provinsi: Sumatera Utara

Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
Presiden
Prabowo Subianto
sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
“Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
bencana banjir
dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
“Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
“Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
“Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
“Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
the biggest disaster in our history
, kita pontang-panting
day by day, night after night to save our people
,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
“Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
“Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
“Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
tanah longsor
yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
“Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 10:58
Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.

Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.

5 Isu Politik Hukum-Terkini

Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.

“Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.

2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi

Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.

Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.

“Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.

3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan

Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.

“Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.

14/12/2025 10:39
Usai Insiden Cilincing, Mobil Pengantaran MBG Harus di Luar Pagar

Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat Standar Operational Procedure (SOP) pengantaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengetatan SOP ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana terjadi dalam insiden mobil pengantar makanan program MBG yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025.

Salah satu SOP yang ditetapkan adalah mobil pengantar MBG hanya di luar pagar, dan tidak perlu masuk pekarangan sekolah.

“Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu 13 Desember 2025.

Selain itu, lanjut dia, pengendara mobil pengantar MBG haruslah seseorang yang memang berprofesi sebagai sopir, bukan sopir cabutan, atau berprofesi lain, apalagi yang baru belajar mengendarai mobil.

“Harus punya SIM, tidak sekadar SIM A, karena SIM A sudah kayak SIM C, asal dapat. Kenapa tidak asal SIM A, supaya dia menguasai pemakaian mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir,” ucap Nanik. Menurut dia, selain harus mengenal medan dan memahami jalur lalu lintas pengantaran, sopir pengantar MBG juga harus orang yang berkepribadian baik, tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

“Saya minta perhatian sama mitra, jangan karena anda mau bayar murah, lalu main cabut saja, Sekarang saya rekomendasikan agar SPPG itu disuspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau ada kejadian, saya pun akan merekomendasikan hal yang sama kepada bapak ibu,” kata mantan wartawan senior itu.

Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan meski terjadi kasus keracunan massal. Ia menegaskan, program MBG tetap dilanjutka…

14/12/2025 09:45
Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025).

Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.

“Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

Sedangkan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang.

Berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing.

“Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat (12/12) sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu (13/12) menjadi sebanyak 586 ribu,” tutur Abdul Muhari.

Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pengungsi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884 ribu berkurang menjadi 654 ribu orang.

Menyangkut dengan distribusi logistik, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pihak terkait lainnya pada tanggap darurat fase kedua, terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana.

“Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, dua pengiriman melalui darat seberat tiga ton, serta menggunakan kapal dengan lima pengiriman sebanyak 47,4 ton,” katanya.

Abdul Muhari mengatakan pemulihan jembatan putus akibat banjir terus dipacu dan diharapkan selesai secepatnya. Pemulihan jembatan tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan melalui jalur darat.

“Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh tersebut terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal,” pungkas Abdul Muhari.

14/12/2025 09:44
Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban banjir yang masih mengungsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Kedatangan Presiden Prabowo bersama Mendagri Tito dan sejumlah menteri disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya terkait kelanjutan kehidupan mereka pascabencana banjir.

Dalam dialog dengan warga, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan air bersih dan air minum, serta perbaikan tanggul yang jebol.

“Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Presiden juga memastikan pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Polri guna mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memantau kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.

Ia pun meminta masyarakat tetap tabah menghadapi situasi sulit pascabencana, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan membantu warga terdampak.

“Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras selama berhari-hari di sini,” ujar Presiden Prabowo.

Kehadiran Presiden dan Mendagri Beri Harapan Baru Bagi Korban Banjir

Salah seorang pengungsi, Nurul Akmal, mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito memberikan harapan baru bagi para korban banjir. Ia berharap bantuan, terutama bahan pokok dan pakaian, dapat segera disalurkan, termasuk percepatan perbaikan tanggul yang jebol.

“Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.

Nurul juga menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana. Menurutnya, banyak warga tidak sempat menyelamatkan ijazah maupun sertifikat tanah saat banjir melanda.

“Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.

