provinsi: Sumatera Utara

  • Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ratusan dapur umum atau satuan pelaksana program gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami kerusakan karena banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dadan mengaku belum mengetahui jumlah pastinya karena masih dalam proses pendataan dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

    “Ada (yang rusak) cuma jumlahnya belum bisa kami identifikasi karena ada di Sumatera Utara 44 (SPPG) yang tidak aktif, di Aceh ada kurang lebih 180-an yang tidak aktif, tetapi kami belum identifikasi apakah itu karena gangguan sinyal atau SPPG hilang,” ujar Dadan seusai mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Meskipun demikian, kata Dadan, program MBG di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetap aktif atau berjalan. Khususnya, kata dia, daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau MBG tetap jalan kan. Untuk di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG normal yang jauh dari daerah bencana, tetapi  yang di daerah bencana semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” jelas Dadan.

    Dia mengungkapkan, pihaknya juga mengerahkan ratusan SPPG untuk melayani para pengungsi korban bencana Sumatera. SPPG tersebut akan melayani para pengungsi hingga situasi rekonstruksi dan pemulihan kembali normal.

    “Sampai semua pengungsi harus tetap dilayani, dan karena sekolah masih libur. Anak-anak juga semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, anak balita di pengungsian, jadi kami berikan makanan di pengungsian,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan terdapat relawan program MBG juga yang terdampak bencana. Hanya saja, dia mengaku jumlahnya belum diketahui pasti.

    “Ada cuma kami belum tahu jumlahnya berapa karena kan tersebar luas ya, dan kami mungkin setelah situasinya normal, kembali ke masalah pasca-rekonstruksi baru kami tahu,” pungkas Dadan.

  • Bahu Membahu Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Semarang Saling Bantu lewat Posko
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Desember 2025

    Bahu Membahu Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Semarang Saling Bantu lewat Posko Regional 9 Desember 2025

    Bahu Membahu Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Semarang Saling Bantu lewat Posko
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, telah membuka posko bersama di Tembalang sebagai upaya untuk saling membantu antar mahasiswa perantauan yang keluarganya terdampak bencana banjir dan longsor.
    Melalui posko tersebut, para mahasiswa mengumpulkan sembako yang akan disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan.
    Hingga saat ini, sekitar 120 mahasiswa dari ketiga provinsi tersebut di Semarang telah merasakan dampak bencana.
    Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, mendorong mereka untuk membuka posko sebagai bentuk solidaritas dan dukungan antar sesama korban.
    Kondisi para mahasiswa sangat memprihatinkan.
    Banyak dari mereka yang kesulitan untuk membayar uang kos dan biaya kuliah, bahkan untuk mendapatkan makanan sehari-hari pun menjadi tantangan.

    Yuda Sandi Prananta (21), mahasiswa semester 7 dari Universitas PGRI Semarang dan perwakilan
    mahasiswa Aceh
    -Sumut di Semarang, mengungkapkan rencana untuk membuka posko tambahan agar lebih mudah diakses oleh warga.
    “Mahasiswa terpisah-pisah, rencananya kita akan buat posko lain untuk memudahkan,” kata Yuda saat ditemui di Posko Mahasiswa Aceh di Tembalang, Selasa (9/12/2025).
    Untuk sementara, bantuan bagi mahasiswa dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara ditampung di posko mahasiswa Aceh karena mereka memiliki tempat yang cukup.
    Yuda menyatakan rasa syukurnya atas meningkatnya partisipasi dermawan yang berdonasi ke posko tersebut.
    Selain itu, mahasiswa yang tidak terdampak juga menggalang iuran untuk membantu rekan-rekannya yang membutuhkan.
    Banyak mahasiswa yang menerima kabar memilukan dari kampung halaman, dengan beberapa di antaranya bahkan belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya.
    “Ada juga laporan keluarga hanyut terbawa arus dan meninggal,” tuturnya dengan suara bergetar.
    Kondisi semakin sulit, karena banyak orang tua mahasiswa kehilangan sumber penghasilan akibat akses darat yang terputus dan sejumlah desa yang hilang diterjang banjir.
    Meskipun Lebaran semakin dekat, banyak mahasiswa mengaku tidak dapat pulang karena keterbatasan biaya dan kondisi daerah yang masih lumpuh.
    Meski demikian, Yuda menegaskan bahwa para mahasiswa tetap berupaya untuk bertahan dan saling membantu.
    “Kami di sini tetap berjuang. Jangan sampai mimpi kami putus hanya karena uang,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro Peduli: Pemkab Kirim 10 Truk Bantuan Tahap Kedua untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk para korban bencana alam di Pulau Sumatra terus mengalir deras.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap kedua yang menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa (9/12/2025).

