Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ambyar Rencana Perjumpaan Trump dan Putin

    Ambyar Rencana Perjumpaan Trump dan Putin

    Jakarta –

    Rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar batal. Trump tak ingin pertemuan yang sia-sia dengan Putin.

    Trump dan Putin sudah sejak beberapa minggu kemarin disebut-sebut akan melakukan pertemuan. Wacana pertemuan itu mencuat setelah percakapan telepon kedua pemimpin, yang diklaim Kremlin, berlangsung ‘sangat jujur dan penuh kepercayaan’.

    Pembicaraan telepon itu dilakukan di tengah upaya diplomatik dalam penyelesaian perdamaian untuk perang Ukraina, yang mereda selama dua bulan terakhir, setelah pertemuan puncak antara Putin-Trump di Alaska pada 15 Agustus lalu gagal membuahkan hasil yang substansial.

    “Telah disepakati bahwa perwakilan kedua negara akan segera mulai menyelenggarakan pertemuan puncak yang dapat digelar, misalnya, di Budapest,” kata ajudan utama Putin, Yuri Ushakov, saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10).

    Ushakov juga mengatakan lokasi Budapest, ibu kota Hungaria, diusulkan oleh Trump, dan ‘segera’ didukung oleh Putin.

    “Itu adalah percakapan yang sangat substantif, dan pada saat yang sama, sangat jujur dan penuh kepercayaan,” sebutnya, sembari menambahkan bahwa percakapan telepon selama 2,5 jam itu merupakan inisiatif Rusia.

    Percakapan telepon antara Putin dan Trump itu dilakukan saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang dalam perjalanan ke Washington DC membahas sejumlah isu, termasuk salah satunya potensi pasokan rudal jarak jauh Tomahawk AS dengan Trump.

    “Vladimir Putin menegaskan kembali pernyataannya bahwa rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi di medan perang, tetapi akan secara signifikan merusak hubungan antara kedua negara kita. Belum lagi prospek penyelesaian damai,” ucap Ushakov.

    Menurut Kremlin, Trump mengatakan akan mempertimbangkan apa yang dikatakan Putin kepadanya sebelum bertemu Zelensky pada Jumat (16/10) waktu AS.

    Presiden Prancis Minta Dilibatkan

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik rencana pertemuan Trump dan Putin. Pada saat itu, Macron meminta Ukraina dan Eropa dilibatkan dalam pertemuan tersebut.

    “Sejak mereka membahas nasib Ukraina, Ukraina harus dilibatkan,” kata Macron kepada wartawan setelah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa selatan di Slovenia dilansir AFP, Senin (20/10).

    Macron mengatakan Eropa harus dilibatkan saat perang berdampak pada keamanan Eropa.

    “Sejak mereka membahas dampaknya terhadap keamanan Eropa, Eropa harus dilibatkan,” kata Macron.

    Rencana Pertemuan Ambyar

    Trump mengatakan kemungkinan akan pertemuan yang sia-sia membuatnya menunda menggelar pertemuan dengan Putin. Trump mengatakan tak ingin membuang-buang waktu.

    “Saya tidak ingin pertemuan yang sia-sia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, AS, ketika ditanya mengapa pertemuan itu dibatalkan, seperti dilansir AFP, Rabu (22/10/2025).

    “Saya tidak ingin membuang-buang waktu, jadi saya akan lihat saja nanti,” imbuhnya.

    Dilansir Al Jazeera, para pejabat dari Rusia dan AS juga memberikan sinyal pertemuan Putin dan Trump tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    “Tidak ada rencana bagi Presiden Trump untuk bertemu dengan Presiden Putin dalam waktu dekat,” ujar seorang pejabat senior Gedung Putih kepada Al Jazeera.

    Moskow juga membantah bahwa pertemuan itu akan segera terjadi. Moskow mengatakan bahwa persiapan bisa memakan waktu.

    “Tidak ada kerangka waktu pasti yang ditetapkan di sini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    “Persiapan diperlukan, persiapan yang serius,” imbuhnya.

    Harapan untuk pertemuan puncak jangka pendek antara Putin dan Trump telah meredup dalam beberapa hari terakhir. Laporan menunjukkan bahwa penundaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang kondisi yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Ukraina.

