Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • TNI Bangun 32 Jembatan Bailey, Terjunkan 36.636 Personel untuk Evakuasi Banjir Sumatra

    TNI Bangun 32 Jembatan Bailey, Terjunkan 36.636 Personel untuk Evakuasi Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan tindakan yang telah dilakukan oleh anggota TNI untuk membantu pemulihan bencana banjir di Aceh dan Sumatra. 

    Salah satunya, yaitu pemasangan jembatan bailey sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra. Dia melaporkan sebanyak 32 unit jembatan bailey telah disiapkan dan didistribusikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi di wilayah Aceh ada 18 jembatan bailey, 7 unit sedang tahap pemasangan,” ujarnya dalam forum itu.

    Di wilayah Aceh, TNI menyiapkan 18 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, tujuh unit telah memasuki tahap pemasangan. Agus menjelaskan, Jembatan Teupin Reudep telah mencapai progres 99 persen, Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli telah terpasang 100 persen dan sudah dimanfaatkan masyarakat, sementara Jembatan Kuta Blang mencapai 60 persen.

    Selain itu, Jembatan Jerata masih dalam tahap pemasangan, sedangkan Jembatan Alue Kulus, Jembatan Enang-enang, dan Jembatan Wih Pase juga termasuk dalam daftar pembangunan di wilayah tersebut.

    Sebanyak 11 unit jembatan bailey lainnya di Aceh masih dalam tahap penyiapan dan direncanakan dipasang di sejumlah lokasi, yakni Wehni Rongka, Jeumpa, Butong Ateh, Lampahan titik merah, Bluka Teubai, Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Mesjid. 

    Sementara itu, di wilayah Sumatra Utara, tiga unit jembatan bailey telah diprogramkan. Jembatan Anggoli Sibangun telah terpasang 100 persen dan saat ini sudah digunakan oleh masyarakat. Adapun Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan. 

    Di Sumatra Barat, TNI menyiapkan 11 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, empat unit tengah dalam tahap pemasangan. Beberapa jembatan telah selesai terpasang 100 persen dan dapat dilalui masyarakat, yakni Jembatan Sikabau di Pasaman Barat, Jembatan Bawah Gubang, Jembatan Supayung, serta Jembatan Padang Mentuang. 

    Selain itu, tujuh unit jembatan bailey lainnya di Sumatra Barat masih dalam tahap penyiapan dan akan dipasang di sejumlah lokasi, antara lain Limo Limo, Aia Tagadang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Sei Rengeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk.

    36.636 Personel TNI Telah Diterjunkan 

    Panglima TNI juga melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra. 

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus. 

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • KPK Tangkap 2 Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel

    KPK Tangkap 2 Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

    “Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel [Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto], dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis dilansir dari Antara, Jumat (19/12/2025). 

    Lebih lanjut Budi mengatakan Kajari maupun Kasi Intel tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan akan diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah.

    “Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” katanya.

    Sebelumnya, KPK pada 18 Desember 2025, mengonfirmasi menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

    KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

    Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

    Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK sudah menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

  • Kondisi Terkini Infrastruktur Sumatera Usai Banjir Bandang

    Kondisi Terkini Infrastruktur Sumatera Usai Banjir Bandang

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan kabar terbaru kondisi infrastruktur di Sumatera usai diterjang banjir bandang. Sejumlah daerah masih dalam kondisi terisolasi, khususnya di Provinsi Aceh.

    Berdasarkan data Per 17 Desember 2025, Kementerian PU telah mengidentifikasi sebanyak 1.413 titik kerusakan infrastruktur terdampak bencana. Angka tersebut terdiri atas 477 titik di Aceh, terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor.

    Lalu di Sumatera Utara (Sumut) ada sebanyak 306 titik, terdiri atas 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor. Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar) ada sebanyak 630 titik, terdiri atas 427 akibat banjir dan 203 akibat longsor.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Aceh menjadi daerah dengan kerusakan infrastruktur paling parah. Sejumlah daerah masih dalam kondisi terisolasi, salah satunya ialah kawasan Aceh Tengah.

