provinsi: Sumatera Utara

  • Tak Kunjung Bubar, Massa Aksi Indonesia Gelap Tutup Jalan di Bundaran Patung Kuda
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Februari 2025

    Tak Kunjung Bubar, Massa Aksi Indonesia Gelap Tutup Jalan di Bundaran Patung Kuda Megapolitan 21 Februari 2025

    Tak Kunjung Bubar, Massa Aksi Indonesia Gelap Tutup Jalan di Bundaran Patung Kuda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi
    Indonesia Gelap
    kini menutup jalan di Bundaran Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda menuju arah Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
    Alhasil, kendaraan dari Jalan Budi Kemuliaan menuju Balai Kota harus melintas lewat bundaran di arah selatan.
    Penutupan jalan dilakukan oleh para massa aksi setelah mereka membubarkan diri.
    Saat pertama kali ditutup, beberapa mobil diminta oleh massa aksi agar memutar balik menuju
    contraflow
    . Kini, baik kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintasi bundaran itu.
    Para demonstran tidak hanya duduk di tengah jalan, mereka juga membakar
    barrier
    pembatas jalan berwarna oranye.
    Hal itu yang membuat para pengendara enggan melintasi jalan tersebut.
    Karena ditutup, aparat kepolisian segera mengatur lalu lintas agar kemacetan parah tidak terjadi.
    Hingga sekitar pukul 20.14 WIB, massa aksi masih menutup jalan tersebut.
    Adapun demo hari merupakan aksi lanjutan dari
    aksi Indonesia Gelap
    yang sebelumnya digelar pada Selasa (18/2/2025) dan Kamis (20/2/2025).
    Tuntutan dari aksi Indonesia Gelap antara lain mewujudkan reforma agraria, menolak UU Minerba, hapuskan multifungsi TNI, evaluasi Inpres 01 Tahun 2025, dan lain sebagainya.
    Sementara itu, polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa terdapat 2.460 personel gabungan yang diterjunkan, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Susatyo kepada wartawan pada Jumat.
    Para personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga di depan Istana Negara. Mengenai pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menjelaskan bahwa hal itu bersifat situasional.
    “Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan,” ujarnya.
    Susatyo juga mengimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda.
    Dia mengingatkan semua personel yang terlibat pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak memprovokasi.
    “Polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tetap Bertahan di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Berbagai Barang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Februari 2025

    Tetap Bertahan di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Berbagai Barang Megapolitan 21 Februari 2025

    Tetap Bertahan di Patung Kuda, Massa Aksi Indonesia Gelap Bakar Berbagai Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi
    Indonesia Gelap
    masih bertahan di dekat Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, hingga Jumat (21/2/2025) malam.
    Dalam aksi tersebut, mereka membakar pembatas jalan hingga sampah-sampah bekas aksi demonstrasi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 19.37 WIB, para demonstran masih berada di kawasan patung kuda.
    Meskipun begitu, mobil komando yang semula mengoordinasi aksi telah pergi sejak tadi.
    Para massa aksi juga sempat melemparkan barang-barang ke arah penjagaan polisi. Mereka juga membakar barang di dua titik.
    Satu barang dibakar tepat di depan
    barrier
    pembatas antara massa aksi dan polisi. Satu barang lainnya dibakar di jalan tempat mereka berdemonstrasi.
    Polisi juga beberapa kali memperingati massa aksi agar tidak melemparkan berbagai barang ke arah mereka dan tidak melakukan pembakaran.
    Baru sekitar pukul 19.45 WIB, sebagian besar massa aksi pergi meninggalkan patung kuda. Meski begitu, sebagian dari mereka masih bertahan di dekat titik api.
    Sementara itu, polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa terdapat 2.460 personel gabungan yang diterjunkan, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Susatyo kepada wartawan pada Jumat.
    Para personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga di depan Istana Negara. Mengenai pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menjelaskan bahwa hal itu bersifat situasional.
    “Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan,” ujarnya.
    Susatyo juga mengimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda.
    Dia mengingatkan semua personel yang terlibat pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak memprovokasi. “Polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan,” tegasnya.
    “Polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.

    Mengenai lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani, Fadli Zon sendiri mengaku belum mendengarkan lagu tersebut. Namun, menurutnya, kritik juga bisa menjadi masalah apabila mengarah ke institusi.

    “Masalahnya itu ketika mungkin menyebut itu terkait dengan institusi. Misalnya, apakah nanti kalau di bilang sebagai misalnya sebagai profesi, dosen, atau guru. Itu kan bisa saja institusi guru, dosen, tentara, dan lain-lain. Itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang, pelaku atau oknum saya kira sih enggak ada masalah, kalau pelaku atau oknum,” tuturnya.

