provinsi: Sumatera Utara

Ramai Penggalangan Dana Artis dan Influencer, Mensos: Harus Punya Izin

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat, baik perorangan dan lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk memenuhi ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul untuk menanggapi banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan,” kata Gus Ipul dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.

“Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos,” ujar dia.

Sementara untuk donasi di atas Rp500 juta, ia melanjutkan harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat resmi sehingga penyaluran donasi dapat tepat sasaran.

“Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja,” ucapnya.

Gus Ipul juga mengatakan masyarakat bebas menggalang donasi untuk membantu korban bencana asal bisa mempertanggungjawabkan laporan dan penyalurannya secara transparan.

“Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” tuturnya.

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat, baik perorangan dan lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk memenuhi ketentuan dengan mengajukan izin terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul untuk menanggapi banyaknya artis hingga pemengaruh atau influencer yang memberikan donasi untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau dari Kemensos kalau tingkat nasional, ya. Sangat mudah izinnya, enggak perlu rumit, yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan,” kata Gus Ipul dilansir Antara, Rabu, 10 Desember 2025.

“Kalau misalnya Rp500 juta ke bawah itu cukup audit internal, tetapi laporannya harus diserahkan ke Kemensos,” ujar dia.

Sementara untuk donasi di atas Rp500 juta, ia melanjutkan harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat resmi sehingga penyaluran donasi dapat tepat sasaran.

“Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, dan untuk apa saja,” ucapnya.

Gus Ipul juga mengatakan masyarakat bebas menggalang donasi untuk membantu korban bencana asal bisa mempertanggungjawabkan laporan dan penyalurannya secara transparan.

“Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini, caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang, setelah itu dilaporkan. Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

11/12/2025 01:05
Status Tanggap Darurat Sumut Diperpanjang, 18 Daerah Belum Aman dari Bencana

Liputan6.com, Jakarta – Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera Utara (Sumut) diperpanjang selama dua minggu ke depan. Keputusan ini diambil setelah Rapat Evaluasi Penanganan Bencana menunjukkan bahwa 18 kabupaten/kota di Sumut masih belum berada dalam kondisi aman, dan memerlukan perhatian serius.

Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut Basarin Yunus Tanjung, menyatakan perpanjangan status ini krusial untuk menyempurnakan dan mempercepat tindakan tanggap darurat di wilayah terdampak.

“Kita merekomendasikan untuk memperpanjang status darurat bencana di beberapa kabupaten selama dua minggu ke depan. Dari rapat evaluasi, masih ada 18 kabupaten/kota yang belum menyatakan daerahnya aman dari ancaman bencana ini,” ujar Basarin di Posko Darurat Bencana Sumut, Rabu (10/12/2025).

Beberapa wilayah yang direkomendasikan perpanjangan status antara lain Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga dan Langkat.

Curah hujan yang masih tinggi, seperti yang terjadi di Desa Garoga (Tapsel), menjadi salah satu alasan utama mengapa langkah tanggap darurat tetap mutlak diperlukan.

11/12/2025 00:46
Lewat Istighosah dan Penggalangan Donasi, Bentuk Kepedulian Ansor Kota Kediri untuk Korban Banjir Sumatra

Kediri (beritajatim.com) — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menggelar doa bersama, istigasah, serta penggalangan donasi untuk korban bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan yang berlangsung pada malam sebelumnya, Selasa (9/12/25) itu disebut menjadi wujud nyata kepedulian kader Ansor terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Ketua PC GP Ansor Kota Kediri, HM. Baihaqi Nabilunnuha atau Gus Bai, menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan ikhtiar doa sekaligus solidaritas bagi warga yang terdampak bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah lainnya.

“Acara doa bersama, istigasah, dan doa bersama semalam menjadi salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang sedang tertimpa musibah bencana, banjir, dan longsor di Pulau Sumatera,” ujar Gus Bai usai menyerahkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Kediri, Rabu (10/12/2025) .

Tidak hanya dalam bentuk spiritual, PC GP Ansor Kota Kediri juga menggerakkan donasi logistik dari kader dan masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang dihimpun antara lain pakaian layak pakai dan pakaian baru, pakaian anak dan bayi, popok, makanan instan, mi instan, snack, serta kebutuhan makanan dan minuman lainnya yang memungkinkan untuk didistribusikan.

