Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Seruan Beli Hutan Warganet Cermin Ketidakpercayaan Rakyat

    Seruan Beli Hutan Warganet Cermin Ketidakpercayaan Rakyat

    GELORA.CO -Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan luka mendalam. Lebih dari 900 orang dinyatakan meninggal dan sekitar 300 masih belum ditemukan. 

    Kerugian ekologis, infrastruktur, dan harta benda diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, sementara biaya evakuasi dan rekonstruksi bisa mencapai ratusan triliun. Bencana ini dianggap sebagai akibat dari rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan di kawasan terdampak sehingga memicu bencana ekologis skala besar.

    Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, menilai kerusakan hutan sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. 

    “Lahan hutan sudah seperti lapangan sepak bola yang bisa dipermaikan oleh siapa saja. Faktanya, hutan kita berubah dari pelindung manusia menjadi monster dan ancaman bencana yang mematikan manusia,” ujarnya lewat keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

    Ia lantas menyoroti seruan “beli hutan” yang digaungkan Warganet di media sosial merupakan bentuk sindiran keras sekaligus gambaran ketidakpercayaan rakyat terhadap pengelolaan hutan oleh para pemangku kepentingan, baik sektor kehutanan maupun lingkungan hidup.

    Riyono menjelaskan bahwa pembelian atau penguasaan kawasan hutan sebenarnya diatur melalui sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban serta tata cara pembayaran penerimaan negara di bidang kehutanan, hingga Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang pedoman penilaian dan penetapan harga jual kawasan hutan. 

    Pembelian hutan memerlukan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), penetapan harga oleh Menteri LHK, kewajiban pembayaran tunai dalam rupiah, penggunaan sesuai peruntukan, serta kesediaan mengikuti pengawasan pemerintah.

    Dokumen yang dibutuhkan juga tidak sedikit, mencakup surat permohonan IPKH, identitas pembeli, rencana penggunaan hutan, dokumen lingkungan, serta dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. 

    Proses pembeliannya pun berlapis, mulai dari pengajuan permohonan, penilaian kawasan oleh tim ahli, penetapan harga, pembayaran, hingga penerbitan IPKH.

    “Aksi beli hutan oleh para netizen sebenarnya adalah warning kepada para pejabat terkait untuk menjaga hutan dengan sungguh-sungguh. Ini sindiran soal rasa keputusasaan rakyat akibat kerusakan parah di Aceh dan Sumatera,” tegasnya

  • Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Pemerintah Buka Opsi Sumbangkan Baju Thrifting Ilegal ke Korban Bencana

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membuka opsi untuk memberikan barang sitaan produk garmen (pakaian) bermuatan ballpress kepada korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

    “Ada opsi (barang sitaan untuk korban bencana). Coba nanti kita tergantung pemerintah mau arahkan ke mana. Setelah menjadi milik negara, itu terserah pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).

    Sebagai informasi, barang sitaan Bea Cukai dapat dimusnahkan atau menjadi barang milik negara (BMN) untuk kemudian dilelang hingga menjadi hibah untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nirwala menyebut pihaknya akan mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen itu bakal disalurkan untuk korban terdampak bencana atau tidak.

    “Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan, bisa dimanfaatkan dan digunakan (seperti) di Aceh kan membutuhkan. Enggak (dijual), justru karena ditangkap supaya salah satunya tidak merusak pasar dalam negeri,” ucap Nirwala.

    Sebagai informasi, pada Rabu (3/12) Bea Cukai mengamankan dua truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116 Tol Palembang-Lampung.

    Penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti bersama personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

    Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut berbagai pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti ‘made in Tiongkok’ dan ‘made in Bangladesh’.

    “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ucap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.

    Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang ilegal tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

    “Atas penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, 2 kontainer berisi produk garmen ilegal juga diamankan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu (10/12). Kontainer tersebut diangkut oleh KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau yang diduga kuat ex-impor ilegal karena tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis “barang campuran dan sajadah”.