    Politikus Gerindra itu tak menampik, bisa saja ada oknum-oknum di suatu institusi yang melenceng dari aturan. Akan tetapi, kritik ke institusi dapat bermasalah karena bisa memicu persepsi yang memukul rata seluruh pihak di institusi tersebut.

    “Saya kira memang harus ada keseimbangan lah ya terutama terkait yang menyangkut institusi karena kita butuh kan institusi kepolisian dalam hal ini misalnya yang kuat, yang akuntabel, yang bersih,” tutur Fadli.

    Sebelumnya, viral di media sosial band punk Sukatani yang membuat pemintaan maaf terbuka terhadap institusi Polri. Permintaan maaf tersebut dilakukan menyusul lagu Bayar Bayar Bayar. Dalam lirik lagu tersebut menyinggung polisi yang kerap meminta bayaran.

    Saat ini, lagu tersebut telah ditarik tak lama seusai personel band Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel meminta maaf melalui akun resmi band tersebut.

    Mabes Polri sendiri telah buka suara terkait permintaan maaf band Sukatani buntut lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya tidak antikritik, termasuk terkait dengan adanya lagu tersebut.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak antikritik,” kata Trunoyudo menanggapi band Sukatani saat dihubungi Kamis (20/2/2025).
     

  • DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Punya komitmen bangun masyarakat pesisir

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Plt Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menegaskan, jajaran Partai Demokrat se-Jakarta Utara solid mendukung kembali Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Dia menilai, AHY merupakan pemimpin muda yang visioner dengan komitmen besar membawa arah perbaikan untuk bangsa Indonesia. Terlebih, katanya, AHY yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan cukup concern dalam pembangunan masyarakat pesisir.

    “Mas AHY terbukti menjalankan komitmennya untuk meminimalisir banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta. Untuk itu, Kami DPC Demokrat Jakarta Utara termasuk DPAC hingga ranting, solid mendukung mas AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Iwan kepada wartawan, Jum’at (21/2).

    Salah satu komitmen AHY untuk menuntaskan banjir di utara Jakarta adalah melanjutkan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Iwan menilai, pembangunan infrastruktur itu merupakan komitmen konkret untuk warga Jakarta.

    “Apalagi, mas Ketum selalu berpesan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membangun infrastruktur semata, tapi membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memastikan bahwa partainya bersama enam DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Jakarta telah sepakat untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin partai tersebut.

    “Alhamdulillah, kami Demokrat Jakarta bersama 6 DPC Partai Demokrat se-Jakarta bersuara bulat untuk kembali mendukung penuh Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Di tengah berbagai gempuran politik, kata Mujiyono, AHY mampu membawa Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa saat ini partai semakin solid, meski sebelumnya sempat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang dianggap pengkhianat.

    Menurutnya, kepemimpinan AHY terbukti mampu mengoordinasikan suara kader di berbagai daerah untuk melawan berbagai upaya yang dianggap tidak sah, termasuk kongres abal-abal yang terjadi di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat juga mampu melewati masa-masa sulit politik, bahkan mendapatkan kepercayaan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menunjuk AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Mujiyono menambahkan, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, AHY terbukti berhasil memperbaiki citra positif Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. “Kinerja AHY dalam pemerintahan pun semakin terbukti mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda, kesejahteraan masyarakat hingga masalah sosial-ekonomi,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mabes Polri Klaim Tak Alergi dengan Lagu Band Sukatani, Buka Ruang Ekspresi untuk Masyarakat

    Mabes Polri Klaim Tak Alergi dengan Lagu Band Sukatani, Buka Ruang Ekspresi untuk Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa institusinya tidak alergi terhadap kritik terkait lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani. Sebagai buktinya, Polri rutin mengadakan berbagai kegiatan seni yang membuka ruang ekspresi bagi masyarakat, salah satunya stand-up comedy.

    “Institusi Polri yang modern salah satu syaratnya adalah tidak antikritik. Setiap tahun, kami mengadakan berbagai kegiatan, termasuk stand-up comedy yang merupakan segmen kritik sosial,” ujar Trunoyudo kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

    Selain stand-up comedy, Mabes Polri juga menyelenggarakan pentas mural yang melibatkan musisi jalanan dan seniman dari berbagai latar belakang. Trunoyudo menilai bahwa kegiatan ini membuktikan Polri tidak membatasi kritik dari masyarakat, termasuk dari band Sukatani.

    “Kami ingin menegaskan bahwa kritik terhadap Polri menjadi bahan evaluasi bersama guna perbaikan institusi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan bahwa polemik terkait lagu Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar telah diklarifikasi oleh Polda Jawa Tengah. Ia kembali menegaskan bahwa Polri tetap terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun. “Polda Jawa Tengah telah memberikan penjelasan terkait hal ini. Secara prinsip, Polri tidak antikritik dan selalu membuka ruang dialog,” pungkasnya.

  • Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silakan Saja

    Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar: Silakan Saja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. 

    Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi. 

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun. 

    “Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing,” kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

    Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. 

    Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. 

    Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi. 

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

    Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode ‘Blok Medan’. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK. 

    Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat. 

    Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

  • 6
                    
                        Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan "Long March" dari TIM ke Patung Kuda
                        Megapolitan

    6 Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan "Long March" dari TIM ke Patung Kuda Megapolitan

    Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan “Long March” dari TIM ke Patung Kuda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 2.500 mahasiswa akan kembali menggelar demo
    Indonesia Gelap
    di
    Patung Kuda
    ,
    Jakarta
    , pada hari ini, Jumat (21/2/2025).
    Juru Bicara Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah, mengungkapkan bahwa massa akan berkumpul di
    Taman Ismail Marzuki
    (TIM) sebelum melakukan
    long march
    menuju Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.
    “Hasil konsolidasi, kami bersepakat untuk titik kumpul tersentral di TIM dan tidak ada titik kumpul selain di TIM,” ujar Tegar saat dikonfirmasi pada Jumat.
    Tegar menambahkan bahwa aksi ini juga akan diikuti oleh massa dari luar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, dan Bekasi.
    Setelah berkumpul, mereka akan bergerak menuju Patung Kuda sebagai lokasi utama demonstrasi.
    Dalam aksi kali ini, Tegar menyebutkan bahwa mahasiswa dari berbagai kampus telah sepakat untuk tidak mengenakan almamater.
    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepakat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almamater pada aksi kali ini,” kata dia.
    Sementara itu, polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa terdapat 2.460 personel gabungan yang diterjunkan, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Susatyo kepada wartawan pada Jumat.
    Para personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga di depan Istana Negara.
    Mengenai pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menjelaskan bahwa hal itu bersifat situasional.
    “Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan,” ujarnya.
    Susatyo juga mengimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda.
    Dia mengingatkan semua personel yang terlibat pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak memprovokasi.
    “Polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan,” tegasnya.
    Selain itu, Susatyo meminta koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
    “Lakukan
    unjuk rasa
    dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati
                        Yogyakarta

    2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    Momen “Masinton” Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com –
    Suasana di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menjadi heboh pada Jumat (21/2/2025) ketika seorang pria yang mirip dengan politisi
    PDI Perjuangan
    ,
    Masinton Pasaribu
    , dikepung oleh sejumlah wartawan.
    Para jurnalis awalnya mengira pria tersebut adalah Masinton, berkat kemiripan fisik dan gaya berpakaian yang menyerupai tokoh politik tersebut.
    Kehadirannya di
    Bandara YIA
    juga disertai oleh seorang ajudan, menambah keyakinan wartawan bahwa ia adalah politisi terkenal itu.
    Segera setelah pria itu muncul, wartawan langsung melontarkan berbagai pertanyaan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang melarang kader partainya mengikuti retret di Magelang.
    “Pak, gimana soal instruksi Bu Megawati?” tanya salah seorang wartawan.
    “Pak, bagaimana persiapan retret di Magelang, pak?” timpal wartawan lainnya.
    Namun, situasi tak terduga terjadi ketika pria tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan kader partai.
    “Saya bukan orang PDI, mas,” ujarnya.
    A post shared by Kompas.com (@kompascom)
    Meskipun telah menjelaskan bahwa ia bukan Masinton, beberapa wartawan masih terus menggali informasi untuk memastikan apakah pria itu memiliki kaitan dengan partai tersebut.
    Instruksi Megawati mengenai larangan retret di Magelang memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan politik.
    Namun, momen yang tidak terduga ini justru memberikan hiburan di tengah kesibukan liputan para wartawan yang sudah hadir sejak pagi.
    Sementara itu, Masinton sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menunda keberangkatannya ke retreat kepala daerah yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto selama sepekan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) ini.
    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat.
    Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BAIC Buka Opsi BJ80 sebagai Kendaraan Operasional NOC Indonesia

    BAIC Buka Opsi BJ80 sebagai Kendaraan Operasional NOC Indonesia

    JAKARTA – Belum lama ini, BAIC Indonesia meresmikan kerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) demi mendukung para atlet nasional meraih prestasi di kancah internasional.

    Hal tersebut diumumkan pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 dengan merek ini memberikan dukungan berupa sponsorship serta meminjamkan dua unit mobil BAIC, seperti BJ40 Plus dan X55 II untuk menjadi kendaraan resmi Tim Indonesia. Lalu, bagaimana dengan unit model BJ80?

    Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya mengatakan pihaknya belum memiliki rencana untuk menyediakan BJ80 untuk Tim Indonesia. Tetapi, masih terbuka untuk menghadirkannya di masa mendatang.