    Dalam suasana haru dan penuh semangat kebersamaan, iring-iringan 10 truk logistik dilepas langsung dari halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Agenda ini dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial, BPBD, TNI–Polri, Satpol PP, serta ratusan relawan pilar sosial yang menjadi garda terdepan penggalangan donasi.

    Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin apel pemberangkatan, menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat masyarakat. Ia menekankan bahwa terkumpulnya bantuan masif hanya dalam waktu tiga hari adalah bukti nyata tingginya empati warga Bojonegoro.

    “Ini adalah gerakan hati. Tanpa kekuatan kepedulian dan ketulusan dari seluruh pihak, mustahil bantuan logistik sebanyak ini bisa terkumpul dan siap diberangkatkan dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Nurul Azizah dalam amanatnya.

    Pengiriman tahap kedua ini melengkapi misi kemanusiaan sebelumnya. Dengan tambahan 10 truk hari ini, Pemkab Bojonegoro total telah mengirimkan 18 truk bantuan (8 truk pada tahap pertama). Armada tersebut bergerak menuju titik kumpul di Surabaya sebelum disalurkan ke lokasi bencana.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan mendesak para penyintas, antara lain, beras dan sembako, minyak goreng dan susu, perlengkapan bayi dan anak, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya.

    Wakil Bupati juga menyoroti skala kerusakan bencana di Sumatra yang dinilai cukup kompleks. Berbeda dengan tsunami masa lalu, bencana kali ini menyisakan timbunan lumpur yang menenggelamkan permukiman warga, bahkan hingga melebihi atap rumah.

    “Kondisi medan yang tertimbun lumpur membuat proses evakuasi dan identifikasi menjadi sangat berat. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana diberi kekuatan untuk bangkit kembali,” tambahnya.

    Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan mengheningkan cipta. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, turut memuji sinergi lintas sektor—mulai dari Tagana hingga masyarakat umum—yang bahu-membahu tanpa lelah.

    Sebagai pesan penutup, Wakil Bupati Nurul Azizah mengajak masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi ekologis.

    “Jika kita menyatu dengan alam, maka alam akan menjaga kita. Mari rawat lingkungan dan tanamlah pohon di mana pun kita berpijak,” pungkasnya. [lus/ted]

  • Korban Longsor dan Banjir Sumatera Tembus 962 Jiwa, 52 Kabupaten Terdampak

    Korban Longsor dan Banjir Sumatera Tembus 962 Jiwa, 52 Kabupaten Terdampak

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu terus menambah korban dan fasilitas yang terdampak.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.
    Korban jiwa tertinggi di Agam, Aceh Utara, dan Tapanuli Selatan
    Per Selasa, 9 Desember 2025, BNPB mencatat 962 jiwa meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut.

    Tiga wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi yakni Agam sebanyak 180 jiwa, Aceh Utara sebanyak 138 jiwa, dan Tapanuli Selatan sebanyak 110 jiwa.
     

    Selain itu, 291 jiwa masih dinyatakan hilang hingga pukul 13.00 WIB hari ini. Sementara korban luka tercatat mencapai 5.598 jiwa.
    52 kabupaten terdampak
    BNPB juga melaporkan bahwa cakupan wilayah terdampak ikut meluas menjadi 52 kabupaten. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik pun ikut meningkat signifikan.

