provinsi: Sumatera Utara

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming merespons pernyataan yang anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya yang menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut gerakan donasi baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh. Padahal negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.

    Terkait hal ini, wapres mengapresiasi bantuan yang telah dilakukan oleh para influencer  yang dinilai merupakan bentuk kepedulian sesama dan bersinergi dengan pemerintah. Gerakan #wargabantuwarga ini merupakan semangat gotong royong yang menujukan tingginya kepedulian sesama.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,“ ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Selasa(9/12/2025)

    Gibran juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bahu membahu membantu bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seakan meniadakan peran pemerintah. 

    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).

  • BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker

    BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk ilegal mencapai Rp 1,8 triliun. Pengawasan dilakukan di sarana produksi dan distribusi kosmetik seluruh Indonesia, serta patroli siber.

    Berdasarkan pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 108 merk produk kosmetik ilegal dengan jumlah 408.054 buah. Total keekonomian mencapai lebih dari Rp 26,2 miliar.

    “Temuan didominasi oleh produk impor sebesar 65 persen. Rinciannya, kosmetik tanpa izin edar 94,30 persen, kosmetik mengandung bahan berbahaya 1,99 persen, kosmetik kedaluwarsa 1,47 persen, penggunaan tidak sesuai definisi kosmetik 1,46 persen, dan kosmetik impor tanpa SKI (surat keterangan impor) dan PIB (pemberitahuan impor barang) 0,78 persen,” ucap Taruna pada awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Untuk produk dengan bahan berbahaya, BPOM menyebut beberapa kandungan yang ditemukan seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang. Dampaknya bisa memicu iritasi kulit, bintik-bintik hitam, atau okronosis.

    Selain itu, produk mengandung bahan berbahaya juga berpotensi memicu kanker.

    “Dapat menyebabkan juga perubahan bentuk dan fungsi organ janin atau teratogenik, hingga menyebabkan kanker yang bersifat karsinogenik,” sambungnya.

    Selanjutnya, hasil intensifikasi melalui patroli siber menemukan sebanyak 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang.

    Hasil intensifikasi menemukan asal pengiriman terbanyak berasal dari Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang 407 tautan, Kabupaten Bogor 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Kota Medan 191 tautan.

    “Selama 3 tahun terakhir, jumlah tautan yang telah diawasi oleh Badan POM semua komoditi yaitu 828.488 tautan. Khususnya untuk komoditi kosmetik yang terbanyak yaitu sebanyak 230.308 tautan atau 28 persen,” ungkap Taruna.

    “Takedown tautan penjualan kosmetik selama periode intensif pengawasan berarti pencegahan peredaran kosmetik ilegal lebih luas dengan estimasi potensi keekonomian mencapai Rp 1,84 triliun,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Di Tengah Jalan Berlumpur, TNI AL Perkuat Pelayanan Medis untuk Korban Bencana

    Di Tengah Jalan Berlumpur, TNI AL Perkuat Pelayanan Medis untuk Korban Bencana

    Foto News

    Rengga Sancaya – detikHealth

    Selasa, 09 Des 2025 15:00 WIB

    Aceh – Upaya memperkuat layanan kesehatan bagi warga terdampak bencana di Aceh Utara terus dilakukan di tengah tantangan medan yang sulit.

  • Grafiti Liar di Ruang Publik, Ekspresi Seni atau Merusak?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Grafiti Liar di Ruang Publik, Ekspresi Seni atau Merusak? Megapolitan 9 Desember 2025

