Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.

     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.

     

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.
     
     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Bobby dari Rp843 M Jadi Rp70 M, Warga Kelabakan Saat Banjir Menggulung!

    GELORA.CO –  Sumatera Utara tengah diguncang kehebohan besar setelah fakta mengejutkan mencuat.

    Anggaran penanganan bencana ternyata dipangkas habis-habisan di era Bobby Nasution.

    Temuan ini sontak memantik kegaduhan publik, terutama setelah banjir dan longsor di akhir 2025 menggulung puluhan wilayah dengan kerugian mencapai Rp 9,98 triliun.

    Laporan lembaga analisis anggaran FITRA Sumut mengungkap bahwa Belanja Tak Terduga (BTT) dikutip inilah.com

    anggaran yang menjadi tulang punggung penanganan darurat mengalami penurunan paling drastis dalam lima tahun terakhir.

    Data menunjukkan bahwa Sebelum era Bobby, BTT berada di kisaran Rp 843,1 miliar.

    Dalam Perubahan APBD 2025, angkanya anjlok menjadi Rp 98,3 miliar. kemudian Di APBD 2026, dipangkas lagi menjadi hanya Rp 70 miliar.

    Angka itu hanyalah 0,8 persen dari total belanja daerah Rp 12,5 triliun.

    Para pengamat menyebut pemangkasan ini sebagai langkah yang “tidak berimbang dengan risiko bencana Sumut”.

    Risiko Meningkat, Anggaran Menyusut

    Padahal sejak September 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan ekstrem yang diprediksi menghantam Sumatera Utara.

    BNPB juga menempatkan beberapa kabupaten dalam status siaga banjir dan longsor.

    Alih-alih memperkuat mitigasi, pemerintah provinsi justru memangkas pos anggaran yang paling dibutuhkan ketika risiko meningkat.

    Keputusan itu kini dipandang sebagai salah satu penyebab lemahnya respons pemerintah saat bencana benar-benar terjadi.

    Bencana Menggulung, Warga Kewalahan

    Ketika hujan ekstrem melanda, sungai-sungai besar di Sumut meluap dan merendam ribuan rumah. Longsor memutuskan akses jalan di berbagai daerah.

    Kerugian ditaksir mencapai hampir Rp 10 triliun, meliputi rusaknya infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga lahan pertanian dan perkebunan.

    Tak hanya itu, puluhan warga dilaporkan meninggal dan hilang, ribuan mengungsi, dan lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak langsung.

    Banyak warga mengeluhkan lambannya respons pemerintah.

    Sejumlah daerah mengaku tidak segera mendapat tenda, logistik, perahu karet, maupun alat berat untuk membuka jalur yang tertutup longsor.

    Kondisi darurat ini memicu perdebatan besar mengenai kesiapan Sumut menghadapi bencana.

    Publik Geram: “Kok Anggaran Mitigasi Dipotong?”

    Kemarahan publik makin memuncak ketika mengetahui bahwa beberapa proyek infrastruktur justru mendapat porsi anggaran lebih besar di periode yang sama.

    Ini menimbulkan pertanyaan besar.

    mengapa pos mitigasi bencana yang menyangkut keselamatan warga justru yang dikurangi paling drastis?

    Sejumlah pihak menyebut pemangkasan itu mencerminkan “salah prioritas anggaran”.

    Bahkan anggota DPRD Sumut menegaskan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan anggaran 2025–2026.

    Pengamat: “Pemangkasan Ini Bom Waktu”

    Pengamat kebijakan fiskal menilai keputusan tersebut sebagai “bom waktu yang akhirnya meledak.”

    Menurut mereka, Sumut adalah daerah rawan bencana yang seharusnya justru memperkuat kesiapsiagaan, bukan menguranginya.

    Mereka menegaskan bahwa penentuan anggaran bencana harus berbasis data risiko, bukan sekadar keputusan politik.

    Terlebih ketika cuaca ekstrem dan potensi bencana meningkat tajam.

    Ketika Anggaran Dipotong, Warga Jadi Korban

    Dari rangkaian fakta yang muncul, gambaran besar tampak jelas pemangkasan anggaran bencana telah melahirkan dampak yang sangat serius.

