provinsi: Sumatera Utara

  • Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rachel Maryam memberikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) dan Starlink dalam menyediakan akses internet darurat gratis di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Saya bersyukur saat ini 95% jaringan internet di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah kembali dalam hitungan hari. Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari ibu menteri dan Kementerian Komdigi,” ujar Rachel Maryam dikutip dari Instagram miliknya, Selasa (9/12/2025).

    Rachel Maryam menyoroti penyiagaan 10 titik internet darurat berbasis satelit, termasuk layanan dari Starlink, yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Menurutnya, akses ini sangat penting untuk koordinasi dan penyaluran bantuan di lokasi bencana.

    “Penanganan cepat di aspek komunikasi, koordinasi, dan penyaluran logistik darurat sangat membantu kerja penanggulangan bencana di sana,” tegasnya.

    Rachel Maryam berharap, Kementerian Komdigi terus meningkatkan kecepatan perbaikan jaringan komunikasi agar komunikasi antar pihak yang menyalurkan bantuan bisa berjalan lancar.

    “Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah ada 707 titik pemancar sinyal yang dioperasikan kembali. Ini patut diapresiasi. Semoga Komdigi terus menjadi amplifikator kinerja baik pemerintah, terutama dalam penanganan bencana,” tutupnya.

  • Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Jakarta

    Maskapai penerbangan di Indonesia diminta untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Usulan ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usulan itu muncul usai beredar kabar ada tiket pesawat ke Aceh yang harganya meroket.

    Selain usulan memberikan diskon, Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Usulan ini sifatnya hanya imbauan, sejauh ini pihak Lukman tidak menerbitkan aturan hukum khusus yang mewajibkan diskon tiket pesawat ke wilayah bencana.

    Di sisi lain, Lukman pun mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut, Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera

    Daftar Perusahaan yang Disegel, Diduga Picu Banjir di Sumatera

    Jakarta

    Kementerian Lingkungan Hidup (LH) melaporkan terdapat empat perusahaan disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Keempat perusahaan tersebut beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

    Keempat perusahaan itu antara lain PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dioperasikan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), PT Agincourt Resource, dan PT Sago Nauli.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Hendropriyono mengatakan, keempat perusahaan tersebut sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line. Proses penyegelan dilakukan secara bertahap sejak Jumat (5/12/2025) dan terakhir dilakukan pada Minggu (7/12/2025).

    “Hari Jumat 5 Desember, PTPN 3, PLTA Batang Toro yang dioperasionalkan oleh PT NSHE, dan ada PT Agincourt juga (disegel). Hari Minggu 7 Desember, PT Sago Nauli (disegel),” kata Diaz kepada wartawan, Selasa (9/12/2025) dilansir dari detikNews.

    Secara keseluruhan, Kementerian LH melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah diperiksa kemarin dan disegel, sedangkan sisanya menyusul.

    Berikut profil keempat perusahaan tersebut:

    1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas perkebunan.

    Mengutip dari laman resmi perusahaan, PTPN III memiliki luas area lahan 1.181.751,03 Hektare (Ha). Adapun total area yang ditanami milik PTPN sebesar 817.536 Ha, terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura.

    Kelapa sawit merupakan komoditas utama dengan luasan 733.378 ha yang terdiri atas 560.078 ha kebun sendiri dan 202.210 ha plasma. Perkebunannya tersebar di seluruh Indonesia melalui anak usaha Perkebunan Nusantara Grup.

    PTPN III terbentuk sebagai holding berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

    Aturan ini berisi langkah restrukturisasi holding BUMN perkebunan, mengalihkan saham mayoritas pemerintah di PTPN I, II, IV-XIV menjadi 10% kepemilikan, dan menjadikan PTPN III sebagai induk holding dengan penyertaan modal negara yang jauh lebih besar.

    2. PLTA Batang Toru

    Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru merupakan sebuah proyek Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 510 megawatt (MW) di Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    Berdasarkan berbagai sumber, PLTA Batang Toru dioperasikan oleh Perusahaan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Proyek ini merupakan PLTA run-of-river terbesar di Sumatera, direncanakan selesai 2025 dan beroperasi 2026.

    Dampak pembangunan PLTA Batang Toru diperkirakan akan menyedot ribuan tenaga kerja. Selain itu, pembangkit listrik berkapasitas 510 MW ini, akan berkontribusi sekitar 15% pada beban puncak Sumatera Utara dan menjadi pengganti sumber listrik yang berasal dari diesel maupun gas.

    Kepemilikan saham perusahaan patungan NSHE, antara lain PT Dharma Hydro Nusantara (DHN) sebesar 52,82%, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) 25%, dan Fareast Green Energy Pts Ltd (Singapura) sebesar 22,18%. Struktur ini melibatkan pemain lokal dan internasional, dengan keterlibatan Bank of China sebagai investor.

    3. PT Agincourt Resource

    PT Agincourt Resources (PTAR) adalah perusahaan tambang yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral menjadi emas dan perak batangan. Perusahaan mengoperasikan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    PTAR saat ini dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara (95%) dan sisanya pemerintah daerah. Adapun PT Danusa Tambang Nusantara sendiri adalah anak usaha PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Tbk, member of Astra.