    Grafiti Liar di Ruang Publik, Ekspresi Seni atau Merusak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suatu pagi pada awal tahun ini, Tedi (45) dibuat terperangah di depan tokonya di Kramat, Senen, Jakarta Pusat.
    Rolling door
    ruko yang sehari-hari digunakan untuk usaha fotokopi dan alat tulis kantor (ATK) itu penuh oleh coretan tebal berwarna hitam.
    Tulisan tak beraturan itu menutupi hampir seluruh permukaan pintu logam.
    Belum sempat pulih dari kejadian itu, baru sebulan terakhir bagian samping dinding rukonya kembali menjadi sasaran.
    “Sudah dua kali. Pagi mau buka toko, saya lihat lagi penuh tulisan,” kata Tedi saat ditemui
    Kompas.com
    di rukonya, Senin (8/12/2025).
    Tedi harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengecat ulang. Namun, yang lebih ia cemaskan adalah persepsi pelanggan terhadap tempat usahanya.
    “Saya takut pelanggan mikir ini tempat enggak aman. Jadi menurunkan citra usaha saya juga,” ujar dia.
    Namun, ia tak berani menegur pelaku karena tidak mengenalnya.
    Tedi memahami, sebagian orang menyebut
    grafiti
    sebagai seni jalanan. Namun baginya, seni tetap harus menghormati ruang milik orang lain.
    “Kalau asal coret di tempat orang, itu bukan seni. Itu merusak,” katanya tegas.
    Sementara diskursus seni dan hak berekspresi terus bergulir, warga seperti Tedi harus menghadapi kerugiannya sendiri.
    Bagi pelaku usaha kecil, penurunan citra berarti hilangnya pendapatan.
    “Saya menghargai kreativitas, tapi harus ada batasnya,” kata Tedi.
    Coretan ini tidak hanya mengusik Tedi.
    Pengamatan
    Kompas.com,
     Senin (8/12/2025), di sejumlah wilayah Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur, grafiti dalam bentuk mural maupun coretan spontan semakin banyak ditemui.
    Wilayah Gondangdia dan Cikini menjadi titik dengan temuan grafiti paling menonjol. Tepatnya di Jalan Cut Nyak Dien dan Gondangdia 3.
    Di dua lokasi, terlihat pembatas bangunan dekat sebuah
    guest house
    tampak penuh graffiti bombing yang menumpuk, mengontraskan bangunan modern di sekitarnya.
    Coretan lain berupa karakter kartun cerah menghiasi lorong sempit di kawasan itu.
    Kemudian di bawah
    flyover
    dan jalur kereta, struktur beton jembatan layang menjadi kanvas bagi karya besar berwarna ungu, biru muda, pink, dan kuning.
    Sementara di Jalan Medan Merdeka Barat, Menteng Raya, Kramat Kwitang. Terlihat banyak
    rolling door
    ruko dan fasad bangunan tak terawat ditutup coretan
    bubble
    atau
    throw-up
    hitam-putih dan biru.
    Mayoritas coretan ditemukan pada pagar seng proyek, bangunan tua dan ruko hingga dinding pembatas jalan besar yang dicoret huruf tebal tanpa pesan jelas.
    Dalam beberapa lokasi, grafiti dianggap mempercantik suasana.
    Namun, di titik lain, warga mengeluhkan bahwa coretan yang hadir tanpa izin justru memberi kesan kumuh dan mengganggu identitas lingkungan.
    Untuk memahami pandangan para pelaku karya jalanan atau seniman grafiti, Kompas.com mewawancarai Haikal Nugroho (27), seniman grafiti dari Jakarta Timur.
    Haikal mengakui sebagian besar masyarakat melihat grafiti identik dengan perusakan fasilitas publik. Namun ia menegaskan banyak seniman ingin berkarya secara bertanggung jawab.
    “Bagi kami tantangannya tetap berkarya tanpa bikin orang merasa dirugikan,” ujar Haikal saat dihubungi, Senin.
    Menurutnya, batas seni dan vandalisme terletak pada izin dan konteks.
    “Kalau kita dapat izin pemilik bangunan, itu seni. Kalau kita coret di tempat orang tanpa izin, ya itu vandal,” katanya.
    Haikal berharap pemerintah menyediakan ruang legal untuk mural agar para seniman bisa menyalurkan kreativitas tanpa mengganggu warga.
    “Jangan hanya ditertibkan, tapi kasih wadah. Kalau ada tembok legal, grafiti liar bisa berkurang,” lanjutnya.
    Ia juga berpesan agar warga tidak hanya melihat sisi negatif coretan jalanan, melainkan ada ruang dialog dan kolaborasi.
    Kasatpol PP Jakarta Pusat Purnama Hasudungan Panggabean saat dikonfirmasi menyatakan sudah ada langkah penindakan bagi pelaku coret-coret sembarangan.
    “Kalau kepergok akan kita tangkap dan suruh hapus serta buat pernyataan,” kata Purnama.
    Bagi pelajar yang tertangkap, pembinaan akan melibatkan sekolah mereka.
    Namun Purnama membedakan grafiti yang dianggap merusak dengan mural yang mendukung keindahan wilayah.
    “Kalau berbentuk mural untuk menambah keindahan, itu boleh dilakukan di area agak dalam. Bukan di jalan-jalan protokol,” tegas dia.
    Fenomena grafiti dan vandalisme di kota tak dapat dipotong hanya dari sisi estetika dan pelanggaran.
    Menurut Sosiolog UNJ Rakhmat Hidayat, grafiti memiliki sejarah panjang sebagai simbol perlawanan dan ekspresi identitas kelompok muda perkotaan.
    Rakhmat menjelaskan grafiti tumbuh dari street culture yang lekat dengan marjinalisasi.
    “Ini ekspresi identitas, sering muncul dari mereka yang kecewa terhadap sistem,” kata Rakhmat.
    Dalam beberapa tahun terakhir, coretan di ruang publik kerap memuat kritik sosial terhadap kebijakan dan elite politik.
    “Vandalisme yang sarkastik sering menunjukkan kota itu hidup. Ada dinamika, ada suara rakyat yang tidak tertampung dalam kanal formal,” ujarnya.
    Namun ia menyadari sebagian aksi corat-coret dilakukan tanpa pesan, hanya sebagai bentuk provokasi kelompok anak muda, misalnya supporter sepak bola atau siswa sekolah terlibat konflik.
    Meski begitu, bagi Rakhmat, ruang publik tetap bagian dari hak warga kota.
    “Ekspresi itu nggak bisa dibungkam. Secara sosiologis, setiap warga kota punya hak untuk memiliki kota,” katanya.
    Penertiban menurutnya harus berimbang, tidak semata represif, tetapi juga membuka ruang alternatif untuk berekspresi.
    Rakhmat menilai, jika Jakarta membuka lebih banyak ruang yang dikelola dengan baik, dinamika ekspresi bisa diarahkan ke bentuk yang produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    JAKARTA – Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap untuk dana bantuan korban bencana Sumatera. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. 

    Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp4 miliar per kabupaten, dan Rp20 miliar per provinsi terlalu sedikit. Pasalnya, banyak daerah terisolir lantaran akses utamanya terputus, belum lagi banyak pemotongan anggaran untuk daerah.  

    “Saya rasa pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” tegas Lasarus. 

    “Iya kan? Kita bikin satu bog aja, untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” lanjut legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu. 

    Lasarus mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang  butuh anggaran Rp13 triliun. Sehingga menurutnya, anggaran Rp4 miliar masih jauh untuk pemulihan. 

    “Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR akan langsung meninjau lokasi pada 10 Desember mendatang. “Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.

  • RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal setelah Lumpuh Pascabanjir

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali beroperasi normal setelah sempat lumpuh total akibat banjir bandang akhir November 2025. Layanan medis dan konektivitas di RSUD kini sudah berjalan seperti sedia kala, siap melayani masyarakat terdampak.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan operasional RSUD sudah pulih dan dapat digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pemulihan ini sejalan dengan perintah dari menteri kesehatan yang menekankan agar pelayanan kesehatan harus diprioritaskan di RSUD Aceh Tamiang.

    “Salah satu kebutuhan krusial, yaitu air bersih untuk layanan medis, kini sudah tersedia. Ketersediaan ini berkat bantuan cepat dari PDAM, Bapaldam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Begitu halnya dukungan tenaga medis juga mengalir. Sejumlah relawan tenaga medis dari Sumatera Utara telah turun membantu. Mereka umumnya adalah para relawan yang menawarkan diri secara sukarela,” kata Armia dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Armia menjelaskan tim medis juga ikut turun ke posko-posko darurat untuk memberikan pelayanan. Di antaranya fokus menangani ibu hamil dan balita, sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pascabencana. Selain layanan medis, Bank Aceh turut berpartisipasi aktif dengan membantu menyuplai kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berobat pascabanjir umumnya mengalami keluhan seperti batuk, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya yang sering muncul akibat sanitasi yang kurang baik setelah air surut,” tambahnya.

    Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke wilayah terdampak, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah mendirikan 10 unit puskesmas darurat di sejumlah lokasi strategis. 

    Kehadiran puskesmas darurat ini diharapkan dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga yang tinggal jauh dari RSUD utama.

    Armia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan kesehatan yang telah diaktifkan kembali dan posko darurat apabila merasakan gangguan kesehatan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.

  • Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko Megapolitan 9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Profesi
    bank keliling
    kerap dipandang negatif karena erat dengan kegiatan penagihan utang. Namun, bagi sebagian orang, pekerjaan ini dijalani karena keterbatasan pilihan.
    Carlos (38), warga asal Medan yang kini tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, merupakan salah satu orang yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
    Menjalani pekerjaan sebagai bank keliling mungkin bukan impian banyak orang. Pekerjaan ini acap kali mendapat stigma buruk karena berkaitan dengan penagihan utang yang kerap memicu konflik.
    Namun bagi sebagian warga, pekerjaan ini tetap dijalani karena keterbatasan peluang kerja. Carlos mengaku sudah terjun ke bisnis bank keliling sejak 2011.  Ia menjelaskan, usaha ini bisa dijalankan oleh individu maupun kantor tertentu, meski tidak beroperasi sebagai lembaga resmi.
    Awalnya, Carlos bekerja sebagai petugas bank keliling di sebuah kantor. Tugasnya mendatangi permukiman padat untuk menawarkan pinjaman dari rumah ke rumah. Semakin banyak nasabah yang didapat, semakin besar pula penghasilan bulanannya.
    “Dulu zaman saya itu delapan persen, tergantung lihat drop atau nagihnya. Kalau saya bisa nerima minimal Rp 4 juta dan ada targetnya,” ucap Carlos ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di kawasan Cilincing, Senin (8/12/2025).
    Setelah bertahun-tahun bekerja pada orang lain, Carlos akhirnya memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan modal sendiri.
    Dengan modal awal sekitar Rp 10 juta, ia mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah setianya. Saat ini, Carlos memiliki sekitar 90 nasabah yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Utan Kayu, Kenari, Kramat, Djuanda, dan Pasar Baru.
    Kebanyakan nasabahnya adalah ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal usaha. Carlos menyebutkan, ia tidak menentukan batasan pinjaman bagi nasabah.
    “Itu mah enggak dibatasi, tergantung nasabahnya bagus atau tidak kita nilai. Nilainya pertama kami  kenal dia kasih secukupnya dulu kayak awal Rp 500.000,” ucap dia.
    Jika pembayaran lancar, ia tidak ragu meningkatkan nominal pinjaman. Besaran pinjaman terbesar yang pernah ia berikan mencapai Rp 50 juta.
    “Kalau benar bayarnya nambah, enggak ada maksimalnya, paling gede bisa mencapai Rp 50 juta. Kalau kayak begitu bayarnya mingguan sekitar Rp 2,5 juta,” tuturnya.
    Meski nominal besar, bunga yang dikenakan tetap sama, yaitu sekitar 20 persen.
    Dengan banyaknya nasabah, Carlos bisa meraup keuntungan besar setiap bulan.
    “Kalau untung sebenarnya susah dihitungnya. Tapi, kalau sebulan Rp 25 juta–30 juta,” ungkapnya.
    Sebagian besar keuntungan berasal dari nasabah pedagang di sekitar Stasiun Gambir yang meminjam dalam jumlah besar. Namun, jumlah nasabah di kawasan itu menurun seiring persaingan ketat dengan bisnis
    online
    .
    Akibatnya, banyak pedagang takut mengambil pinjaman karena khawatir tidak mampu mencicil saat usaha sedang sepi.
    Meski sempat berjaya, Carlos mengakui bahwa profesi ini berisiko tinggi. Konflik dengan nasabah kerap terjadi, mulai dari adu mulut hingga bentrok fisik. 
    “Ya, ribut berantam mulut maki-makian dan baku hantam pernah karena dia ditagihnya enggak benar dan dia lebih galak,” ungkapnya.
    Carlos bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya saat itu. Namun, keuntungan besar yang ia peroleh juga sempat membuatnya terlena dan habis sia-sia.