“Selain itu, juga ada sedikit donasi berbentuk nominal yang akan kami sampaikan. Pengiriman donasi ini kami bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri sebagai bentuk komitmen kami untuk selalu berkolaborasi dengan Pemkot, mewujudkan sinergitas dengan pemerintah dan pihak lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Bai juga menyampaikan sikap tegas PC GP Ansor Kota Kediri terkait penyebab ekologis yang memperburuk dampak bencana. Menurutnya, penggundulan hutan di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia menjadi faktor serius yang tidak boleh diabaikan.

“Kami dari PC GP Ansor mengecam aksi-aksi penggundulan lahan hutan di wilayah Sumatera maupun wilayah lainnya yang bisa memberikan dampak ekologis yang fatal. Kita semua tidak bisa menafikan bahwa salah satu penyebab musibah kali ini adalah gundulnya hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan malam itu juga menjadi pembukaan rutinan Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) di jajaran Ansor Kota Kediri. Ke depan, ia berharap seluruh program rutin, baik dari MDS-RA, Banser, maupun Ansor, dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.

“Harapan kami dari Pimpinan Cabang Ansor, acara rutinan baik dari MDS-RA, dari Banser-Banser maupun dari Ansor bisa berjalan dengan baik,” pungkas Gus Bai. [ian]

10/12/2025 22:03
Perbaikan Jalan dan Jembatan Terdampak Banjir Sumut Capai 78,69%

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara telah mencapai 78,69%.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa data hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional mengalami kerusakan.

“Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/3025).

Dia merinci, untuk Provinsi Sumatra Utara, tercatat sebanyak 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional terdampak bencana.

Penanganan darurat diprioritaskan pada sejumlah koridor utama yang masih terputus, di antaranya Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang.

Dody menuturkan, pada seluruh koridor tersebut telah dilakukan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah.

Akses sementara juga dibuka melalui jalur alternatif seperti Sidikalang–Barus–Sibolga serta ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

Ruas vital yang juga telah kembali dapat dilalui lainnya adalah koridor Sidikalang–Singkil–Barus–Sorkam–Sibolga, Padang Sidempuan–Panyabungan–batas Sumbar, Padang Sidempuan–Batangtoru.

Selanjutnya koridor pesisir Singkuang–Natal–Simpang Gambir–Batas Sumbar. Ruas Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera, termasuk Jalan Tol Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, dan Tebing Tinggi–Kisaran.

Selain membuka akses, BPJN Sumatera Utara juga melakukan penanganan longsor besar di Angin Nauli, Kota Sibolga, serta pembersihan material pada Jalur Sibolga–Garoga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

Total sebanyak 40 titik ruas dan jembatan terdampak di Sumatera Utara telah tertangani dengan dukungan alat berat terdiri dari 72 excavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, trado, dump truck, serta kendaraan ganda untuk mobilitas tim.

“Dukungan darurat lainnya berupa 7 mobil operasional, 9 pickup, 2.000 agregat, dan 770 geobag juga disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng,” ujar Dody.

Selain Sumut, progres penanganan di Provinsi Aceh hingga saat ini telah mencapai 51,14%, dan Sumatera Barat sebesar 76,14%.

10/12/2025 21:13
KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan detail perkara yang mengakibatkan Ardito terjaring OTT.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.

Dilansir dari Antara, OTT tersebut merupakan yang kedelapan yang digelar selama 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

10/12/2025 20:13
Putin Sampaikan Duka atas Banjir Sumatra Saat Bertemu Prabowo di Rusia

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan rasa duka cita atas bencana banjir yang terjadi di Indonesia ketika menerima Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025).

“Tapi di awal saya mau menyampaikan kata-kata bela sungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin dalam pertemuan bilateral pada Rabu (10/12/2025).

Sebelum memasuki agenda utama, Putin terlebih dahulu mengekspresikan kegembiraannya atas kehadiran Prabowo beserta rombongan.

“Yang mulia bapak presiden dan teman-teman yang terhormat kami sangat berbahagia melihat anda semua berada di sini hari ini. Kami sudah bersepakat dulu tentang pertemuan ini, saya ingat ada rencana yang sangat besar,” katanya.