    Lihat juga Video: Menteri UMKM Cari Jalan Tengah untuk Produk Lokal-Pedagang Thrifting

    (aid/fdl)

  • Bobby Nasution Dinilai Kurang Kesadaran karena Pangkas Anggaran Bencana

    Bobby Nasution Dinilai Kurang Kesadaran karena Pangkas Anggaran Bencana

    GELORA.CO -Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution. Komisi II menilai bahwa Gubernur Bobby Nasution menunjukkan kurangnya political will dan kesadaran terhadap pentingnya antisipasi bencana.

    Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Sumut, akibat pemangkasan secara drastis. 

    “Kurang ada political will terhadap pengalokasian anggaran bencana. Artinya, [Gubernur Sumut] kurang aware terhadap potensi ancaman bencana itu sendiri,” kataAnggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, kepada wartawan, Kamis, 11 Desember 2025.

    Pemangkasan anggaran ini dinilai berdampak langsung pada ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, termasuk banjir bandang yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Sumut.

    Semula, pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Fatoni, anggaran BTT dialokasikan cukup besar, mencapai Rp843,1 miliar. Namun, dalam Perubahan APBD 2025, alokasi ini dipotong habis-habisan, menyisakan hanya Rp98,3 miliar. Ini berarti terjadi penurunan hingga 88%, atau setara dengan pengurangan sebesar Rp744,7 miliar.

    Tren pemangkasan ini berlanjut pada penyusunan APBD 2026, di mana anggaran BTT semakin dikurangi, hanya mengalokasikan Rp70 miliar. 

    Perbedaan yang mencolok antara anggaran awal (Rp843,1 miliar) dan anggaran tahun 2026 (Rp70 miliar) menjadi pertanyaan besar terkait kesadaran pemprov  terhadap kesiapsiagaan bencana.

    Bey mengatakan, dalam setiap pembahasan anggaran dibutuhkan political will dari seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, yang turunannya dituangkan dalam sebuah kebijakan. 

    “Nah, apakah kebijakan itu dianggap penting atau tidak, itu terlihat dalam pengalokasian anggarannya,” tegasnya.

    Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut, seorang pemimpin juga harus menguasai kondisi wilayahnya, termasuk potensi dan hambatan ke depan.

    “Salah satunya harus mampu memetakan potensi bencana di wilayah masing-masing, sehingga bisa memitigasinya dengan baik,” pungkasnya.

  • Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mengatakan, masyarakat tidak mempunyai hak untuk meminta penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
    Hal tersebut disampaikan Maruli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan
    PT TPL
    , pada Rabu (26/11/2025).
    “Jadi tidak ada hak masyarakat mengatakan tutup TPL, ya itu tidak ada haknya. Adalah hukum yang berbicara, itu harus betul-betul kita patuhi,” ujar Maruli dalam siaran langsung di akun Youtube
    Komisi XIII DPR
    , dikutip (Kamis (11/12/2025).
    Politikus Partai Golkar itu menyebut, PT TPL telah memaparkan proses perizinan hingga tindakan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
    Namun, ia menyorot adanya unjuk rasa yang menuntut
    penutupan PT TPL
    yang seharusnya didorong dengan bukti yang kuat.
    “Yang bermasalah sekarang adalah unjuk rasa yang besar-besaran, bahkan mengatakan ‘tutup TPL, tutup TPL’. Ini juga sebenarnya ini suara masyarakat banyak, tapi kita harus bisa membuktikan fakta apa sebenarnya yang menutup TPL ini,” ujar Maruli.
    Maruli mengatakan, sampai saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum atau inkrah yang menyatakan PT TPL merusak lingkungan dan melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
    “Bahkan laporan-laporan yang ditangani polisi adalah dari pihak TPL dan itu sudah juga mendapat hukuman. Nah ini, apakah TPL pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan? itu dulu,” ujar Maruli.
    “Kalau memang ada dan sejauh mana prosesnya. Karena apa? menutup pabrik yang sudah mempunyai izin pemerintah, mengeluarkan izin, tidak sembarangan ini untuk mengatakan tutup,” sambungnya menegaskan.
    Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Utara itu menduga, adanya pihak tertentu yang menunggai
    tuntutan penutupan PT TPL
    .
    “Saya terus terang saya adalah putra daerah, saya miris dengan keributan ini. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini. Ini perlu jadi catatan buat kita dari kementerian juga,” ujar Maruli.
    ANTARA FOTO/Yudi Manar Sejumlah masyarakat suku batak berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (10/11/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Gubernur Sumatera Utara menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) karena dianggap sudah merusak tanah suku batak di Kabupaten Toba.
    Pada Senin (10/11/2025), ribuan orang menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
    Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa mereka ingin memastikan Bobby menutup PT TPL.
    “Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita,” kata Rocky Pasaribu dari atas mobil komando, di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
    Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang telah menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan PT TPL.
    Massa aksi tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar Danau Toba dan warga Tapanuli Selatan.
    Terbaru pada Senin (24/11/2025), Bobby mengatakan akan menandatangani surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) pada Senin (1/12/2025).
    Bobby menyampaikan hal itu seusai rapat dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKPB, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, dan Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
    “Satu minggu ini. Tadi kita sepakat, jadi minggu depan biar bisa saya teken,” kata Bobby saat diwawancarai wartawan usai rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkapnya Penyebab 22 Korban Tewas dalam Kebakaran Terra Drone Megapolitan 11 Desember 2025