    Selama akhir pekan, Rusia mengirimkan komunike tertutup kepada AS yang menuntut kendali atas seluruh wilayah Donbas di Ukraina, menurut para pejabat yang berbicara kepada kantor berita Reuters dengan syarat anonim.

    Tuntutan tersebut bertentangan dengan keinginan yang diutarakan Trump pada hari Minggu untuk membekukan garis pertempuran di tempatnya saat ini.

    Kemudian, pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan mitranya dari AS, Marco Rubio, melakukan panggilan telepon menjelang pertemuan persiapan tatap muka yang direncanakan. Namun, Gedung Putih mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa pertemuan tersebut juga tidak akan berlangsung.

    “Menteri Rubio dan Menteri Lavrov telah melakukan panggilan telepon yang produktif. Oleh karena itu, pertemuan tatap muka tambahan antara Menteri dan Menteri Luar Negeri tidak diperlukan,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Al Jazeera dalam sebuah pernyataan.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/idn)

  • Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK Bandung 23 Oktober 2025

    Polemik Dana Jabar Rp 4,1 Triliun: Dedi Mulyadi Bantah Deposito, Siap Diperiksa BPK
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada dana sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang mengendap dalam bentuk deposito di bank.
    Hal itu disampaikan Dedi setelah menerima penjelasan langsung dari Bank Indonesia (BI).
    “Ini kami sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada enggak duit Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak,” kata Dedi dalam keterangan videonya, Rabu (22/10/2025).
    Menurut Dedi, dana yang dilaporkan per 30 September 2025 senilai Rp 3,8 triliun bukan deposito, tetapi kas daerah dalam bentuk giro.
    “Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya.
    Digunakan untuk Belanja Publik, Bukan Ditahan
    Dedi menegaskan dana kas daerah tersebut telah dipakai untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan.
    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ungkapnya.
    Ia pun membantah keras tudingan bahwa Pemprov Jabar sengaja mengendapkan dana untuk mencari keuntungan bunga.
    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada. Awas ya, tidak ada,” tegas Dedi.
    Dedi menyebut posisi kas daerah bersifat dinamis sesuai kebutuhan belanja.
    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.
    Polemik makin memanas setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan siap mundur jika terbukti memberikan informasi tidak sesuai fakta.
    Hal itu disampaikan Herman di hadapan Dedi dalam perjalanan menuju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    Dalam video yang diterima Kompas.com, Dedi menegaskan kunjungan ke Kemendagri dan BI dilakukan untuk mencocokkan data dana Rp 4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan.
    “Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober. Itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito,” kata Dedi.
    Dedi lalu menanyakan kondisi kas daerah per 15 Oktober 2025 kepada Herman.
    “Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa?” tanya Dedi.
    “Rp 2,6 triliun, Pak, di RKUD,” jawab Herman.
    Herman memastikan seluruh dana Pemprov disimpan di Bank Jabar Banten (BJB).
    “Tidak ada, Pak, semua di Bank Jabar,” ujarnya.
    Dedi menegaskan akan bertindak tegas jika data BI menunjukkan angka berbeda.
    “Kalau nanti di BI ternyata uangnya Rp 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya…
    Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” kata Dedi.
    Herman menjawab mantap: “Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri.”
    Adu data terus bergulir antara Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana APBD Jawa Barat Rp 4,17 triliun yang disebut mengendap dalam bentuk deposito.
    Dedi membantah keras tudingan tersebut dan menantang Purbaya membuka data secara terbuka.
    “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujarnya (20/10/2025).
    Menurut Dedi, tudingan bahwa daerah menahan belanja tidak berdasar. Pemprov Jabar justru mempercepat realisasi belanja publik.
    “Di antara kabupaten, kota, dan provinsi… pasti ada yang bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.
    Purbaya membalas dengan tegas, menyebut data bersumber dari BI.
    “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana… Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujarnya.
    Purbaya menegaskan tidak pernah menyebut Jabar secara khusus.
    “Saya enggak pernah sebut data Jabar… Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” katanya.
    Dedi menyatakan Pemprov Jabar terbuka untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Silakan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa. Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik,” tegasnya.
    Ia memastikan uang milik rakyat dipakai sepenuhnya untuk pembangunan, bukan “parkir” di bank.
    Berita sebelumnya, Menkeu Purbaya merilis data 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi. Jabar masuk daftar 5 besar daerah yang dinilai menyimpan dana di bank:
    1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