    “Dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Karena Aceh sekarang, kan Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi,” kata Dody, dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Meski sebagian aksesnya sudah terbuka, Dody mengatakan, kendaraan masih sangat-sangat terbatas, di mana kendaraan besar belum bisa masuk ke lokasi. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan di sejumlah titik baru bisa dilakukan melalui jalur udara.

    13 Jalan Nasional Putus

    Kementerian PU mencatat, setidaknya masih ada sebanyak 13 ruas jalan nasional yang terputus yang tersebar di 7 kabupaten. Dody mengatakan, Kabupaten Aceh tengah dan Kabupaten Bener Meriah merupakan dua kawasan yang sebelumnya sempat terisolasi.

    “Terakhir kemarin kan yang belum bisa dimasukin itu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tapi kemarin sore sudah bisa tertembus alhamdulillah walaupun memang masih kendaraan yang terbatas roda 2 dan roda 4 yang 4×4. Jadi memang logistik belum 100%,” kata Dody.

    Tercatat ada sebanyak 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 ruas jalan sudah dapat dilalui secara fungsional.

    Sementara itu, masih ada sebanyak 13 ruas jalan nasional yang dalam kondisi terputus, beberapa di antaranya yakni Jalan Kota Bireuen-Bts. Bireuen/Aceh Utara Panjang SK 26,11 Km (Kab. Bireuen), dan Genting Gerbang-Celala-Bts. Aceh Tengah/Nagan Raya Panjang SK 25,92 Km (Kab Aceh Tengah).

    “Ada beberapa alternatif ruas jalan yang kita kejar bisa segera terbuka menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah. Paling nggak saya rasa ada 4 ruas, salah satunya yang sudah terbuka kemarin. Tapi walaupun itu belum maksimal, karena ada beberapa rambu belum terpasang,” ujar Dody.

    Menurut Dody, saat ini sudah tidak ada lagi jalan antarkabupaten yang terputus. Namun demikian, masih ada sejumlah pekerjaan jalan dan jembatan putus antarkecamatan yang belum rampung.

    Kondisi ini membuat truk-truk logistik belum dapat masuk ke daerah-daerah tersebut. Atas kondisi ini, bantuan sementara masih diberikan lewat jalur udara menggunakan helikopter, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “PU, sementara waktu fokusnya adalah bagaimana hubungan antarkabupaten bisa terbuka dulu. Karena kalau sudah bisa masuk ke satu kabupaten, kita akan mudah akan menembus ke antar kecamatannya di kabupaten tersebut,” kata dia.

    “Jadi yang terakhir kemarin sudah bisa kita tembus adalah Aceh Tengah dan Bener Meriah, walaupun memang masih terbatas. Harapan kami sih dalam beberapa hari ke depan, setelah aramco dan (jembatan) bailey terpasang di situ, truk logistik bisa masuk,” sambungnya.

    (acd/hns)

  • Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Mau ikut pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun dihapus? Simak syaratnya berikut.

    Masih ada tujuh provinsi menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan bertahun-tahun. Pemilik kendaraan yang nunggak, hanya perlu membayar pajak tahun berjalan. Dengan begitu, biaya yang seharusnya berat karena disertai denda dan tunggakan jadi lebih ringan.

    Tak ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penunggak pajak untuk bisa mendapatkan keringanan tersebut. Mekanismenya sama seperti perpanjangan STNK tahunan ataupun lima tahunan.

    Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan

    Untuk melakukan perpanjangan STNK, ada beberapa syarat yang harus dibawa. Berikut syarat perpanjang STNK tahunan dan 5 tahunan.

    Syarat Perpanjang STNK Tahunan

    STNK asli dan fotokopi.Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.KTP asli dan fotokopi pemilik yang sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan perorangan).Surat kuasa, jika memberi kuasa kepada pihak lain dalam melakukan pengurusan.