Aspirasi serupa disampaikan Laila Hayati, warga Tanjung Pura. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito telah meredakan kegelisahan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah karena permukiman mereka masih terendam banjir.

Selain meminta percepatan perbaikan tanggul, Laila berharap bantuan sembako, pakaian, serta pemulihan dokumen kependudukan segera direalisasikan.

“Kalau bisa, Pak Mendagri yang katanya mau menggratiskan pengurusan dokumen untuk korban banjir, [agar] disegerakan,” ujar Laila.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait antisipasi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Mendagri Tito menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

“Kita tahu bahwa prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) curah hujan akan tinggi di beberapa daerah, di samping juga rob naik, pasang naik,” kata Mendagri.

Pentingnya Solidaritas Antar Pemda

Mendagri juga menegaskan pentingnya solidaritas antar-Pemda, mengingat sejumlah daerah terdampak memiliki keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.

“Itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka (daerah terdampak bencana),” ujarnya.

Menurut Mendagri, masyarakat di tiga wilayah terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama kebutuhan pribadi seperti pakaian, pakaian dalam, keperluan perempuan, serta kebutuhan anak-anak.

“Kita bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang enggak memiliki pakaian luar maupun pakaian dalam, bayi yang tidak memiliki popok, ibu-ibu wanita untuk peralatan perempuan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mereka sangat perlukan,” kata Mendagri.

Dalam kunjungan Presiden tersebut, turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

14/12/2025 09:41
Mensesneg Pastikan Penanganan Bencana Terus Dipercepat dan Diawasi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri rangkaian kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat melakukan doorstop di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), usai mendampingi Presiden meninjau wilayah terdampak bencana.

“Sore hari ini, Bapak Presiden mengakhiri kunjungan kerja selama dua hari di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kunjungan ini bertujuan memastikan proses penanganan terhadap wilayah dan warga kita yang mengalami musibah beberapa hari lalu dapat tertangani secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, namun secara umum akses ke wilayah terdampak sudah dapat dijangkau. Dia menuturkan bahwa pemerintah telah memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya juga menjelaskan bahwa memang masih ada sejumlah kendala di lapangan. Namun secara umum, seluruh wilayah sudah dapat terjangkau. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga telah kami cek, mulai dari ketersediaan stok makanan yang mencukupi, kebutuhan pakaian, obat-obatan, hingga air bersih, khususnya di Aceh Tamiang, yang terus kami upayakan masuk,” katanya.

Selain itu, Prasetyo menyampaikan bahwa hampir seluruh rumah sakit di wilayah terdampak bencana telah kembali beroperasi.

“Hampir seluruh rumah sakit juga sudah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya optimal, dan hal ini terus kami usahakan perbaikannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.

“Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penanganan bencana ini, mulai dari BNPB, masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, para relawan, serta bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik dari perusahaan maupun perorangan, yang luar biasa besarnya,” ucapnya.

Menutup keterangannya, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kami juga memohon maaf apabila masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya mohon pengertian dari masyarakat karena kami harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan agenda kebijakan lainnya,” pungkasnya.

14/12/2025 09:33
Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi seperti BBM serta LPG, sekaligus memantau percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan.

“Prioritas kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/12/2025).

Berdasarkan laporan per Sabtu (13/12), saat bencana pertama kali terjadi sebanyak 554.048 pelanggan di Sumut mengalami pemadaman listrik. Terakhir sebanyak 543.037 pelanggan sudah kembali dialiri listrik, dan 1.011 pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman akibat kendala akses di beberapa lokasi.

“Upaya pemulihan infrastruktur kelistrikan sempat membaik di seluruh kecamatan. Namun, curah hujan yang masih tinggi memicu longsor susulan yang kembali memutus sejumlah akses jalan dan jaringan listrik,” jelasnya.