    2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

    3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

    4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

    5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

    6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

    7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

    8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

    9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

    10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

    11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

    12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

    13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

    14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

    15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
    Untuk memastikan kebenaran data, Dedi mengambil tiga Langkah. Pertama memanggil seluruh pejabat Pemprov Jabar, bertemu Kemendagri, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
    Ia menegaskan akan mencopot pejabat yang terbukti menyembunyikan data.
    “Saya tidak akan segan-segan berhentikan pejabat itu,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Sumbar susun “roadmap” pengembangan kompetensi ASN berbasis digital

    Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan kompetensi aparatur sipil negara berbasis digital tahun 2025–2030 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang unggul, adaptif dan cakap digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu, mengatakan transformasi digital untuk birokrasi pemerintahan serta pelayanan publik bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah ada di depan mata.

    Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) harus bisa adaptif dengan perubahan itu dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi berbasis digital.

    Mahyeldi mengatakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar telah menginisiasi pengembangan kompetensi ASN berbasis digital tersebut.

    Bahkan, ia juga telah memerintahkan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar masing-masing Diskominfotik, BKD, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan, Balitbang, dan Inspektorat untuk merumuskan dan membentuk ekosistem pembelajaran digital yang inklusif, relevan dan berkelanjutan.

    Kepala BPSDM Provinsi Sumbar Barlius mengapresiasi inisiatif ini sebagai wujud nyata transformasi birokrasi berbasis digital.

    “Kami berharap roadmap ini menjadi acuan strategis lintas sektor dalam membangun ASN yang siap menghadapi era digital,” katanya.

    Ia menyebut program strategis bertajuk “Strategi Penguatan SDM Berbasis Digitalisasi Menuju ASN yang Unggul, Adaptif dan Cakap Digital” yang diluncurkan BPSDM itu merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita, sekaligus peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XX Tahun 2025.

    Menurutnya, program itu menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi digital birokrasi daerah, dengan sejumlah milestone jangka pendek yang telah sukses dilaksanakan, di antaranya pemetaan kapasitas digital ASN Pemprov Sumbar yang hasilnya 87 persen ASN berada pada kategori cukup dan 13 persen pada kategori baik.

    Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kompetensi digital secara terstruktur.

    Roadmap Pengembangan Kompetensi Berbasis Digitalisasi 2025–2030 yang dirancang sebagai panduan jangka panjang dalam membangun ekosistem pembelajaran digital bagi ASN.

    Kemudian pilot project pelatihan pemanfaatan AI di pemerintahan secara blended learning, yang difasilitasi Balai Besar Pengembangan SDM.

    Serta coaching clinic digital bertema “Visualisasi Data di Pemerintahan” yang menghadirkan narasumber dari BBPSDMP Kominfo Medan.

    Sementara itu, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Sumbar Monita mengatakan dengan program itu, ASN akan bisa beradaptasi dengan teknologi, memahami data dan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja.

    Dia berharap program itu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengintegrasikan digitalisasi ke dalam pengembangan SDM aparatur, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan nasional dalam menciptakan birokrasi yang modern dan responsif.

    Pewarta: Syarif Abdullah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi: Komitmen kebangsaan Prabowo nyata selama setahun menjabat

    Akademisi: Komitmen kebangsaan Prabowo nyata selama setahun menjabat

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Cipta Mandiri Banda Aceh Riska Riani menilai komitmen kebangsaan Presiden Prabowo Subianto sangat kuat dan nyata selama setahun pertama pemerintahannya.

    Ia menyebut kepemimpinan Prabowo berhasil memperlihatkan keseimbangan antara nasionalisme, kemanusiaan, dan diplomasi perdamaian.

    “Presiden Prabowo menunjukkan karakter pemimpin yang tidak hanya berpikir militeristik, tapi juga berjiwa negarawan,” ujar Riska dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan penyelesaian konflik klaim empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menjadi contoh konkret bagaimana Prabowo mengedepankan dialog dan data tanpa menimbulkan gesekan sosial.

    Riska menuturkan penyelesaian damai tersebut merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menghormati sejarah Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa.

