Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

    Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana tersebut.

    Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Muhammadiyah mengenai penghimpunan dana infak Jumat untuk kepedulian terhadap bencana yang melanda saudara sebangsa dan setanah air.

    Kebijakan pengalihan tersebut juga berlaku bagi seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pengurus masjid di lingkungan persyarikatan.

    Pengumpulan infak dilakukan pada Jumat 12, 19, dan 26 Desember 2025. Langkah kepedulian ini akan dikoordinasikan bersama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dari tingkatan ranting, cabang, hingga daerah agar penyaluran berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

    Haedar juga menginstruksikan agar setelah proses penghimpunan dan distribusi selesai, setiap tingkat kepengurusan diwajibkan memberikan laporan secara berjenjang.

    “Dan, bersamaan dan setelah itu dilakukan pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan Persyarikatan di atasnya,” ujar Haedar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (10/12/2025).

    Melalui langkah ini, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memperkuat solidaritas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu sesama yang tengah mengalami musibah besar sebagai wujud persaudaraan.

    “Kepada seluruh anggota Persyarikatan Muhammadiyah mari kita Fastabiqul Khairat mengeluarkan dana infak tersebut seoptimal mungkin. Karena itulah yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari dan wujud persaudaraan kita terhadap saudara-saudara yang tertimpa dan terdampak musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain di berbagai daerah. Khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut,” tegasnya.

  • Sentra Sawit Dilanda Banjir, Begini Nasib Produksi Minyak Goreng RI

    Sentra Sawit Dilanda Banjir, Begini Nasib Produksi Minyak Goreng RI

    Jakarta –

    Sumatera merupakan salah satu provinsi dengan lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, tiga provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh kini telah dilanda bencana banjir dan longsor.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meyakini produksi minyak goreng yang bahan bakunya berasal dari sawit dalam kondisi aman. Karena produksi dalam negeri diyakini sangat besar, bahkan angka ekspor lebih tinggi dibandingkan kebutuhan dalam negeri.

    “Saya kira kalau hitungan kami tidak ya (berpengaruh ke produksi) karena itu tadi ya, karena kita ini produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi. Jadi ini maksud saya ini kan ada proses DMO yang kan kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kira no worry ya, kita itu worry kalau barangnya nggak ada,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Selain minyak goreng, produksi beras juga dalam keadaan aman. Ia menyebut, di saat masyarakat membutuhkan stok beras cukup banyak, cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk digelontorkan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

    “Jadi so far stoknya ada, ada di gudang Bulog. Bahkan ada yang sempat kemarin udah ramai-ramai yang katanya dalam ‘penjarahan’, nggak ada masalah barangnya ada. Yang susah itu kan mau ngambil barangnya yang nggak ada,” jelasnya.

    Dalam data Kementerian Pertanian, 52% lahan sawit berada di 4 provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Untuk lahan sawit yang berada di daerah terkena bencana banjir tercatat cukup besar. Misalnya Sumatera Utara tercatat memiliki lahan sawit sebanyak 2,7 juta hektare (ha), Aceh 535.002 ha dan Sumatera Barat 558.683 ha.

    Lihat juga Video: Kelapa Sawit Bukan Tanaman Anti-Erosi Terbaik?

    (ada/kil)

  • Bea Cukai dan Peruri Cetak 25 Juta Lembar Pita Cukai Edisi 2026

    Bea Cukai dan Peruri Cetak 25 Juta Lembar Pita Cukai Edisi 2026

    Jakarta –

    Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) telah memenuhi pemesanan pencetakan pita cukai edisi 2026 sebanyak 25 juta lembar, yang akan segera didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) . Rencananya, pita cukai ini bakal mulai didistribusikan pada Januari 2026.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan 25 juta lembar pita cukai ini merupakan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Lantaran pada 2026 cukai tidak mengalami kenaikan, Djaka bilang, Perum Peruri jadi bisa menyelesaikan pencetakan pita cukai tanpa kendala.

    “Pita cukai yang kita pesan itu untuk saat ini sudah siap sekitar 25 juta (lembar). Sehingga untuk tahun depan atau pun bulan Januari aman untuk pendistribusian cukainya,” ujar Djaka di Kantor Perum Peruri, Karawang, Rabu (10/12/2025).

    Djaka melanjutkan, sebanyak 25 juta lembar pita cukai yang sudah dicetak ini merupakan pesanan awal dari DJBC untuk pita cukai 2026. Namun, Djaka bilang, DJBC belum membuka kuota bagi produsen rokok untuk melakukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) atau dokumen CK-1.

    “Untuk penggunaannya, kita belum membuka P3C-nya. Sehingga untuk para produsen rokok belum bisa memesan pita cukai ataupun CK-1. Yang saat ini digunakan adalah produksi terakhir untuk bulan Desember, yang P3C-nya sudah ditutup sejak bulan November,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Iyan Rubiyanto, memaparkan pita cukai yang diperuntukkan bagi hasil tembakau lebih mendominasi. Tercatat, Iyan bilang, pita cukai 2026 untuk CHT ada sebanyak 70% dari total 25 juta lembar pita.