Akibatnya, pemulihan di beberapa wilayah harus dilakukan secara bertahap. Hingga Sabtu (13/12) kemarin, setidaknya masih ada tiga kabupaten yang belum sepenuhnya pulih, yakni:

1. Kabupaten Tapanuli Tengah, aliran listrik di 209 dari 215 desa telah kembali menyala, sementara 6 desa masih mengalami pemadaman.

2. Kabupaten Tapanuli Utara, 389 dari 395 desa telah dialiri listrik dan 6 desa masih padam.

3. Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan 206 dari 211 desa telah pulih, sementara 5 desa lainnya masih dalam proses penanganan.

Untuk penyaluran BBM, di Sumatera Utara tercatat sudah mulai membaik. Misalkan saja di wilayah yang sebelumnya sempat terisolir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, SPBU telah beroperasi kembali meski volume penyaluran masih mengalami kendala.

Kemudian kondisi penyaluran di Kota Medan juga dilaporkan telah membaik. Pasokan BBM di wilayah tersebut saat ini masih disuplai dari Fuel Terminal (FT) Sibolga.

Namun di sejumlah lokasi lainnya masih menghadapi kendala atau keterbatasan suplai imbas terputusnya jalur menuju FT Sibolga. Di antaranya Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Untuk memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, dilakukan skema alih suplai dari FT Sibolga ke IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung. Sebagai langkah penguatan, PT Pertamina Patra Niaga turut menyiapkan penambahan Awak Mobil Tangki (AMT) dan Mobil Tangki (MT) guna memperlancar distribusi dari FT Siantar dan IT Dumai.

(acd/acd)

14/12/2025 09:15
Pengamat Nilai Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK

Jakarta –

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkonsultasi dengan DPR serta melaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo sebelum regulasi itu diberlakukan.

“Informasi yang saya dapatkan, Perkap Nomor 10 Tahun 2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden. Jadi sangat keliru jika disebut sebagai bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden Prabowo,” ujar Amir dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Amir menilai Perkap tersebut tidak melanggar konstitusi atau menabrak putusan MK. Ia menganggap tuduhan-tuduhan tersebut lebih banyak didorong oleh narasi politis ketimbang analisis hukum yang utuh.

“Putusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri. Perkap ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim, selama tidak mengubah norma undang-undang dan tidak menabrak prinsip konstitusional. Amir menyebut framing yang menyebut Perkap ini sebagai ‘pembangkangan Kapolri’ terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.

Ia menilai isu ini sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya retak hubungan antara Presiden dan Kapolri, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polemik Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.

Di satu sisi, ada kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan. Di sisi lain, negara membutuhkan fleksibilitas administratif untuk mengelola sumber daya aparat secara efektif.

Dalam konteks ini, Perkap menjadi titik temu sekaligus titik benturan. Kritik yang muncul sebagian berangkat dari trauma sejarah dan kehati-hatian terhadap kekuasaan aparat.

Namun, tanpa membaca secara utuh substansi dan mekanisme pengawasannya, kritik tersebut berisiko berubah menjadi opini normatif yang tidak berbasis fakta hukum. Amir mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi emosional dan politis semata.

Ia mendorong diskursus publik tetap berpijak pada data, mekanisme konstitusional, dan prinsip checks and balances. “Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi kritik harus adil dan berbasis fakta. Jangan sampai kita merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya karena salah membaca konteks,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

Dia menyebut pengalihan jabatan anggota Polri tersebut telah dilandasi berdasarkan beberapa regulasi. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Berdasarkan regulasi tersebut, jelas Trunoyudo, Polri mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

Terdapat 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi anggota Polri. Diantaranya Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian P2MI, dan Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait itu, untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri memutasikan anggota Polri yang terpilih, menjadi perwira tinggi (pati)/perwira menengah (pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga.

(isa/dhn)

14/12/2025 09:05
Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Denda-Tunggakan Bertahun-tahun Dihapus

Jakarta –

Pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda serta tunggakan bertahun-tahun masih ada di beberapa provinsi. Berikut ini daftarnya.