    Minimnya kesiapsiagaan dan lambatnya respons menjadi konsekuensi yang kini dibayar mahal oleh warga Sumatera Utara.

    Kehebohan dan kemarahan publik menunjukkan bahwa masyarakat menuntut transparansi dan prioritas anggaran yang tepat.

    Bencana memang tidak bisa dicegah, namun kerusakannya bisa diminimalisir asal pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas utama.***

  • Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Kondisi Terkini Pasokan BBM ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan di tengah pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Distribusi pasokan BBM di 3 provinsi tersebut mulai kembali normal.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menegaskan distribusi BBM tidak boleh terputus. Saat ini, pasokan BBM Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, telah kembali normal dengan pengalihan suplai melalui Fuel Terminal (FT) Krueng.

    Sementara untuk kawasan dengan kerusakan berat di Aceh Tamiang, terdapat tiga SPBU dioperasikan secara terbatas menggunakan Portable Tank Operasional (PTO) dan drum sambil dilakukan pembersihan serta renovasi fasilitas. Kemudian untuk wilayah terisolir seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilayani melalui distribusi multimoda dan jalur udara untuk memenuhi kebutuhan BBM alat berat, evakuasi, serta dapur umum.

    “Sejak awal arahan Bapak Menteri sangat jelas, pasokan energi untuk kebutuhan dasar masyarakat dan penanganan bencana tidak boleh terputus, meskipun akses darat belum sepenuhnya pulih,” ujar Rudy dalam keterangan tertulisnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025).

    Kemudian untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Aceh, pasokan juga mulai pulih melalui jalur laut Lhokseumawe-Banda Aceh dengan dukungan suplai Sumatera Utara (Sumut) melalui barat Aceh. Sementara untuk wilayah terisolir, distribusi LPG difokuskan melalui jalur udara secara terbatas.

    Sementara untuk di Sumatera Utara, pasokan BBM di Kota Medan kembali normal dan tidak ditemukan antrean panjang. Seluruh SPBU di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah beroperasi normal.

    Untuk delapan kabupaten/kota yang sebelumnya mendapatkan suplai dari FT Sibolga, Pertamina melakukan alih suplai dari Dumai, Siantar, dan Teluk Kabung. Distribusi dilakukan dengan penambahan mobil tangki (MT) dan awak mobil tangki (AMT), peningkatan ketahanan stok di titik suplai alternatif, serta pengalihan jalur distribusi untuk mengoptimalkan ketahanan pasokan.

    “Penguatan suplai ini adalah bentuk tindak lanjut konkret atas hasil tinjauan lapangan Menteri ESDM, agar tidak terjadi kelangkaan maupun gejolak di masyarakat,” jelasnya.

    Penanganan khusus juga dilakukan untuk SPBU dengan tingkat kebutuhan tinggi, termasuk SPBU Batang Toru di Tapanuli Selatan, dengan tambahan distribusi Pertalite dan Biosolar secara bertahap sejak 5 hingga 7 Desember 2025.

    Sementara itu, pasokan LPG di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir disalurkan melalui kapal dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, serta dukungan pengiriman tabung dari SPBE Pakpak Bharat.

    Kemudian untk Sumatera Barat, pasokan BBM dan LPG relatif aman. Namun, gangguan distribusi masih terjadi akibat putusnya jalan nasional Lembah Anai dan kemacetan di Sitinjau Lauik.

    Kementerian ESDM mendorong percepatan pemulihan akses darat, serta percepatan pemulihan kelistrikan dan jaringan komunikasi. “Kami terus berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan distribusi BBM dan LPG ke wilayah terisolir berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    (ahi/hns)

  • Data terbaru: Korban meninggal bencana Sumatera mencapai 964 orang

    Data terbaru: Korban meninggal bencana Sumatera mencapai 964 orang

    ANTARA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Selasa (9/12) yang mencapai 946 orang. Upaya pencarian dan evakuasi korban yang masih hilang terus dilakukan dengan pengerahan personel tambahan. (Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Mirwan MS Diberhentikan, Baital Mukadis Jadi Plt Bupati Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pemerintah Aceh sudah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pemberhentian Mirwan MS sebagai bupati Aceh Selatan. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan selanjutnya Wakil Bupati Baital Mukadis diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Aceh Selatan.