    “Itu untungnya bisa menggelapkan mata karena kan penyakitnya di situ juga, main judi, mabuk, perempuan, duit yang kita pegang jadi bawaannya panas habis lah tuh modalnya,” kata Carlos.
    Kini, tanpa modal, Carlos tak bisa lagi menjalankan bisnis bank keliling dan beralih menjadi tukang tambal ban. Meski demikian, ia tidak menyesal pernah menjalani profesi itu selama belasan tahun.
    Selain Carlos, ada pula Roni (bukan nama sebenarnya), pemuda asal Medan berusia 24 tahun yang memilih menjadi bank keliling setelah lulus SMA. Ia merantau ke Jakarta mengikuti saudaranya yang lebih dulu menjalani bisnis tersebut.
    “Ya, saya karena ikut saudara ini bisnis saudara dan saya belum pernah coba kerjaan lain,” tuturnya.
    Meski bukan impiannya, Roni tetap menjalani pekerjaan itu. Ia berharap bisa berhenti setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa
    stigma negatif
    .
    Menurut Roni, menjalani profesi ini lebih banyak dukanya ketimbang suka.
    “Enggak ada sukanya. Kalau dukanya banyak dimarahin nasabah adu mulut tapi enggak terlalu parah,” jelasnya.
    Roni kini memiliki sekitar 80 nasabah yang tersebar di Warakas, Koja, dan Cilincing. Gajinya dihitung berdasarkan total pinjaman nasabah dikali lima persen. Semakin sedikit nasabah, semakin kecil gaji yang diterima.
    Selain itu, gajinya bisa dipotong jika ada nasabah menunggak. Ia bahkan memiliki nasabah yang menunggak hingga tiga tahun.
    “Kalau nunggak berbulan-bulan ada, ya, kami kan tahu usahanya dia apa, kalau udah surut usahanya kami juga enggak tega nagihnya, kalau udah normal lagi usahanya baru ditagih lagi,” ujarnya.
    Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menjelaskan metode jemput bola menjadi daya tarik utama bank keliling. Mereka hadir langsung di depan rumah warga yang sedang terdesak kebutuhan.
    Teknik ini membuat masyarakat mudah terjerat pinjaman dengan bunga tinggi, apalagi petugas bank keliling bekerja keras membujuk pelanggan karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah nasabah.
    Tak heran jika banyak sekali orang yang mudah terbujuk rayuan para bank keliling karena desakan ekonomi. Bagi Rakhmat, masyarakat yang terjerat bank keliling merupakan korban sehingga tidak bisa disalahkan.
    “Ya, masyarakat merupakan individu yang tak berdaya, karena mereka korban dari kebijakan ekonomi yang menyebabkan mereka itu mengalami kemiskinan, mengalami kondisi secara terpuruk di sosial ekonominya, jadi mereka pada posisi yang lemah, enggak berdaya untuk mengatasi iming-iming tersebut,” jelasnya.
    Kondisi ini membuat warga mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
    Rakhmat menegaskan, pemerintah perlu turun tangan mengatur praktik bank keliling agar tidak merugikan warga.
    “Pemerintah enggak boleh tinggal diam, karena ini menyangkut faktor ekonomi masyarakat sebagai bagian negara harus hadir tidak boleh dibiarkan,” katanya.
    Ia menyarankan pemerintah memperkuat
    literasi keuangan
    masyarakat dengan menggandeng Bank Indonesia dalam program edukasi di tingkat RT/RW dan RPTRA.
    “Mereka bikin forum acara di kampung di RT dan RW, RPTRA di Jakarta untuk melakukan literasi, finansial, apa itu bank keliling, risikonya apa,” ujar Rakhmat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan infrastruktur telekomunikasi pasca bencana di Aceh terkendala pasokan listrik. Akibatnya, sebanyak 60,7% Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut masih belum berfungsi meski perangkat dalam kondisi baik.

