provinsi: Sumatera Utara

Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 Miliar Nasional 8 Desember 2025

Mendagri Usulkan Bantuan untuk Daerah Bencana Rp 2 Miliar, Presiden Tingkatkan Jadi Rp 4 Miliar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana diberi bantuan masing-masing Rp 2 miliar.
Tito melaporkan bahwa banyak daerah terdampak bencana telah kehabisan anggaran belanja tidak terduga (BTT) menjelang akhir tahun, sehingga tidak lagi memiliki kecukupan dana untuk membiayai pemulihan bencana.
Usulan itu disampaikan Tito dalam forum Arahan Presiden RI
Prabowo
Subianto terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Aceh, Minggu (7/12/2025).
“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/12/2025).
Selain kebutuhan anggaran, dia juga melaporkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat bencana, mengingat banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya.
Tito turut meminta agar layanan administrasi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berada dalam kewenangan polisi serta sertifikat penting lainnya, dapat dipermudah bagi warga terdampak.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota, serta menambah alokasi Rp 20 miliar untuk pemerintah provinsi.
“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta
Mendagri Tito
memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya dan tidak mengabaikan rakyat yang sedang menghadapi situasi darurat bencana.
“Tolong, Mendagri, bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” ucap Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:01
Model AI Baru Prediksi Risiko Kanker Payudara hingga 5 Tahun ke Depan

Jakarta –

Setiap tahun, sekitar 2,3 juta kasus baru kanker payudara terdeteksi di seluruh dunia. Penyakit ini menyebabkan sekitar 670.000 kematian pada 2022 menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Kanker payudara masih menjadi penyebab kematian akibat kanker paling umum pada perempuan meski ada program skrining mammografi,” ujar Christiane Kuhl, Direktur Departemen Radiologi Diagnostik dan Intervensi di Rumah Sakit Universitas RWTH Aachen.

“Penjelasannya adalah mammografi masih gagal mendeteksi banyak kasus kanker payudara, atau tidak mendeteksinya cukup dini,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa tumor yang tumbuh cepat dan bersifat agresif kerap luput dari deteksi, padahal justru jenis inilah yang paling mematikan bagi banyak perempuan.

Kini, sebuah algoritma baru diyakini bisa merevolusi skrining kanker payudara. Model kecerdasan buatan(AI) ini mampu mengklasifikasikan tingkat risiko seseorang mengembangkan penyakit tersebut dalam lima tahun ke depan hanya dari analisis gambar mammogram.

Dalam sebuah studi, perempuan yang oleh algoritma dinilai memiliki risiko tinggi terbukti jauh lebih mungkin mengembangkan kanker payudara dibanding mereka yang dianggap berisiko normal. “Secara spesifik, perempuan dengan skor AI tinggi memiliki kemungkinan empat kali lebih besar terkena kanker payudara dibanding mereka dengan skor rendah,” ujar Kuhl.

“Dengan model AI yang baru ini, kami bisa memprediksi dengan jauh lebih presisi apakah seorang perempuan akan mengembangkan kanker payudara dalam lima tahun ke depan, bahkan ketika mammogramnya tampak normal dan tidak menunjukkan tanda apa pun,” tambahnya.

Skrining kanker payudara dinilai perlu lebih personal

Di Jerman, semua perempuan berusia 50 sampai 75 tahun mendapat tawaran pemeriksaan mammogram untuk skrining kanker payudara setiap dua tahun. Namun, risiko mengembangkan penyakit ini dan kebutuhan untuk deteksi dini yang efektif bisa sangat berbeda antara satu perempuan dan lainnya.

Kuhl menilai pendekatan seragam seperti ini sudah tidak relevan dan mendorong skrining kanker payudara yang lebih personal, dengan mempertimbangkan perbedaan akurasi mammografi pada tiap orang. Semakin padat jaringan payudara, semakin tinggi risiko terkena kanker, dan semakin rendah akurasi mammografi dalam mendeteksi risikonya. Banyak perempuan bahkan tidak menyadari hal ini, kata Kuhl.

