Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Peran Masyarakat Pakai Angkutan Umum

    Peran Masyarakat Pakai Angkutan Umum

    Jakarta –

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut tingkat kemacetan di Jakarta mengalami penurunan berdasarkan data yang dirilis TomTom Traffix Index 2024, dengan level kemacetan kini di angka 43%. Syafrin menjelaskan penurunan tingkat kemacetan ini merupakan hasil dari kerja sama berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat yang semakin memanfaatkan layanan angkutan umum.

    “Tentu ini semuanya berkat kerja sama semua pihak termasuk partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk terus menggunakan layanan angkutan umum,” kata Syafrin kepada wartawan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

    “Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat yang semakin tinggi, serta kontribusi dari layanan angkutan umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek,” sambungnya.

    Sepanjang 2024, kata Syafrin, Transjakarta tercatat mencapai angka 1,3 juta pelanggan per hari. Sementara itum MRT Jakarta mencatatkan 138 ribu penumpang harian yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun.

    “Jumlah penumpang Transjakarta tahun lalu untuk rata-rata koridor 1 itu sekitar 20 ribu per hari, sementara untuk rata-rata MRT tahun lalu itu sekitar 114 ribu,” kata Syafrin.

    Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja lalu lintas dan memperluas penggunaan angkutan umum guna mengatasi kemacetan di 2025.

    Seperti dilihat detikcom dari situs TomTom, Kamis (9/1/2025), TomTom Traffic pada tahun ini memilih dan memberi peringkat kepada 500 kota di 62 negara dan 6 benua. Indeks ini dibuat berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan.

    “Dengan melibatkan 500 kota di 62 negara di 6 benua, TomTom Traffic Index mengevaluasi kota-kota di seluruh dunia berdasarkan waktu tempuh rata-rata dan tingkat kemacetan, menyediakan akses gratis ke informasi berkualitas tinggi dan bermanfaat,” tulis TomTom dalam situsnya.

    Adapun waktu tempuh di setiap kota merupakan hasil dari beberapa faktor. Beberapa faktor itu di antaranya kuasi-statis (misalnya, infrastruktur jalan, seperti kategori jalan, ukuran dan kapasitas jalan, atau batas kecepatan).

    Ada juga faktor dinamis yang memengaruhi arus lalu lintas (misalnya, kemacetan lalu lintas, pekerjaan jalan, cuaca buruk, dan lain-lain.). Kemudian Faktor statis menentukan waktu tempuh optimal di suatu kota (seperti yang ditunjukkan pada halaman kota). Sedangkan faktor dinamis memberikan dasar untuk menafsirkan perubahan arus lalu lintas-jumlah keduanya memberi kita waktu tempuh.

    Dalam TomTom Traffic Index 2024, Bandung berada di posisi ke-12 kota termacet di dunia. Sedangkan Medan berada di posisi ke-15. Sedangkan peringkat pertama diduduki Barranquilla, Kolombia. Sebelumnya pada TomTom Traffic Index 2023, posisi pertama diduduki London, Inggris, yang kini berada di posisi ke-5.

    Dalam indeks tersebut, tercatat rata-rata waktu bepergian di Bandung per 10 km memakan waktu 32 menit 37 detik. Sedangkan waktu yang hilang per tahun karena macet sebesar 108 jam per tahun.

    Sedangkan untuk Jakarta, pada tahun ini berada di peringkat ke-90. Sedangkan dalam Tomtom Traffic Index 2023, Jakarta berada di peringkat ke-30. Rata-rata waktu bepergian di Jakarta per 10 km memakan waktu 25 menit 31 detik. Sedangkan waktu yang hilang per tahun karena macet sebesar 108 jam.

    (bel/knv)

  • Taman Dikuasai Preman, Ini Aturan Hukumnya

    Taman Dikuasai Preman, Ini Aturan Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Taman merupakan fasilitas umum yang bisa dikunjungi oleh siapa pun. Namun tak jarang, banyak taman yang dikuasai oleh preman, menjadikan ruang-ruang tersebut tidak lagi aman dan nyaman bagi pengunjung.

    Salah satu contoh yang mencolok adalah Taman Lily Suhairy di Medan, di mana keberadaan preman telah menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan di kalangan warga.