    Adapun banjir besar menerpa wilayah Aceh pada 28 November 2025 tengah malam. Dampaknya, sejumlah korban jiwa berjatuhan dan infrastruktur alami kerusakan.

    Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid melaporkan pemulihan jaringan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai 95% dan 97-98%. Namun, Aceh masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.

    Meutya menegaskan hambatan utama pemulihan BTS di Aceh adalah ketiadaan pasokan daya listrik.

    “Kita masih punya PR di Aceh, yaitu 60,7% masih terdampak, ini dikarenakan power,” ujar Menteri Komdigi, dikutip di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (9/12/2025).

    Menteri memproyeksikan pemulihan BTS dapat langsung melonjak hingga 75% jika pasokan listrik pulih. Kondisi ini juga menunjukkan ketergantungan mutlak infrastruktur telekomunikasi terhadap ketersediaan energi listrik.

    Komdigi mengakui percepatan pemulihan konektivitas di Aceh sangat bergantung pada kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Koordinasi lintas sektor ini menjadi titik kritis dalam penanganan pascabencana.

    “Kami akui untuk di Aceh kami masih perlu bekerja lebih giat lagi terkhusus bekerja sama dengan PLN, karena saat ini memang listriknya belum pulih sehingga BTS-BTS belum dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri Komdigi.

    Untuk menjamin koordinasi tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, Komdigi mengerahkan solusi berbasis satelit. Sebanyak 17 titik dilayani Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dan 91 titik menggunakan Starlink, berdasarkan usulan masyarakat dan anggota Komisi I DPR.

    Penggunaan teknologi satelit ini ternyata memiliki keterbatasan teknis. Dalam rapat dengan Komisi I, terungkap Starlink tidak stabil saat digunakan secara bergerak di medan bencana.

    Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam menyampaikan laporan relawan lapangan soal kendala operasional Starlink.

    “Starlink itu kalau dia dalam keadaan diam dia bisa beroperasi, tapi kalau dia bergerak katanya dia hilang jaringannya,” ujar Maryam dalam rapat yang sama. Keterbatasan ini menambah kerumitan operasi penyelamatan yang menuntut mobilitas tinggi dari tim di lapangan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
    Editor