    Muhammad MTA mengatakan masa pemberhentian sementara tersebut akan berlangsung selama tiga bulan. Terkait jenis sanksi atau ketentuan yang berlaku selama masa nonaktif, seluruh kebijakan berada di bawah kewenangan Kemendagri.

    “Biasanya, pejabat yang dinonaktifkan akan mengikuti program pembinaan terkait pemerintahan yang diagendakan Kemendagri. Jika nantinya diperlukan pertimbangan dari Pemerintah Aceh, gubernur akan menyampaikannya secara resmi kepada mendagri,” ujarnya di Aceh, Selasa (9/12/2025).

    Penonaktifan Mirwan MS dilakukan di tengah sorotan publik terhadap keberangkatannya melaksanakan ibadah umrah saat daerahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi soal pemberhentian sementara tersebut kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Tentang dua keputusan SK yang sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” katanya.

    Sebelumya, Mirwan MS sudah memberikan permintaan maaf karena umrah tanpa izin dan saat daerahnya dalam darurat bencana. Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas.

  • Korban Tewas Bencana Sumatera Bertambah Jadi 964 Orang, 264 Masih Hilang

    Korban Tewas Bencana Sumatera Bertambah Jadi 964 Orang, 264 Masih Hilang

    Jakarta –

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tiga jenazah korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) kembali ditemukan hari ini. Terkini, korban meninggal dunia akibat bencana tersebut menjadi 964 orang.

    “Korban meninggal dunia 964 orang,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (9/12/2025).

    Sebanyak 264 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah para pengungsi juga kini sudah berkurang.

    “Hari ini terdata di rekapitulasi provinsi menjadi 894.101 jiwa. Kami sudah melakukan cek ke kabupaten kota yang data pengungsinya menurun,” ujar Abdul Muhari.

    Abdul Muhari mengatakan ada beberapa jenazah yang dicoret dari daftar korban bencana Sumatera. Sebab, kata dia, jenazah tersebut merupakan jenazah yang telah dimakamkan sebelum bencana terjadi.

    (wnv/eva)

  • 7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak tujuh jembatan bailey kini sedang dibangun oleh TNI Angkatan Darat setelah sejumlah wilayah di Sumatera terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen)
    TNI
    , Brigjen Osmar Silalahi, mengatakan
    jembatan bailey
    ini akan menghubungkan wilayah yang terisolasi demi mempercepat distribusi bantuan.
    “Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sampai dengan hari ini, TNI telah membangun ataupun mendirikan tujuh jembatan di tiga provinsi,” kata Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).
    Perwira tinggi TNI bintang satu itu menjelaskan seluruh perjalanan pembangunan jembatan bailey ini telah dimulai sejak pemberangkatan dari Jakarta sejak 5 Desember 2025.
    “Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai, sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit Zeni
    TNI Angkatan Darat
    ,” tegas dia.
    Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Heri BW melaporkan bahwa jembatan bailey dibangun di Aceh, yaitu di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen—Kuta Blang, Teupin Reudeup, dan Teupin Mane—serta di satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, yakni Jerata.
    “Kemudian satu di Sumatera Utara, yaitu (Desa) Anggoli (Kabupaten Tapanuli Tengah). Itu sekarang posisinya (sudah) 40 persen,” jelas dia.
    Selain itu, sebanyak tiga jembatan bailey dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya berada di Nagari Sikabau, dan dua wilayah lainnya.
    “Itu wujud komitmen Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam penanganan jembatan yang ada di wilayah bencana, sehingga konektivitas antar wilayah bisa terselenggara dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Cholil Nafis memberi respons soal ribut-ribut bantuan rakyat ke korban terdampak Bencana Alam, Banjir di Sumatra-Aceh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Cholil Nafis menyebut bantuan yang diberikan ke korban bencana memang harus disebarkan.

    Karena menurutnya ini bisa mengundang pihak-pihak lain untuk ikut memberikan bantuan.