    Premanisme, yang ditandai dengan tindakan intimidasi, pemalakan, dan penguasaan ruang publik tanpa izin, merupakan ancaman serius bagi ketertiban umum. Banyak orang merasa tertekan untuk tidak menggunakan fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak mereka.

    Lantas, apakah ada aturan hukum yang mengatur tentang tindakan premanisme tersebut? Berikut informasi lengkapnya.

    Premanisme di Ruang Publik

    Premanisme merujuk pada tindakan penguasaan ruang publik oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki hak sah dan sering kali disertai dengan intimidasi atau pemaksaan. Preman dapat mengambil alih area strategis seperti taman untuk kepentingan pribadi, dengan memungut biaya parkir atau memaksa pedagang untuk membayar “upeti” agar dapat berjualan.

    Hal tersebut menciptakan ketidakadilan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum. Beberapa contoh nyata dari premanisme di ruang publik mencakup:

    Penguasaan taman oleh kelompok tertentu untuk menjual makanan atau barang tanpa izin.Pemalakan terhadap pedagang kecil yang berusaha mencari nafkah di area tersebut.Ancaman fisik atau verbal kepada siapa pun yang mencoba melawan atau melaporkan tindakan tersebut.

    Dasar Hukum untuk Menindak Preman

    Dalam menghadapi situasi di mana taman dikuasai oleh preman, terdapat beberapa peraturan dan undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menindaklanjuti tindakan tersebut, yakni:

    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Pasal 61 huruf a menyatakan bahwa setiap penggunaan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana kurungan penjara delapan sampai lima belas tahun.Peraturan daerah (Perda): Di banyak daerah, terdapat Perda yang mengatur penggunaan ruang publik. Misalnya, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan penggunaan fasilitas umum. Dengan ancaman denda ratusan hingga jutaan.Sanksi pidana: Pasal 69 UU 26/2007 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian material, hukuman dapat meningkat hingga delapan tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

    Peran Masyarakat dan Pemerintah

    Masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan tindakan premanisme kepada pihak berwenang. Kesadaran akan hak-hak sebagai pengguna ruang publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa tertekan oleh keberadaan preman. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa taman dan ruang publik lainnya tetap aman dan nyaman bagi semua orang.

    Dalam menghadapi masalah ini, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangatlah penting. Dengan memahami dasar hukum yang ada dan berani melaporkan tindakan premanisme, kita dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan ruang publik di kota kita.

    Dengan demikian, penting untuk kita mengetahui hukum taman dikuasai preman agar mampu berperan aktif dalam menjaga hak-hak kita sebagai warga negara. Taman adalah fasilitas umum yang menjadi milik bersama, mari kita jaga agar tetap aman dan nyaman untuk dinikmati oleh semua orang.

  • Disdik Medan Pastikan Polemik Siswa Dihukum Duduk di Lantai Sudah Selesai: Hanya Miskomunikasi – Halaman all

    Disdik Medan Pastikan Polemik Siswa Dihukum Duduk di Lantai Sudah Selesai: Hanya Miskomunikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Medan – Dinas Pendidikan Kota Medan memastikan bahwa polemik mengenai siswa yang dipaksa duduk di lantai telah diselesaikan.

    Kepala Bidang Pembinaan SD, Bambang Sudewo, menyatakan bahwa wali kelas yang terlibat kini sedang dalam proses pembinaan.

    Masalah ini berawal dari keluhan orang tua siswa yang mengungkapkan bahwa anak-anak mereka dipaksa duduk di lantai karena belum membayar uang SPP.

    Menanggapi hal ini, Bambang Sudewo menyesalkan sikap orang tua yang tidak membayarkan uang beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah anak.

    “Bantuan PIP dari pemerintah pusat itu untuk kepentingan anak-anak di sekolah, bukan untuk kebutuhan orang tua,” tegas Bambang dalam konferensi pers pada Selasa, 14 Januari 2025.

    Bambang menjelaskan bahwa bantuan PIP untuk kelas 4-6 telah dicairkan sejak April 2024, sementara untuk kelas 1-3 pada Desember 2024.

    Ia berharap orang tua dapat menyadari bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk biaya pendidikan anak.

    “Setiap anak mendapatkan Rp 450 ribu. Seharusnya dana ini digunakan untuk membayar uang sekolah anak,” tambahnya.

    Klarifikasi dan Penyelesaian Masalah

    Bambang mengaku telah memenuhi panggilan dari Ombudsman.

    Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat miskomunikasi antara wali murid dan wali kelas.

    “Intinya ini adalah miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa wali kelas telah membuat aturan sendiri tanpa memberitahukan pihak yayasan, yang menyebabkan kebingungan.

    “Permasalahan ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi efek lainnya terkait viral siswa tersebut,” ujar Bambang.

    Sebagai langkah selanjutnya, Dinas Pendidikan akan fokus pada pembinaan psikis anak dan pihak yayasan.

    Bambang meminta agar seluruh sekolah tidak membebankan siswa terhadap masalah yang seharusnya diselesaikan oleh orang tua.

    “Anak harus kita ke depankan. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegasnya.

    Bambang juga berharap agar semua guru dan pihak sekolah membuat aturan yang disepakati bersama dan disosialisasikan dengan baik.

    Bambang memastikan bahwa siswa yang terlibat dalam insiden tersebut akan mendapatkan jaminan kenyamanan di sekolah.

    “Kami jamin tidak ada perlakuan yang tidak baik untuk anak itu. Jika anak tersebut masih ingin bersekolah di tempat itu, kami akan memberikan jaminan kenyamanan,” jelasnya.

    (Tribun-Medan.com/Anisa Rahmadani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • TNI AL gelar upacara tabur bunga kenang momen pertempuran Laut Arafuru

    TNI AL gelar upacara tabur bunga kenang momen pertempuran Laut Arafuru

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI Angkatan Laut menggelar upacara tabur bunga di perairan Teluk Jakarta, Rabu dengan menggunakan KRI Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992 dalam rangka mengenang peristiwa pertempuran Laut Arafuru 15 Januari 1962.

    Acara tabur bunga itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat tinggi TNI AL.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengatakan peringatan ini dilakukan untuk mengingatkan kepada para penerus bangsa tentang perjuangan para pahlawan di medan pertempuran laut Arafuru.

    “Peringatan Hari Dharma Samudera menjadi momen refleksi bagi seluruh komponen bangsa, khususnya TNI Angkatan Laut, untuk memperkuat karakter maritim, menjaga tradisi perjuangan di laut, serta memupuk semangat juang dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia,” kata I Made dalam siaran persnya.

    Tidak hanya itu, momentum ini diharapkan Made menjadi ajang menambah wawasan anak muda, terutama para prajurit TNI AL tentang sejarah pertempuran di laut Indonesia.

    “Diharapkan dapat memantapkan wawasan kebangsaan khususnya para generasi muda agar dapat meneladani dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu negeri,” kata dia.

    Selain untuk mengenang pertempuran di Laut Arafuru, kegiatan hari ini juga bersamaan dengan peluncuran buku STC-9 Sisi Terang Pertempuran Laut Arafuru 1962, Operasi Pembebasan Pembajakan MT Pematang 2004, buku Bumi Hangus Cilacap 1947 karya KSAL, dan Buku Letkol Laut (P) Vrento Marino alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 36.

    I Made berharap dengan adanya kegiatan ini, sejarah akan pertempuran di Laut Arafuru akan selalu dikenang tidak hanya untuk jajaran TNI AL saja melainkan seluruh masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI tutup 309 perlintasan sebidang selama 2024 demi keselamatan

    KAI tutup 309 perlintasan sebidang selama 2024 demi keselamatan

    Selama tahun 2024, KAI mencatat 337 kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menutup sebanyak 309 perlintasan sebidang demi mencegah kecelakaan di jalur kereta api dan meningkatkan keselamatan.

    “Sepanjang Januari hingga Desember 2024, KAI telah berhasil menutup 309 perlintasan sebidang,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa KAI terus berupaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menutup sejumlah perlintasan sebidang secara proaktif.

    Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, yang menyatakan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

    Anne mengatakan, KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kondisi tidak aman berlalu lintas.

    “Selama tahun 2024, KAI mencatat 337 kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan, dengan total 334 korban. Dari jumlah tersebut, 129 orang mengalami luka ringan, 82 orang luka berat, dan 123 orang meninggal dunia,” ujar Anne.

    Dia merinci data korban akibat kondisi tidak aman dalam berlalu lintas di perlintasan per wilayah Daop/Divre pertama di Daop 1 Jakarta sebanyak 10 meninggal, tujuh luka berat, 22 luka ringan.

