961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto bakal melantik
kepala daerah
di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.
Acara
pelantikan kepala daerah
terpilih pada Pemilihan
Kepala Daerah
(Pilkada) 2024 ini, rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum pelantikan, para kepala daerah sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa (18/2/2025) dan geladi bersih pada Rabu (19/2/2025).
Mereka diberikan pengarahan dan latihan berbaris di Jalan Silang Monumen Nasional (Monas) Barat Daya, tepat di dekat Taman Pandang Istana, yang bersebrangan dengan Istana Merdeka Jakarta.
Kepala daerah
juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dilantik.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, secara total, ada 961 kepala daerah yang dilantik.
Kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
Yusuf menyebut,
Presiden Prabowo
secara langsung memimpin pelantikan tersebut dan mengambil sumpah mereka.
“Presiden Republik Indonesia akan melantik para kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025) malam.
Tak hanya itu, Prabowo diagendakan memberikan amanat kepada kepala daerah.
Dalam acara pelantikan, akan dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Selanjutnya, pemberian SK (Surat Ketetapan) dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah.
Yusuf mengatakan, pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan.
Biasanya, menurut dia, presiden tidak melantik kepada daerah secara langsung di Istana Kepresidenan. Tetapi, ini disebut sebagai babak baru.
“Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujarnya.
Namun, 961 kepala daerah yang akan dilantik tidak langsung datang ke halaman tengah Istana. Mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas).
“Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Yusuf.
Berdasarkan jadwal, kepala daerah sudah bersiap di Monas pada pukul 09.00 WIB. Kemudian, setengah jam setelahnya, mereka akan membentuk barisan untuk bersiap-siap memasuki Istana.
Barisan ini bakal dimeriahkan oleh drum band Gita Praja IPDN.
Kemudian tepat pukul 09.45 WIB, kepala daerah akan secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
Mereka akan terus melaju ke halaman tengah, yang berada di antara Istana Merdeka dan Istana Negara.
Setelah prosesi pelantikan, 503 kepala daerah akan melanjutkan agenda dengan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan retret ini dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan aktivitas dimulai dengan olahraga pagi dan apel, kemudian dilanjutkan dengan kelas pembekalan.
Para kepala daerah akan mendapatkan materi dari pukul 07.30 WIB hingga 21.00 WIB, yang mencakup tugas pokok dan pengelolaan keuangan daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan dalam program Gaspol!
Kompas.com
pada Selasa (18/2/2025), retret bakal berlangsung dari pagi hingga malam.
“Dari 07.30 WIB mulai sampai 21.00 dan kita atur pokok yang dibutuhkan,” kata Bima Arya.
Dia menambahkan bahwa materi pembekalan pertama yang akan disampaikan oleh Dirjen Kemendagri berkisar tentang tugas pokok kepala daerah, perencanaan, dan pengelolaan keuangan.
Selain itu, 42 menteri juga akan memberikan materi terkait Asta Cita, yang mencakup isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, persoalan irigasi, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
“Para menteri, 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu,” ujar Bima Arya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: Sumatera Utara
-

2 Pesawat Tabrakan Saat Mengudara di Bandara Arizona AS, 2 Orang Tewas
Jakarta –
Insiden tabrakan pesawat kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini dua pesawat pribadi saling bertabrakan saat tengah mengudara di bandara Arizona.
“Setidaknya dua orang tewas setelah dua pesawat kecil bertabrakan di udara di bandara Arizona pada hari Rabu,” kata otoritas keamanan Amerika dilansir CNN, Kamis (20/2/2025).
Pesawat yang terlibat insiden itu ialah Cessna 172S dan Lancair 360 MK II. Pesawat tersebut bertabrakan pada Rabu (19/2) pagi waktu setempat.
“Cessna 172S dan Lancair 360 MK II bertabrakan pada pukul 08:28 di dekat Bandara Regional Marana, barat laut Tucson,” bunyi keterangan dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional.
Pesawat bermesin tunggal sayap tetap tersebut tabrakan saat melawan arah angin di landasan pacu 12, salah satu dari dua landasan pacu di bandara. Cessna mendarat dengan lancar dan Lancair menghantam medan di dekat landasan pacu lainnya.