    “Ngga’ papa “so’ paling-paling” membantu di tempat bencana krn itu mengundang orang lain utk ikut membantu,” tulisnya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Kebaikan yang seperti ini memang harus diperlihatkan menurutnya karena memang tujuannya positif.

    Kecuali untuk hak lain yang tidak ada efeknya, menurutnya Cholil sebaiknya untuk hal seperti itu diam saja.

    “Kadang kebaikan itu perlu ditampakan agar mengundang orang lain bersinergi dlm kebaikan,” sebutnya.

    “Kecuali dlm hal kebaikan yg tak ada efek ngajak orang lain maka sebaiknya diam2 aja,” terangnya.

    Sebelumnya, respon salah satu anggota DPR karena bantuan dari rakyat yang viral dan heboh di media sosial.

    Anggota DPR yang dimaksud adalah anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya.

    Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Hal tersebut diungkapkan Endipat Wijaya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Gedung DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini,” kata Endipat Wijaya

  • Sanksi BPOM RI Buat Pedagang Nakal yang Jualan Kosmetik Ilegal Pemicu Kanker

    Sanksi BPOM RI Buat Pedagang Nakal yang Jualan Kosmetik Ilegal Pemicu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkap peredaran kosmetik ilegal secara offline dan online dengan potensi nilai ekonomi hingga Rp 1,8 triliun. Itu diungkapkan oleh Kepala BPOM RI dalam konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025.

    Pengawasan intensif ini dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung di sarana produksi dan distribusi, serta patroli siber secara online. Bagi sarana produksi dan distribusi yang nakal, sanksi yang diberikan bersifat administratif berupa penarikan hingga pemusnahan produk.

    “Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan ini yang dilakukan Badan POM berupa sanksi administrasi, antara lain perintah penarikan, perintah pemusnahan, perintah penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin edar, hingga pencabutan sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik,” ungkap Taruna di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Taruna menambahkan importir terkait telah direkomendasikan sanksi hingga penutupan akses importasi kosmetik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian sanksi ini diharapkan memberikan rasa jera bagi pelaku usaha yang nakal.

    Sedangkan, untuk produk ilegal yang dijual secara online, BPOM telah mengirimkan rekomendasi take down tautan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Indonesian E-Commerce Association (i-DEA).

    “Takedown tautan penjualan kosmetik selama periode intensif pengawasan berarti pencegahan peredaran kosmetik ilegal lebih luas dengan estimasi potensi keekonomian mencapai Rp 1,84 triliun,” ungkapnya.

    Pada pengawasan secara langsung BPOM menemukan 108 produk kosmetik ilegal dengan total nilai ekonomi lebih dari Rp 26,2 miliar. Rincian produk yang ditemukan meliputi kosmetik tanpa izin edar 94,30 persen, kosmetik mengandung bahan berbahaya 1,99 persen, kosmetik kedaluwarsa 1,47 persen, penggunaan tidak sesuai definisi kosmetik 1,46 persen, dan kosmetik impor tanpa SKI (surat keterangan impor) dan PIB (pemberitahuan impor barang) 0,78 persen.

    Sedangkan pada patroli siber, BPOM menemukan setidaknya 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang.

    “Hasil penelusuran menunjukkan lima lokasi asal pengiriman tertinggi, yaitu Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang dengan 407 tautan, Kabupaten Bogor dengan 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Medan sebanyak 191 tautan,” tandas Taruna.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • 10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal ini diucapkan
    Gus Ipul
    menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga
    influencer
    yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke tiga provinsi tersebut.
    “Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Gus Ipul menuturkan,
    izin penggalangan dana
    dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit.
    “Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu enggak perlu rumit,” ucap dia.
    Ia menekankan, aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar.
    Untuk penggalangan dana skala besar, kata Gus Ipul, ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi.
    “Kalau di atas Rp 500 juta ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja,” kata Gus Ipul.
    “Kalau misalnya Rp 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial,” imbuh dia.
    Menurut Gus Ipul, pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan.
    “Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” kata Gus Ipul.
    “Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu,” ujar dia.
    Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi untuk mengumpulkan bantuan dan ia mengapresiasi hal tersebut.
    “Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga,” kata Gus Ipul.
    “Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.