    Syarat Perpanjang STNK 5 Tahunan

    Khusus untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru. Dalam proses ini, kendaraan harus dihadirkan ke Samsat untuk dilakukan cek fisik. Berikut syarat perpanjang STNK 5 tahunan:

    STNK asli dan fotokopiBPKB asli dan fotokopiKTP asli pemilik motor dan fotokopi sesuai yang tercantum di data identitas kendaraanSurat kuasa, apabila pemilik kendaraan berhalangan hadir dan diwakilkan pihak lainMembawa kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya.Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Tanpa Dikenai Denda dan Tunggakan

    Lalu mana saja provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa dikenai denda dan tunggakan? Berikut ini daftarnya

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan.

    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    4. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    5. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    6. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    7. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    Saksikan juga Blak-blakan, Arif Satria: Kalau Mau Berdikari, Teknologi Kita Harus Mandiri

    (dry/din)

  • Sekolah Masih Tertimbun Lumpur, Jalan Rusak Parah

    Sekolah Masih Tertimbun Lumpur, Jalan Rusak Parah

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan- Penderitaan warga Desa Sibara-bara, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kini berada di titik nadir. Pasca-bencana banjir yang menerjang beberapa waktu lalu, akses jalan utama desa tersebut berubah drastis menjadi jalur maut yang dipenuhi kubangan lumpur sedalam lutut, hingga nyaris mustahil dilewati kendaraan.

    Ironisnya, di tengah jeritan warga yang terisolasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dianggap menutup mata dan telinga.

    Hingga kini, belum ada tindakan nyata maupun respons resmi terkait kerusakan infrastruktur yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan di desa tersebut.

    Kondisi memprihatinkan ini terungkap saat sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormawa) turun ke lokasi untuk menyalurkan donasi. Mereka menemukan pemandangan pilu, sekolah-sekolah masih mati suri karena halaman dan ruang kelas masih tertimbun sisa-sisa lumpur banjir yang belum dibersihkan.

    Perwakilan mahasiswa dari PK PMII UNISU, Arga W., mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam saat meninjau langsung lokasi. Ia menilai pemerintah daerah telah gagal memberikan jaminan keselamatan bagi rakyatnya.

    “Jalan ini sudah tidak layak disebut jalan. Kami bertanya-tanya, apakah pemerintah daerah sedang tidur? Banjir sudah lama berlalu, tapi tidak ada satu pun alat berat yang menyentuh jalur ini. Jangan salahkan jika kami berasumsi Pemerintah Tapsel sengaja membiarkan warganya tersiksa,” tegas Arga dengan nada geram, Kamis (18/12/2025).

    Tokoh masyarakat setempat, Dalman Nasution, membeberkan bahwa warga sudah berkali-kali mengajukan permohonan dan proposal perbaikan, namun selalu berujung pada keheningan.

    “Kami tidak meminta jalan aspal yang licin. Kami hanya minta jalan ini diratakan agar kami bisa melintas dan beraktivitas. Setelah banjir, kondisi makin memburuk dan kami tidak tahu lagi harus mengadu ke mana,” ungkap Dalman lirih.

  • Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatera, BRI Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak

    Fajar.co.id, Jakarta — BRI terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui aksi tanggap darurat bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

    Hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

    Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Selain itu, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihanuntuk mendukung kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak. Untuk memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memastikan kehadiran nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. “Sebagai bagian dari Danantara, BRI Group bergerak cepat dan bersinergi untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Kami tidak hanya fokus menjaga keberlangsungan layanan perbankan, tetapi juga memastikan peran sosial BRI hadir secara nyata dan berkelanjutan,” ujar Dhanny.

  • KPK OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang!

    KPK OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Benar, salah satunya [Bupati Bekasi],” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Jumat (19/12/2025). 

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK.

    “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

    Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB.

    Adapun, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

    Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

  • Prabowo Puji Hunian Sementara di Sumbar, Sebulan Jadi

    Prabowo Puji Hunian Sementara di Sumbar, Sebulan Jadi

    Jakarta –

    Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Sumatera dimulai. Salah satunya di wilayah Sumatera Barat, yang ditinjau Presiden Prabowo Subianto.

    Huntara tersebut berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo cukup senang melihat hunian sementara sudah mulai dibangun dan akan segera bisa dipakai oleh masyarakat yang terdampak bencana.

