Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi seperti BBM serta LPG, sekaligus memantau percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Prioritas kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan laporan per Sabtu (13/12), saat bencana pertama kali terjadi sebanyak 554.048 pelanggan di Sumut mengalami pemadaman listrik. Terakhir sebanyak 543.037 pelanggan sudah kembali dialiri listrik, dan 1.011 pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman akibat kendala akses di beberapa lokasi.

    “Upaya pemulihan infrastruktur kelistrikan sempat membaik di seluruh kecamatan. Namun, curah hujan yang masih tinggi memicu longsor susulan yang kembali memutus sejumlah akses jalan dan jaringan listrik,” jelasnya.

    Akibatnya, pemulihan di beberapa wilayah harus dilakukan secara bertahap. Hingga Sabtu (13/12) kemarin, setidaknya masih ada tiga kabupaten yang belum sepenuhnya pulih, yakni:

    1. Kabupaten Tapanuli Tengah, aliran listrik di 209 dari 215 desa telah kembali menyala, sementara 6 desa masih mengalami pemadaman.

    2. Kabupaten Tapanuli Utara, 389 dari 395 desa telah dialiri listrik dan 6 desa masih padam.

    3. Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan 206 dari 211 desa telah pulih, sementara 5 desa lainnya masih dalam proses penanganan.

    Untuk penyaluran BBM, di Sumatera Utara tercatat sudah mulai membaik. Misalkan saja di wilayah yang sebelumnya sempat terisolir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, SPBU telah beroperasi kembali meski volume penyaluran masih mengalami kendala.

    Kemudian kondisi penyaluran di Kota Medan juga dilaporkan telah membaik. Pasokan BBM di wilayah tersebut saat ini masih disuplai dari Fuel Terminal (FT) Sibolga.

    Namun di sejumlah lokasi lainnya masih menghadapi kendala atau keterbatasan suplai imbas terputusnya jalur menuju FT Sibolga. Di antaranya Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

    Untuk memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, dilakukan skema alih suplai dari FT Sibolga ke IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung. Sebagai langkah penguatan, PT Pertamina Patra Niaga turut menyiapkan penambahan Awak Mobil Tangki (AMT) dan Mobil Tangki (MT) guna memperlancar distribusi dari FT Siantar dan IT Dumai.

    (acd/acd)

  • Pengamat Nilai Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK

    Pengamat Nilai Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK

    Jakarta –

    Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkonsultasi dengan DPR serta melaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo sebelum regulasi itu diberlakukan.

    “Informasi yang saya dapatkan, Perkap Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden. Jadi sangat keliru jika disebut sebagai bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden Prabowo,” ujar Amir dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

    Amir menilai Perkap tersebut tidak melanggar konstitusi atau menabrak putusan MK. Ia menganggap tuduhan-tuduhan tersebut lebih banyak didorong oleh narasi politis ketimbang analisis hukum yang utuh.

    “Putusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri. Perkap ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara,” imbuhnya.

    Ia menambahkan, dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim, selama tidak mengubah norma undang-undang dan tidak menabrak prinsip konstitusional. Amir menyebut framing yang menyebut Perkap ini sebagai ‘pembangkangan Kapolri’ terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.

    Ia menilai isu ini sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya retak hubungan antara Presiden dan Kapolri, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polemik Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.

    Di satu sisi, ada kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan. Di sisi lain, negara membutuhkan fleksibilitas administratif untuk mengelola sumber daya aparat secara efektif.

    Dalam konteks ini, Perkap menjadi titik temu sekaligus titik benturan. Kritik yang muncul sebagian berangkat dari trauma sejarah dan kehati-hatian terhadap kekuasaan aparat.

    Namun, tanpa membaca secara utuh substansi dan mekanisme pengawasannya, kritik tersebut berisiko berubah menjadi opini normatif yang tidak berbasis fakta hukum. Amir mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi emosional dan politis semata.