Pemutihan pajak kendaraan jadi keuntungan sendiri bagi yang nunggak pajak. Terlebih di beberapa provinsi, pemutihan pajak kendaraan itu tak disertai dengan pembayaran denda maupun tunggakan bertahun-tahun. Kamu hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Denda dan Tunggakan Dihapus

Dengan demikian biaya yang dikeluarkan jadi lebih murah. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan disertai dengan penghapusan denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

1. Sumatera Barat

Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

2. Sumatera Utara

Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

3. Riau

Pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau tinggal menghitung hari. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025. Artinya, masih ada sisa tiga hari untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan tersebut.

Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

4. Jambi

Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan dan bakal berakhir dalam waktu dekat. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

5. Sumatera Selatan

Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

6. Kalimantan Selatan

Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

7. Kalimantan Tengah

Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

8. Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

Itu tadi daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan hanya membayar pajak tahun berjalan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pastikan jangan melewatkan kesempatan emas tersebut ya. Soalnya program pemutihan pajak kendaraan di setiap provinsi belum tentu digelar setiap tahunnya.

(dry/riar)

14/12/2025 09:04
Janji Prabowo di Sumatera ke Para Pengungsi Korban Bencana

Medan –

Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi para pengungsi korban bencana Sumatera. Prabowo menjanjikan sejumlah hal untuk para pengungsi.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir, Prabowo meninjau wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.

Diketahui, Prabowo telah meninjau beberapa wilayah terdampak bencana Sumatera seusai lawatannya ke Pakistan dan Rusia. Beberapa daerah yang disambangi mulai Langkat, Takengon, Bener Meriah, hingga Aceh Tamiang.

Hunian

Prabowo mengatakan pemerintahannya berencana mengalokasikan perumahan untuk para pengungsi korban bencana Sumatera. Meski begitu, ia tidak bicara detil mengenai itu.

“Saya kira rakyat masih tegar, sabar, saya disambut dengan sangat baik, dan kita sudah merencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” ujar Prabowo di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Foto: Biro Sekretariat Presiden

Prabowo berterima kasih kepada para petugas gabungan yang sudah bekerja keras.

Aliran Listrik

Prabowo turut menyorot kendala aliran listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana. Ada beberapa wilayah yang belum teraliri listrik.

“Pasti masalah listrik ada. Tidak secepat yang kita harapkan, karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita atasi,” ujar Prabowo.

Berbagai kendala, terutama soal akses, dialami dalam menyalurkan listrik. Salah satu kendalanya yakni masih adanya wilayah yang terendam banjir.

Ia berjanji secepatnya listrik akan teraliri di wilayah terdampak bencana. “Menara-menara itu sangat berat, kemudian kendala-kendala sebagian masih banjir, sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus. Tapi insyaallah kita harapkan ya mungkin 1 minggu ya, mudah-mudahan ya, tapi jangan terlalu berharap,” tutur Prabowo.

“Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras,” lanjutnya.

Air Bersih-Tanggul

Prabowo mengaku sudah menerima laporan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahwa daerahnya masih kekurangan air bersih hingga air minum. Prabowo akan segera memenuhi kebutuhan tersebut.

“Baik, saya datang melihat keadaan, nanti, kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Prabowo di Posko Pengungsian Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara.

Foto: Biro Sekretariat Presiden

Prabowo juga akan segera memperbaiki kerusakan infrastruktur. Seluruh kekuatan dikerahkan ke lokasi melakukan perbaikan.

“Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian, akan kerahkan semua kekuatan kita,” ujarnya.

“Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang,” lanjut Prabowo.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan lokasi bencana dari hari ke hari. Prabowo meminta warga tabah.

“Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan, dengan kekuatan kita semua, kita akan hadapi ini dan kita akan membantu semua, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu,” katanya.

“Karena Saudara-saudara adalah bagian dari kami semua, kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” ujarnya.

Halaman 2 dari 4

(isa/isa)

14/12/2025 08:16