provinsi: Sumatera Utara

Deretan Perusahaan Besar Salurkan Bantuan buat Korban Bencana Sumatera

Jakarta –

Sejumlah perusahaan besar menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp 5,1 miliar.

Keenam perusahaan tersebut, yakni Triputra Group, Persada Capital Investama Group, Saratoga Investama Sedaya, Mitra Pinasthika Mustika (MPM), Tower Bersama Group, dan Merdeka Copper Gold.

Head of Corporate Communication & Sustainability Saratoga Investama Sedaya, Catharina Latjuba mengatakan mengatakan bantuan sebanyak 18 truk ini mencakup kebutuhan sandang, selimut, sarung, obat-obatan, susu kotak, handuk, alat penerangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Lalu diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/12).

“Di saat seperti ini, dunia usaha harus hadir nyata. Kami sangat peduli dengan kondisi saudara-saudara kita yang terdampak, dan bersama pemerintah, kami bergerak-bukan sekadar membantu, tetapi memastikan mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Catharina menerangkan penyaluran bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen bersama yang telah dimulai sejak awal Desember 2025. Sebelumnya, sebanyak 7 truk bantuan telah disalurkan melalui Kementerian Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok pada 4 Desember 2025, diikuti 13 truk bantuan melalui BNPB di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 9 Desember 2025.

Ia menyebut keenam perusahaan menyatakan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Lebih dari sekadar menyalurkan bantuan, kolaborasi ini juga merupakan wujud nyata dukungan dunia usaha kepada pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak.

(rea/ara)

19/12/2025 13:39
AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

Jakarta –

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tengah dalam proses evaluasi tata ruang di ketiga provinsi terdampak dalam rangka mengusut penyebab dari banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 itu.

“Ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini. Oleh karena itu jika memang hasil investigasi, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” kata AHY ditemui usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, AHY mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa tindakan hukum berat. Tidak hanya bangunan, hal ini juga termasuk dengan tata ruang wilayah hutan.

AHY menegaskan, pihaknya akan mengembalikan fungsi tata ruang tersebut kepada yang seharusnya. Ia juga memastikan, ke depannya penyalahgunaan tata ruang tidak boleh terjadi lagi.

“Kita harus pastikan itu ditertibkan, jangan sampai ini berulang begitu. Tetapi sekali lagi saat ini fokus kami benar-benar untuk menyelamatkan warga dulu dan pastikan proses rebuilding ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana mencaapi Rp 51 triliun. Kebutuhan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 26 triliun untuk Aceh yang memiliki kerusakan paling berat, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing Rp 13 triliun.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi tata ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan tanah longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

“Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu,” kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12).

Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

Ia juga akan melakukan pendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

(acd/acd)

19/12/2025 13:34
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambah jumlah personelnya ke daerah lokasi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Nantinya, para prajurit TNI akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah-daerah terdampak.

Mulai dari, pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan tetap, pembersihan lumpur dan kayu, hingga distribusi logistik. Agus menyebut saat ini jumlah personel TNI yang sudah ada di daerah bencana mencapai 36.636, sebelum ada penambahan.

“Saya laporkan pelibatan personel TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel, yaitu dalam tahap rekonstruksi, rehabilitasi nanti dari batalyon zeni dan yontap dan Nakes,” kata Agus dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Yaitu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan perumahan sementara dan perumahan tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik,” sambungnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa personel Polri yang berada di lokasi bencana saat ini mencapai 11.625 orang. Dia menuturkan 239 personel Polri tambahan saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi bencana dan diperkirakan sampai pada 23 Desember 2025.

“Saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan, estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini penambahan sebagai personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melakukan tugas-tugas lanjutan yang akan diperintahkan,” jelas Listyo.

Menurut dia, personel tambahan ini ditugaskan untuk mendukung program-program penanganan bencana, salah satunya dengan pembangunan hunian untuk warga terdampak. Polri juga menyiapkan 1.000 personel untuk Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dapat diperbantukan ke wilayah bencana Sumatra.