    Ia mendorong diskursus publik tetap berpijak pada data, mekanisme konstitusional, dan prinsip checks and balances. “Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi kritik harus adil dan berbasis fakta. Jangan sampai kita merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya karena salah membaca konteks,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kapolri meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

    Dia menyebut pengalihan jabatan anggota Polri tersebut telah dilandasi berdasarkan beberapa regulasi. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

    “Terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

    Berdasarkan regulasi tersebut, jelas Trunoyudo, Polri mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

    Terdapat 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi anggota Polri. Diantaranya Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian P2MI, dan Kementerian ATR/BPN.

    Selanjutnya, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Terkait itu, untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri memutasikan anggota Polri yang terpilih, menjadi perwira tinggi (pati)/perwira menengah (pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga.

    (isa/dhn)

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda serta tunggakan bertahun-tahun masih ada di beberapa provinsi. Berikut ini daftarnya.

    Pemutihan pajak kendaraan jadi keuntungan sendiri bagi yang nunggak pajak. Terlebih di beberapa provinsi, pemutihan pajak kendaraan itu tak disertai dengan pembayaran denda maupun tunggakan bertahun-tahun. Kamu hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda dan Tunggakan Dihapus

    Dengan demikian biaya yang dikeluarkan jadi lebih murah. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan disertai dengan penghapusan denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Riau

    Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau tinggal menghitung hari. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025. Artinya, masih ada sisa tiga hari untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan tersebut.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    4. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    5. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    6. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    7. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    8. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

    (dry/riar)

  • Janji Prabowo di Sumatera ke Para Pengungsi Korban Bencana

    Janji Prabowo di Sumatera ke Para Pengungsi Korban Bencana

    Medan –

    Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi para pengungsi korban bencana Sumatera. Prabowo menjanjikan sejumlah hal untuk para pengungsi.

    Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, Prabowo meninjau wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.

    Diketahui, Prabowo telah meninjau beberapa wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.

    Hunian

    Prabowo mengatakan pemerintahannya berencana mengalokasikan perumahan untuk para pengungsi korban bencana Sumatera. Meski begitu, ia tidak bicara detil mengenai itu.

    “Saya kira rakyat masih tegar, sabar, saya disambut dengan sangat baik, dan kita sudah merencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” ujar Prabowo di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Foto: Biro Sekretariat Presiden

    Prabowo berterima kasih kepada para petugas gabungan yang sudah bekerja keras.

    Aliran Listrik

    Prabowo turut menyorot kendala aliran listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana. Ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik.

    “Pasti masalah listrik ada. Tidak secepat yang kita harapkan, karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita atasi,” ujar Prabowo.

    Berbagai kendala, terutama soal akses, dialami dalam menyalurkan listrik. Salah satu kendalanya yakni masih adanya wilayah yang terendam banjir.

    Ia berjanji secepatnya listrik akan teraliri di wilayah terdampak bencana. “Menara-menara itu sangat berat, kemudian kendala-kendala sebagian masih banjir, sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus. Tapi insyaallah kita harapkan ya mungkin 1 minggu ya, mudah-mudahan ya, tapi jangan terlalu berharap,” tutur Prabowo.

    “Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” lanjutnya.

    Air Bersih-Tanggul

    Prabowo mengaku sudah menerima laporan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahwa daerahnya masih kekurangan air bersih hingga air minum. Prabowo akan segera memenuhi kebutuhan tersebut.

    “Baik, saya datang melihat keadaan, nanti, kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Prabowo di Posko Pengungsian Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara.

    Foto: Biro Sekretariat Presiden

    Prabowo juga akan segera memperbaiki kerusakan infrastruktur. Seluruh kekuatan dikerahkan ke lokasi melakukan perbaikan.

    “Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian, akan kerahkan semua kekuatan kita,” ujarnya.

    “Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang,” lanjut Prabowo.

    Prabowo memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan lokasi bencana dari hari ke hari. Prabowo meminta warga tabah.

    “Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan, dengan kekuatan kita semua, kita akan hadapi ini dan kita akan membantu semua, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu,” katanya.

    “Karena Saudara-saudara adalah bagian dari kami semua, kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • Prakiraan Cuaca Indonesia Akhir Pekan Minggu 14 Desember 2025, BMKG: Hujan Guyur Sebagian Wilayah

    Prakiraan Cuaca Indonesia Akhir Pekan Minggu 14 Desember 2025, BMKG: Hujan Guyur Sebagian Wilayah

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (14/12/2025).