    Dikatakan bahwa pendekatan kebangsaan Presiden Prabowo yang menyejukkan itu memperkuat rasa persaudaraan antarwilayah.

    Selain di ranah domestik, sambung dia, perhatian Presiden terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi jangka panjang.

    Ia melanjutkan, program pendidikan vokasi, beasiswa pendidikan, penguatan sektor pertahanan, serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan bela negara pun berhasil menumbuhkan karakter unggul dan disiplin.

    “Pembangunan manusia menjadi prioritas, Prabowo melihat SDM unggul sebagai benteng kedaulatan bangsa. Dampaknya dalam setahun sudah terlihat dari banyak program konkret di lapangan,” ungkapnya.

    Riska juga mengapresiasi kepedulian Prabowo terhadap perjuangan rakyat Palestina yang mencerminkan nilai kemanusiaan universal dalam politik luar negeri Indonesia.

    Dengan demikian, kata dia, sikap Presiden terhadap Palestina menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukan sempit, melainkan karena kuat dalam identitas Indonesia mampu berdiri di depan membela keadilan dan kemerdekaan bangsa lain.

    Dia menambahkan kombinasi antara kebijakan kebangsaan di dalam negeri dan solidaritas global yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan keseimbangan antara kekuatan moral dan strategi negara.

    “Kita melihat arah pemerintahan yang mengedepankan ketegasan, kedaulatan, tapi juga kemanusiaan. Itu wajah sejati Indonesia sebenarnya,” ucap Riska.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Santri 2025, Cak Imin: Tak Boleh Lagi Ada Ancaman Bahaya dan Kekerasan di Pesantren – Page 3

    Hari Santri 2025, Cak Imin: Tak Boleh Lagi Ada Ancaman Bahaya dan Kekerasan di Pesantren – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memperingati Hari Santri 2025 di Titik Nol Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Pada momentum tersebut, pria karib disapa Cak Imin itu menegaskan bahwa rasa aman dan nyaman menjadi kebutuhan para santri dalam menempuh pendidikan.

    “Tidak boleh lagi ada ancaman bahaya, kerawanan-kerawanan bangunan. Tidak boleh lagi ada yang namanya tindakan-tindakan kriminal yang membahayakan para santri kita. Semuanya harus bahu-membahu agar tercipta rasa aman dan nyaman para santri, para siswa untuk terus menikmati belajar,” kata Cak Imin di Barus kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Cak Imin, peringatan Hari Santri dari Titik Nol Peradaban Islam Nusantara juga membawa semangat para wali Allah yang menyebarkan ajaran agama Islam dari zaman ke zaman yang akhirnya berkembang ke seluruh penjuru bangsa dan menjadi agama mayoritas di Republik Indonesia yang membawa kedamaian bagi seluruh umat.

    “Dari titik nol Islam di Nusantara ini, kita peringati Hari Santri Nasional tahun 2025. Dengan semangat melalui perjuangan para wali-wali yang menyebarkan Islam dari titik 0 ini, kita akan terus ajarkan, kembangkan Islam rahmatan dan alamin. Islam yang penuh perdamaian, ketentraman, keindahan, kemanusiaan,” pesan Cak Imin.

     

  • Festival Tring! by Pegadaian Hadir di 12 Kota Besar di Indonesia

    Festival Tring! by Pegadaian Hadir di 12 Kota Besar di Indonesia

    Jakarta –

    Pegadaian menghadirkan aplikasi finansial digital yang dirancang untuk memudahkan pengguna bertransaksi dan berinvestasi emas secara digital, Tring!.

    Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti membeli, menjual, menabung, hingga mencetak emas fisik, serta layanan gadai, dan pembiayaan.

    Dalam rangka mengedukasi dan memperluas jumlah nasabah, Pegadaian menghadirkan Festival Tring! by Pegadaian di 12 kota besar di Indonesia. Acara ini menghadirkan banyak aktivitas menarik di antaranya:

    – Aktivitas Tring! Corner untuk edukasi dan aktivasi registrasi aplikasi Tring!

    – Bazar UMKM, Bazar Emas & Gold Clinic.

    – Mini Seminar Emas, Seminar Literasi Keuangan.

    – Live music.

