Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Tiba di Balai Kota Usai Dilantik, Pramono-Rano Disambut Ondel-ondel dan Tanjidor Megapolitan 20 Februari 2025

    Tiba di Balai Kota Usai Dilantik, Pramono-Rano Disambut Ondel-ondel dan Tanjidor Megapolitan 20 Februari 2025

    Tiba di Balai Kota Usai Dilantik, Pramono-Rano Disambut Ondel-ondel dan Tanjidor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    tiba di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) siang usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di Balai Kota sekitar pukul 12.15 WIB, Pramono dan Rano tampak mengenakan seragam dinas berwarna putih dengan topi hitam.
    Ketika tiba di depan Balai Kota, ondel-ondel dan tanjidor langsung menyambut dua pemimpin baru Jakarta itu. Ondel-ondel itu berdiri di sisi kanan dan kiri pintu masuk Balai Kota. Tarian ondel-ondel itu seakan mengikuti alunan musik dari tanjidor.
    Sesampainya Pramono dan Rano di depan Balai Kota, alunan musik segera menyambut mereka. Sementara itu, barisan orang-orang penyambut telah bersiap dengan kedatangan keduanya.
    Pandangan Pramono dan Rano kemudian dipenuhi dengan serbuan kamera HP yang meminta mereka untuk berswafoto.
    Setiap langkah kaki mereka diiringi musik khas Betawi. Saat sedikit masuk ke dalam Balai Kota, musik berganti menjadi musik marawis. Sementara orang-orang dengan baju batik juga menyambut mereka.
    Pramono dan Rano tetap tampak menikmati alunan musik sembari menyapa orang-orang yang berada di sepanjang jalan masuk Balai Kota.
    Suasana Balai Kota cukup meriah. Di sepanjang jalan tempat masuk, kembang kelapa menjadi penghiasnya.
    Sebelumnya, beberapa mantan gubernur Jakarta juga tampak mendatangi Balai Kota, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 961 kepala daerah bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) ini.
    Acara pelantikan rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    Sebelum pelantikan, para kepala daerah sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa (18/2/2025) dan geladi bersih pada Rabu (19/2/2025).
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
    Yusuf juga mengungkapkan, para kepala daerah itu akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
    Mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab berjalan kaki dari Monumen Nasional (Monas).
    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025) malam.
    Berdasarkan jadwal, kepala daerah sudah bersiap di Monas pada pukul 09.00 WIB.
    Kemudian setengah jam setelahnya, mereka akan membentuk barisan untuk bersiap-siap memasuki Istana.
    Barisan ini bakal dimeriahkan oleh drum band Gita Praja IPDN saat memulai prosesi kirab berjalan kaki menuju Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Kemudian, tepat pukul 09.45 WIB, kepala daerah akan secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
    Mereka akan terus melaju ke halaman tengah, yang berada di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Sebab, pelantikan akan berlangsung di sana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    logo BMKG

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kota-kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dalam prakiraan cuaca daring yang dipantau dari Jakarta, Kamis, Prakirawan BMKG Sentia Arianti menyebut potensi hujan dengan beragam intensitas diprakirakan terjadi di sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia mulai dari hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi.

    Dia menyatakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah sekitar Padang dan Bengkulu serta hujan disertai petir di Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandarlampung.

    “Diprakirakan akan terjadi hujan ringan di kota Serang, Jakarta dan Semarang sedangkan untuk kota Yogyakarta akan terjadi hujan sedang dan waspadai potensi hujan disertai petir di kota Bandung dan Surabaya,” tuturnya.

    Kemudian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dia menyebut BMKG memprakirakan terjadinya hujan ringan di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan dengan intensitas sedang di Kupang. Lalu untuk wilayah Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat pula potensi hujan petir yang perlu menjadi perhatian bagi mereka yang tinggal di Banjarmasin dan Tanjung Selor.

    Hujan ringan juga berpotensi turun turun di sejumlah kota di Sulawesi, mulai dari Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju dan Makassar. Wilayah Indonesia bagian timur, semua kota-kota besarnya berpotensi mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan kemungkinan hujan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Terdapat pula kemungkinan hujan intensitas sedang di Nabire serta hujan disertai petir di Ambon dan Merauke.

    Sumber : Antara

  • Intip Kekayaan Bobby Nasution Menantu Jokowi Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Intip Kekayaan Bobby Nasution Menantu Jokowi Jadi Gubernur Sumut – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Prosesi pelantikan kepala daerah di Istana akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan kepala daerah akan berkumpul di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Setelah itu, para kepala daerah yang dilantik akan melakukan prosesi kirab dari Monas menuju Istana Merdeka pukul 09.00 WIB.

    “Kepala Daerah berkumpul di Monas jam 07.00, kemudian bergeser ke Istana jam 09.00. Pelantikan mulai jam 10.00,” kata Bima Arya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Prabowo akan memimpin langsung upacara pelantikan dan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih. Nantinya, akan ada 6 kepala daerah yang maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Prabowo.