    Rinciannya, 157,9 ribu rumah rusak, 1,2 ribu fasilitas umum rusak, 192 fasilitas kesehatan terdampak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 425 rumah ibadah rusak, 234 gedung/kantor terdampak, dan 497 jembatan rusak.

    Skala kerusakan ini menunjukkan betapa besar dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah pesisir dan pegunungan.
    Ratusan ribu warga mengungsi
    Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah, terutama di wilayah Aceh.

    Berikut daerah dengan pengungsi terbanyak diantaranya Aceh Utara sebanyak 299,5 ribu jiwa, Aceh Tamiang: 262,1 ribu jiwa, dan Aceh Timur: 238,5 ribu jiwa.

    Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan logistik, fasilitas kesehatan, hingga tempat penampungan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu terus menambah korban dan fasilitas yang terdampak.
     
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali merilis data terbaru, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.
    Korban jiwa tertinggi di Agam, Aceh Utara, dan Tapanuli Selatan
    Per Selasa, 9 Desember 2025, BNPB mencatat 962 jiwa meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut.
     
    Tiga wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi yakni Agam sebanyak 180 jiwa, Aceh Utara sebanyak 138 jiwa, dan Tapanuli Selatan sebanyak 110 jiwa.
     

    Selain itu, 291 jiwa masih dinyatakan hilang hingga pukul 13.00 WIB hari ini. Sementara korban luka tercatat mencapai 5.598 jiwa.
    52 kabupaten terdampak
    BNPB juga melaporkan bahwa cakupan wilayah terdampak ikut meluas menjadi 52 kabupaten. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik pun ikut meningkat signifikan.

    Rinciannya, 157,9 ribu rumah rusak, 1,2 ribu fasilitas umum rusak, 192 fasilitas kesehatan terdampak, 534 fasilitas pendidikan rusak, 425 rumah ibadah rusak, 234 gedung/kantor terdampak, dan 497 jembatan rusak.
     
    Skala kerusakan ini menunjukkan betapa besar dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah pesisir dan pegunungan.

    Ratusan ribu warga mengungsi
    Jumlah warga yang mengungsi juga terus bertambah, terutama di wilayah Aceh.
     
    Berikut daerah dengan pengungsi terbanyak diantaranya Aceh Utara sebanyak 299,5 ribu jiwa, Aceh Tamiang: 262,1 ribu jiwa, dan Aceh Timur: 238,5 ribu jiwa.
     
    Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan logistik, fasilitas kesehatan, hingga tempat penampungan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota (Wawalkot) Markarius Anwar menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Bantuan tersebut disampaikan kepada
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    (Mualem) dalam pertemuan di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/12/2025) pagi.
    Kehadiran Walkot Agung, Wawalkot Markarius, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru disambut langsung oleh Mualem. Sebelum pertemuan, rombongan menyempatkan diri meninjau wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
    “Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Gubernur Aceh. Hari ini, Selasa (9/12/2025), kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” kata Agung dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Total bantuan yang diberikan terdiri atas Rp 1 miliar dalam bentuk dana tunai dan logistik senilai Rp 500 juta.
    Pemkot Pekanbaru
    akan segera mengirimkan bantuan logistik tersebut ke Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak paling parah.
    Agung juga menyampaikan doa dan harapan agar masyarakat Aceh diberikan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini.
    “Kami mendoakan agar musibah ini segera berlalu, dan Bapak Gubernur diberikan kekuatan serta kesehatan dalam memimpin proses pemulihan daerah,” ujarnya.
    Gubernur Aceh Mualem mengapresiasi langsung kepedulian masyarakat Pekanbaru.
    Ia menyampaikan terima kasih atas respons cepat dan solidaritas yang ditunjukkan pemkot dan warga Pekanbaru.
    “Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Pak Wali, Pak Wakil, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ucap Mualem.
    Ia berharap bantuan tersebut membantu mempercepat tahapan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
    Dalam kesempatan itu, rombongan dari Pekanbaru juga didampingi oleh Inspektur Inspektorat Zulhelmi Arifin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Iwa Gemino, dan Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru Dedi Damhudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan ratusan dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Langkah cepat ini dilakukan agar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita tetap mendapatkan asupan makanan yang memadai selama di pengungsian.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, hingga saat ini terdapat 319 satuan pelaksana program gizi (SPPG) yang aktif melayani para pengungsi.