    – Special Tring! Merch.
    – ⁠Promo Spesial.
    – ⁠Berbagai Competition & Games.
    – ⁠Undian Hadiah Emas.
    – ⁠Dan masih banyak lagi.

    Tidak ketinggalan, panggung spektakuler Tring! by Pegadaian akan dihadiri oleh bintang-bintang papan atas musik Indonesia. Acara ini akan diramaikan oleh deretan nama besar yang siap memukau penonton, mulai dari Isyana Sarasvati, grup band papan atas Vierratale dan Geisha, hingga energi rock dari band Kotak.

    Lokasi Festival Tring! by Pegadaian

    Festival Tring! by Pegadaian akan hadir di sejumlah kota, berikut detailnya:

    NoKotaLokasiTanggal KegiatanGuest Star1MedanAtrium Utama Plaza Medan Fair24-26 Oktober 2025Osen Hutasoit2PekanbaruSka Mall Atrium Siak24-26 Oktober 2025Satu Tengah, Al Hafzh feat Dekes3PalembangPTC Mall, Palembang31 Okt – 2 Nov 2025Invitro, Sixline4BalikpapanE-Walk Balikpapan24-26 Oktober 2025Budi Doremi5ManadoManado Town Square24-26 Oktober 2025Bassgilano,Chalan Alvaro, Cocolense, Dandy Barakati, Ryan Junior6MakassarMall Ratu Indah Makassar31 Okt – 2 Nov 2025Local Band7DenpasarIcon Mall Bali24-26 Oktober 2025Bagus Wirata, Not So Koplo8JakartaTrans Studio Mall Cibubur31 Okt – 2 Nov 2025Ada Band9JakartaMall Kelapa Gading 324-26 Oktober 2025Pasming Based10BandungTrans Studio Mall Bandung31 Okt – 2 Nov 2025Geisha, T-Five, Laluna11SemarangQueen City Mall31 Okt – 2 Nov 2025Kotak12SurabayaPakuwon Mall Surabaya24-26 Oktober 2025Isyana, Ghea Indrawari, Vierratale

    Yuk, catat tanggalnya dan hadiri Festival Tring! by Pegadaian di kotamu! Untuk Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan atau partisipasi kegiatan/lomba dapat menghubungi Contact Center Pegadaian di nomor 1500 569.

    (prf/ega)

  • Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sanggahan beberapa Gubernur soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di Bank. Sanggahan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.

    Menurut Purbaya, data menyangkut dana Pemda mengendap di perbankan didapatkannya dari Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Purbaya yakin data tersebut valid sehingga meminta para gubernur memeriksa kembali data mereka.

    “Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana diperbankannya mereka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Purbaya menjelsakan, BI mendapatkan laporan dari perbankan secara rutin. Purbaya kembali menekankan bahwa data milik BI lah yang seharusnya benar.

    “Itu kan dalam data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, Purbaya juga menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

    Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3,1 triliun.

    Namun, KDM membantah tudingan Purbaya usai menerima penjelasan dari Bank Indonesia (BI). KDM menegaskan tidak ada dana Pemda Jabar sebesar Rp 4,1 triliun mengendap dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar adalah terdapat uang sebesar Rp 3,8 triliun tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro berdasarkan data per 30 September 2025.

    “Nah, jadi ada nggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya melalui unggahan video di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025).

    KDM juga menyebut dana Rp 3,8 triliun itu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan Pemprov Jabar. Misalnya, menggaji pegawai, biaya perjalanan dinas, hingga membayar tagihan listrik.

    Sementara itu, dalam data BI hingga 30 September, anggaran daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka tersebut berbeda dengan data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga 17 Oktober, dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihaknya memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

    “Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ujar Ramdan, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap di Bank Benar, Minta KDM Cek Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal sanggahan beberapa Gubernur soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di Bank. Sanggahan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.

    Menurut Purbaya, data menyangkut dana Pemda mengendap di perbankan didapatkannya dari Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Purbaya yakin data tersebut valid sehingga meminta para gubernur memeriksa kembali data mereka.

    “Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana, dana diperbankannya mereka,” ujar Purbaya saat ditemui di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Purbaya menjelsakan, BI mendapatkan laporan dari perbankan secara rutin. Purbaya kembali menekankan bahwa data milik BI lah yang seharusnya benar.