    Mengutip laman resmi perusahaan, Tambang Emas Martabe, beroperasi di lahan seluas 646,08 hektar per Desember 2024. Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, tambang ini telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih setiap tahunnya, menghasilkan lebih dari 200.000 ons emas dan 1-2 juta ons perak setiap tahunnya.

    Tambang Emas Martabe beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) berdurasi 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Luas wilayah konsesi awalnya 6.560 km² pada tahun 1997, dan telah diperluas menjadi 130.252 hektar (1.303 km²), meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.

    Pada Juni 2025, sumber daya mineral tambang tersebut diperkirakan sebesar 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak, sementara cadangan bijih dihitung sebesar 3,56 juta ons emas dan 31 juta ons perak.

    Kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya dan cadangan tambahan terus dilakukan setiap tahun, tidak hanya di area Martabe, tetapi juga dilakukan pada area regional. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pengeboran 53.900 meter dengan biaya US$ 272 per meter.

    4. PT Sago Nauli

    PT Sago Nauli adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit perintis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang beroperasi sejak 1997. Perusahaan dikenal dengan model kemitraan Pola Perkebunan inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

    Mengutip laman resmi perusahaan, PT Sago Nauli memiliki kurang lebih sekitar 830 orang karyawan. Perusahaan mengelola 2.392 Ha kebun inti dan 6.114 Ha plasma melalui kemitraan dengan 7 KUD.

    Perusahaan juga memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sinunukan II, Kec Sinunukan, Kab Mandailing Natal yang hingga saat ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

    Tidak begitu banyak informasi yang beredar tentang struktur manajemen perusahaan. Dalam unggahan akun Instagram resminya @sagonauli.official pada Desember 2024 silam, tercantum bahwa PT Sago Nauli dimiliki oleh Igansius Sago, sedangkan posisi Direktur Utama diisi oleh H Nur Kholis.

    Lihat juga Video: Operasional 4 Perusahaan Disetop Menyusul Temuan Kayu Banjir Sumatera

    (acd/acd)

  • 7
                    
                        Belajar dari Gubernur Aceh
                        Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada November 2025 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI).

    Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada bulan tersebut berada di level optimistis, yakni 124,0, lebih tinggi dari posisi Oktober sebesar 121,2.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penguatan optimisme tersebut terutama didorong oleh membaiknya indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK).

    “IKE dan IEK masing-masing meningkat menjadi 111,5 dan 136,6, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025)

    Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, optimisme konsumen November 2025 naik pada seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi ditemukan pada responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta, yakni 130,6. Kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta berada di posisi berikutnya dengan indeks 126,9.

    Berdasarkan kelompok usia, seluruh rentang umur juga menunjukkan kenaikan keyakinan, dengan tingkat optimisme paling tinggi pada responden usia 20-30 tahun yang mencatatkan IKK sebesar 128,6.

    Adapun secara wilayah, peningkatan IKK terjadi di sebagian besar kota survei, terutama di Manado, Mataram, dan Medan

  • Eks Petinggi WHO Soroti Potensi KLB Penyakit Tidak Menular Pasca Bencana Sumatera

    Eks Petinggi WHO Soroti Potensi KLB Penyakit Tidak Menular Pasca Bencana Sumatera

    Jakarta

    Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan kemungkinan munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular pasca banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

    Menurutnya, fase setelah bencana adalah periode krusial karena berbagai penyakit infeksi berpotensi meningkat cepat bila tidak diantisipasi sejak awal. Mengutip laporan Journal Microbiology edisi Oktober 2025, ia menekankan sejumlah pola wabah penyakit terkait banjir di Asia Tenggara.

    Prof Tjandra menekankan pentingnya mengetahui jenis penyakit yang secara ilmiah terbukti sering meningkat pasca banjir bandang. Berdasarkan kajian ilmiah tersebut, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain:

    LeptospirosisTifoid (Salmonella Typhi)Kolera (Vibrio cholerae)Hepatitis AInfeksi parasit penyebab diare

    “Laporan kasus infeksi dari wilayah bencana sudah mulai muncul. Akan sangat baik jika segera dilaporkan pula mikroorganisme apa yang beredar agar dapat ditangani lebih tepat,” ujarnya.

    Kontaminasi Air Banjir Jadi Sumber Patogen

    Air banjir di daerah terdampak berpotensi membawa feses manusia, limbah lingkungan, serta patogen dari hewan. Ketiganya disebut Prof Tjandra mudah berkontak dengan masyarakat yang masih berada di wilayah banjir maupun pengungsian.

    “Kontaminasi seperti ini meningkatkan risiko munculnya penyakit berbasis air. Ini harus menjadi perhatian utama,” kata Prof Tjandra.

    Setelah air mulai surut, genangan kerap menjadi sarang baru nyamuk. Kondisi ini dapat memicu kenaikan kasus penyakit yang ditularkan vektor, seperti:

    Demam Berdarah Dengue (DBD)

    Malaria

    Menurut Prof Tjandra, kegiatan pengendalian vektor harus digiatkan lebih awal untuk mencegah lonjakan kasus.