    “Alhamdulillah, sampai sekarang ada 319 SPPG yang melayani pengungsi, 105 di Aceh, 108 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dadan menegaskan, dapur MBG akan terus berjalan hingga situasi kembali pulih dan seluruh pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing.

    “Karena sekolah juga masih libur, anak-anak semua ada di pengungsian, ibu hamil dan anak balita juga ada di pengungsian, jadi kita berikan makanan di pengungsian,” katanya.

    Untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi, BGN telah menyalurkan dana tambahan kepada setiap SPPG yang bertugas.

    Sementara itu, program MBG reguler tetap dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak terdampak langsung bencana.

    “Ya, MBG tetap jalan. Di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG secara normal, yang jauh dari daerah bencana. Namun, yang di daerah bencana, semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” kata Dadan.

  • Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Sanksi itu diberikan terkait Mirwan MS yang berangkat umrah saat wilayahnya diterjang banjir dan longsor.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi soal pemberhentian sementara tersebut kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Tentang dua keputusan SK yang sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” katanya.

    Tito menjelaskan, pemberhentian sementara terhadap Mirwan karena yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri. Padahal, saat ini daerahnya sedang dalam kondisi bencana.

    “Yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember, tanpa ada ada surat izin dari mendagri,” ujarnya.

    Sebelumya, Mirwan MS sudah memberikan permintaan maaf karena umrah tanpa izin dan saat daerahnya dalam darurat bencana. Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas.

    “Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh H Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,” ujar Mirwan dalam keterangan pada unggahan di akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).

  • Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengklarifikasi soal adanya bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Sjafrie menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Perihal tersebut disampaikannya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Ia menegaskan bantuan dari Malaysia dan China kepada Aceh tersebut bukan bantuan asing melalui pemerintah pusat, melainkan hanyalah bantuan personal yang diberikan langsung kepada Mualem.

    “Yang dari China itu bukan bantuan asing. Itu bantuan personal kepada Mualem untuk membantu pencarian jasad para korban,” ujarnya.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

    “Penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh ditanggulangi secara mandiri. Kita mampu melakukan ini dengan kemampuan yang ada,” tuturnya.

    Sjafrie menjelaskan penanggulangan bencana di tiga provinsi tersebut berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan presiden, seluruh kebutuhan penanganan darurat dinilai masih dapat ditangani sendiri.

    Ia menegaskan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk mendistribusikan bantuan, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan aman untuk kebutuhan penanganan korban di lapangan.

    “Bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan, termasuk dari Universitas Hasanuddin. Semua kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” sambungnya.

    Ia lantas membandingkan kondisi banjir Sumatera saat ini dengan penanganan bencana besar tsunami 26 Desember 2004. Menurutnya, saat itu Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional karena belum memiliki kesiapan memadai. Namun kini situasinya jauh berbeda.

    “Dahulu kita mengalami kesulitan karena tidak punya kemandirian. Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tandasnya.

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming merespons pernyataan yang anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya yang menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut gerakan donasi baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh. Padahal negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.

    Terkait hal ini, wapres mengapresiasi bantuan yang telah dilakukan oleh para influencer  yang dinilai merupakan bentuk kepedulian sesama dan bersinergi dengan pemerintah. Gerakan #wargabantuwarga ini merupakan semangat gotong royong yang menujukan tingginya kepedulian sesama.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,“ ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Selasa(9/12/2025)

    Gibran juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bahu membahu membantu bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seakan meniadakan peran pemerintah. 

    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).