Administrasi Penerbangan Federal menyebut bandara itu sebagai “lapangan tak terkendali” yang tidak memiliki menara pengatur lalu lintas udara yang beroperasi. Pilot sering kali menggunakan Frekuensi Peringatan Lalu Lintas Umum untuk mengumumkan posisi mereka kepada pilot lain yang berada di sekitar bandara. Pilot yang beroperasi di medan yang tidak terkendali masih diharuskan mematuhi semua peraturan penerbangan federal.
Penyelidik NTSB sedang dalam perjalanan ke lokasi kejadian dan diperkirakan tiba pagi ini untuk mendokumentasikan lokasi kejadian dan memeriksa pesawat. Departemen Kepolisian Marana berada di bandara dan mengkonfirmasi setidaknya dua kematian akibat insiden tersebut.
Insiden tersebut menyusul serangkaian insiden penerbangan baru-baru ini yang dimulai dengan tabrakan udara pada tanggal 29 Januari di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington yang menewaskan 67 orang ketika sebuah helikopter militer dan jet regional American Airlines bertabrakan.
(ygs/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-

Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta Besok, Dishub Berlakukan Rekayasa Lalin
PIKIRAN RAKYAT – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada Kamis, 20 Februari 2025. Hal ini dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta.
Berdasarkan keterangan yang diterima, rekayasa lalu lintas akan berlangsung pada pukul 06.00-18.00 WIB. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengimbau kepada masyarakat agar menghindari ruas jalan tersebut, menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang telah ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.
“Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 20 Februari 2025, Dinas Perhubungan Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Kawasan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dan sekitarnya,” kata Syafrin, Rabu, 19 Februari 2025.
Dishub menetapkan ruas jalan yang terdampak pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional sebagai berikut.
Jalan Medan Merdeka Selatan sisi selatan; Simpang Jalan MH Thamrin-Jalan Kebon Sirih; Jalan Budi Kemuliaan; Jalan Veteran I; Jalan Veteran II; Jalan Veteran III; Jalan Veteran; Jalan Majapahit; dan Simpang Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara.
Agenda pelantikan rencananya akan dihadiri sebanyak 2.426 tamu undangan. Sebelum menuju ke Istana Negara, akan terlebih dahulu transit di kawasan Monas. Pengalihan arus lalu lintas yang akan dilangsungkan selama berjalannya kegiatan tersebut sebagai berikut.
a. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur (dari arah selatan) yang akan menuju ke arah barat melalui Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju ke Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Pos-Jalan Gunung Sahari-Jalan Samanhudi-dst;
b. Arus lalu lintas dari arah utara (Jalan Hayam Wuruk) yang akan menuju ke arah selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Taman Pejambon-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-dst;
c. Arus lalu lintas dari arah Jalan Ir. H. Juanda yang akan menuju ke arah selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Suryopranoto-Jalan Tomang Raya-Jalan S Parman-Jalan Gatot Subroto, dst;
d. Arus lalu lintas dari Jalan Tomang Raya dan Jalan Suryopranoto yang akan menuju ke arah selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Taman Pejambon-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur, dst;
e. Arus lalu lintas dari arah selatan (Blok M) menuju ke arah utara dialihkan melalui Jalan Kebon Sirih-Jalan Fachrudin-Jalan Cideng Barat-Jalan Balikpapan-Jalan Suryopranoto- Jalan Hayam Wuruk, dst;
f. Arus Lalu Lintas yang melalui Jalan Veteran III menuju ke selatan akan dialihkan bersifat situasional melalui Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur, dst.
Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelantikan, dipersiapkan 11 lokasi kantong parkir di sekitar tempat acara yaitu sebanyak 2.306 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk kendaraan roda empat (mobil) dan 3.312 SRP untuk motor.
“Kepada para tamu undangan dan pendamping tidak diperkenankan untuk parkir selain di area yang telah ditentukan. Sementara untuk operasional bus Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan pelantikan berlaku normal, namun akan terdapat penyesuaian rute Bus Transjakarta sehubungan dengan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Deretan Pantun Nisfu Syaban Sambut Bulan Ramadan 2025, Cocok untuk Update Status Media Sosial
TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini deretan pantun Nisfu Syaban 2025 sambut Ramadan 1446/2025 yang bisa dibagikan juga cocok untuk update status di media sosial.