    Terungkapnya Penyebab 22 Korban Tewas dalam Kebakaran Terra Drone Megapolitan 11 Desember 2025

    Terungkapnya Penyebab 22 Korban Tewas dalam Kebakaran Terra Drone
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 22 korban tewas dalam kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat telah teridentifikasi, Rabu (10/12/2025).
    “Jadi tahap satu kemarin malam ada 3 jenazah, tahap dua tadi pagi ada 7 jenazah, dan untuk sore ini ada 12 jenazah, jadi totalnya 22 jenazah,” jelas Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru, dalam konferensi pers hasil
    identifikasi korban
    kebakaran
    Terra Drone
    , Rabu.
    Seluruh korban sudah dipulangkan ke rumah keluarga masing-masing di hari yang sama.
    Kepala Biro Kedokteran dan Kesehatan (Karo Dokpol) RS Polri Brigjen Nyoman Eddy Purnama Wirawan mengungkapkan penyebab kematian seluruh korban karena menghirup gas beracun jenis monoksida (CO).
    “Untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para personel spesialis forensik kami itu mengarah kepada terhirupnya asap dan kemudian
    gas karbon monoksida
    ,” jelas Nyoman dalam kesempatan yang sama.
    Ia menyebutkan, gas karbon monoksida dapat dikategorikan sebagai gas beracun yang berpacu dengan oksigen masuk ke dalam organ manusia.
    Menurut Nyoman, gas ini diduga dihasilkan oleh material yang terbakar di dalam gedung.
    Asapnya yang memenuhi ruangan mengalahkan oksigen.
    “Jadi gas ini bisa jadi karena pembakaran dalam berbagai kejadian kebakaran itu memang membuktikan bahwa dalam kondisi ini, kemudian terpicu kami tidak tahu apakah dia dari bahan itu ya tetapi bukti-bukti data-data menyimpulkan bahwa dalam kondisi luka atau terbakar seperti ini,” jelas Nyoman.
    Adapun gas beracun ini ditemukan juga pada darah korban berdasarkan pemeriksaan pada laboratorium.
    “Ada pemeriksaan laboratorium sederhana melalui darahnya tadi juga terbukti bahwa itu tinggi kandungan karbon monoksida,” kata dia.
    Lebih lanjut, Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Kombes Pol dr. Martinus Ginting menjelaskan bahwa seharusnya darah mengandung oksigen dan hemoglobin (HB) untuk bisa berfungsi secara normal.
    Ketika gas karbon monoksida berkadar tinggi memasuki darah, gas tersebut akan mengikat hemoglobin berkisar 20 sampai 30 kali lebih kuat.
    “Jadi ketika kadar CO-CO2 tinggi, kemampuan berikatan antara hemoglobin dengan CO atau CO2 tadi lebih kuat mungkin 20-30 kali daripada ikatan hemoglobin dengan oksigen,” jelas dia.
    Gas yang dihasilkan material di dalam kantor itu melesak masuk ke dalam darah melalui indra penciuman dan kemudian menghambat pernapasan korban.
    “Jadi ketika terbakar itu kan tadi kadar keluar dia CO atau CO2 itu berikatan dengan darah. Sehingga orang tersebut tidak bisa bernafas,” tutur dia.
    Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan bahwa gedung perkantoran itu difungsikan sebagai gudang sekaligus tempat servis drone berukuran besar.
    “Karena di toko ini, selain (jadi tempat) servis juga ada gudang, nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan,” ujar Susatyo dalam memberikan keterangan pers di halaman kantor PT Terra Drone, Rabu (10/12/2025).
