Indonesia ke China. Peningkatan ini tidak terlalu besar, tetapi tetap ada karena situasi peak season,” ujar Budianto Ardiansyah, Sekretaris Jenderal DPP Asita, di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Budianto menambahkan bahwa meski perayaan Imlek pada bulan Januari memberikan dorongan pada industri pariwisata, tidak ada perubahan signifikan baik dalam peningkatan atau penurunan jumlah wisatawan terkait isu virus HMPV. Baik wisatawan Indonesia yang menuju China maupun wisatawan China yang datang ke Indonesia, keduanya menunjukkan pola yang hampir sama seperti biasanya.

    Meski begitu, langkah-langkah pencegahan tetap dilakukan untuk meminimalkan potensi penyebaran virus HMPV, terutama di lokasi-lokasi dengan penerbangan langsung dari China, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali, serta Bandara Kualanamu Medan.

    “Kami telah meminta para pelaku lapangan untuk melakukan skrining terhadap wisatawan dari China. Jika ada wisatawan yang terdeteksi sakit flu atau gejala lain yang mencurigakan, maka penanganan yang lebih serius akan diterapkan. Namun, kami tetap berhati-hati agar tidak terlalu berlebihan, agar wisatawan tidak merasa terganggu,” ujar Budianto.

    Budianto juga menekankan bahwa Asita telah banyak belajar dari pengalaman selama pandemi Covid-19, sehingga protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami berharap situasi ini tidak akan merusak minat wisatawan China untuk berkunjung ke Indonesia. Kami terus menjaga keseimbangan antara protokol kesehatan yang ketat dan kenyamanan wisatawan,” tambahnya.

    Menurut data surveilans terbaru di China, kasus influenza A masih lebih banyak hingga enam kali lipat dibandingkan virus HMPV. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana influenza mendominasi kasus infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan, tanpa perlu khawatir berlebihan terkait penyebaran HMPV.

  • Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Sumatera Utara sudah ambil sikap terkait kasus murid SD berinisial M (10) yang dihukum duduk di lantai karena telat membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

    Pihak Disdikbud pun telah ambil tindakan setelah kasus ini mencuat.

    Bambang Sudewo selaku Kabid Sd Disdikbud Kota Medan menuturkan, pihaknya telah melakukan pembinaan.

    Mulai dari guru, kepala sekolah (kepsek), hingga Ketua Yayasan Abdi Sukma telah dibina, Senin (13/1/2025).

    Dalam pembinaan tersebut ditekankan pada guru untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah atau yayasan apabila ingin membuat aturan.

    Diketahui, dalam proses pemeriksaan, Haryati yang merupakan guru M menghukum muridnya atas inisiatif sendiri.

    “Sudah kami berikan pembinaan kepada Kepsek, yayasan, terutama kepada guru agar ke depan apa pun peraturan yang dibuat, harus sepengetahuan yayasan dan kepala sekolah, lalu sosialisasikan, sepakati, dan kapan akan dilaksanakan,” ujar Bambang, dikutip dari Kompas.com.

    Hukuman terhadap siswa yang menunggak bayar SPP juga tidak dibenarkan.

    Ia pun berharap kejadian ini tak terulang lagi.

    “Jangan sampai terjadi lagi bahwa rapor uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua, jangan disangkutpautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingan belajar,” katanya.

    Bambang juga menuturkan bahwa penting untuk menjaga psikologis anak dalam peristiwa ini.

    “Kami harus memberikan jaminan, tidak akan ada perlakuan yang tidak baik, tidak ada bully terhadap anak itu karena dengan kasus ini sekolah menjadi hal yang negatif,” ucapnya.

    Ia pun menjamin M bisa bersekolah dengan nyaman apabila ingin melanjutkan sekolah di SD Abdi Sukma.

    “Kami (minta) jamin anak ini sekolah dengan nyaman, ini (pembinaan) yang kami berikan kepada yayasan,” ujarnya.

    Terdengar hingga ke Menteri

    Kasus murid SD yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) terdengar hingga Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

    Ia menyatakan, kasus viral yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ini akan ditelusuri dan dibahas dalam rapat Kemenko PMK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Saya juga belum monitor itu. Ya dengar siswa SD di Medan belajar di lantai, nanti siang agak sore saya ada rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti,” kata Pratikno usai meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Mengutip TribunJakarta.com, Pratikno akan mengecek secara detail terkait kasus ini.

    Kemenko PMK, lanjut Pratikno, akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan murid sekolah di seluruh wilayah supaya tak mendapatkan perlakuan yang tak layak dari gurunya karena telat bayar SPP, seperti kasus yang berada di Kota Medan.

    “Tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras ya, pemerintah. Detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya akan koordinasikan,” pungkas Pratikno.

    Diketahui, M dihukum lantaran nunggak membayar SPP selama tiga bulan sebesar Rp180 ribu.

    Video M dihukum duduk di lantai pun viral dan menyita perhatian sejumlah pihak.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Nunggak SPP, Menko PMK: Akan Kita Bahas dalam Rapat

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino)(Kompas.com, Rahmat Utomo)

  • Kemenhub Siapkan Rp 177 M buat Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota

    Kemenhub Siapkan Rp 177 M buat Angkutan Bus Perkotaan di 8 Kota

    Jakarta –

    Anggaran subsidi angkutan massal bus perkotaan atau Buy The Services (BTS) di tahun 2025 sebesar Rp 177,49 miliar. Angka itu mengalami penurunan dari tahun lalu Rp 437,89 miliar.

    Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi mengatakan, penurunan anggaran ini seiring dengan dikuranginya anggaran Kemenhub tahun ini.

    “Di tahun ini nggak hanya di perhubungan ya tetapi semua kementerian dikurangi jumlah anggarannya di 2025, sehingga terjadi prioritasasi kegiatan-kegiatan di K/L. Untuk BTS sendiri dari Rp 437 miliar, menjadi Rp 177 miliar,” ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin, Selasa (14/1/2025).

    Sementara anggaran menurun, terjadi penurunan juga kota yang mendapatkan subsidi BTS. Tahun ini hanya 8 kota yang mendapatkan anggaran subsidi BTS.

    “Jadi yang tadinya 11 kota menjadi kami 6 kota lama, dan dua kota baru. Di mana yang lama 12 koridor, dan kota baru ada di Manado dan Pontianak, masing-masing dua koridor,” terangnya.

    Adapun, kota yang masih jalankan angkutan bus subsidi diantaranya, lembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado.

    Sebelumnya, 11 kota penerima program BTS pada tahun 2024 diantaranya, Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Banyumas, Jogja, Banjarmasin, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar.

    “Ini kan kita harus berpikir realistis mana yang harus diprioritaskan yang dibiayai, mana yang komitmen pemerintah yang kegiatannya tinggi, mana yang perlu di support lebih lanjut koridor mana yang perlu dilanjutkan,” jelas dia.

    Ernita menambahkan, untuk pembangunan angkutan kota di daerah, Kemenhub senantiasa memberikan pendampingan kepada daerah. Jadi pemerintah tidak lepas tangan saat memberikan subsidi angkutan perkotaan.

    “Kami memberikan pendampingan, apakah itu nanti bentuknya UPT, apakah badan usaha, seperti Bandung, Medan. Itu kami melakukan pendampingan, dalam mengambil alihan itu seperti apa, kemudian juga sistem tiketnya seperti apa,” terangnya.

    (ada/rrd)

  • KAI Sumut layani 2,4 Juta penumpang selama 2024

    KAI Sumut layani 2,4 Juta penumpang selama 2024

    Medan (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat selama 2024 telah melayani 2.433.647 penumpang ke berbagai tujuan yang terdiri atas 1.873.832 penumpang kereta api jarak jauh dan 559.815 penumpang lokal.

    Manajer Humas KAI Sumatera Utara Anwar Solikhin di Medan, Selasa, mengatakan puncak kepadatan penumpang tertinggi terjadi pada April 2024 bertepatan dengan momen libur Hari Raya Idul Fitri.

    Pada April tersebut terdapat 232.971 penumpang yang dilayani di seluruh stasiun wilayah Sumut.

    Sedangkan, puncak kepadatan penumpang selanjutnya terjadi Desember 2024, bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru, yakni terdapat 231.433 penumpang yang menggunakan jasa kereta api.

    Untuk stasiun dengan keberangkatan penumpang tertinggi di wilayah Divre I Sumut pada 2024 terjadi di Stasiun Medan dengan memberangkatkan sebanyak 885.674 penumpang, Stasiun Kisaran 281.670, Stasiun Tanjung Balai 235.107 penumpang, Stasiun Rantauprapat 207.063 penumpang, dan Stasiun Tebing Tinggi 178.937 penumpang.

    Sedangkan, stasiun dengan kedatangan penumpang tertinggi juga terjadi di Stasiun Medan yakni 912.874 penumpang, disusul Stasiun Kisaran 280.367 penumpang, Stasiun Tanjung Balai 238.583 penumpang, Stasiun Rantauprapat 210.289 dan Stasiun Tebing Tinggi sebanyak 183.068 penumpang.

    “KAI Divre I Sumut mengucapkan terima kasih kepada para penumpang KA atas kepercayaannya menggunakan layanan transportasi kereta api. KAI berkomitmen terus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi di tahun 2025 ini,” katanya.

    Beberapa peningkatan layanan yang telah Divre I Sumut lakukan selama 2024 di antaranya pengoperasian face recognition boarding gate di Stasiun Medan, fasilitas water station, fasilitas pengering payung, fasilitas Mushala di KA Sribilah Utama, penataan beberapa stasiun di wilayah Divre I yang meliputi Stasiun Binjai, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Tebing Tinggi, dan juga Stasiun Medan.

    Selain itu, pada 2024, PT KAI Divre I Sumut juga telah melakukan upaya peningkatan kualitas prasarana berupa penggantian rel cascading R54 sepanjang 339 meter, penggantian rel cascading R42 sepanjang 1.844 meter dan penggantian 850 bantalan kayu menjadi bantalan sintetis, untuk mendukung peningkatan kecepatan sehingga waktu tempuh perjalanan kereta api menjadi lebih cepat, aman dan nyaman.

    “KAI akan terus meningkatkan fasilitas untuk penumpang baik dari segi sarana kereta api maupun pada prasarana sehingga layanan KAI tetap menjadi pilihan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025