Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Total Permintaan HGU Lahan Sawit dan Tambang 1,67 Juta Ha, Nusron: Belum Ditandatangani

    Total Permintaan HGU Lahan Sawit dan Tambang 1,67 Juta Ha, Nusron: Belum Ditandatangani

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menandatangani lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun kelapa sawit dan pertambangan.

    Dia bilang, sedikitnya ada permintaan 1,67 juta ha lahan HGU yang ingin mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

    Nusron menyebut, ada tumpukan berkas permohonan HGU, perpanjangan HGU dan pembaruan HGU yang belum ia tandatangani selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Setahun ini kami enggak mau tandatangani dan yang ada di meja saya total permohonan baru, perpanjangan maupun pembaruan 1.673.000 hektare, belum kami tandatangani satu pun,” ujar Nusron saat memberikan sambutan dalam Lokakarya & Konsolidasi Nasional Reforma Agraria Kehutanan di Jakarta, Jumat, 19 Desember.

    Menurut dia, pihaknya ingin penataan ruang selesai dilakukan dengan asas keadilan.

    “Tujuan reforma agraria enggak sekadar bagi-bagi tanah. Tetapi bagaimana memastikan setiap individu, Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mempunyai hidup layak atas bumi di Indonesia,” kata dia.

    Oleh karena itu, menanggapi banyaknya desakan untuk menyikat praktik ilegal kebun sawit dan tambang di Sumatera yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Nusron pun mendukung langkah tersebut.

    “Kalau sikat, ya, sikat saja, enggak ada urusan kami,” tegasnya.

    Sebelumnya, Nusron menegaskan siap mencabut HGU perusahaan di kawasan terdampak banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Hal itu merespons arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan demi membangun hunian bagi korban.

    “Ya siap (cabut HGU), tidak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan tersedia, nanti kami akan minta pada lahannya para pengusahaan, lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” ujar Nusron kepada wartawan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin, 8 Desember.

    Pihaknya juga berencana akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian bagi korban banjir.

    Meski belum dilakukan survei lokasi, namun laporannya terdapat 52 kabupaten terdampak bencana.

  • Kemenkes Kirim 126 Relawan Dokter-Psikolog, Atasi Lonjakan Penyakit dan Trauma Pascabencana di Aceh

    Kemenkes Kirim 126 Relawan Dokter-Psikolog, Atasi Lonjakan Penyakit dan Trauma Pascabencana di Aceh

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI memberangkatkan 100 relawan tenaga medis pada Sabtu (20/12/2025) ke wilayah paling terdampak di Aceh. Total ada 600 relawan tenaga medis yang dialokasikan untuk menangani lonjakan penyakit serta trauma psikologis pascabencana di wilayah Sumatera. Relawan terdiri dari dokter, perawat, psikolog, hingga tenaga kesehatan pendukung itu akan difokuskan ke daerah-daerah terdampak paling berat di Aceh.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, dr Yuli Farianti, M Epid, mengatakan pelepasan relawan dilakukan sebagai bentuk pengabdian tenaga medis yang tergerak secara sukarela untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

    “Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya melepas para relawan. Sebenarnya ini adalah tenaga medis yang terketuk hatinya, ikhlas ingin mengabdikan diri. Sudah saatnya kita melayani masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh,” beber Yuli saat pelepasan relawan, di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (20/12/2025).

    Menurut Yuli, pengiriman tenaga kesehatan sejatinya sudah dilakukan sejak tiga hari pertama bencana terjadi. Namun kali ini dilakukan lebih terkoordinasi agar penanganan jauh lebih efektif.

    “Bukan hanya hari ini. Sejak tiga hari setelah bencana, kita sudah mengirim banyak tenaga medis, tapi belum terkoordinir seperti sekarang. Ini semangat kita, semangat Pancasila, mengabdikan diri untuk saudara-saudara kita,” katanya.