    Bima Arya menjelaskan 6 kepala daerah itu mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Namun, dia tak merinci siapa saja 6 kepala daerah yang akan menjadi perwakilan tersebut.

    “Ya, perwakilan agama. Sudah ada, sudah disetujui Presiden. 6 kepala daerah yang mewakil semua agama,” jelasnya.

    Adapun 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan akan dilantik Prabowo dalam satu rangkaian prosesi.

    Usai pelantikan, Prabowo dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah.

    “Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

  • Kesan Pesan Bobby, Khofifah, hingga Pramono Akhirnya Dilantik jadi Gubernur

    Kesan Pesan Bobby, Khofifah, hingga Pramono Akhirnya Dilantik jadi Gubernur

    Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa Kepala Daerah memberikan kesan dan pesannya jelang pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Bobby Nasution tiba di Monas sekitar pukul 08.20 WIB bersama istrinya, Kahiyang Ayu. Bobby tampak mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), sementara Kahiyang tampil dengan kebaya biru muda dengan sanggul. 

    “Senang,” ujar Bobby sembari tersenyum, Kamis (20/2/2025). 

    Tak lama berselang, Gubernur terpilih Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa tiba di Monas pada pukul 08.22 WIB. Ia didampingi wakilnya, Emil Dardak, yang hadir bersama sang istri, Arumi Bachsin.

    Wali Kota terpilih Bandung, Farhan, juga terlihat tiba di lokasi pada pukul 08.25 WIB. Farhan mengungkapkan bahwa dirinya menginap di Jakarta sebelum bertolak ke Bandung dan Magelang untuk mengikuti retreat.

    Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel), turut memasuki kawasan Monas. Pramono memilih untuk langsung menuju tenda tanpa memberikan komentar, sedangkan Rano sempat berseloroh mengenai persiapannya.

    Kala sampai, Pramono tidak mengucapkan apapun dan langsung berjalan ke tenda. Adapun Rano sempat sedikit berkomentar soal persiapannya.

    “Persiapannya cuman tidur doang,” ujarnya sembari tertawa.

    Rano juga menegaskan bahwa ia tidak akan ikut serta dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Mas Pram doang yang retret tanggal 21,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Rabu (19/2/2025) memerinci bahwa 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. 

    Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Pelantikan ini, terang Yusuf, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. 

    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” ungkapnya.

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Ratusan Kepala Daerah dan Wakil Jalani Kirab dari Monas, Siap Dilantik di Istana

    Ratusan Kepala Daerah dan Wakil Jalani Kirab dari Monas, Siap Dilantik di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan kepala daerah telah menjalani kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk melakukan acara pelantikan pada Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut kirab dari Monas sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka jalan baris berbaris dan bergerak kompak dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

    Lantunan musik drum Band Gita Praja IPDN mengiri kirab para kepala daerah dan wakil kepala daerah memasuki Istana Negara.

    Adapun Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jawa Timur, serta Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut berbaris dalam rombongan tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Rabu (19/2/2025) memerinci bahwa 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. 

    Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Pelantikan ini, terang Yusuf, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. 

    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” ungkapnya.

  • Bobby Nasution Resmikan Revitalisasi Lapangan Merdeka

    Bobby Nasution Resmikan Revitalisasi Lapangan Merdeka

    MEDAN – Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution meresmikan revitalisasi Lapangan Merdeka seluas 4,88 hektare yang menghabiskan anggaran sebesar Rp497 miliar.

    “Kita tahu Lapangan Merdeka ini kawasan bersejarah. Bukan hanya bagi Medan dan Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga kemerdekaan Indonesia,” ujar Bobby saat meresmikan Lapangan Merdeka Medan, Rabu, 19 Februari dilansir ANTARA.

    Bobby menegaskan revitalisasi ini mempertegas nilai sejarah Lapangan Merdeka berlokasi di kawasan titik nol Kota Medan ini.

    Karena itu, Lapangan Merdeka tetap Tugu Proklamasi sebagai penanda sejarah yang merupakan tempat Teks Proklamasi, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia tersebar luas di Sumatera Utara.

    “Kini setelah direvitalisasi, Lapangan Merdeka ini kembali kepada fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau, dan tempat masyarakat berinteraksi,” tutur dia.

    Wali kota mengatakan di kawasan ini masyarakat bisa menghirup udara segar, selain pekerjaan revitalisasi sama sekali tidak membongkar satu pohon pun di Lapangan Merdeka ini.

    “Revitalisasi Lapangan Merdeka ini memakan waktu cukup lama dan biaya dari APBD Medan, termasuk bantuan Provinsi Sumut. Kami mengucapkan terima kasih seluruh stakeholders yang sudah membantu kelancaran revitalisasi ini,” ungkapnya.