    “Untuk komposisinya, hasil tembakau itu sekitar mungkin lebih dari 70%. Sisanya untuk minuman mengandung etil alkohol. Tapi ini berjalan terus sampai dengan nanti dibuka 1 Januari 2026, pita cukai bisa disampaikan atau dipesan dengan CK-1,” katanya.

    Lihat juga Video: Momen Pemusnahan 204 Ribu Batang Rokok Tanpa Pita Cukai di Asahan

    (eds/eds)

  • BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

    Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

    “Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

    “Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

    Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

    “Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

    “Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

    Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

    Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

    (kil/kil)

  • Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    Telanjur Viral Ribuan Kayu Gelondongan Berstiker Kemenhut Dikaitkan Banjir Sumatera, Direktur Bantah

    GELORA.CO  – Keberadaan ribuan kayu gelondongan dengan stiker Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang ditemukan Polda Lampung di Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial.

    Kayu-kayu gelondongan itu berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”. 

    Banyak yang mengaitkan ribuan kayu gelondongan ini dibawa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Diduga, ribuan kayu gelondongan itu berasal dari praktik illegal logging, yang belakangan membuat Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sejumlah kegiatan usaha.

    Dugaan ini mencuat karena saat banjir bandang dan longsor melanda sumatera, banyak ditemukan kayu-kayu gelondongan serupa. 

    Benarkah kayu-kayu ini berasal dari praktik ilegal logging? 

    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Ade Mukadi, mengatakan bahwa ribuan kubik gelondongan kayu itu berasal dari sebuah tugboat yang rusak milik PT MPL.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” imbuhnya.

    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Kendala itu membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.

    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tugboat tersebut,” kata dia.

    Ade Mukadi menambahkan bahwa berdasarkan penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging), kayu tersebut berasal dari PT MPL.

    Menurut dia, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.

    Akan Dirilis Hari ini

    Hari ini, Rabu (10/12/2025), Polda Lampung akan sampaikan hasil penyelidikan kasus kayu di Kabupaten Pesisir Barat. 

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan terhadap kasus kayu gelondongan yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Barat. 

    “Tadi dari pihak Kemenhut dan juga dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung datang ke Mapolda Lampung,” kata Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun di Mapolda Lampung, Selasa (9/10/2025). 

    Ia pun meminta awak media untuk bersabar karena nantinya akan ada penyampaian yang lebih jelas dari Kapolda Lampung. 

    “Agar lebih akurat, besok (hari ini-red) akan disampaikan oleh pimpinan yang akan menjelaskan dua tempat kejadian perkara yang di laut dan daerah TNBBS,” ujarnya. 

    Yuni menjelaskan, pihaknya juga akan menjelaskan terkait adanya lebel dari Kemenhut.

    Sebelumnya, Kombes Yuni Iswandari juga mengungkapkan adanya insiden kapal yang membawa kayu-kayu gelondongan terdampar.

    Menurutnya, kapal yang membawa 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.

    Namun, kapal kehilangan kendali dan terdampar akibat cuaca ekstrem.

    Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni, Jumat (5/12/2025) lalu.

    Desakan Akademisi

    Sementara itu, Akademisi Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Fathoni meminta aparat penegak hukum atau polisi untuk menindak tegas pelaku ilegal logging. 

    “Kami mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku-pelaku illegal logging,” kata dosen Hukum Lingkungan, FH Unila, Fathoni. 

    Ia mengatakan, kawasan itu kalau dalam hukum tata negara merupakan hutan lindung dan kawasan budidaya. 

    “Hutan kawasan lindung itu sama sekali tidak boleh diambil karena itu paru-paru dunia. Apalagi kalau yang TNBBS itu wilayah yang disebut UNESCO sebagai Common Heritage Mankind atau warisan untuk masyarakat dunia,” imbuh Fathoni. 

    Menurutnya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang wajib melindungi, tapi juga diawasi oleh dunia internasional.

    Fathoni mengatakan, efek kerusakan hutan yang ditimbulkan dari pembalakan liar di Kabupaten Pesisir Barat juga besar.

    “Kalau polisi melakukan penangkapan terhadap pihak di sana itu sudah benar. Memang itu sudah tugasnya polisi melakukan penindakan, tugas aparatur seperti itu,” tutur Fathoni.

    Makanya, kata dia, akademisi mendorong aparatur penegak hukum supaya menindak tegas para pelaku illegal logging tersebut. 

    “Pelaku terancam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan ancaman pidana 8 tahun penjara,” tuturnya. 

    Ia mengatakan, perusak hutan merupakan pelanggaran di hukum.

    “Pelanggaran itu merupakan kategori atau kualifikasinya kejahatan pidana yang harus menunggu laporan. Bukan delik aduan, akan tetapi itu delik biasa dan bisa langsung ditindak,” tambah Fathoni.