    Maka dari itu, diduga ada banyak stok baterai litium yang tersimpan dalam kantor.
    Polisi masih mendata jumlah baterai yang disimpan di sana dalam penelusuran penyebab pasti kebakaran.
    “Berapa sebenarnya stok baterai yang mungkin baru datang atau dan sebagainya, nanti perkembangan akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
    Saat kejadian, salah satu baterai diduga terbakar. Beberapa karyawan berusaha memadamkannya dengan APAR.
    Namun, api bergerak cepat menyebar ke seluruh ruangan yang difungsikan sebagai gudang.
    “Kemudian ternyata baterai terbakar ini menyebar karena di lantai satu ini adalah salah satu tempat gudangnya,” tutur Susatyo di lokasi kejadian pada Selasa.
    Berikut daftar seluruh 22 korban
    kebakaran Terra Drone
    yang sudah teridentifikasi:
    1. Siti Sa’addah Ningsih, perempuan, 24 tahun
    2. Emilia Salim Tan, perempuan, 23 tahun
    3. Ervina, perempuan, 25 tahun
    4. Chandra Faajriati, perempuan, 19 tahun
    5. Tahsya Larasati, perempuan, 25 tahun
    6. Sendy Wijaya, laki-laki, 27 tahun
    7. Rayhansyah Pinago, laki-laki, 24 tahun
    8. Chintia Leni, perempuan, 29 tahun
    9. Rosdiana, perempuan, 26 tahun
    10. Muh Ikhsanul Mirja, laki-laki, 22 tahun
    11. Syaiful Fajar, laki-laki, 38 tahun
    12. Assyifa Mulandar, perempuan, 25 tahun
    13. Pariyem, perempuan, 31 tahun
    14. Ninda Tan, perempuan, 32 tahun
    15. Muhammad Ariel Budiman, laki-laki, 24 tahun
    16. Mochamad Apriyana, laki-laki, 40 tahun
    17. Della Yohana Simanjuntak, perempuan, 22 tahun
    18. Nazaellya Tsabita Nurazisha, perempuan, 27 tahun
    19. Athiniyah Isnaini Rasyidah, perempuan, 18 tahun
    20. Rufaidha Lathiifunnisa, perempuan, 22 tahun
    21. Novia Nurwana, perempuan hamil, 28 tahun
    22. Yoga Valdier Yaseer, laki-laki, 28 tahun
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    “Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.

    Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.

    Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.

    “Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.

    Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.

    Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.

    Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.

    Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.

    Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.

    “Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.

  • 2 Kontainer & 2 Truk Digerebek! Ada Isi Sajadah Ternyata Garmen Ilegal

    2 Kontainer & 2 Truk Digerebek! Ada Isi Sajadah Ternyata Garmen Ilegal

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah pada Rabu (10/12). Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang-Lampung.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan operasi ini jadi salah satu upaya melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal.

    “Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujar Djaka dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2025).