    Bobby menyebutkan Pemkot Medan menginginkan kawasan Lapangan Merdeka ini juga dapat membantu pergerakan ekonomi, khususnya di inti Kota Medan.

    Revitalisasi ini membangun dua lantai basemen yang memiliki fasilitas, seperti galeri seni, gedung pertemuan, tenan, dan bioskop menjadi pekerjaan rumah bagi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang dilantik di Jakarta, Kamis (20/2).

    “Kita berharap pengaturan itu memberikan kesempatan pelaku UMKM. Harus dibagi untuk UMKM dan pengusaha besar. Mungkin dengan perbandingan 60:40, 70:30, atau 50:50,” pesan Bobby yang dilantik menjadi Gubernur Sumut di Jakarta, Kamis (20/2).

    Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan Alexander Sinulingga mengatakan, revitalisasi Lapangan Merdeka ini proyek tahun jamak senilai Rp497 miliar dan mendapat pengawasan pihak Kejaksaan.

    Selain basemen dua lantai, sebutnya, sisi atas Lapangan Merdeka tetap ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk tempat olahraga, dan penambahan panggung rakyat.

    “Besar harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat Lapangan Merdeka ini sebagai milik bersama,” ucapnya.

     

  • Ada Pelantikan Kepala Daerah, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas dan Medan Merdeka – Page 3

    Ada Pelantikan Kepala Daerah, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas dan Medan Merdeka – Page 3

    Sebanyak 2.802 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah, pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum guna menjaga situasi tetap kondusif.

    “Total ada 2.802 personel yang dilibatkan untuk mengamankan pelantikan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Dia menjelaskan, personel terdiri dari 2.052 personel Satgasda, 150 personel Satgasres, serta 600 personel dari BKO TNI, Mabes Polri, dan Pemda. Mereka akan disebar ke beberapa titik, termasuk Monas, dan Gedung DPR/MPR RI guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan.

    “Sasaran pengamanan area Istana Negara, area Monas, area Gedung DPR/MPR RI,” ujar dia.

    Ade Ary menjelaskan, estimasi ada sekira 2.448 peserta yang hadiri pelantikan. Karena itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

    Namun, kebijakan ini bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan eskalasi di lapangan,” ujar dia.

    Ade Ary mengatakan, pengguna jalan diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari kemacetan.

    “Masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Ade Ary juga mengimbau kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” ujar dia.

    Sementara personel pengamanan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif.

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kapan Seleksi Paskibraka 2025? Begini Syarat dan Pendaftarannya

    Kapan Seleksi Paskibraka 2025? Begini Syarat dan Pendaftarannya

    loading…

    Seleksi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2025 telah dibuka untuk sejumlah daerah. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Seleksi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2025 telah dibuka untuk sejumlah daerah. Bagi yang berminat, perlu mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi.

    Jadwal pendaftaran Paskibraka 2025 biasanya akan berbeda-beda setiap daerah. Misalnya Serang telah menutup pendaftaran hingga 16 Februari 2025, tapi ada beberapa wilayah yang masih membuka pendaftaran hingga 24 Februari 2025. Sementara ada juga kota/kabupaten atau provinsi yang masih belum mengumumkan pendaftaran Paskibraka 2025.

    Berikut ini jadwal pendaftaran Paskibraka 2025 untuk beberapa kota besar di Indonesia.

    – Pendaftaran Paskibraka Pekanbaru: 10 Februari-24 Februari 2025.
    – Pendaftaran Paskibraka Jogja: 6-19 Februari 2025.
    – Pendaftaran Paskibraka Surabaya: 3-28 Februari 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Denpasar: 10 Februari-24 Februari 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Makassar: 10-24 Februari 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Medan: 5-21 Maret 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Semarang: 10-24 Februari 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Samarinda: 15 Februari-5 Maret 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Bengkulu: 13-28 Februari 2025
    – Pendaftaran Paskibraka Solo: 13-26 Februari 2025

    Tahapan seleksi Paskibraka nanti akan dibagi jadi dua, yakni seleksi tingkat Kabupaten/Kota dan seleksi tingkat Provinsi.

    Jenis tes yang akan dijalani peserta dalam seleksi Paskibraka 2025 disesuaikan berdasarkan daerah masing-masing. Berlaku pula untuk syarat kelolosan.

    Syarat Paskibraka 2025Syarat Paskibraka 2025 ini juga berbeda-beda setiap daerah. Meski begitu terdapat sejumlah syarat umum yang wajib dipenuhi, antara lain:

    – Warga Negara Indonesia
    – Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas)
    – Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah
    – Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali
    – Nilai akademik minimal berkategori baik
    – Memenuhi persyaratan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
    – Memiliki tinggi badan ideal. Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter untuk pelajar putra; dan paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter untuk pelajar putri
    – Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal
    – Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka
    – Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

    Itulah penjelasan terkait waktu seleksi Paskibraka 2025, serta syarat yang harus dipenuhi. Semoga informasi ini membantu.

    (abd)