    Menurutnya, polisi juga bisa langsung bertindak, meskipun harus menyesuaikan dan yang utama adalah pihak pengawasan harus melakukan tupoksinya.

    Dia menduga ada yang lalai dalam melakukan pengawasan.

    “Warga juga boleh berpartisipasi dalam hal penegakan hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut. Dan polisi harus melakukan penindakan ilegal logging tanpa pandang bulu, pungkasnya

  • Sungai Garoga di Tapsel Meluap, Bawa Material Kayu hingga Hanyutkan Jembatan Darurat

    Sungai Garoga di Tapsel Meluap, Bawa Material Kayu hingga Hanyutkan Jembatan Darurat

    GELORA.CO  – Sungai Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara (Sumut) kembali meluap usai diguyur hujan deras pada Selasa (9/12/2025) petang. Warga dan petugas yang berada di sekitar aliran sungai maupun di posko pengungsian langsung pergi menjauh dari area tersebut.

    Dalam video yang beredar terlihat luapan air deras membawa material kayu hingga menghancurkan jalan temporer yang sebelumnya dibangun sebagai jembatan darurat. Air mulai naik sekitar pukul 16.30 WIB saat hujan deras mengguyur Garoga sejak pukul 16.13 WIB.

    Hanya dalam waktu sekitar 15 menit, debit air meningkat signifikan dan langsung mengalir deras ke arah jalan yang sebelumnya jebol sebab kondisi sungai sudah mengalami pendangkalan.

    Material kayu yang semula digunakan warga sebagai jembatan darurat ikut terseret derasnya aliran sungai. Kondisi ini makin memperparah situasi di area pengungsian yang berada tidak jauh dari bantaran sungai.

    Debit air terus meningkat seiring intensitas hujan yang tidak mereda. Aliran deras itu kemudian menghanyutkan jalan temporer yang sehari sebelumnya dibangun warga bersama petugas untuk memudahkan akses.

    Petugas dan warga sempat mengerahkan alat berat untuk menepikan kayu-kayu besar agar tidak hanyut ke bagian hilir. Namun derasnya arus membuat situasi di lapangan semakin sulit dikendalikan.

    Panik mulai terjadi di posko pengungsian terdekat Sungai Garoga. Warga yang sedang berteduh langsung berlarian menjauhi tepian sungai begitu melihat arus air semakin besar dan membawa kayu-kayu panjang.

    Dalam unggahan resminya, akun Instagram @polres_tapanuli_selatan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan di area rawan.

    “Mari bersama menjaga keselamatan dengan menghindari aktivitas di area rawan dan segera melapor bila melihat tanda-tanda peningkatan debit air,” tulis akun tersebut dikutip Rabu (10/12/2025).

    Kondisi sungai meluap ini masih dipantau intensif oleh petugas mengingat cuaca di wilayah Batangtoru dan sekitarnya masih berpotensi hujan deras. Warga diminta tetap mengutamakan keselamatan dan menghindari aktivitas di dekat sungai

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Bireuen, Beritasatu.com – Ribuan warga di Aceh Tengah terpaksa hidup dalam keterisolasian setelah Jembatan Teupin Mane putus akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Putusnya jembatan penghubung utama tersebut memutus akses vital dari Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireuen maupun sebaliknya.

    Kerusakan parah terjadi setelah fondasi dan badan jembatan dihantam arus deras luapan sungai. Banjir bandang tersebut tidak hanya menyeret material batu dan kayu, tetapi juga merusak struktur utama hingga jembatan ambruk sepenuhnya. Akibatnya, jalur transportasi darat terhenti total selama beberapa hari.

    Tanpa akses jembatan, warga di beberapa desa terpaksa menggunakan tali sling untuk menyeberangi sungai. Metode penyeberangan darurat ini sangat berisiko, terutama bagi anak-anak, lansia, dan perempuan. Meski demikian, tidak ada pilihan lain karena jalur alternatif membutuhkan waktu tempuh berjam-jam dan kondisi medan sangat sulit.

    Situasi ini juga berdampak langsung pada distribusi bantuan logistik. Sejumlah relawan kemanusiaan melaporkan terhambatnya penyaluran makanan, air bersih, dan obat-obatan. Beberapa warga yang mengalami sakit pun sulit dievakuasi karena alat penyeberangan tidak memungkinkan membawa pasien dalam kondisi darurat.

    Pelayanan kesehatan di desa-desa sekitar pun nyaris lumpuh. Tenaga medis kesulitan menjangkau warga, sementara fasilitas puskesmas pembantu kekurangan pasokan obat-obatan akibat terputusnya jalur distribusi.

    Melihat kondisi semakin mendesak, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI Angkatan Darat menurunkan tim untuk memasang jembatan bailey sebagai solusi sementara. Jembatan darurat itu ditargetkan dapat berfungsi dalam waktu dekat guna memulihkan akses transportasi serta memperlancar distribusi bantuan bagi warga terdampak.

    Pemerintah daerah berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direncanakan, mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya akses utama menuju wilayah pegunungan dan pusat logistik di Aceh Tengah.