Putin juga menyinggung kembali interaksinya dengan Prabowo di Cina, di mana keduanya sempat membahas kelanjutan hubungan kedua negara.

“Di pertemuan di China yang berkaitan dengan selesainya perang dunia ke-2 kami sudah bertemu dan kami sudah bersepakat bahwa kami akan melanjutkan kontak dengan bapak,” tuturnya.

Dalam pernyataannya, Putin turut menyoroti kontribusi Prabowo saat hadir di forum ekonomi St. Petersburg pada Juni lalu, sekaligus menekankan bahwa kerja sama Indonesia–Rusia terus mengalami kemajuan menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik.

“Hubungan kami berkembang sangat konsisten pada tahun ini menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus,” tandas Putin.

10/12/2025 20:09
Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

“(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan.

“Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

“Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya.

10/12/2025 20:09
Pemangkasan Anggaran Bencana Tunjukkan Bobby Nasution Minim Political Will

GELORA.CO -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution dinilai tidak memiliki kesadaran dan political will terdahap antisipasi bencana. Hal itu terbukti dari rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut.

“(Gubernur Bobby) kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, Rabu, 10 Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution memangkas habis anggaran bencana. Pemangkasan berdampak signifikan pada ketidaksiapan pemerintah menghadapi banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumut.

Anggaran Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumut yang semula mencapai Rp843,1 miliar pada masa Pj Gubernur Fatoni, dipotong drastis hingga hanya tersisa Rp98,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025, turun 88 persen atau berkurang Rp744,7 miliar. Pemangkasan berlanjut pada APBD 2026 yang hanya mengalokasikan Rp70 miliar untuk BTT.

Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan.

“Nah apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tandasnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

“Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya.

10/12/2025 20:09
Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

“Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

“Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

“Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.

Kementan beri klarifikasi
Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

“Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

“Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

“Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

“Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

“Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.

Kementan beri klarifikasi
Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

“Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

“Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(ANN)

10/12/2025 19:45
Waduh! Mobil Listrik Xiaomi Hampir Nyemplung saat Pakai Mode Parkir Otomatis

Jakarta –

Sebuah mobil listrik Xiaomi SU7 menjadi sorotan setelah kejadian manuver parkir otomatis yang hampir berakhir di kolam. Mobil itu melaju dengan mode parkir otomatis aktif, tapi hampir nyemplung ke kolam di China.

Dikutip Carnewschina, video viral di media sosial Weibo menunjukkan mobil Xiaomi SU7 bergerak maju menuju air di kolam. Pengemudinya tampak keluar dari mobil dan sepertinya mengaktifkan mode parkir otomatis.

Sejurus kemudian, mobil itu bergerak mundur, maju dan bermanuver. Tapi, mobil itu malah melaju ke air. Bumper depan menyentuh permukaan air sebelum mobil benar-benar berhenti.

Komentar dari netizen berfokus pada keputusan pengemudi untuk mengaktifkan parkir otomatis begitu dekat dengan badan air. Menurut pengamat yang dikutip Carnewschina, mode parkir otomatis diaktifkan pada skenario yang tidak menyerupai lingkungan parkir pada umumnya. Hal itu mungkin mempengaruhi interpretasi sistem terhadap ruang yang tersedia.

Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Xiaomi merilis pembaruan OTA (over the air/pembaruan secara online) pada 26 November, Xiaomi Hyper OS 1.11.0. Pembaruan tersebut diluncurkan kepada semua pemilik SU7 dan mencakup perubahan pada bantuan parkir, parkir jarak jauh, dan pencarian posisi parkir. Xiaomi menggambarkan ini sebagai optimasi sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsi terkait parkir.

Menurut para ahli, sistem parkir otomatis masih bergantung pada pengemudi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Jadi, tidak bisa serta merta mobil ditinggalkan begitu saja.

Ahli juga menyoroti bahwa lokasi yang tidak standar, seperti tepi kolam atau medan terbuka yang tidak rata, dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi karena sistem dapat menginterpretasikan permukaan air sebagai ruang kosong.

Dalam kasus ini, mobil sukses berhenti saat bumper depan menyentuh permukaan air, jadi tidak sampai tenggelam. Hal itu menunjukkan bahwa rintangan yang tidak terduga mungkin telah terdeteksi.

(rgr/dry)

10/12/2025 19:40