    Penindakan 3 Kontainer di Sunda Kelapa

    Bea Cukai menggagalkan pengiriman 3 kontainer dengan masing-masing 2 kontainer berisi produk garmen ilegal, serta 1 kontainer berisi mesin rokok yang diangkut oleh KM Indah Costa dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

    Dalam pemeriksaan terhadap manifest, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal.

    Menindaklanjuti hal tersebut, petugas langsung melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

    Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin rokok yang terdiri dari 4 unit. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” tegas Djaka.

    Foto: Anisa Indraini

    2 Truk Berisi Produk Garmen

    Penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti bersama personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

    Dalam proses pengawasan yang dilakukan, petugas menemukan dua truk masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut berbagai pakaian jadi baru yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti ‘made in Tiongkok’ dan ‘made in Bangladesh’.

    “Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” ucapnya.

    Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta. Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang dibawa oleh sopir tersebut ditemukan bahwa barang berasal dari Medan.

    “Atas penindakan ini, Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut, tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Produsen Serat dan Filamen RI Gantungkan Harapan Ke Purbaya Soal Serangan Impor Garmen

    (aid/fdl)

  • Gubernur Bobby Nasution Bantah Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Besar-besaran: Yang Ngomong Siapa Itu?

    Gubernur Bobby Nasution Bantah Anggaran Bencana Sumut Dipangkas Besar-besaran: Yang Ngomong Siapa Itu?

    Liputan6.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, angkat bicara menanggapi isu pemangkasan besar-besaran terhadap Anggaran Bencana Provinsi Sumut tahun 2025. 

    Kabar yang beredar menyebutkan anggaran telah dipotong drastis dari Rp843 Miliar menjadi hanya Rp98 Miliar.

    Menjawab pertanyaan wartawan pada Rabu (10/12/2025), Gubernur Bobby mempertanyakan sumber kabar pemangkasan anggaran bencana Sumut tersebut.

    “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)? Boleh silakan dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang diawal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukanya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar,” tegas Bobby.

    Efisiensi Anggaran Dipindah ke Belanja Tak Terduga

    Gubernur menjelaskan, perubahan alokasi anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    “Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 kan kita ada efesiensi, kita disuruh efesiensi, kita efesiensikan,” jelasnya.

    Dana yang diefisiensikan tidak hilang, melainkan dipindahkan ke pos Belanja Tak Terduga (BTT). Pos BTT ini, lanjut Bobby, digunakan untuk berbagai keperluan mendesak yang belum teralokasikan dalam APBD awal.

    Yaitu, Pembayaran Bonus PON dan Peparnas 2024: Digunakan untuk pembayaran bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) yang belum semua dialokasikan sebelumnya.

    Kemudian, Perbaikan Infrastruktur Mendesak: Termasuk perbaikan jembatan yang terputus di Nias Barat, yang juga didanai menggunakan BTT karena belum dianggarkan di APBD.

    “Diletaklah uangnya di BTT (untuk) PON, pembayaran atlet. Lalu untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya,” pungkas Gubernur Bobby, mengklarifikasi bahwa angka Rp800 Miliar bukanlah angka yang disahkan dalam R-APBD 2025.

     

  • Gunakan Sling Load, Distribusi LPG Pertamina Tembus Daerah Terisolasi

    Gunakan Sling Load, Distribusi LPG Pertamina Tembus Daerah Terisolasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan kegiatan masyarakat di daerah bencana banjir dan longsor terus dilakukan pemerintah bersama sejumlah korporasi. Langkah itu untuk memastikan aktivitas masyarakat kembali bangkit.
     
    Satu langkah strategis dalam memulihkan kegiatan masyarakat dilakukan dengan menjamin pasokan energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun gas elpiji tetap tersalurkan hingga ke area-area yang masih terisolasi.
     
    PT Pertamina (Persero), misalnya melakukan terobosan dengan melakukan metode pengiriman sling load menggunakan helikopter sebagai upaya mempercepat penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke wilayah Bener Meriah, Aceh, yang akses daratnya terputus akibat bencana.
     