    “Saat ini belum, kita tetap pada perjanjian yang kita telah sepakati untuk dua tahun. Nah selama jangka waktu tersebut, kami fleksibel dalam support mereka,” kata Dhani saat gelaran IIMS 2025 berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

    Dhani menambahkan pihaknya membuka kemungkinan untuk membawa BJ80 sebagai operasional dari NOC Indonesia yang akan menyesuaikan kebutuhan mereka.

    “Jadi mungkin BJ80 buat petingginya atau apa. Tentu selain mendukung dunia olahraga, kita juga melihat visibility dari kendaraan yang secara business perspective kita memerlukan itu,” tambah Dhani.

    Secara desain, mobil satu ini memiliki tampilan yang boxy. Kendaraan ini didesain untuk menaklukkan berbagai medan dengan kemampuan sudut masuk 39 derajat, sudut tanjakan 25 derajat, dan sudut keluar 33 derajat, memastikan kemampuan manuver yang baik di berbagai kondisi jalan.

    Soal jantung pacunya, BAIC BJ80 ditenagai mesin 3.000cc Turbo dengan konfigurasi mesin V6 berbahan aluminium dipadukan dengan teknologi twin-turbo, BJ80 menghasilkan daya sebesar 241 Hp dengan torsi maksimum 420 Nm dalam rentang 1.700 hingga 5.500 rpm.

  • Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Ini Faktanya

    Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Ini Faktanya

    Jakarta – Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo mengatakan tidak ada hubungan kanker dengan meminum air dari galon polikarbonat. Menurutnya, penyakit kanker justru disebabkan Sebagian besarnya karena lingkungan dan gaya hidup yang kurang baik.

    Hal itu menjawab isu yang menyebutkan penggunaan galon polikarbonat terhadap beragam masalah kesehatan hingga kanker. Padahal sejumlah riset juga telah membantah isu tersebut.

    “Kebanyakan karena paparan-paparan gaya hidup seperti kurang olahraga dan makan makanan yang salah, merokok, dan lain sebagainya. Jadi belum ada penelitian air galon itu menyebabkan kanker,” kata Prof Aru dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025). .

    Hal senada pun turut diungkapkan oleh anggota Yayasan Kanker Indonesia Dr. Nadia A Mulansari SpPD-KHOM. Dia menjelaskan bahwa sekitar 10-15 persen paparan kanker berasal dari genetik dan sisanya sekitar 90-95 persen itu sporadik atau lebih ke lingkungan.

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu panik dan takut untuk mengonsumsi air minum dari galon polikarbonat.

    “Nggak lah, air galon itu malah air putih paling sehat,” ujar Nadia.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memastikan bahwa meminum air dari galon polikarbonat atau guna ulang tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dia mengatakan galon-galon tersebut sudah memiliki SNI dan telah melewati serangkaian penelitian dan uji kecocokan pangan.

    Dia menjelaskan bahwa BPA memang berbahaya sebagai zat berdiri sendiri. Namun, apabila sudah terpolimerisasi menjadi material baru seperti polikarbonat, maka akan menghilangkan bahaya yang terkandung dalam zat tersebut.

    “Kalau semua produk terutama kemasan itu sudah terstandar SNI ya, tandanya dia juga level toleransinya terhadap cemaran itu tidak membahayakan,” tuturnya.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam sebuah penjelasan juga memastikan bahwa penggunaan galon polikarbonat atau guna ulang aman alias tidak memiliki dampak terhadap kesehatan. BPOM mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar.

    Mengacu pada kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menyatakan bahwa belum ada risiko bahaya kesehatan terkait BPA. Hal ini karena data paparan BPA terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan.

    Kalaupun ada migrasi masih dalam batas aman sehingga belum ada risiko bahaya kesehatan terkait paparan BPA. EFSA menetapkan batas aman paparan BPA oleh konsumen adalah 4 mikrogram/kg berat badan/hari.

    Sementara, BPOM telah menetapkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan yang mengatur persyaratan keamanan kemasan pangan termasuk batas maksimal migrasi BPA maksimal 0,6 bpj (600 mikrogram/kg) dari kemasan PC untuk memastikan paparan BPA pada tingkat aman.

    “Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan PC termasuk galon AMDK secara berulang tidak meningkatkan migrasi BPA,” tulis BPOM seperti dikutip website resmi pom.go.id.

    Selain itu, riset independen yang dilakukan oleh Kelompok Studi Kimia Organik Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Makassar (UIM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) juga membantah migrasi BPA bisa berdampak pada Kesehatan manusia. Ketiga penelitian tersebut mendapati bahwa tidak ada migrasi BPA dari galon polikarbonat ke dalam air minum.

    (akd/akd)