provinsi: Sumatera Utara

Yogyakarta, Beritasatu.com – Rangkaian banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir disebut sebagai sinyal kuat meningkatnya cuaca ekstrem di Indonesia.

Guru Besar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dwikorita Karnawati menegaskan, fenomena tersebut merupakan dampak langsung dari kerentanan geologi Indonesia yang diperburuk oleh kerusakan lingkungan dan intensitas perubahan iklim yang makin tinggi.

Ia menjelaskan, kombinasi tiga faktor tersebut memicu bencana geo-hidrometeorologi berantai dengan intensitas yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Indonesia secara alamiah berada pada wilayah tektonik aktif yang rentan multibencana. Namun, pemanasan global dan kerusakan lingkungan membuat hujan ekstrem terjadi lebih sering dengan periode ulang yang semakin pendek,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2025).

Dwikorita mengungkapkan, tahun 2024 merupakan tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Anomali suhu global mencapai +1,55 derajat celsius dibandingkan era praindustri. Dekade 2015-2024 juga tercatat sebagai sepuluh tahun terpanas di planet bumi.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan peningkatan signifikan kejadian cuaca ekstrem. Pada 2020, tercatat 2.483 peristiwa, lalu melonjak menjadi 6.128 pada 2024. Tren peningkatan curah hujan pun semakin kuat di wilayah barat Indonesia termasuk provinsi-provinsi di Sumatra.

“Realitas ini memperkuat risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah, terutama di daerah dengan topografi curam dan perubahan tata guna lahan,” jelasnya.

Menurutnya, frekuensi hujan ekstrem yang meningkat membuat daya rusak bencana di Sumatera menjadi jauh lebih besar.

“Hujan ekstrem yang dulunya jarang, kini mulai muncul berulang. Ini yang menyebabkan banjir bandang di Sumatera datang dengan daya rusak yang jauh lebih besar,” kata Dwikorita.

Mantan kepala BMKG itu menambahkan, dinamika geologi, hidrometeorologi, dan kerusakan lingkungan kini saling memicu dan memperkuat. Akibatnya, satu peristiwa dapat memunculkan rangkaian bencana susulan.

“Selama musim hujan, potensi banjir bandang lanjutan masih sangat tinggi. Saat rehabilitasi baru dimulai, hujan ekstrem bisa datang lagi dan memaksa daerah terdampak kembali ke fase tanggap darurat,” paparnya.

Ia menilai skala kerusakan tiga provinsi tidak dapat diatasi hanya dengan mekanisme penanggulangan bencana reguler yang dirancang pada 2007. Sistem tersebut dinilai belum siap menghadapi multibencana yang dipicu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks.

“Bencana kali ini merupakan multibencana dengan penyebab dan dampak yang saling memperkuat,” tegasnya.

Dwikorita menilai, pemulihan wilayah terdampak memerlukan mekanisme cepat, taktis, dan masif. Hal ini termasuk koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dibandingkan penanganan reguler.

“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Kita memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” jelasnya.

Ia merekomendasikan pemerintah membentuk kajian komprehensif melibatkan kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan. Kajian tersebut harus memasukkan variabel perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta proyeksi bahaya hidrometeorologi untuk merumuskan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara holistik.