    Menurutnya, hunian sementara akan dibangun hanya dalam waktu sebulan, sehingga masyarakat tak perlu lagi tinggal di tenda.

    “Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara (berapa lama)? Sebulan. Supaya bapak ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo dalam video yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/12/2025).

    Dia bilang setelah hunian sementara selesai, pemerintah akan segera membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya sama sekali tak lagi bisa ditinggali.

    Menurutnya, rumah hunian tetap yang bakal ditempati masyarakat luasnya 70 meter persegi. Prabowo juga memuji kualitas hunian tetap yang akan dibangun pemerintah.

    “Segera sesudah itu kita bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap lumayan besar ya, 70 meter ya, 70 meter persegi,” sebut Prabowo.

    Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sudah ada sekitar 2.600 unit rumah yang akan dibangun pertama kali untuk korban bencana. Hunian itu dibangun dari biaya non-APBN.

    “Saya laporkan sama bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600,” papar pria yang akrab disapa Ara itu dalam sidang kabinet yang dihelat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

    Ada sekitar 30 titik lahan yang akan siap dibangun hunian korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    (hal/hns)

  • 4 Kisah Ojek Online di Bali: Terbantu Tip dari Turis Asing, Tak Berkutik Saat Banjir Denpasar

    4 Kisah Ojek Online di Bali: Terbantu Tip dari Turis Asing, Tak Berkutik Saat Banjir Denpasar

    Kisah Ojek Online di Bali: Terbantu Tip dari Turis Asing, Tak Berkutik Saat Banjir
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kehidupan Wily Candra Setyawan (27) di Bali bisa dibilang terbalik dari kehidupan orang-orang pada umumnya. Jika tengah malam saatnya istirahat dan tidur dengan lelap, Wily justru baru memulai perjalanannya menyusuri jalan demi jalan di pusat wisata Pulau Bali.
    Kuta, Seminyak, Legian, Canggu, itulah beberapa wilayah yang menjadi medan utama Wily mengadu peruntungan sebagai ojek
    online
    .
    Sebagian besar pelanggannya adalah
    turis asing
    yang akan menuju ke klub malam atau mereka yang mau kembali dari berpesta.
    “Ya cukup terbantu tambahan penghasilan dari
    tipping-tipping
    mereka. Walaupun tidak begitu bisa Bahasa Inggris, yang penting nyambung, mengerti mereka mau perginya ke mana. Per bulan dapat, setidaknya lebih dari dulu saya bekerja di restoran,” tutur Wily, Kamis (18/12/2025).
    Saat musim liburan, khususnya jelang Natal dan Tahun Baru, pendapatannya bisa jauh berkali-kali lipat. Seingat dia, tahun lalu bahkan ada temannya yang bisa dapat Rp 1 juta per malam hanya dengan menarik costumer orang asing di sekitar Kuta. Dia pun berharap tahun ini keberuntungan akan berpihak padanya.
    Biasanya, Wily baru berangkat dari tempat kosnya di Denpasar saat malam hari. Apabila dapat orderan di sekitar kota, dia akan layani dulu, barulah kemudian lanjut ke daerah Kuta dan sekitarnya.
    Keputusan Wily untuk menjadi
    driver
    ojek
    online
    awalnya hanyalah coba-coba. Sebagai sampingan untuk tambahan uang jajan. Dulu sepulang kerja dari restoran, dia lanjut menarik penumpang.
    “Tapi lama-kelamaan saya justru lebih nyaman begini. Lebih fleksibel dan tak terikat. Akhirnya saya memilih
    full
    kerja seperti ini,” tambah pria asal Malang ini.
    Penghasilannya biasanya cukup untuk membayar kos di Denpasar yang harganya terus naik setiap tahun. Lalu, untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan jika ada sisa, dia tabung atau kirim untuk keluarga di Malang.
    “Kos di
    Bali
    sudah di kisaran Rp 1 juta. Kebetulan saya sendiri di sini. Belum menikah. Jadi cukup saja. Ada uang lebih untuk orangtua,” ucap dia.
    Namun, banjir yang menerjang Bali beberapa waktu belakangan ini cukup menyulitkan Wily saat bekerja. Sejak pertama kali merantau ke Bali sekitar 10 tahun lalu, baru kali ini dia melihat kejadian banjir seperti ini.
    “Saat cuaca ekstrem, tidak banyak yang mau narik. Akibatnya, kita yang tetap pergi, dapat orderannya jauh-jauh. Nah sinyal juga terganggu kan, sering kali titik orderannya tidak tepat,” ungkap dia.
    Selain itu, saat ini juga kompetisi lebih ketat karena semakin banyak yang kerja sebagai ojek
    online
    . Namun dia tetap bersyukur saat ini masih bisa mencari rejeki dan dalam keadaan sehat. Walaupun dulu sempat tertipu oleh
    costumer
    yang membuat orderan GoFood fiktif.
    Belajar dari pengalaman itu, dia pun kini memutuskan untuk fokus hanya mengambil layanan GoRide. Seiring dengan pengalaman, dia pun sudah mulai bisa mendeteksi apabila ada
    costumer
    yang berpura-pura atau ingin melakukan penipuan.
    “Semua pekerjaan pasti ada risiko ya. Semua pekerjaan bagus, terpenting kita
    happy
    menjalani. Saya pun memilih Bali sebagai tempat bekerja karena saya nyaman di sini,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Telko Minta Regulasi AI Pro-Pemain Lokal, Belajar dari Kasus Whatsapp Cs