    KOMPAS.com –
    Bantuan untuk korban banjir bandang di lintas barat Aceh hingga Selasa (9/12/2025) masih bertumpu pada relawan lokal Nagan Raya akibat banyaknya akses jalan dan jembatan yang rusak.
    Meski menghadapi kesulitan di lapangan, relawan dari
    Posko BKM Baburrayan Jeuram Peduli
    telah berhasil menyalurkan sedikitnya dua ton beras ke sejumlah titik terdampak.
    Ketua BKM Baburrayan, Zulkifli Is, menjelaskan bahwa relawan posko sebagian besar berusia paruh baya, namun berpengalaman dalam penanganan bencana.
    “Umumnya sudah berusia 50 tahun. Beberapa sudah pensiun. Namun sebagian mereka adalah veteran relawan tsunami 2004. Jadi dengan pengalaman itu membantu mereka lebih memahami medan dan persoalan, sehingga bantuan itu bisa tersalurkan ke berbagai tempat,” kata Zulkifli, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.
    “Soal usia relawan kami bukan persoalan. Mereka sudah terbiasa berkeringat, terlebih untuk saudara kami tertimpa bencana banjir bandang, mereka tetap semangat,” imbuhnya.
    Bendahara BKM Baburrayan, Firdaus Ibar, menyebut medan distribusi sangat rumit karena kerusakan infrastruktur di berbagai lokasi.
    “Sebenarnya bantuan ke Aceh bisa disebut luar biasa banyak. Namun, adanya persoalan banyaknya infrastruktur rusak dan bahkan hancur, jadinya ada kesulitan dari pihak luar untuk mendatangkan bantuan,” ujar Firdaus.
    Menurut data BNPB, puluhan jembatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan, termasuk 58 jembatan di Aceh Tengah, 130 di Bener Meriah, 13 di Aceh Barat, dan empat di Aceh Singkil.
    Di Nagan Raya sendiri, kerusakan akses terjadi sedikitnya pada empat jembatan.
    Firdaus menegaskan koordinasi berbagai pihak harus terus diperkuat.
    “Koordinasi intensif dengan berbagai pihak memang dibutuhkan, agar kendala terkait penyaluran bantuan terhadap para korban dapat teratasi,” kata Firdaus.
    “Dari Jakarta ada pihak KitaBisa yang juga sudah mulai membangun komunikasi dengan kami di sini. Di samping juga ada Salam Setara Foundation, yang turut berkomunikasi dengan perwakilan kami di Jakarta, sambungnya”
    Hingga Selasa (9/12), total bantuan yang disalurkan telah mencapai dua ton beras.
    Bantuan terbaru mencakup 500 kg beras, 50 kg gula, 600 butir telur, air kemasan, 54 dus mi instan, pakaian layak pakai, perlengkapan makan, tikar plastik, serta puluhan timba air.
    Bantuan ini diantar ke daerah yang sempat terendam lebih dari dua meter, seperti Kuta Trieng di Darul Makmur, serta Gampong Geulanggang Gajah.
    Perwakilan warga Kuta Trieng, Abdul Kadir (55), menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang disalurkan BKM Baburrayan Peduli.
    “Bantuan disalurkan BKM Baburrayan Peduli ini tentunya sangat berguna di tengah sulitnya distribusi bantuan ke berbagai tempat terdampak banjir,” kata Abdul.
    “Kami pun berharap agar bantuan-bantuan kepada seluruh korban di Aceh dan Sumatera Utara, juga Sumatera Barat, pun bisa lebih leluasa didatangkan,” sambungnya.
    “Posko ini lahir, berangkat dari kondisi faktual bahwa akibat banjir bandang memutus akses ke mana-mana. Juga melihat lagi, pengurus BKM ini banyak berlatar belakang relawan tsunami 2004. Jadi, kami membangun posko ini untuk mewadahi bantuan untuk para penyintas banjir, karena dengan kondisi putusnya akses. Awalnya, kami hanya bisa mengandalkan resource dari kalangan lokal lebih dulu,” ujar Firdaus.
    Sementara itu, perwakilan BKM Baburrayan Jeuram Peduli di Jakarta, Zulfikar Akbar, memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga terus dijalin.
    “Pemerintah memang sudah menerjunkan berbagai kekuatan ke sana. Namun banjir di Aceh, dan dua provinsi lainnya di Sumatera, luar biasa besar. Maka itu, terutama di lintas barat Aceh, melalui BKM Baburrayan Jeuram Peduli, kami berupaya dapat menjembatani bantuan ke sana. Termasuk menggunakan platform seperti KitaBisa, agar gerakan kecil ini bisa tetap berdampak besar terhadap korban banjir bandang di Aceh,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.