“Jika diperlukan kekuatan ini bisa kami dorong untuk membantu wilayah bencana Sumatera pasca Operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kami rekrut yang saat ini juga kami dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut,” pungkas Listyo.

19/12/2025 13:32
Panglima TNI-Kapolri Tambah Personel ke Sumatra untuk Bangun Hunian Tetap hingga Bersihkan Lumpur

Selain itu, kata dia, personel TNI akan ditugaskan untuk membantu penyiapan air bersih dan pendistribusian hasil tani warga ke daerah lain. Di sisi kesehatan, personel TNI akan membantu proses trauma healing atau proses pemulihan psikologis.

“Kemudian proses kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur-mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton,” ujarnya.

Adapun alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah dikerahkan TNI sebanyak 84 unit untuk distribusi logistik ke daerah terdampak bencana. Termasuk, membawa peralatan PLN serta BBM, alat berat hingga kendaraan kesehatan.

“Logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui air drop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat,” tutur Agus.

19/12/2025 13:13
Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

“Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

“Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

19/12/2025 13:04
Konektivitas Internet di Sumbar dan Sumut Sudah Stabil, Aceh Masih 73%

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil. Tingkat pemulihan di provinsi tersebut baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat sebelumnya telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver radio (BTR) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

19/12/2025 12:59
Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

Di mata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 ini, lambatnya penanganan bencana dan pemberian bantuan, wajar bila direspon masyarakat terutama di Aceh dengan mengibarkan bendera putih. Hingga meminta bantuan dunia internasional.

Menurutnya suara-suara negatif yang menganggap tidak perlu sampai adanya bantuan internasional adalah ucapan yang tidak memiliki dasar kajian akademisi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak patut diberikan komentar.

Secara gamblang, Busyro menyebut faktor utama penyebab bencana banjir bandang di Sumatera sangat berkaitan dengan politik pembangunan nasional. Sekaligus penegakan hukum produk politik pembangunan nasional.

Kerusakan hutan-hutan di Sumatera tersebut bukan hal baru dan bahkan berulang di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Yang terjadi di Sumatera memiliki kesamaan dengan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah lain seperti di Rembang, Wadas, Morowali dan sebagainya,” tegasnya.

Rektor UMY, Achmad Nurmandi Menyebut pihaknya melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan tim medis dan bantuan ke tiga provinsi. Bahkan mahasiswa UMY asal Sumut, Sumbar dan Aceh sebanyak 28 orang telah mendapatkan beasiswa dan pembebasan biaya kuliah.

“Dalam refleksi kampus, bencana itu tidak terlepas dari tangan-tangan manusia, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam satu-dua dekade lalu. Tiga provinsi itu memiliki SDA luas biasa berupa hutan dan pertambangan,” katanya.

Menurutnya, karena ketidak hati-hatian dalam pengelolaan SDA, maka yang seharusnya menjadi berkah sekarang ini menjadi kutukan dan itu sudah terbukti dari berbagai penelitian.