    “Itu kan dalam data dari bank sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025. Selain realisasi yang lambat, Purbaya juga menyinggung ada 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

    Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Pemprov Jabar diketahui menempati urutan kelima dengan Rp 4,1 triliun, sementara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3,1 triliun.

    Namun, KDM membantah tudingan Purbaya usai menerima penjelasan dari Bank Indonesia (BI). KDM menegaskan tidak ada dana Pemda Jabar sebesar Rp 4,1 triliun mengendap dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar adalah terdapat uang sebesar Rp 3,8 triliun tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro berdasarkan data per 30 September 2025.

    “Nah, jadi ada nggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” ujarnya melalui unggahan video di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (22/10/2025).

    KDM juga menyebut dana Rp 3,8 triliun itu sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan Pemprov Jabar. Misalnya, menggaji pegawai, biaya perjalanan dinas, hingga membayar tagihan listrik.

    Sementara itu, dalam data BI hingga 30 September, anggaran daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,97 triliun. Namun, angka tersebut berbeda dengan data dari 546 Pemda yang disampaikan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Hingga 17 Oktober, dana Pemda di rekening kas daerah mencapai Rp 215 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihaknya memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

    “Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” ujar Ramdan, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Dibanggakan Prabowo, Berapa Persen Kandungan Lokal Maung Buatan Pindad?

    Dibanggakan Prabowo, Berapa Persen Kandungan Lokal Maung Buatan Pindad?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil buatan Indonesia, Maung, yang diproduksi oleh PT Pindad. Prabowo juga menggunakan salah satu model Maung, MV3 Garuda Limousine, sebagai kendaraan operasional presiden. Sebagai mobil buatan Indonesia, berapa persentase kandungan lokal Maung?

    Menurut Prabowo, lahirnya Maung buatan Pindad jadi bukti Indonesia pun bisa membuat mobil sendiri. Kini, mobil Maung produksi Pindad telah dipakai di beberapa instansi seperti TNI dan Polri, juga sebagai mobil kepresidenan Prabowo. Prabowo menyebut Maung sebagai jip, yakni mobil tangguh dengan beragam fungsi.

    “Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga (karena) kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

    Sejak awal menjabat sebagai Presiden RI setahun lalu, Prabowo memang gencar mempromosikan mobil SUV buatan PT Pindad itu. Bahkan Prabowo menjadikan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan operasional utamanya.

    Meski mengusung status mobil buatan Indonesia, Maung MV3 Garuda Limousine tak sepenuhnya buatan Indonesia. Masih ada beberapa komponen yang dibuat di luar negeri, khususnya bagian mesin dan rangka.

    Jeroan Maung MV3 Garuda Limousine (Dok. Pindad) Foto: Jeroan mobil MV3 Garuda Limousine (dok. Pindad)

    Menurut penjelasan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada November 2024 lalu, Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen, sementara sisa 30 persennya berasal dari Korea Selatan. Pernyataan itu mengonfirmasi dugaan warganet yang menilai Maung MV3 punya kemiripan dengan mobil Korea, Ssangyong Rexton.

    Dan kalau dibandingkan, ada beberapa bagian yang memang terbilang mirip antara mobil MV3 Garuda Limousine dengan Ssangyong Rexton. Kemiripan bisa dilihat dari bagian dasbor, pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling, hingga setirnya.

    Ssangyong Rexton Foto: Dok. KGM Motors

    Ssangyong Rexton tidak dijual secara resmi di Indonesia, tapi di beberapa negara seperti Australia mobil ini cukup populer. Secara spesifikasi mesin pun mirip antara mobil Maung dengan Ssangyong Rexton.

    Diketahui, Pindad MV3 Maung menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc, mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Soal performa, mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu menyemburkan daya maksimum 202 PS.

    Ssangyong Rexton juga menggendong mesin turbodiesel 2.200 cc, tepatnya 2.157 cc. Figur tenaga dan torsinya juga sama, yaitu 202 PS dengan torsi maksimal 441 Nm.

    Bedanya, Ssangyong Rexton menjadi SUV 7-seater. Sedangkan Maung MV3 dirancang sebagai mobil untuk melibas segala medan.

    (lua/rgr)