Nisfu Syaban adalah pertengahan Syaban, bulan ke delapan dalam kalender Hijriah. Setelah bulan Syaban, adalah bulan Ramadan.
Tahun ini Nisfu Syaban 1446 H/2025 bertepatan Jumat, 14 Februari 2025.
Berikut ini pantun Nisfu Syaban 2025 menyambut Ramadan 1446 H/2025 dikutip dari laman Facebook Thieur Maida dan sejumlah sumber.
Pantun Nisfu Syaban Sambut Ramadan
Anak melayu mengail ikan;
Perahu berlabuh ditengah lautan.
Sambil menunggu datangnya Nisfu Sya’ban.
Marilah kita bermaaf-maafan.Kecubung batu dari Kalimantan.
Disanding elok degan berlian.
Berhubung Sabtu malam sudah Nisfu Sya’ban.
Salah dan Khilaf sudah kami maafkan.Kembang melati sungguhlah indah.
Ditengah taman jadi hiasan.
Harum Ramadhan tercium sudah;
Kalau ada kesalahan kami pun mohon dima’afkan.Makan roti jangan berlari;
Kalaulah jatuh kita yang rugi.
Bersihkan hati sucikan diri;
Sambut Ramadhan sebentar lagi.ILUSTRASI RAMADAN 2025 – Puasa Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada awal Maret 2025. (freepik.com)
Pantun Pantun Nisfu Syaban 2025 Lainnya
Seringlah membantu orang dan ringankanlah beban
Tidak peduli itu Islam India maupun Thionghoa
Alhamdulillah kita akan sampai di malam Nisfu Syaban
Malam yang istimewa untuk memperbanyak doaSeringlah bersilaturahmi demi memperkuat keakraban
Siapa tahu di masa depan kita bakal jadi besanan
Alhamdulillah kita diberi umur sampai Nisfu Syaban
Malam yang spesial dalam rangka memperbanyak ampunanPak Haji Dulah membeli syurban
Penjualnya pedagang dari Bali
Salam baraqah untukmu nisfu Sya’ban
Kau datang dan pergi setahun sekaliDunia sekarang milik kaum Gen Z dan milenial
Hidup dimanja jutaan perangkat
Nisfu Sya’ban malam yang spesial
Tuk mohon ampunan dan bertaubatIdhul Addha hari raya kurban
Beli sapi di pasar hewan
Sungguh mulia malam nisfu Sya’ban
Penuh harapan sarat kerinduanOrang miskin patut dikasihani
Supaya bertambah amal jariah
Di malam nisfu mubaraqah ini
Momen menambah energi IllahiyahBaca Qura-an di malam Jumat
Banyak berzikir pertebalkan iman
Nisfu Sya’ban berlipat Syafaat
Malam yang agung penuh ampunanMasjid haram di kota Makkah
Idola Musim sepanjang masa
Nisfu Sya’ban berharap ijabah
Mohon dikabulkan hajat dan doaWahai Tuhan Yang Maha Pemurah
Panjangkan umurku dalam keberkahan
Rezeki halal untuk bekal beribadah
Limpahkan kami dengan keteguhan imanKeluarga Pak Arhan pandai bertani
Menanam lada dan pohon rambutan
Di pertengahan Sya’ban nan mulia ini
Kumohon ampunan semua kesalahanDari Asahan Ke kota Medan
Petualangan berlanjut ke Sungai Rokan
Mengisi Sya’ban menyambut Ramdhan
Akrabkan diri dengan membaca QuranAdikku penyayang hewan kelinci
Kelincinya hadiah dari Bang Zakir
Jauhkan ucapan keji dan benci
Basahkan lidah dengan berzikirJalan-jalan ke Pantai Padang
Abang adek bergandeng tangan
Kalau umur sama-sama panjang
Jumpa lagi Nisfu Sya’ban depanDemikian pantun Nisfu Syaban 2025 menyambut Ramadan 1446 H/2025.
Berita seputar Ramadan 2025 lainnya
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
-

Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.
Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.
“Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.
“Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.
Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.
Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.
“Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.
“Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.
Pengawas Hakim Kena Efisiensi
Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.
“Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.
Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.
“Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Brigadir D Diperiksa usai Video Penganiayaan Anak Viral, Diduga Terjadi di Medan pada Juli 2024 – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Video penganiayaan anak yang diduga dilakukan Brigadir D diselidiki Polda Sumatera Utara (Sumut).