    Pada tahap awal, Kemenkes telah mengerahkan sekitar 70 tenaga medis yang sudah berada di Aceh dan Medan. Selanjutnya, hari ini Sabtu (20/12) sebanyak 126 relawan diberangkatkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan berat seperti Bener Meriah, Takengon, Aceh Utara, dan Gayo Lues.

    “Beberapa daerah ini medannya sangat berat. Ada lokasi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 menit karena akses kendaraan terbatas,” ungkap Yuli.

    Pengiriman Relawan Bertahap

    Pengiriman relawan akan terus berlanjut secara bertahap. Pada hari berikutnya, Kemenkes berencana memberangkatkan 207 tenaga medis, disusul 87 orang pada hari selanjutnya. Total relawan yang akan diterjunkan hingga 22 Desember 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 600 orang.

    Adapun tenaga medis yang dikerahkan berasal dari berbagai disiplin, mulai dari dokter spesialis mata, spesialis saraf, bedah saraf, spesialis anak, dokter umum, perawat, bidan, psikolog klinis, hingga psikiater. Fokus penanganan tidak hanya pada penyakit fisik, tetapi juga pemulihan kesehatan mental atau trauma healing bagi para penyintas.

    “Untuk trauma pascabencana, psikolog dan psikiater akan lebih banyak ditempatkan di posko pengungsian,” jelas Yuli.

    Relawan tersebut merupakan gabungan tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit pusat dan daerah, seperti RS Mata Cicendo, RSUP Dr Sardjito, RSUP Persahabatan, hingga RSJ Marzoeki Mahdi. Mereka akan bertugas di rumah sakit, puskesmas, serta posko-posko pengungsian sesuai kebutuhan di lapangan.

    Selain dokter, Kemenkes juga mengerahkan tenaga laboratorium, tenaga kesehatan lingkungan, ahli gizi, dan tenaga pendukung lainnya untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan menyeluruh.

    Dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis mata dari RS Mata Cicendo, dr Chani Sinaro Putra, SpM, menyebut para relawan telah dibekali persiapan fisik dan mental sebelum diberangkatkan.

    “Kami juga mempelajari kondisi medan dan kemungkinan penyakit atau kondisi medis yang akan dihadapi di lokasi bencana. Obat-obatan sudah didistribusikan, dan tenaga medis diperbantukan agar bisa mendukung tenaga kesehatan yang sudah ada di daerah,” jelasnya.

    Kemenkes berharap kehadiran ratusan relawan ini dapat membantu mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, baik dari sisi medis maupun psikologis, serta meringankan beban tenaga kesehatan setempat yang bekerja di tengah keterbatasan pascabencana.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Sederet Cara Penanganan Trauma Pascabencana untuk Orang Dewasa”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Korlantas Polri Serahkan 8 Unit Mobil Patroli, Percepat Penanganan Bencana di Sumut

    Korlantas Polri Serahkan 8 Unit Mobil Patroli, Percepat Penanganan Bencana di Sumut

    Jakarta –

    Korlantas Polri menyerahkan 8 unit kendaraan patroli kepada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Utara. Adanya kendaraan ini diharapkan memperkuat dukungan operasional penanganan bencana alam di wilayah Sumatera Utara.

    Penyerahan kendaraan yang terdiri dari unit sedan dan double cabin ini merupakan kelanjutan dari misi kemanusiaan Korlantas Polri dalam membantu daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Kendaraan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah Polres terdampak bencana untuk memperkuat mobilitas personel di lapangan.

    Bantuan kendaraan operasional ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan kemanusiaan Korlantas Polri yang sebelumnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Merak, Banten, menuju Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, guna memastikan percepatan pelayanan kepolisian serta bantuan kepada masyarakat terdampak.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Utara Kombes Firman Darmansyah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

    “Kami Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kakorlantas atas bantuan kendaraan patroli sebanyak delapan unit yang akan kami serahkan ke Polres-Polres terdampak bencana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga Jenderal selalu sehat dan sukses,” ujar Kombes Firman.