    Dalam kondisi bencana besar, ada lima aspek yang dapat memperparah risiko penyebaran penyakit:

    Terganggunya layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH)Meningkatnya resistensi antimikroba (AMR)Gangguan fisik dan psikis para pengungsiKepadatan di tempat pengungsianTerbatasnya pelayanan kesehatan akibat kerusakan fasilitas dan kurangnya tenaga

    “Kelima faktor ini bisa membuat penyakit menular menyebar lebih cepat bila tidak ditangani dengan koordinasi kuat antar sektor,” ujarnya.

    Artikel ilmiah yang menjadi rujukannya mencatat enam kejadian peningkatan penyakit menular akibat banjir dan hujan ekstrem di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir. Tiga di antaranya terjadi di Indonesia.

    Penyakit yang dominan dilaporkan antara lain leptospirosis, dengue, diare, dan bahkan kolera.

    “Data ini menunjukkan bahwa risiko KLB pasca banjir bukan hal teoritis, tetapi benar-benar telah terjadi di kawasan kita,” tegas Prof Tjandra.

    Prof Tjandra menegaskan bahwa upaya pencegahan KLB harus dilakukan secepat mungkin. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian besar pada aspek surveilans, penyediaan air bersih, sanitasi, pengendalian vektor, serta pemulihan layanan kesehatan.

    “Kita tentu berharap tidak terjadi KLB pada bencana besar ini. Namun harapan saja tidak cukup, kesiapsiagaan adalah kunci,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dilengkapi dengan jaminan hidup untuk menunjang perekonomian sehari-hari mereka.

    “Di hunian sementara itu nanti akan ada jaminan hidup. Mereka sementara kan harus bisa memperoleh dukungan ekonomi untuk bisa hidup sehari-hari, maka nanti ada itu, setelah itu masuk ke pemberdayaan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Ia menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hunian sementara akan menunjang kehidupan para pengungsi minimal dalam waktu satu tahun, yang kemudian akan diberikan hunian tetap sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

    “Kemarin sudah dilaporkan oleh kepala BNPB tentang perencanaan hunian sementara itu yang sifatnya sementara ini setahun, minimal itu setahun, bisa dua tahun. Berikutnya adalah hunian tetap yang tergantung pada kondisinya, kalau secara umum, hunian tetap itu biasanya tanah disediakan oleh daerah, kemudian yang membangun adalah APBN lewat BNPB,” ujar dia.

    Namun, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, apabila daerah mengalami kesulitan untuk menyediakan tanah maka bisa menggunakan tanah-tanah negara.

    “Yang ini nanti akan diurus lebih lanjut. Jadi ada hunian sementara, ada hunian tetap. Setelah hunian sementara bisa disediakan, maka kami nanti bersama kementerian lain masuk untuk pemberdayaan, mulai dari pemulihan ekonomi, pelatihan keterampilannya, maupun dukungan usaha. Ini yang nanti akan kami lakukan setelah hunian sementaranya selesai,” kata dia.

    Untuk mempercepat penanganan hunian sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Ia mengatakan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Ia juga telah mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatra.

    Oleh Lintang Budiyanti Prameswa

  • Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan gelondongan kayu yang ditemukan di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bukanlah kayu yang berasal dari banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenhut dan Polda Lampung sudah mengecek langsung keberadaan gelondongan kayu tersebut.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung (Kemenhut) sudah mengecek keberadaan kayu terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Propinsi Lampung,” ujar Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut, Ade Mukadi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Ade menjelaskan kayu berasal dari kecelakan kapal tagboot kayu dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH (sebelumnya Hak Pengusahaan Hutan atau HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Izin diberikan menteri kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” jelas Ade.

    Lebih lanjut, Ade membenarkan adanya barcode yang terdapat pada label kayu tersebut. Menurut Ade, adanya barcode tersebut mencegah terjadinya pembalakan liar atau illegal logging.

    “Barcode di kayu adalah penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang  dicek keabsahan atau asal usul sumber kayu, traceability system untuk mencegah illegal logging,” pungkas Ade.

  • Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana yang melanda Aceh dan Sumatera. Untuk itu Puan mendukung langkah pemerintah yang saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana yang melanda Aceh dan Sumatera.

    “Memang sekarang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah jadi memang kita fokuskan dahulu bantuan dari internal pemerintah saja,” katanya kepada wartawan Selasa (9/12/2025).

    Puan menambahkan, bantuan pemerintah ke korban banjir Sumatera masih tercukupi. Dia yakin penanganan banjir Sumatera masih belum membutuhkan bantuan asing.

    “Kita fokus dari pemerintah dahulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi,” kata dia.

    Di sisi lain, Puan secara khusus meminta anggota dewan untuk turun langsung ke Aceh, Sumatera Utara serta Sumatera Barat, utamanya bagi DPR yang mempunyai dapil di tiga wilayah tersebut.

    “Kemudian teman-teman yang nantinya akan datang membantu sekarang juga sudah bersiap-siap datang ke sana,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.