    Daop 2 Bandung terdapat delapan kasus meninggal, empat luka berat, satu luka ringan; Daop 3 Cirebon terdapat 11 meninggal, empat luka berat, satu luka ringan; Daop 4 Semarang tercatat 14 meninggal, lima luka berat, 15 luka ringan; Daop 5 Purwokerto tercatat lima meninggal, dan tiga luka ringan.

    Selanjutnya, Daop 6 Yogyakarta tercatat enam meninggal, tiga luka berat, satu luka ringan; Daop 7 Madiun tercatat tujuh meninggal, dua luka berat, enam luka ringan; Daop 8 Surabaya 13 meninggal, lima luka berat, 14 luka ringan.

    Berikutnya, Divre I Medan: 23 meninggal, 18 luka berat, 23 luka ringan; Divre II Sumatera Barat satu meninggal, tujuh luka berat, delapan luka ringan; Divre III Palembang sembilan meninggal, dua luka berat, 13 luka ringan; dan Divre IV Tanjungkarang lima meninggal, 18 luka berat, dan tujuh luka ringan.

    Anne menambahkan, sebelum pelaksanaan penutupan tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya.

    Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada UU No:23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU No: 22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6.

    Keberadaan perlintasan sebidang di sebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kondisi tidak aman bagi masyarakat.

    “Berdasarkan data dari Januari hingga Agustus 2024 saja sudah tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan perlintasan. Pada tahun 2023 telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022,” jelas Anne.

    Upaya lain yang dilakukan KAI untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang sejak 2020 hingga 2024 meliputi sosialisasi keselamatan dengan melibatkan dinas perhubungan, railfans, dan masyarakat, pemasangan 1.553 spanduk peringatan di lokasi rawan, serta penertiban 646 bangunan liar di sekitar jalur KA.

    Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang.

    Pada saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 1.883 (50,98 persen) dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 1.810 (49,01 persen).

    KAI mengimbau masyarakat agar selalu meningkat disiplin berlalu lintas terutama ketika berada di perlintasan sebidang. Alat utama keselamatan di perlintasan tersebut adalah rambu – rambu lalu lintas.

    “Keberadaan palang pintu dan penjaga pintu hanyalah alat bantu keamanan semata. Jadi solusi utama untuk terhindar dari kecelakaan lalulintas di perlintasan adalah disiplin berlalu lintas,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peringati Bul an K3, Pertamina Patra Niaga Sumbagut luncurkan layanan HOSS

    Peringati Bul an K3, Pertamina Patra Niaga Sumbagut luncurkan layanan HOSS

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Peringati Bul an K3, Pertamina Patra Niaga Sumbagut luncurkan layanan HOSS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menggelar acara Opening Ceremony Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2025, mengangkat tema `Skilled, Safe, Sustainable` dibuka secara resmi oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, pada Senin (13/1) di Medan.

    Dalam sambutannya Freddy Anwar menegaskan, pentingnya peringatan bulan K3 secara rutin diadakan sebagai momentum Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk meningkatkan budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), upaya menciptakan operasional yang aman dan berkelanjutan.

    “Rangkaian peringatan bulan K3 ini tentu kita harapkan akan menjadi langkah konsisten kita dalam penerapan aspek K3 HSSE secara berkelanjutan. Untuk itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dijunjung tinggi ini kami harapkan dapat mendorong aspek keselamatan dan juga kinerja dari setiap pekerja Pertamina yang bekerja di area operasinya agar energi dapat selalu tersalurkan ke Masyarakat,” ucap Freddy, Senin (13/1).

    Freddy juga menambahkan bahwa bulan K3 sendiri bukan semata-mata hanya diperingati tiap tahunnya saja, namun juga harus diaplikasikan pada praktik kehidupan sehari-hari.
     
    “Pada akhirnya, dengan adanya agenda rutin K3 ini para pekerja maupun mitra kerja semakin menyadari pentingnya aspek HSSE dan semakin bertambah tingkat keahliannya dalam menghadapi keadaan darurat,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (14/1). 

    Region Manager HSSE (Health, Safety, Security, Environment) Sumbagut, Harris Siantoro mengatakan, bulan K3 di Pertamina Patra Niaga Sumbagut akan berlangsung pada Januari – Februari dengan rangkaian kegiatan seperti HSSE Compliance League, Safetyman Competition, First Aider, Safetyman & Operation SPBU, Safety for Kids, Safety for PWP (Persatuan Wanita Patra), Driving Behavior Monitoring, Lomba Video SPBE, HSSE Goes to School, Bimbingan Teknis HSSE, serta HSSE Warrior.