    Industri Telko Minta Regulasi AI Pro-Pemain Lokal, Belajar dari Kasus Whatsapp Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor industri telekomunikasi mendesak agar pemerintah Indonesia mengesahkan regulasi Kecerdasan Artifisial (KA) yang memberi proteksi pada pemain domestik. 

    Fokus utamanya adalah memastikan adanya medan permainan yang sama bagi pelaku lokal untuk mencegah disrupsi masif yang pernah dialami oleh industri tersebut di masa lalu.

    VP Head of Ecosystem Regulatory Affairs PT Indosat Tbk Machdi Fauzi mengatakan bahwa mereka berharap kebijakan dari pemerintah nantinya akan mengatur dengan jelas tentang bagaimana percepatan ekosistem AI di Indonesia.

    “Kita agak sedikit trauma dengan kejadian masa lalu,” ujar Machdi dalam acara Diskusi Publik Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Pijakan Untuk Berdikari di Bisnis Indonesia Kamis (18/12/2025).

    Dia menyampaikan industri telekomunikasi dulu pernah mengalami masa gelap di masa lalu. Penyedia layanan Over-The-Top (OTT) seperti WhatsApp mampu menghancurkan pendapatan dari layanan telepon dan SMS yang sebelumnya sangat besar. 

    Kekhawatiran ini menjadi landasan mengapa regulasi AI harus diatur pemerintah sedemikian rupa agar pemain luar dapat masuk dengan ketentuan yang memang diatur dengan sangat baik, sementara pemain di dalam negeri juga terproteksi, ujarnya.

    Meskipun proteksi menjadi perhatian, kebijakan tersebut diharapkan tidak bersifat mengisolasi, melainkan terbuka namun dengan syarat yang jelas.

    Di samping perlindungan pasar, urgensi pengembangan AI lokal juga didorong oleh aspek teknis, yakni keunikan data di Indonesia. 

    Akademisi Binus University Nurul Qomariah menyatakan model AI impor yang dilatih dengan data Barat seringkali bias dan tidak efektif untuk konteks lokal, terutama di sektor kesehatan.

    Dia menceritakan kasus di rumah sakit lokal dimana model AI impor gagal mendeteksi penyakit umum Indonesia karena ketidaksesuaian data pelatihan. “Akhirnya memang kebutuhan kita harus difasilitasi dari dalam negeri karena unik gitu,” ujarnya dalam acara yang sama.

    Nurul juga memaparkan inovasi AI yang tumbuh di ekosistem akademik juga harus diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar nasional, sehingga Indonesia dapat memasok kebutuhan dalam negeri dengan inovasi dari dalam sendiri (Muhammad Diva Farel Ramadhan).