19/12/2025 12:25
Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan

Internet di Aceh Belum Pulih 100 Persen, Menkomdigi Minta Operator Percepat Perbaikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa jaringan internet di Aceh belum pulih 100 persen pascabencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Sumatera.
Oleh karenanya, ia meminta operator seluler fokus pada pemulihan menara telekomunikasi yang menjadi titik akses nirkabel, Tower BTS (Base Transceiver Station), dan jaringan internet di wilayah
Aceh
.
“Kita nitip nanti tolong (operator seluler) fokus ada daerah-daerah memang yang masih berat, seperti tadi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, untuk kemudian disegerakan,” kata Meutya di halaman kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Meutya mengungkapkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang persentase pemulihan internetnya lebih kecil dibanding dua wilayah lain, yakni Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data yang dilaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto per Senin (15/12/2025), ada 452 tower BTS di Aceh yang belum pulih sejak 26 November 2025.
Secara keseluruhan, total BTS yang terdampak di wilayah itu mencapai 3.735.
Sebanyak 3.283 BTS atau sekitar 87,89 persen sudah pernah dipulihkan sejak terjadi bencana.
“PR kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil. Jadi untuk Aceh ini yang sedang kita giatkan terus,” ucap Meutya.
Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi operator seluler yang telah bekerja memulihkan jaringan.
Tingkat pemulihan itu terus naik dari hari ke hari, termasuk di wilayah Aceh.
“Kita melihat ada kenaikan yang cukup baik untuk on air BTS di wilayah Aceh. (Sudah) 73 persen (BTS dipulihkan), meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100 persen. Jadi kita memang terus menggiatkan lagi angka 73 persen ini untuk menyemangati teman-teman (operator) saja, ini kita bisa naikkan, berarti harus bisa lebih naik lagi dalam waktu dekat,” jelas Meutya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (
Telkomsel
), Nugroho (Nugi) mengungkapkan bahwa
pemulihan jaringan
internet terkendala oleh jaringan listrik yang belum stabil.
Pasalnya, akibat bencana, banyak tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh dan belum tersambung kembali.
Integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya.
“Sampai saat ini masih ada kurang lebih 4, ya, 4 pembangkit listrik yang masih belum bisa beroperasi secara normal,” beber Nugi.
Tak hanya itu, banyak fiber optic yang mengalami gangguan sehingga aksesnya terputus.
“Dan ini tentu perlu dilakukan upaya ekstra. Upaya baik listrik, menggunakan apa itu genset, atau dari sisi transport, apakah kita menggunakan satelit, apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut. Itu kita lakukan semaksimal mungkin,” tandas Nugi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 12:15
TNI Bangun 32 Jembatan Bailey, Terjunkan 36.636 Personel untuk Evakuasi Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan tindakan yang telah dilakukan oleh anggota TNI untuk membantu pemulihan bencana banjir di Aceh dan Sumatra.

Salah satunya, yaitu pemasangan jembatan bailey sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra. Dia melaporkan sebanyak 32 unit jembatan bailey telah disiapkan dan didistribusikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi di wilayah Aceh ada 18 jembatan bailey, 7 unit sedang tahap pemasangan,” ujarnya dalam forum itu.

Di wilayah Aceh, TNI menyiapkan 18 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, tujuh unit telah memasuki tahap pemasangan. Agus menjelaskan, Jembatan Teupin Reudep telah mencapai progres 99 persen, Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli telah terpasang 100 persen dan sudah dimanfaatkan masyarakat, sementara Jembatan Kuta Blang mencapai 60 persen.

Selain itu, Jembatan Jerata masih dalam tahap pemasangan, sedangkan Jembatan Alue Kulus, Jembatan Enang-enang, dan Jembatan Wih Pase juga termasuk dalam daftar pembangunan di wilayah tersebut.

Sebanyak 11 unit jembatan bailey lainnya di Aceh masih dalam tahap penyiapan dan direncanakan dipasang di sejumlah lokasi, yakni Wehni Rongka, Jeumpa, Butong Ateh, Lampahan titik merah, Bluka Teubai, Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Mesjid.

Sementara itu, di wilayah Sumatra Utara, tiga unit jembatan bailey telah diprogramkan. Jembatan Anggoli Sibangun telah terpasang 100 persen dan saat ini sudah digunakan oleh masyarakat. Adapun Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan.

Di Sumatra Barat, TNI menyiapkan 11 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, empat unit tengah dalam tahap pemasangan. Beberapa jembatan telah selesai terpasang 100 persen dan dapat dilalui masyarakat, yakni Jembatan Sikabau di Pasaman Barat, Jembatan Bawah Gubang, Jembatan Supayung, serta Jembatan Padang Mentuang.

Selain itu, tujuh unit jembatan bailey lainnya di Sumatra Barat masih dalam tahap penyiapan dan akan dipasang di sejumlah lokasi, antara lain Limo Limo, Aia Tagadang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Sei Rengeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk.

36.636 Personel TNI Telah Diterjunkan

Panglima TNI juga melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

“Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

“TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

19/12/2025 11:55
KPK Tangkap 2 Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

“Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel [Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto], dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis dilansir dari Antara, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan Kajari maupun Kasi Intel tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan akan diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah.

“Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 18 Desember 2025, mengonfirmasi menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK sudah menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

19/12/2025 09:26