    Menurutnya, kegiatan ini nantinya tidak hanya melibatkan pekerja internal, tetapi juga mitra kerja, keluarga, serta masyarakat sekitar, guna membangun dan mengingatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya penerapan K3 di semua sektor.

    “Rangkaian peringatan bulan K3 diharapkan dapat menjadi langkah konsisten dalam penerapan K3 HSSE secara berkelanjutan untuk mencapai zero accident di lingkungan kerja perusahaan.”, ujarnya.

    Dalam menyemarakkan bulan K3 tahun ini, pihaknya juga telah meluncurkan layanan HOSS atau “HSSE One Stop Service” yang merupakan peningkatan layanan dan dukungan kepada stakeholders HSSE.

    Layanan ini akan mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari konsultasi mengenai hazard dan risiko, CSMS (Contractor Safety Management System), pelatihan bagi operator lembaga penyalur di wilayah Medan, penerbitan HSSE Passport, hingga penerbitan izin kerja. Dengan demikian, customer HSSE akan mendapatkan pelayanan secara menyeluruh hanya dengan datang ke satu tempat.

    “Lewat layanan ini, sekaligus bisa melakukan transfer knowledge, edukasi, induksi, pemantauan Fit to Work serta monitoring database pekerja khusus yang berada di area dengan resiko tinggi,” ujar Harris. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Efek Opsen Pajak, Harga Mobil Naik Jadi Segini

    Efek Opsen Pajak, Harga Mobil Naik Jadi Segini

    Jakarta –

    Opsen pajak kendaraan bermotor sudah berlaku sejak 5 Januari 2025. Namun Pemerintah Daerah memberikan relaksasi berupa diskon pajak yang sifatnya sementara. Bagaimana dampaknya ke harga hingga ke penjualan mobil?

    Opsen pajak daerah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sesuai Pasal 191 ayat (1) UU HKPD, opsen pajak daerah mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Artinya, opsen pajak ini akan berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.

    Sekadar informasi, opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini, bertujuan supaya ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Untungnya, saat ini 25 provinsi memberikan relaksasi pajak, sehingga opsen pajak setidaknya bisa ditunda sementara.

    “Kami dapat informasi adanya beberapa penundaan dan keringanan Pemda (Pemerintah Derah) dalam rangka penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, saat ini sudah 25 provinsi yang menerbitkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Setia Darta dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah dalam Forum Wartawan Industri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Penundaan opsen pajak ini menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Beleid itu meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

    “Jawa Timur sebelum keluar SE kemendagri, itu mereka sudah menunda melalui pergubnya, bahwa pemerintah daerah dan DPRD kita tidak akan menaikkan pajaknya. Ini diikuti edaran Kemendagri nomor 900,” kata Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara.

    “Ini diikuti tadi disebutkan 25 provinsi yang sudah memberlakukan, kemarin kami dikunjungi Bapenda Sumut,” sambungnya lagi.

    Apa jadinya jika opsen pajak diberlakukan sepenuhnya? berdasarkan hitung-hitungan Pengamat Otomotif dari LPEM UI, Riyanto menjabarkan kenaikan harganya bisa sampai 6,2 persen. Dengan asumsi opsen diberlakukan ke semua wilayah, serta pungutan pajak kendaraan bermotor 1,2 persen dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 12 persen.

    “Kalau sebelum ada opsen itu kira-kira pajak mobil itu dijumlah sekitar 40 persen. Jadi kalau harga off the road-nya Rp 100 juta, on the road-nya jadi Rp 140 juta,”

    “Begitu ada opsen, opsen itu kan 66 persen dari PKB, 66 persen dari BBNKB, kira-kira bisa bertambah sekitar 9 persen. Jadi 49 persen adalah pajak. Jadi kalau ini berlaku seluruhnya, harga mobil akan naik sekitar 6,2 persen,” kata Riyanto.

    “Kalau harganya Rp 200 juta, naik jadi 212-213 juta. Jadi cukup besar,” jelas dia.