    Pengiriman Bright Gas 12 kg sebanyak 72 tabung dilakukan menggunakan metode sling load atau menggantungkan barang dengan kabel sling pengaman, palet penyangga plastik, dan safety net, sudah dicek tingkat keamanannya.
     
    Model distribusi melalui sling load itu untuk pertama kalinya dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan di setiap tahapannya, mulai dari pengecekan dan prosedur keselamatan, batas ketinggian terbang helikopter, panjang kabel sling, hingga penyusunan LPG agar bantuan energi ini tiba dengan cepat.
     
    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyaksikan langsung proses pengiriman pertama LPG menggunakan sling load dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe pada Rabu (10/12/2025).
     
    Hal itu juga semacam kado ulang tahun Pertamina ke-68, dan bentuk nyata komitmen agar energi bisa sampai lebih cepat kepada masyarakat Bener Meriah yang sedang menghadapi masa sulit.
     
    Dalam kesempatan itu, Simon Aloysius Mantiri memberi apresiasi kepada TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan instansi terkait serta kepada Perwira Pertamina yang terus hadir di lokasi menyalurkan energi sekaligus melanjutkan tugas kemanusiaan yang sudah dijalankan sejak beberapa waktu yang lalu.
     
    “Kami telah menyerahkan bantuan kepada 164 posko dan membantu ketersediaan energi di 111 dapur umum, selain itu juga mendorong BBM, mendorong avtur, BBM untuk alat berat, agar supaya alat berat dapat berfungsi,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (11/12/2025).
     
    Dengan demikian, katanya langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan akses jalan yang terputus, sehingga semua wilayah dapat tersambung dan penyaluran logistik dan kebutuhan-kebutuhan lainnya agar dapat lebih lancar.
    “Di Lhoksumawe kita semua dapat menyaksikan Perwira Pertamina memastikan bahwa energi tetap tersalurkan dan sampai ke saudara-saudara kita di Bener Meriah secepat dan seaman mungkin, apa pun tantangannya termasuk menggunakan helikopter dengan metode sling load pengiriman LPG,” kata Simon.
     
    Hal itu sekaligus arahan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Rapat Terbatas (Ratas) di Banda Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025.
     
    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan bahwa pengiriman ini juga merupakan bentuk kolaborasi erat dengan BNPB, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait bersama perwira Pertamina.
     
    “Di lapangan, kami tidak bekerja sendiri. Upaya mempercepat distribusi LPG ke Bener Meriah ini bisa terjadi karena gotong royong dan koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.
     
    Pengiriman menggunakan helikopter Sikorsky S-61A yang lepas landas dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Tepat satu jam kemudian, heli tiba di Bandara Malikussaleh dan langsung mengangkat paket pertama tanpa mendarat, demi mempercepat waktu tempuh menuju Bandara Rembele, Bener Meriah.
     
    Usai mengantarkan paket pertama, heli kembali lagi ke Malikussaleh untuk mengambil paket kedua, dan seterusnya paket ketiga untuk menutup rangkaian distribusi cepat melalui metode ini. Seluruh proses dijalankan tanpa jeda panjang, tanpa menunggu, karena setiap menit sangat berarti bagi masyarakat yang menantikan bantuan energi.

    Pasokan Air Bersih

    Sebelumnya, Pertamina juga telah turun untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dengan menyalurkan air bersih siap minum.
     
    Pertamina Peduli bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tamiang, Wanadri dan Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Kota Medan, telah menyalurkan 45.000 liter air siap minum ke sejumlah titik padat penduduk yang terdampak bencana cukup berat dan jarang tersentuh bantuan, seperti Desa Pahlawan, Kampung Durian, dan Lapas Kampung Dalam. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan, Pertamina berupaya merespons kebutuhan masyarakat, tak hanya terkait energi namun juga bantuan kemanusiaan yang saat ini mendesak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga terdampak bencana.
     