Teknologi MRI dinilai lebih andal dibanding mammografi

Selama beberapa tahun terakhir, perempuan dengan jaringan payudara yang sangat padat dianjurkan menjalani pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging) karena teknologi ini lebih mampu mendeteksi kanker payudara pada tahap awal.

MRI merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio, bukan sinar-X, untuk menghasilkan gambar penampang tubuh yang sangat detail. Meski jauh lebih andal, pemeriksaan ini jauh lebih mahal dibanding mammografi atau USG, yang akurasinya lebih rendah.

Untuk mengidentifikasi perempuan yang perlu menjalani MRI sebagai langkah deteksi dini, Clairity Consortium, yaitu asosiasi internasional yang beranggotakan 46 lembaga riset di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Jerman, mengembangkan model AI bernama Clairity Breast.

Algoritma ini dilatih menggunakan lebih dari 420.000 mammogram dari Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.

Berbeda dengan model risiko kanker payudara tradisional, AI ini tidak memerlukan data riwayat keluarga, faktor genetik, atau gaya hidup. Sistem ini menghitung kemungkinan seseorang mengembangkan kanker payudara hanya dari mammogram, lalu mengelompokkan perempuan ke dalam kategori risiko berdasarkan ambang batas yang sudah ditetapkan.

AI ini tidak hanya mengidentifikasi jumlah jaringan kelenjar payudara, tetapi juga tekstur dan susunannya, yang juga menjadi faktor risiko kanker.

“Hanya sekitar sepuluh persen perempuan yang memiliki jaringan kelenjar yang sangat padat,” kata Kuhl. “Sebagian besar perempuan yang akhirnya mengembangkan kanker payudara dan terlambat terdiagnosis justru memiliki jaringan yang kurang padat.” Yang penting dari teknologi baru ini, menurutnya, adalah kemampuan model AI untuk menentukan dalam hitungan detik apakah seseorang perlu menjalani MRI sebagai deteksi dini atau tidak.

Perlukah skrining kanker payudara dimulai lebih awal?

Di banyak negara, skrining kanker payudara baru dimulai pada usia 50 tahun karena risiko penyakit ini meningkat signifikan seiring bertambahnya usia, dan manfaat skrining pada kelompok ini sudah terbukti. Namun, menurut Kuhl, jika model AI terbukti efektif, perempuan yang lebih muda juga bisa mendapatkan manfaat dari deteksi dini. Meski risikonya lebih rendah dibanding perempuan yang lebih tua, jika terkena, mereka cenderung mengalami tumor yang lebih agresif.

Kuhl menambahkan bahwa mammografi juga lebih bermasalah untuk perempuan muda. “Perempuan muda lebih sering memiliki jaringan kelenjar yang padat, sehingga deteksi dini melalui mammografi menjadi jauh lebih sulit.”

Meski begitu, Kuhl tidak menilai perlu menurunkan batas usia skrining secara umum. “Kalau kita hanya menurunkan usia undangan skrining, kita tidak mengubah masalah dasarnya.” Ia mengusulkan pendekatan dua tahap. “Pertama, mammografi untuk deteksi awal; lalu analisis AI untuk menghitung risiko seseorang dalam lima tahun ke depan.”

Jika algoritma menunjukkan risiko yang sangat tinggi, pemeriksaan MRI perlu ditawarkan kepada perempuan tersebut. “Untuk kelompok ini, mammogram sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi,” kata Kuhl.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Melisa Ester Lolindu

(ita/ita)

08/12/2025 15:52
Ferry Irwandi Tepis Fitnah Politisasi Derita Korban Banjir Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi membantah tudingan dirinya mempolitisasi derita korban banjir bandang dan membuat konten adanya kasus pemekosaan di lokasi bencana di Sumatera. Ferry juga mengaku tidak pernah menyebut ketidakhadiran negara di Aceh untuk menangani korban.

“Saya tidak pernah mengatakan itu,” kata Ferry saat dikonfirmasi Beritasatu.com via telepon, Senin (8/12/2025).

Ferry menegaskan dirinya tidak mau ambil pusing dengan tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Dia ingin fokus menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor.

Ferry juga menyampaikan klarifikasi atas fitnah yang dituding kepadanya melalui akun Instagramnya @irwandiferry.