Brigadir D merupakan polwan yang telah bercerai dengan Lettu Kaveleri Agung Raysandi.
Dalam video terlihat Brigadir D menarik tangan anaknya saat video call dengan mantan suami.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem, menjelaskan Lettu Kaveleri Agung sengaja merekam video call dan menjadikannya barang bukti penganiayaan saat melapor.
“Berdasarkan keterangan pelapor, dugaan kekerasan ini terjadi pada 6 Juli 2024 di sebuah rumah di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,” paparnya, Rabu (19/2/2025).
Brigadir D juga mengancam akan menyiramkan air panas.
“Rekaman video ini kini telah diamankan sebagai barang bukti oleh penyidik,” lanjutnya.
Ia menyatakan proses penyelidikan akan berjalan transparan meski terlapor merupakan anggota polisi.
“Sejumlah langkah telah diambil, termasuk mengambil keterangan pelapor, saksi-saksi, dan saksi ahli. Kami juga telah menggelar perkara penyidikan dan memeriksa terlapor,” tukasnya.
Hingga saat ini hasil pemeriksaan belum terungkap.
“Seluruh bukti yang ada akan dianalisis dengan cermat untuk memastikan proses hukum berjalan adil,” lanjutnya.
Upaya mediasi antara Brigadir D dan Lettu Kaveleri Agung telah dilakukan, namun tak menemui kesepakatan damai.
“Kami telah beberapa kali mencoba mempertemukan kedua belah pihak dalam upaya mediasi,” imbuhnya.
Brigadir D membantah video tersebut dan menyatakan video telah diedit.
Menurut Brigadir D, penyebar video sengaja ingin menggiring opini dirinya melakukan kekerasan ke anak.
“(Video) diedit, dipotong, dan di-blur hampir seluruh badan anak saya, sehingga oknum-oknum tidak bertanggung jawab menyebar kan video potongan yang menggiring opini masyarakat ke Bapak/Ibu sekalian, sehingga kesannya anak saya saya siksa.”
“Saya berbicara ini karena saya merasa terancam dan saya ketakutan,” paparnya, Selasa (18/2/2025), dikutip dari TribunMedan.com.
Brigadir D kemudian menunjukkan video asli yang direkam saat melakukan video call dengan mantan suaminya, Lettu Kaveleri Agung Raysandi.
Saat itu keduanya masih berstatus pasangan suami istri dan menanyakan kabar anak mereka.
Awalnya, Brigadir D mengirim pesan ke Lettu Kaveleri sedang mengalami sakit perut.
Lantaran tak dibalas, Brigadir D melakukan video call dan saat itu Lettu Kaveleri merekamnya.
Saat video call berlangsung, anak Brigadir D mendekati kompor yang sedang digunakan untuk memasak air.
Brigadir D dengan cepat menarik tangan anaknya agar tidak menyentuh kompor.
“Spontan langsung saya menarik tangannya dari mulai di dalam video dari anak saya tidak tampak (di video) sampai dengan terlihat saya menarik tangan nya di video ini.”
“Di sini saya spontan karena anak saya sudah hampir memegang gagang air panas yang sedang mendidih,” tuturnya.
Berdasarkan pengakuannya, Lettu Kaveleri sering melakukan penganiayaan dan berselingkuh.
Kini, keduanya telah bercerai dan hak asuh anak jatuh ke Brigadir D.
“Dan berdasarkan keputusan pengadilan agama alhamdulilah hak asuh anak saya itu ke tangan saya.”
“Jadi tidak mungkin video yang beredar itu, saya melakukan kekerasan terhadap anak saya. Hakim memutuskan hak asuh anak saya itu ke tangan saya,” ucapnya.
Sebagian artikel telah tayang di TribunMedan.com dengan judul Brigadir Devi Manurung Bantah Aniaya Anak, Justru Sebut Dirinya Korban KDRT hingga Diselingkuhi
(Tribunnews.com/Mohay) (TribunMedan.com/Fredy Santoso) (Kompas.com/Rahmat Utomo)
-

Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA
hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan
Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.
“Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.
Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.
Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.
“Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.
Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.
Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.
Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.
“Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
/data/photo/2025/02/19/67b5619e55aed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