    “Kalau kita pakai elastisitas demand mobil 1,5. Kenaikan harga 6 persen itu akan menurunkan demand 9 persen. Saya simulasikan dibanding bisnis usual kita. Kita estimasi, kira-kira penjualan tahun depan, kalau ada opsen saja (penjualan) masih di bawah 1 juta (unit),” sambungnya dia.

    (riar/din)

  • KAI Divre I Sumut layani 2,4 juta penumpang selama 2024

    KAI Divre I Sumut layani 2,4 juta penumpang selama 2024

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    KAI Divre I Sumut layani 2,4 juta penumpang selama 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara selama periode tahun 2024 mencatat telah melayani sebanyak 2.433.647 penumpang ke berbagai tujuan. Jumlah tersebut terdiri dari 1.873.832 penumpang KA Jarak Jauh dan 559.815 penumpang KA Lokal.

    Manager Humas PT KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Solikhin mengatakan, puncak kepadatan penumpang tertinggi terjadi di bulan April 2024 bertepatan dengan momen libur Hari Raya Idul Fitri. Pada bulan April tersebut terdapat 232.971 penumpang yang dilayani di stasiun wilayah Divre I Sumut.

    Sedangkan puncak kepadatan penumpang selanjutnya terjadi di bulan Desember 2024, bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru, dimana terdapat 231.433 penumpang yang menggunakan jasa KA.

    Untuk stasiun dengan keberangkatan penumpang tertinggi di wilayah Divre I Sumut pada periode tahun 2024 terjadi di Stasiun Medan dengan memberangkatkan sebanyak 885.674 penumpang, Stasiun Kisaran memberangkatkan 281.670, Stasiun Tanjung Balai sebanyak 235.107 penumpang, Stasiun Rantauprapat 207.063 penumpang dan Stasiun Tebing Tinggi memberangkatkan 178.937 penumpang.

    Sedangkan stasiun dengan kedatangan penumpang tertinggi terjadi di Stasiun Medan sebanyak 912.874 penumpang, Stasiun Kisaran 280.367 penumpang, Stasiun Tanjung Balai 238.583 penumpang, Stasiun Rantauprapat 210.289 dan Stasiun Tebing Tinggi sebanyak 183.068 penumpang.

    “KAI Divre I Sumut mengucapkan terima kasih kepada para penumpang KA atas kepercayaannya menggunakan layanan transportasi kereta api. KAI berkomitmen terus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi di tahun 2025 ini,” jelas Anwar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (14/1). 

    Anwar juga mengatakan bahwa ada beberapa peningkatan layanan yang telah Divre I Sumut lakukan selama tahun 2024 diantaranya pengoperasian Face Recognition Boarding Gate di Stasiun Medan, fasilitas water station, fasilitas pengering payung, fasilitas Mushala di KA Sribilah Utama, penataan beberapa stasiun di wilayah Divre I yang meliputi Stasiun Binjai, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Tebing Tinggi dan juga Stasiun Medan.

    Selain itu, pada tahun 2024, PT KAI Divre I Sumut juga telah melakukan upaya peningkatan kualitas prasarana berupa penggantian rel cascading R54 sepanjang 339 meter, penggantian rel cascading R42 sepanjang 1844 meter dan penggantian 850 bantalan kayu menjadi bantalan sintetis, untuk mendukung peningkatan kecepatan sehingga waktu tempuh perjalanan kereta api menjadi lebih cepat, aman dan nyaman.

    Selain itu KAI juga akan terus meningkatkan fasilitas untuk penumpang baik dari segi sarana kereta api maupun pada prasarana sehingga layanan KAI tetap menjadi pilihan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kelas Menengah Turun Kasta & Pajak Naik, Industri Otomotif Perlu Tambahan Insentif

    Kelas Menengah Turun Kasta & Pajak Naik, Industri Otomotif Perlu Tambahan Insentif

    Jakarta –

    Tantangan industri otomotif bertambah tahun ini. Proyeksi pasar otomotif 2025 bahkan tidak bisa tembus pada angka satu juta unit.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta menjelaskan beberapa faktor anjloknya penjualan otomotif tahun 2024.

    “(Tahun) 2024 dibandingkan 2023 ada penurunan lebih kurang 15-16 persen, alasan paling banyak adanya pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan suku bunga di kendaraan kredit kendaraan bermotor,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta di Gedung Kemenperin, Selasa (14/1/2025).