“Hari ini serentak saya difitnah oleh banyak orang dengan narasi yang sama, orang yang berbeda-beda, tetapi satu kecaman dan narasi. Selama ini saya enggak peduli, tetapi untuk yang ini sudah keterlaluan,” tulis Ferry.

Ferry Irwandi dalam misi penyaluran bantuan ke warga Kabupaten Tamiang dan Kabupaten Simpang, Aceh yang terdampak banjir dan longsor Sumatera. – (TikTok.com/@irwandiferry)

Berikut pernyataan lengkap Ferry Irwandi membantah isu politisasi korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang disampaikan melalui akun media sosialnya.

Pertama, saya tidak mengatakan bahwa pemerintah tutup mata.

Kedua, saya tidak pernah sama sekali mempolitisasi isu yang dimaksud dan membuat konten khusus soal isu sensitif yang dikatakan. Satu-satunya pembicaraan ini muncul cuma di live penggalangan dana seminggu yang lalu, itupun muncul dari kontak seluler yang menceritakan situasi di sana, sama sekali tidak pernah dinarasikan seperti yang tertulis di media.

“Teman-teman media yang menulis berita ini, mohon klarifikasi dan verifikasinya, karena sudah bermuatan fitnah ke saya. Saya mohon berita ini dapat diturunkan,” pinta Ferry.

Ferry menegaskan semua pihak saat ini berkolaborasi saling bantu dalam membantu korban bencana di Sumatera, mulai dari relawan, NGO, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

“Semua merasa saling berbagi kerja dan berjalan dengan baik, janganlah kaya gini,” pungkas Ferry.

Sebelumnya, sempat beredar potongan video Ferry Irwandi bicara dengan seseorang melalui telepon saat live penggalangan donasi untuk korban banjir Sumatera di media sosialnya. Ferry mengungkapkan dirinya mendapat pesan suara (voice note) ada pemerkosaan di lokasi bencana.

“Tadi aku dikasih voice note, dikasih cerita horor ada pemerkosaan beberapa perempuan,” katanya.

Setelah video itu viral, muncul beragam tanggapan dari publik, ada juga yang mengecam, seperti disampaikan Ketua Pusat Studi Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Gender (Pusdeham Institut) Risnauli Siahaan.

Dia menilai perkataan Ferry yang menyebut ada pemerkosaan di lokasi bencana menyiratkan seorang negara tidak hadir dalam proses pemulihan korban.

Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik dan melukai perasaan para korban bencana, khususnya perempuan yang saat ini sedang berada dalam kondisi trauma, kehilangan, dan ketidakpastian.

“Kami sebagai kaum perempuan, terlebih sebagai perempuan Batak, sangat lirih dan terpukul mendengar ucapan tersebut. Di tengah situasi duka dan upaya pemulihan, justru dilempar narasi yang belum tentu benar, yang bisa menambah beban psikologis korban,” kata Risnauli.

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur menilai narasi yang disampaikan Ferry Irwandi soal ada perempuan diperkosa di lokasi bencana Sumatera melanggar etika komunikasi publik.

“Penyampaian isu pelecehan seksual di lokasi bencana yang disebarkan lewat konten oleh Ferry ini tanpa verifikasi memadai dan berpotensi melukai psikologis korban,” kata Syurya dalam keterangannya.

Diketahui, Ferry Irwandi menjadi sorotan sejak demo besar-besaran akhir Agustus 2025. Sikap kritisnya terhadap pemerintah dan keberaniannya membongkar wancana pemberlakuan darurat militer saat itu menuai simpati publik.

Ferry pernah hendak dilaporkan oleh TNI ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik, tetapi karena derasnya kecaman publik akhirnya TNI melunak.

Ferry kembali menarik perhatian publik saat banjir besar dan tanah longsor melanda wilayah bagian utara Sumatera pada akhir November 2025. Dia berhasil mengumpulkan donasi senilai Rp 10 miliar dalam 24 jam. Bantuan yang terkumpul disalurkan ke korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Warganet memuji gerak cepat Ferry dalam menggalang donasi dan menembus Aceh Tamiang, daerah yang terisolasi setelah banjir bandang untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban yang sudah berhari-hari kelaparan.