    Korlantas Polri serahkan mobil patroli ke Ditlantas Polda Sumut untuk bantu penanganan bencana (Foto: dok. Istimewa)

    Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung upaya kemanusiaan dan memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan maksimal, khususnya dalam situasi darurat bencana.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa kehadiran Polantas di tengah bencana bukan sekadar soal pengaturan jalan, melainkan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat yang tengah kesulitan.

    (hri/lir)

  • BNPB Genjot Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumut

    BNPB Genjot Pembangunan Huntap dan Huntara Pascabencana Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNPB kini menitikberatkan upaya pada penguatan data dan administrasi sebagai dasar percepatan pembangunan huntap.

    “Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan hunian tetap terus dilakukan agar pembangunan tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan dapat segera direalisasikan setelah masa tanggap darurat berakhir,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (20/12/2025).

    Selain fokus pada data, lanjutnya, BNPB juga memantau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan lokasi huntap, termasuk peninjauan rumah contoh yang dibangun di Desa Sibalanga.

    Rumah contoh tersebut menjadi acuan teknis bagi pembangunan hunian yang aman, layak, dan tahan terhadap risiko bencana, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait standar bangunan yang akan diterapkan.

    BNPB mendampingi pelaksanaan sosialisasi program huntap dan huntara kepada calon penerima bantuan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.

    Dia menuturkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang, pemerintah telah memetakan kebutuhan 5.974 rumah rusak berat. Rencana pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 2.524 unit kini memasuki tahap identifikasi lahan di beberapa titik seperti Tapanuli Tengah dan Langkat.

    Khusus untuk wilayah Tapanuli Utara, agenda ground breaking pembangunan hunian dijadwalkan akan dilaksanakan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Minggu (21/12).

    Ke depan, BNPB menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap akan dilakukan dengan pendekatan holistik, memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Pembangunan huntap tidak hanya berorientasi pada percepatan fisik bangunan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan warga secara menyeluruh.

    Di sisi lain, BNPB juga terus mengintensifkan penanganan darurat banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara sebagai bagian dari respons bencana yang komprehensif.

    “Hingga Jumat [19/12/2025], jumlah korban meninggal dunia mencapai 369 jiwa. Fokus utama saat ini adalah percepatan operasi SAR di empat sektor krusial guna mencari 71 orang yang masih dilaporkan hilang,” katanya.

    Upaya tersebut sejalan dengan percepatan pemulihan infrastruktur di 12 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Utara. Tercatat 362 titik gangguan infrastruktur telah diidentifikasi dan ditangani secara bertahap, meski beberapa koridor utama seperti Tarutung–Sibolga dan Sibolga–Batang Toru masih memerlukan penanganan intensif.