    Kenaikan beberapa instrumen pajak menjadi salah satu faktor. Tahun 2025, deretan mobil yang dipasarkan di Indonesia tetap kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, termasuk segmen low cost green car (LCGC).

    Belum lagi adanya penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan — meskipun ada beberapa provinsi sedang memberikan relaksasi antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepri, Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun sifat relaksasi hanya sementara dan bukan permanen.

    Andai opsen pajak tetap berjalan serta tanpa tambahan insentif, penjualan mobil 2025 dikhawatirkan jebol di bawah 800 ribu unit. Bahkan trennya dikhawatirkan menjadi turun seperti zaman pandemi Covid-19.

    “Kita belum duduk bareng (penetapan target 2025), belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an (Iribuan),” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara.

    “Tapi kalau opsen dijalankan, kita bisa turun jauh ke bawah. Turunnya bisa balik ke zaman pandemi, bisa 650-700 (ribuan unit). Ya, berat-lah,” tambahnya lagi.

    Salah satu faktor melemahnya penjualan mobil dikarenakan turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Segmen tersebut selama ini mereka menjadi pembeli kendaraan bermotor sekaligus mesin ekonomi Indonesia.

    Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dari 2019 sebanyak 57 juta. Ini menjadi penyebab stagnasi pasar mobil di level 1 juta unit selama 2014-2023 dan kontraksi pasar pada 2024.

    “Keluarga inilah yang mampu mencicil mobil maupun mencicil rumah. Kelas menengah ini adalah yang menjadi engine motor daripada perekonomian,” kata Pengamat Ekonomi, Raden Pardede.

    “Itulah yang turun. Itulah yang berpengaruh ke penjualan mobil dan penjualan rumah,” tambahnya lagi.

    Salah satu insentif yang berhasil dijalankan Pemerintah adalah mengucurkan tambahan insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil 4×2 rakitan lokal.

    Pengamat otomotif dari LPEM UI, Riyanto menyatakan, kehadiran insentif yang sementara untuk industri otomotif dibutuhkan. Di sisi lain, penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang.

    Berdasarkan hitungan LPEM Universitas Indonesia, dengan asumsi opsen pajak diberlakukan di semua wilayah, tarif PKB maksimum 1,2%, dan BBNKB 12%, total pajak mobil naik menjadi 48,9% dari harga dibandingkan sebelumnya sebesar 40,25%. Akibatnya, harga mobil baru naik 6,2% di tengah belum pulihnya daya beli masyarakat.

    Dia menyebutkan, dengan elastisitas -1,5, penjualan mobil tahun ini diprediksi turun 9,3% menjadi sekitar 780 ribu unit tahun 2025.

    Salah satu opsi insentif yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah diskon PPnBM untuk mobil berpenggerak 4×2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 80%, seperti yang dilakukan pada 2021.

    Berdasarkan hitung-hitungan Riyanto, dengan diskon PPnBM 5% alias tarif PPnBM 10%, harga mobil bisa diturunkan 3,6%, yang bisa memicu tambahan permintaan 53.476 unit. Selanjutnya, dengan diskon PPnBM 7,5% atau tarif 7,5%, harga mobil bisa turunkan 5,3%, dengan tambahan permintaan 80.214 unit. Kemudian, jika diskon PPnBM 10%, harga mobil turun 7,1% yang akan memicu tambahan permintaan 106.592 unit.

    Terakhir, dengan PPnBM 0%, harga mobil turun 10,7% yang akan memicu tambahan permintaan 160 ribu unit.

    “Intinya kalau dari sisi konsumen pasti melihat harga, karena bandingan dia adalah dengan pendapatannya atau kemampuan belinya. Dari setiap insentif membuat harganya turun pasti meningkatkan pasar kita,” kata Riyanto.

    (riar/din)

  • 80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    loading…

    BMKG melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025.

    “Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

    BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur.

    Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.

    Menurut BMKG, daerah kurang hujan dengan kategori menengah hingga awal Januari 2025 berada di Asahan, Sumut selama 20 hari.

    Pihaknya mengimbau masyarakat tetap hemat dan gunakan air secara bijak supaya dampak kekeringan bisa dihadapi bersama.

    “Bagi daerah yang sudah masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik. Apa pun musimnya, siap siaga dan siap selamat,” katanya.

    (jon)