    Menurut Prakirawati BMKG Wahyu Annisa, untuk wilayah Indonesia bagian barat masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan petir di sejumlah kota saat akhir pekan hari ini, Minggu (14/12/2025).

    “Di wilayah barat Indonesia terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Jambi, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” ujar Annisa dalam siaran prakiraan cuaca, melansir Antara, Minggu (14/12/2025).

    Selain itu, lanjut dia, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Padang. Sementara, kata Annisa, hujan ringan diprakirakan turun di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda.

    “Ada pun kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan menyelimuti Banda Aceh dan Surabaya. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, Annisa menyebut potensi hujan petir perlu diwaspadai di Mamuju,” papar dia.

    “Potensi hujan dengan intensitas sedang juga diprakirakan terjadi di Nabire, Merauke, dan Denpasar,” sambung Annisa.

    Annisa menambahkan, hujan ringan berpotensi terjadi di Mataram, Palu, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya.

    “BMKG juga memprakirakan cuaca berawan tebal di Kupang dan Manokwari. Sementara itu, kondisi cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jayapura,” terang dia.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya hujan disertai petir, yang dapat berdampak pada aktivitas harian dan keselamatan.

    “Prakiraan tersebut merupakan gambaran umum cuaca hari ini di masing-masing daerah. Ada pun untuk informasi yang diperbarui setiap jam sekali, masyarakat dapat mengakses di laman web resmi bmkg.go.id atau aplikasi Info BMKG,” jelas Annisa.

     

    Musim hujan kini terkadang dibarengi dengan cuaca ekstrem tak menentu. Selain disertai angin, curah hujan lebat dan petir ganas.

  • Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan akibat dampak langsung bencana tersebut. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang serta menyalurkan bantuan bagi para penyintas.

    Bencana banjir bandang dan longsor tersebut berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera. Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. Tercatat sebanyak 158.000 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

    Tidak hanya rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik juga terdampak parah. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Selain itu, terdapat 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan.

    Kerusakan juga terjadi pada bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung dan perkantoran dilaporkan terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat akses distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.

    Dari sisi wilayah, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak. BNPB mencatat 415 orang meninggal dunia di Aceh, sementara 34 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan 349 korban meninggal dunia, dengan 91 orang masih dalam pencarian, sedangkan di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 242 orang, dan 92 orang lainnya dilaporkan hilang.

    Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 184 orang. Selanjutnya disusul Kabupaten Aceh Utara dengan 159 korban meninggal dunia, serta Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dengan 116 korban jiwa.

    BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, dan penanganan pengungsi akibat banjir Sumatera. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi di sejumlah wilayah terdampak.

  • Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung

    Klarifikasi soal Kayu Berstiker Kemenhut yang Terdampar di Lampung
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, temuan ribuan kayu gelondongan di Pesisir Barat, Lampung, sempat memantik pertanyaan publik.
    Kayu-kayu berstiker Kementerian Kehutanan itu ditemukan di Pantai Tanjung pada saat bersamaan dengan bencana yang menelan banyak korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kayu-kayu itu diketahui berstiker kuning dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumbar (MPL) serta ada kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”.
    Kemunculan kayu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah pihak menduga kayu-kayu itu berasal dari arus
    banjir
    bandang yang membawa ribuan kubik kayu dari wilayah terdampak bencana.
    Dugaan ini diperkuat oleh temuan gelondongan kayu yang juga hanyut dan merusak permukiman warga saat banjir melanda.
    Namun, pemerintah dan kepolisian memastikan kayu gelondongan yang ditemukan di
    Lampung
    tidak berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi, menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Menurut dia, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bersama Balai PHL Lampung.
    Ade menjelaskan, ribuan kubik kayu tersebut berasal dari kecelakaan kapal tugboat milik PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang mengangkut kayu dari wilayah Mentawai, Sumatera Barat.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” ujarnya.
    Kapal tersebut diketahui mengalami kerusakan mesin akibat cuaca ekstrem dan badai pada 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kayu jatuh dan hanyut dari kapal.
    Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari. Ia menyebutkan bahwa kapal yang membawa sekitar 4.800 kubik kayu itu berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025.
    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” kata Yuni.
    Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
    PT Minas Pagai Lumber disebut telah mengantongi izin pengelolaan hutan produksi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 550/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 dan telah diperpanjang pada 2013 melalui SK Nomor 502/Menhut-II/2013.
    Selain itu, kayu-kayu yang ditemukan dilengkapi dengan stiker barcode Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
    Barcode tersebut berfungsi sebagai penanda keterlacakan kayu untuk memastikan keabsahan dan asal-usulnya, sekaligus sebagai upaya pencegahan praktik illegal logging.
    Pada sejumlah gelondongan kayu, tercantum stiker berwarna kuning dengan barcode, kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia”, serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”, lengkap dengan logo SVLK Indonesia.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf juga memastikan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat adalah legal dan berizin.
    Helfi menegaskan, keabsahan ribuan kubik gelondongan kayu dan pengirimannya memiliki dokumen-dokumen yang sah serta legalitas dari instansi terkait.
    Pertama, kapal tongkang yang digunakan untuk mengirim gelondongan kayu itu memiliki dokumen berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor SPB ID.SIK 1125 0000001 dan SPB ID.SIK 1125 0000002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Palinggam, Sikakap.
    Dari pemeriksaan ABK, kayu-kayu itu diangkut menggunakan kapal tongkang Ronmas 9 dengan muatan 968 batang kayu log milik PT MPL.
    “Berangkat dari Pelabuhan Jety PT Minas Pagai Lumber Abanbaga, Kepulauan Mentawai, Sumbar, dengan tujuan PT Makmur Cemerlang Bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang,” katanya di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Kedua, asal gelondongan kayu tersebut juga dinyatakan legal dan memiliki izin resmi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA).
    Helfi mengatakan, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, PT MPL diberikan izin untuk pemanfaatan hasil hutan seluas 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995.
    Kemudian dilakukan perpanjangan pada 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun.
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menghentikan penyelidikan terkait temuan gelondongan kayu yang terdampar di Kabupaten Pesisir Barat.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf mengatakan, penyidik telah menghentikan penyelidikan atas temuan tersebut.
    Helfi menjelaskan, keputusan penghentian penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya tidak menemukan tindak pidana saat melakukan gelar perkara dari keberadaan gelondongan kayu tersebut.
    “Karena memang tidak ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut,” kata Helfi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (10/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prakiraan Cuaca Minggu 14 Desember: Hujan Petir di Indonesia Barat

    Prakiraan Cuaca Minggu 14 Desember: Hujan Petir di Indonesia Barat

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan yang disertai petir di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (14/12/2025).

    Prakirawati BMKG, Wahyu Annisa, dalam siaran prakiraan cuaca menyampaikan, wilayah Indonesia barat berpotensi mengalami hujan petir di sejumlah kota besar.

    “Di Indonesia barat, terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Jambi, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” katanya.

    Selain hujan petir, hujan dengan intensitas sedang juga diprakirakan terjadi di Padang. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Medan, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, dan Samarinda.

    BMKG juga memprakirakan kondisi cuaca berawan tebal akan menyelimuti Banda Aceh dan Surabaya sepanjang hari.

    Untuk wilayah Indonesia tengah dan timur, Wahyu Annisa menyebut masyarakat di Mamuju perlu mewaspadai potensi hujan disertai petir.

    “Potensi hujan dengan intensitas sedang juga diprakirakan terjadi di Nabire, Merauke, dan Denpasar,” ujarnya.

    Selain itu, hujan ringan diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah, antara lain Mataram, Palu, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya.

    Adapun kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Kupang dan Manokwari, sementara cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Jayapura.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya hujan disertai petir, yang dapat berdampak pada keselamatan dan aktivitas harian.

    BMKG menegaskan, prakiraan cuaca ini merupakan gambaran umum kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Untuk mendapatkan informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap jam, masyarakat dapat mengakses laman resmi bmkg.go.id atau aplikasi Info BMKG.

  • Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Saat Kunjungi Pengungsian di Aceh

    Sebelumnya, Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani memastikan negara akan terus hadir untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kita ingin memastikan masyarakat yang tertimpa musibah tidak merasa sendiri. Negara melalui eksekutif dan legislatifnya akan bahu-membahu bersama masyarakat untuk memulihkan kondisi,” ujar Muzani di Kota Padang, Sumatera Barat, melansir Antara, Minggu (14/12/2025).

    Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat mendatangi langsung penyintas banjir di Kompleks Grya Permata 1 RT 004/RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

    Dalam peninjauan tersebut, Muzani menegaskan kehadirannya ke Ranah Minang merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons bencana yang terjadi, sekaligus memastikan negara hadir membantu masyarakat terdampak agar segera bangkit.

    Sebagai bentuk empati, dia bersama Vasko menyerahkan bantuan sembako sebanyak dua truk kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat melalui posko logistik bencana Kompleks Perumahan Grya Permata 1.

    Pada kesempatan itu, Muzani pun menyambut baik upaya pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pihak yang bergerak cepat dalam hal penanganan banjir, serta berharap proses pemulihan dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan saat ini pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait percepatan penanganan dampak bencana, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Kami memastikan penanganan darurat berjalan. Mulai dari evakuasi, pemenuhan logistik hingga pembersihan lingkungan pascabanjir. Kolaborasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar nanti rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilakukan dan sesuai harapan,” ucap Vasko.

    Kompleks Grya Permata 1 dihuni sebanyak 68 kepala keluarga atau 258 jiwa. Sebanyak 65 rumah dan satu masjid terdampak saat banjir melanda daerah tersebut. Tercatat 10 rumah rusak ringan dan 55 rumah lainnya mengalami rusak sedang.

  • Menyayat Hati, Bangkai Orang Utan Tapanuli Betina Remaja Ditemukan di Tumpukan Kayu Usai Bencana Sumut

    Menyayat Hati, Bangkai Orang Utan Tapanuli Betina Remaja Ditemukan di Tumpukan Kayu Usai Bencana Sumut

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan saat ini pemerintah provinsi terus menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait percepatan penanganan dampak bencana, terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

    “Kami memastikan penanganan darurat berjalan. Mulai dari evakuasi, pemenuhan logistik hingga pembersihan lingkungan pascabanjir. Kolaborasi dengan seluruh pihak terus kami lakukan agar nanti rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilakukan dan sesuai harapan,” ucap Vasko.

    Kompleks Grya Permata 1 dihuni sebanyak 68 kepala keluarga atau 258 jiwa. Sebanyak 65 rumah dan satu masjid terdampak saat banjir melanda daerah tersebut. Tercatat 10 rumah rusak ringan dan 55 rumah lainnya mengalami rusak sedang.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

    Bantuan berupa 5.000 paket sembako dan obat-obatan disalurkan langsung ke masyarakat di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

    Muzani mengatakan, dari hasil peninjauan seluruh wilayah Aceh Utara terdampak bencana. 25 kecamatan rusak berat, dan 2 kecamatan rusak ringan.

    “Aceh Utara itu terdiri dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak parah dan dua kecamatan terdampak ringan. Artinya, seluruh kabupaten terdampak bencana,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima, Sabtu 13 Desember 2025.

    Muzani menyatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 ribu warga yang mengungsi, namun sebagian besar belum tertampung di hunian sementara. Akhirnya pengungsi terpaksa menumpang di rumah kerabat, sekolah, hingga masjid yang berada di lokasi lebih tinggi dan tidak terdampak banjir.

    “Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan. Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis mereka kehilangan semangat hidup,” ungkapnya.

    Masyarakat berharap agar akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten dapat segera dipulihkan untuk mendukung aktivitas dan distribusi bantuan.

    Selain itu, menjelang nantinya bulan Ramadhan, warga sangat berharap pemerintah dapat membangun rumah singgah sementara agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara lebih normal.

    “Karena itu mereka berharap kepada pemerintah pusat untuk segera membangun rumah-rumah yang mereka tinggalkan atau yang hancur karena bencana tersebut,” papar Muzani.