  • Bencana Alam Menguji Kecakapan Komunikasi Negara

    Bencana Alam Menguji Kecakapan Komunikasi Negara

    Bencana Alam Menguji Kecakapan Komunikasi Negara
    Menulis adalah aktualisasi diri
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    BENCANA
    alam tidak pernah memberi aba-aba. Ia datang tiba-tiba, melampaui batas administratif, dan menguji bukan hanya ketangguhan infrastruktur, tetapi juga kecakapan komunikasi negara.
    Dalam beberapa peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025, satu persoalan berulang mencuat ke permukaan: impuls komunikasi pemerintah yang tersendat, tidak sinkron, dan sering kali membingungkan publik.
    Pertanyaannya kemudian sederhana, tapi jawabannya tidak sesederhana itu: salah siapa?
    Komunikasi yang terlambat sama bahayanya dengan bencana itu sendiri. Dalam situasi darurat, kecepatan dan kejelasan informasi adalah kebutuhan pokok, setara dengan logistik dan layanan medis.
    Sayangnya, pada sejumlah kasus bencana di tiga provinsi tersebut, publik kerap menerima informasi terlambat, saling bertentangan, atau bahkan nihil pada jam-jam krusial.
    Masyarakat tidak tahu harus mengungsi ke mana, jalur mana yang aman, siapa yang bertanggung jawab, dan bantuan apa yang sedang bergerak.
    Kekosongan informasi ini menciptakan kepanikan, membuka ruang spekulasi, dan memperparah trauma korban.
    Ketika negara gagal hadir secara komunikatif, ruang itu segera diisi oleh media sosial—sering kali dengan informasi yang belum terverifikasi.
    Salah satu akar persoalan terletak pada fragmentasi kelembagaan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan bergerak di medan yang sama, tapi sering berbicara dengan bahasa berbeda.
    Tidak jarang, pernyataan pejabat pusat tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan yang disampaikan pemerintah daerah.
    Di Aceh, misalnya, narasi pusat terkesan menenangkan, sementara warga lokal masih berjibaku dengan dampak bencana.
    Di Sumut dan Sumbar, koordinasi lintas daerah sering tersendat oleh ego sektoral dan jalur komando yang tidak tegas.
    Masalahnya bukan pada ketiadaan lembaga, melainkan pada absennya satu suara yang dipercaya publik.
    Apakah ini murni salah pemerintah daerah?
    Menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan pemerintah daerah adalah pendekatan yang keliru. Banyak kepala daerah dan BPBD bekerja dengan sumber daya terbatas, baik anggaran, personel, maupun infrastruktur komunikasi.
    Namun, pemerintah pusat juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Sistem komunikasi kebencanaan nasional seharusnya dirancang untuk memotong hambatan birokrasi saat status darurat ditetapkan.
    Jika impuls komunikasi masih menunggu rapat koordinasi, surat resmi, atau konferensi pers seremonial, maka sistem itu gagal menjalankan fungsinya.
    Dalam kondisi darurat, komunikasi tidak boleh hierarkis; ia harus responsif.
    Kehadiran negara tidak diukur dari jumlah pejabat yang turun ke lokasi atau banyaknya baliho bantuan. Ia diukur dari seberapa cepat dan jelas negara berbicara kepada warganya—dan lebih penting lagi, mendengarkan mereka.
    Komunikasi kebencanaan seharusnya berorientasi pada korban, bukan pada citra. Bahasa yang digunakan harus lugas, empatik, dan operasional. Bukan jargon teknokratis yang justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat terdampak.
    Jadi, salah siapa?
    Jawaban paling jujur: ini adalah kegagalan sistemik, bukan kesalahan tunggal. Kegagalan desain komunikasi kebencanaan yang belum menempatkan informasi sebagai instrumen penyelamat nyawa.
    Tanpa pembenahan serius—mulai dari satu komando komunikasi, pelatihan juru bicara kebencanaan, hingga pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi—peristiwa serupa akan terus berulang. Dan setiap keterlambatan komunikasi akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat.
    Dalam bencana, diam adalah dosa. Negara tidak boleh gagap ketika warganya paling membutuhkan suara yang menenangkan dan dapat dipercaya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tolak Bantuan Asing, Pemkot Medan Kembalikan 30 Ton Beras UEA

    Prabowo Tolak Bantuan Asing, Pemkot Medan Kembalikan 30 Ton Beras UEA

    MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memutuskan mengembalikan bantuan bencana banjir berupa 30 ton beras yang sebelumnya diterima dari Uni Emirat Arab (UEA). Keputusan tersebut diambil setelah Pemkot Medan melakukan pengecekan terhadap regulasi pemerintah pusat terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerimaan bantuan dari pihak asing.

    Pemkot Medan diketahui menerima bantuan dari UEA pada 14 Desember 2025. Bantuan tersebut terdiri dari 30 ton beras, 300 paket sembako, perlengkapan bayi, serta alat ibadah yang sedianya diperuntukkan bagi korban banjir di Kota Medan.