08/12/2025 15:52
Raja Dangdut Rhoma Irama Lelang Jas, Kopiah dan Sorban untuk Korban Banjir Sumatera: Laku Rp 45 Juta

Kepedulian masyarakat Bengkulu kembali tampak dalam gelaran Tabligh Akbar, doa bersama, dan penggalangan donasi bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Acara tersebut berlangsung di Halaman Masjid Raya Baitul Izzah, Senin (8/12), dengan menghadirkan H. Rhoma Irama sebagai penceramah utama. Dalam tausiyahnya, Rhoma menyampaikan pesan introspeksi, kepedulian, dan solidaritas antarsesama.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam sambutannya mengingatkan bahwa Bengkulu merupakan daerah yang berada pada jalur ring of fire, sehingga rawan bencana.

“Bengkulu berada di wilayah ring of fire. Karena itu, selain mitigasi di bumi, kita juga perlu mitigasi langit, melalui doa dan kepedulian untuk saudara-saudara kita,” ujar Helmi.

Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam atas musibah yang menimpa provinsi-provinsi tetangga.

“Esok Subuh, insya Allah bantuan dari masyarakat Bengkulu akan diberangkatkan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kita ingin memastikan mereka tidak sendiri menghadapi cobaan ini,” tegasnya.

Donasi yang dihimpun melalui Baznas Provinsi Bengkulu tercatat telah mencapai Rp 4,3 miliar, melampaui target awal Rp 3 miliar.

“Ini bukti bahwa masyarakat Bengkulu berhati besar. Kita bantu dengan tenaga, doa, dan apa saja yang kita mampu,” lanjut Gubernur.

Selain dana, Pemprov Bengkulu juga akan mengirimkan 100 unit ambulans ke wilayah terdampak untuk memperkuat layanan evakuasi dan penanganan darurat.

08/12/2025 15:49
Pasuruan Dapat Kiriman Becak Listrik: Lansia Tukang Becak Jadi Prioritas Bantuan Pemerintah

Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan sosial produktif ke Kabupaten Pasuruan dengan menghadirkan armada becak listrik. Program ini menyasar peningkatan kesejahteraan para pengayuh becak agar tetap produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemkab Pasuruan menyambut bantuan tersebut dan langsung menyiapkan proses distribusi melalui pendataan penerima. Prioritas diberikan kepada para pengemudi usia lanjut agar mereka mendapatkan keringanan dalam bekerja.

Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo menegaskan bahwa fokus utama distribusi adalah lansia pengayuh becak yang masuk kategori desil satu hingga desil empat. “Pembagiannya nanti akan diprioritaskan untuk tukang becak yang usia lansia,” ujarnya.

Setiap becak listrik akan dilengkapi stiker Presiden Prabowo sebagai tanda bahwa bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Rusdi menambahkan bahwa penanda itu dilakukan untuk memastikan masyarakat mengetahui asal program bantuan. “Ini nanti akan dilengkapi bantuan becak dari Presiden Prabowo,” tambahnya.

Bantuan ini diharapkan memperluas jangkauan penerima sekaligus menghadirkan moda transportasi ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah percaya teknologi tersebut dapat meningkatkan mobilitas sekaligus efisiensi kerja para pengemudi becak.

Rusdi menyebut becak listrik mampu menempuh jarak 40 hingga 45 kilometer menyesuaikan kondisi medan dan kebiasaan berkendara. “Apabila baterai habis, becak tetap bisa dikayuh secara manual seperti becak konvensional,” jelasnya.

Dari sisi fitur keselamatan, becak listrik telah dilengkapi spion, lampu utama, lampu sein, bel, lampu indikator rem, dan rem belakang untuk mendukung keamanan berkendara. Fasilitas tersebut digadang mampu meningkatkan keselamatan pengemudi di jalan raya.

Bupati juga menjelaskan bahwa pengoperasian becak listrik jauh lebih efisien dibanding becak motor berbahan bakar. Penghematan ini diharapkan mengurangi beban biaya harian para pengayuh sehingga pendapatan lebih optimal.

Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap setelah proses pendataan penerima selesai oleh dinas teknis. Pemerintah berharap pembagian berjalan tepat sasaran agar manfaat program bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima. (ada/kun)

08/12/2025 15:22
Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

GELORA.CO – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut.

Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau.

“Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12).

Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan.

“Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa.

“Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas.

Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian.

“Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

08/12/2025 15:21
Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

“Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

“Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya.

Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

“Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya.

Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

“Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi.

Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

“Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya.

Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH).

“Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya.

Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal.

“Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

08/12/2025 14:52
Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
“Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah
viral
dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di
Aceh
, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
“Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia.
Endipat menerangkan,
penanganan bencana
yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran.
“Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia.
Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik.
Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 14:49
Gratis! Cara Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatra Melalui JNE

Bisnis.com, JAKARTA – PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE masih membuka layanan gratis ongkos kirim (ongkir) untuk pengiriman bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh hingga Sumatra Barat untuk periode 1–10 Desember 2025.

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan pengiriman bantuan dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang Utama JNE di masing-masing daerah.

Adapun lokasi kantor cabang utama terdekat dapat dilihat melalui laman resmi dan akun media sosial JNE.

“Barang bantuan yang dapat dikirim meliputi perlengkapan bayi, perlengkapan ibu menyusui, obat-obatan, sembako, peralatan mandi, pakaian layak pakai, alas tidur, dan selimut dengan batas maksimal berat paket 10 kilogram per kiriman bantuan,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Kemudian untuk makanan basah, mudah busuk, serta barang cair tidak termasuk dalam ketentuan program.

Namun JNE membatasi pengiriman bantuan maksimal 10 kilogram (kg).

Bantuan akan disalurkan melalui Posko JNE wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan setempat.

Menurut Feriadi, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dalam berbagai upaya dan inisiatif kemanusiaan di berbagai daerah.

“Sejak berdiri, JNE berpegang pada nilai-nilai Berbagi, Memberi, dan Menyantuni dengan semangat Connecting Happiness. Nilai inilah yang melatarbelakangi ajakan kami untuk Bergerak Bersama membantu para korban. Kami ingin memastikan masyarakat dapat menyalurkan bantuan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Harapan kami, layanan gratis ongkir ini dapat mendorong semakin banyak pihak untuk turun tangan,” ujarnya.

Dia menambahkan pentingnya kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam mendukung penanganan bencana.

“Kami mengajak semua pihak untuk Bergerak Bersama. Setiap bantuan yang dikirimkan adalah wujud kepedulian yang sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak. JNE siap menjadi jembatan agar bantuan dapat sampai dengan tepat ke posko-posko kemanusiaan,” kata Feriadi.

Dia menegaskan pula, JNE juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan dan kekuatan bagi warga terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Semoga saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan perlindungan dalam menghadapi situasi ini. JNE akan terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat kapan pun dibutuhkan,” ujarnya.

08/12/2025 14:36
Listrik Sumatera Utara Menyala di Tengah Bencana, dari Sini Sumbernya

Bernadus mengungkapkan, seluruh peralatan tetap berfungsi dan operasional berjalan aman demi menjaga suplai listrik ke masyarakat.

Melalui langkah cepat ini, PLN Indonesia Power menegaskan bahwa menjaga keandalan pasokan listrik Sumatra Utara dan memberikan dukungan bagi masyarakat merupakan dua komitmen yang berjalan beriringan.

Dia mengapresiasi ketangguhan para pegawai yang tetap bertugas di lapangan meski situasi penuh keterbatasan.

“Di saat masyarakat membutuhkan terang, teman-teman di sini memilih tetap berdiri di garis depan. Dalam kondisi banjir sekalipun, mereka memastikan listrik tidak padam. Itu bukan hanya tugas, itu keberanian dan ketulusan untuk melayani,” ujar Bernadus.

Pada kesempatan ini, PLN IP menyalurkan lebih dari 1.000 paket bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Sumatra Utara. Bantuan berupa paket sembako, kebutuhan pangan, dan obat-obatan disalurkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

08/12/2025 13:45