    “Pertamina mengerahkan seluruh sumber daya dan personel untuk mendukung kegiatan di wilayah terdampak. Kami juga mengapresiasi berbagai pihak, yang bantu membantu sehingga air bersih bisa tiba di Aceh Tamiang,” kata Baron.
     
    Salah satu Relawan Pertamina Peduli dari Technical Planning Manager JOB Pertamina–Medco Simenggaris Subholding Upstream Pertamina, Neni Herawati menjelaskan, pengiriman air bersih ke Aceh Tamiang rencananya dilakukan pada 4 Desember, namun tertunda karena akses jalan masih terputus dan sulit dilalui. Suplai air berasal dari wilayah Berastagi, Dataran Tinggi Karo, Sumatra Utara yang berjarak sekitar 190 kilometer.

     
    “Mobilisasi air bersih terhambat karena akses jalan terputus, sehingga armada truk pengangkut air mencari jalan alternatif atau menunggu air surut. Tantangan lain adalah kapasitas angkut mobil air yang terbatas, namun karena air menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, Pertamina berkomitmen untuk terus menyalurkan air bersih setiap hari,” ujar Neni.
     
    Menurutnya, program ini akan terus berlanjut hingga sumber air sumur masyarakat kembali normal, layanan air beroperasi atau Water Treatment Plant (WTP) dapat dipasang untuk memproduksi air bersih di beberapa titik.
     
    Di tengah kelangkaan air bersih di Kota Tamiang, keberhasilan penyaluran bantuan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
     
    “Berkat dukungan rekan-rekan Wanadri dan Gabungan Mapala Medan, akses menuju lokasi-lokasi sulit dapat kami tembus sehingga air bersih siap minum dapat tersalurkan kepada masyarakat. Kami telah berencana memproduksi air bersih melalui WTP, sehingga masyarakat bisa memiliki beberapa titik pasokan air yang lebih stabil,” kata Neni.
     
    Jika ketersediaan armada truk pengangkut air bertambah, lanjutnya, Pertamina Peduli akan meningkatkan volume distribusi termasuk untuk mendukung kebutuhan RSUD dan Puskesmas di wilayah terdampak di Aceh Tamiang. (*)

  • Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Dia justru memastikan pengurusan izin pengumpulan bantuan kebencanaan dapat dilakukan belakangan setelah proses penggalangan berlangsung.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi viral pernyataan dirinya mengenai perizinan donasi publik yang ramai dibahas di media sosial. Menurutnya, aturan Kemensos bukanlah bentuk pelarangan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” ujar Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

    Ia menambahkan masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu. Pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

    Bagi Gus Ipul, hal yang terpenting adalah semangat tolong menolong sesama tidak boleh diganggu gugat oleh hambatan administrasi.

    “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Mensos juga menjelaskan bahwa izin dari Kemensos dibuat untuk membuat pertanggungjawaban publik atas kegiatan donasi yang dilakukan, bukan untuk membatasi donasi. Mekanisme tersebut dibuat agar pengumpulan donasi benar-benar digunakan untuk membantu korban bencana, bukan untuk disalahgunakan.

    Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai aksi solidaritas yang dilakukan publik untuk membantu warga terdampak di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, semangat gotong-royong harus difasilitasi Pemerintah agar bantuan bisa tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan.

    Kemensos saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah terdampak. Bantuan logistik, dapur umum, dan assessment kebutuhan warga telah berjalan paralel di sejumlah titik terdampak bencana.

    Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, Mensos Gus Ipul membuat pernyataan pengajuan izin untuk menanggapi fenomena banyak artis hingga influencer yang giat menggalang bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

    Beliau beranggapan bahwa siapapun dapat mengumpulkan donasi, baik perorangan atau lembaga dengan sebaiknya mengajukan izin terlebih dahulu. Pernyataan Gus Ipul mengenai mengurus izin terlebih dahulu menjadi viral dan ramai dikritik warganet.(Stefanus Bintang Agni)