    Namun, khusus untuk bantuan beras, Pemkot Medan memutuskan untuk mengembalikannya. Wali Kota Medan Rico Waas menjelaskan, langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi dan kebijakan pemerintah pusat, meskipun pihaknya tetap mengapresiasi niat baik serta solidaritas yang diberikan oleh UEA.

    “Memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi,” ujar Rico Waas dalam keterangannya yang dikutip Kamis 18 Desember.

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut berlaku secara nasional sehingga Pemkot Medan tidak dapat menerima bantuan beras dari luar negeri, meskipun proses pemulihan pascabanjir di Kota Medan belum sepenuhnya rampung.

    “Tapi untuk Kota Medan, tidak menerima,” tegas Rico.

    Sebagai informasi, banjir besar melanda Kota Medan pada akhir November 2025 akibat cuaca ekstrem berupa hujan deras yang terjadi sejak 20 hingga 27 November. Bencana tersebut mengakibatkan 85.591 jiwa terdampak dan mengungsi dari 514 titik banjir ke 305 lokasi pengungsian.

    Lokasi pengungsian tersebar di berbagai tempat, mulai dari rumah ibadah, kantor camat, hingga kantor kelurahan. Sejumlah kawasan permukiman warga di Kota Medan, Sumatera Utara, juga sempat terendam banjir dengan ketinggian bervariasi.

    Sebagai langkah penanganan darurat, Pemkot Medan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 27 November hingga 11 Desember 2025.

    Sejak penetapan status tersebut, bantuan logistik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemkot Medan mulai disalurkan kepada warga terdampak dan terus berlanjut hingga masa pemulihan pascabanjir.

  • Luhut Bentak Emak-emak di Tenda Pengungsian Sumut: Kau Boleh Ngomong Macam-macam ke Orang Lain, Sama Saya Jangan

    Luhut Bentak Emak-emak di Tenda Pengungsian Sumut: Kau Boleh Ngomong Macam-macam ke Orang Lain, Sama Saya Jangan

    FAJAR.CO.ID, SUMATRA UTARA — Ketegangan terjadi di salah satu tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sumatra Utara belum lama ini.

    Hal itu terjadi saat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, berhadapan langsung dengan seorang ibu pengungsi, di tengah situasi duka akibat bencana banjir bandang dan longsor.

    Peristiwa itu berlangsung ketika proses pencarian korban masih berjalan.

    Sejumlah jenazah dikabarkan masih tertimbun lumpur, sementara para penyintas bertahan di pengungsian dengan kondisi serba terbatas.

    Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, seorang emak-emak yang belum diketahui identitasnya tampak meluapkan emosinya kepada Luhut.

    Ia menegaskan agar proses pencarian korban tidak dihentikan sebelum seluruh jenazah berhasil dievakuasi.

    “Bukan persoalan kalian, ini persoalan Tapanuli,” ujar emak-emak itu.

    “Jangan ada yang berani menghentikan sebelum, semua mayat yang diangkat baru boleh berhenti. Jangan ada berani yang menghentikan,” teriak emak-emak itu lagi.

    Pernyataan itu disampaikan dengan nada tinggi, ia marah semarah-marahnya dengan kondisi di lokasi bencana yang belum tertangani secara maksimal.

    Menanggapi hal tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan terdengar membalas dengan nada tegas.

    Ia meminta agar sang ibu tidak berbicara dengan cara seperti itu kepadanya.

    “Saya ngomong sama kamu nanti, kamu gak pernah saya lakukan itu,” sahut Luhut.

    “Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam. Jangan sama saya. Ngerti kau?” tambahnya.

  • Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    Negara Arab Bingung, Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Padahal Krisis Masih Tejadi

    GELORA.CO – Penolakan Pemerintah Indonesia terhadap bantuan asing untuk menangani bencana banjir dan longsor besar di Sumatra memicu sorotan internasional.

    Sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, hingga Arab Saudi disebut heran setelah tawaran bantuan kemanusiaan mereka tidak diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Padahal bencana yang terjadi berdampak luas dan menimbulkan kerusakan besar.

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 itu menimbulkan kerusakan masif ribuan korban terdampak, ratusan ribu warga mengungsi.

    Serta infrastruktur hancur di banyak titik.

    Sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia merespons cepat dengan menyatakan kesiapan mengirim bantuan pangan, logistik, hingga tenaga medis.

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka pintu untuk bantuan luar negeri.

    Sikap tersebut menjadi polemik setelah muncul laporan bahwa 30 ton beras bantuan dari Pemerintah UEA yang ditujukan bagi korban banjir di Medan harus dikembalikan.

    Karena pemerintah pusat belum memberikan izin penerimaan bantuan luar negeri.

    Pemerintah kota mengikuti arahan nasional, sehingga paket bantuan yang sudah tiba di Indonesia dikirim kembali.

    Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari negara-negara Arab karena bantuan yang mereka siapkan bersifat kemanusiaan dan tidak disertai syarat politik.

    Dalam konteks diplomasi, solidaritas antarnegeri Muslim biasanya diterima dengan tangan terbuka.

    Terlebih ketika Indonesia kerap menjadi negara yang vokal dalam isu-isu regional Timur Tengah.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keputusan menolak bantuan asing diambil karena kapasitas nasional dinilai cukup untuk menangani bencana.

    Pemerintah menegaskan bahwa pengerahan sumber daya TNI, BNPB, kementerian terkait, hingga bantuan dari pemerintah daerah telah berjalan masif.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia “mampu menangani sendiri” situasi darurat tersebut.

    Alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah belum adanya penetapan status “bencana nasional”.

    Selama status tersebut tidak diberlakukan, prosedur penerimaan bantuan asing tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah pusat.

    Mekanisme ini membuat bantuan luar negeri tidak bisa masuk sembarangan tanpa persetujuan resmi.

    Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik.

    Sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa dalam situasi bencana berskala besar, kerja sama internasional justru penting untuk mempercepat pemulihan.

    Dengan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun dan beban logistik yang besar.

    Sebagian pihak menilai bahwa menutup pintu bantuan internasional sama saja memperlambat penanganan.

    Dari sisi dunia Arab, kebingungan muncul karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan hubungan historis, budaya, dan keagamaan yang kuat dengan kawasan tersebut.

    Tawaran bantuan yang ditolak tanpa penjelasan rinci dinilai bisa menimbulkan jarak diplomatik, meski hubungan bilateral tetap berjalan normal.

    Meski begitu, beberapa negara tetap mengirim bentuk dukungan lain yang tidak masuk kategori bantuan langsung pemerintah ke pemerintah.

    Malaysia, misalnya, mengirim obat-obatan dan tim medis ke Aceh melalui jalur kerja sama kemanusiaan regional.

    Situasi ini memunculkan diskusi lebih luas mengenai kemandirian nasional versus solidaritas global.

    Apakah Indonesia sedang ingin menunjukkan kemampuan mandiri menangani bencana besar?

    Atau apakah pemerintah ingin menghindari isu keterlibatan pihak asing di wilayah terdampak yang sensitif secara politik?

    Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan sinyal untuk mengubah kebijakan tersebut.

    Negara-negara Arab yang ingin membantu masih menunggu kepastian, sementara pemulihan di wilayah Sumatra terus berjalan dengan mengandalkan kapasitas nasional.***

  • Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih

    Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih

    Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses jalan dan aliran listrik yang sempat terputus di 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera mulai dipulihkan sejak 30 November 2025.
    Listrik yang awalnya mati total saat bencana melanda kini berangsur pulih.
    “Seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Di tanggal 30 (November), sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambung lah jalan. Nyala lah listrik,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Teddy juga menegaskan, BNPB, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.
    Ia menuturkan, petugas di lapangan beserta warga bahu-membahu memperbaiki jalan yang terputus.
    Sistem kelistrikan di daerah terdampak juga terus dipulihkan oleh petugas PLN.
    “Semuanya kita ini, termasuk warga setempat itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” imbuh Teddy.
    Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto terus memonitor situasi sejak awal bencana melanda.
    Bahkan, Kepala Negara sudah berkali-kali bertolak ke wilayah terdampak bencana untuk meninjau langsung
    penanganan pascabencana
    .
    “Bapak Presiden sudah ke Aceh tiga kali, ke enam kabupaten. Ke Sumatera Utara dua kali. Sumatera Barat dua kali. Masing-masing empat kabupaten,” paparnya.
    Meskipun tanpa status Bencana Nasional, menurut Teddy, pemerintah pusat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendukung penuh proses
    pemulihan pascabencana
    di wilayah Sumatera.
    Pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran hingga Rp 60 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap.
    “Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” tegas dia.
    Oleh karena itu, Teddy berharap semua pihak terus bekerja sama dan saling mendukung.
    Jika dirasa masih ada kekurangan dalam proses pemulihan ini, pemerintah terbuka untuk menerima masukan yang membangun.
    “Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    Kepala BGN Dinilai Tak Becus, Empati Nol di Tengah Bencana, Mundur Saja lah!

    GELORA.CO –  Publik tengah ramai memperbincangkan beredarnya video yang memperlihatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tengah bermain golf di saat masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera dilanda bencana alam. Aktivitas tersebut menuai kritik keras karena dinilai tidak menunjukkan empati kepada para korban.

    Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meragukan klaim bahwa kegiatan golf itu dilakukan untuk penggalangan dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Saya tidak yakin atas apa yang disampaikan Dadan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menggalang dana bagi korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Fernando kepada Monitorindonesia.com, Jumat (19/12/2025).

    Fernando mempertanyakan pilihan cara penggalangan dana yang dinilai kurang pantas dan tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, terdapat banyak cara lain yang lebih menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada korban bencana.

    Sorotan terhadap kinerja Dadan juga menguat seiring laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kritik publik. 

    Program tersebut dinilai tidak berjalan sesuai harapan, bahkan sebagian masyarakat mengeluhkan kualitas pelaksanaan MBG yang diterima anak-anak mereka.

    Dalam konteks ini, Fernando mempertanyakan sensitivitas Presiden terhadap kinerja para pembantunya. Ia menilai ada pejabat yang tidak optimal menjalankan tugas, namun tetap menikmati fasilitas negara karena jabatan yang diemban.

    “Atas dasar itu, sebaiknya Dadan mundur dari posisinya sebagai Kepala BGN. Sejak awal terlihat tidak mampu menjalankan tugas, dan aktivitas bermain golf di tengah bencana menunjukkan minimnya empati,” tegas Fernando.

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penilaian akhir memang berada di tangan Presiden, namun rakyat akan terus mengawasi dan menilai kinerja para pejabat negara. “Pada saatnya, rakyat juga akan bertindak,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sendiri membenarkan dirinya bermain golf di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    “Minggu, 14 Desember 2025 Persatuan Golf Alumni (PGA) IPB mengadakan turnamen rutin akhir tahun. Kegiatan ini sebagai bagian dari program menjaga silaturahmi di antara sesama alumni IPB,” kata Dadan, Kamis (18/12/2025).

    Ia menjelaskan aktivitas tersebut bukan untuk bersenang-senang, melainkan menggalang dana bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Tahun 2025 ini turnamen sekalian menggalang dana beasiswa dan bantuan bencana Sumatera,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan, kehadirannya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB semata-mata untuk memberikan dukungan kepada para alumni yang peduli terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatra. “Saya sebagai Ketua Dewan Pembina PGA IPB hadir untuk memberikan support kepada teman-teman alumni yang sangat peduli,” pungkas Dadan.