Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • KPK Sita Hasil Kebun Sawit Rp1,6 miliar Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

    KPK Sita Hasil Kebun Sawit Rp1,6 miliar Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita hasil panen kebun sawit senilai Rp1,6 miliar milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

    Pasalnya, lahan sawit yang dibeli Nurhadi diduga berasal dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga hasil panen sawit disita oleh penyidik.

    “Hari ini total nilai yang disita Rp1,6 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

    Budi menjelaskan sebelumnya penyidik lembaga antirasuah telah menyita hasil panen kebut sawit senilai Rp3 miliar sehingga total penyitaan sebesar Rp4,6 miliar.

    “Artinya kebun sawit yang disita ini dalam kondisi produktif sehingga secara rutin menghasilkan sawit, maka atas hasil sawit itu kemudian disita oleh penyidik,” ucap Budi.

    Lahan yang terletak di Padang Lawas, Sumatera Utara ini dilakukan setelah KPK memeriksa dua orang saksi, yakni Notaris dan PPAT, Musa Daulaen dan Pengelola Kebun Sawit, Maskur Halomoan Daulay, pada Kamis (23/10/2025).

    Penyitaan hasil panen akan menambah nilai asset recovery yang masuk ke kas negara. Menurut Budi, upaya ini merupakan terobosan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Tentu satu untuk kebutuhan pembuktian yang kedua sebagai langkah awal KPK dalam mengoptimalkan asset recovery,” jelasnya.

    Sekadar informasi, Nurhadi kembali ditangkap KPK setelah mejalani hukuman atas kasus suap dan gratifikasi di lingkungan MA, Minggu (29/6/2025). 

    Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiono divonis bersalah karena menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto dan menerima gratifikasi dari sejumlah pihak senilai total Rp49 miliar.

    Uang tersebut bertujuan untuk memuluskan dan mengatur sejumlah perkara. Keduanya divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta masing-masing penjara enam tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun penjara untuk Nurhadi dan Rezky 11 tahun penjara.

  • Polisi Tangkap Komplotan Maling Mesin Air-Besi Senilai Rp 150 Juta di Sergai

    Polisi Tangkap Komplotan Maling Mesin Air-Besi Senilai Rp 150 Juta di Sergai

    Jakarta –

    Polisi menangkap 9 orang maling mesin hingga besi dari salah satu gudang di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut). Total kerugian akibat pencurian itu sekitar Rp 150 juta.

    “Seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Sergai untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Wakapolres Sergai Kompol Rudy kepada wartawan, dilansir detikSumut, Jumat (24/10/2025).

    Rudy mengatakan pencurian itu terjadi di gudang milik Aling (50) di Dusun VI Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah. Pencurian itu diketahui korban pada 29 September 2025.

    Adapun kesembilan pelaku terdiri dari tujuh pelaku pencurian bernama Rahmat Hidayat (42), M Al Afdul (23), M Robi Andika (22) Suwanda (41), Aziz (33), M Safii (25), dan Sandi Suwardi (26), serta dua penadah bernama Rudi Ismawan (42) dan Harto (29).

    Rudy menjelaskan bahwa peristiwa itu diketahui usai pekerja korban datang ke lokasi gudang untuk memberi makan ternak korban. Setibanya di lokasi, pekerja tersebut melihat gudang jendela telah terbuka.

    “Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,” ucapnya.

    Simak selengkapnya di sini.

    (fas/fas)

  • Tabrak Mati Pengendara Becak di Medan, DJ Parlin Jadi Tersangka Medan 23 Oktober 2025

    Tabrak Mati Pengendara Becak di Medan, DJ Parlin Jadi Tersangka Medan 23 Oktober 2025

    Tabrak Mati Pengendara Becak di Medan, DJ Parlin Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Polisi telah menetapkan DJ Parlin Sembiring sebagai tersangka karena menabrak pengendara becak motor, Fauji (60), hingga tewas di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
    “Kami sudah gelar perkara dan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka,” kata Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP I Made Parwita kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Kamis (23/10/2025).
    Ke depan, pihaknya akan melakukan proses penahanan terhadap DJ Parlin.
    Di samping itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, DJ Parlin beranjak dari arah Padang Bulan menuju Jalan Iskandar Muda.
    “Ketika di TKP, dia menabrak korban. Terus dia sempat berhenti, tetapi ketika dilihat orang ramai, dia mulai panik dan pergi,” sebut Made.
    DJ Parlin pun diamuk massa saat berada di Jalan Sei Batu Ginging ketika hendak melaju ke Jalan Sei Mencirim.
    Setelah itu, DJ Parlin dirawat di Rumah Sakit Mitra Sejati karena mengalami luka lebam di wajah dan tubuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, DJ Parlin mengalami kecelakaan dengan mengendarai mobil Fortuner.
    Kala itu, DJ Parlin berada dalam pengaruh alkohol dan melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam.
    Padahal, kecepatan di dalam kota mestinya maksimal 40 km per jam.
    Perlu diketahui, Fauji (60) tewas di Jalan Jamin Ginting pada Sabtu (18/10/2025) sekitar pukul 05.10 WIB.
    Dia ditabrak mobil Fortuner yang melaju kencang dari belakang.
    Alhasil, korban terpental hingga menghantam pohon di pinggir jalan dan tewas di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Korupsi Jalan: Dicecar Jaksa, Kirun Benarkan Eks Kadis PUPR Sumut Mulyono Terima Rp 1,1 Miliar Medan 23 Oktober 2025

    Sidang Korupsi Jalan: Dicecar Jaksa, Kirun Benarkan Eks Kadis PUPR Sumut Mulyono Terima Rp 1,1 Miliar Medan 23 Oktober 2025

    Sidang Korupsi Jalan: Dicecar Jaksa, Kirun Benarkan Eks Kadis PUPR Sumut Mulyono Terima Rp 1,1 Miliar
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rudi Dwi Prastyono, mencecar Akhirun Piliang, terdakwa kasus korupsi jalan, terkait jumlah uang yang diterima Mulyono.
    Mulyono, eks Kadis PUPR Sumut 2023-2025, yang diperiksa sebagai saksi, Rabu (22/10/2025), mengaku hanya menerima uang Rp 200 juta dari Kirun.
    Kirun juga mengatakan uang yang diterima Mulyono tidak sampai miliaran rupiah.
    Namun, saat Kirun diperiksa sebagai terdakwa, Kamis (23/10/2025), terungkap bahwa uang yang diberikan kepada Mulyono selama 2023-2025 mencapai Rp 1,1 miliar.
    “Tidak,” jawab Kirun di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan.
    “Saya baru mengingat setelah membaca kembali tadi malam,” ucap Kirun.
    “Berarti kebenarannya ada Rp 900 juta lebih,” tanya Rudi.
    “Benar Yang Mulia,” ucap Kirun.
    Rudi menjabarkan beberapa proyek PT Dalihan Natolu Grup dan PT Rona Mora di Provinsi Sumatera Utara saat Mulyono jadi Kadis PUPR Sumut. Dua perusahaan itu merupakan milik Kirun.
    Dia mengatakan, ada proyek penanganan segmen dengan nilai Rp 21 miliar.
    Dari sana, Kirun memberikan 3 persen atau Rp 600 juta kepada Mulyono, pemberian uang tunai satu tahap.
    Lalu, proyek peningkatan struktur jalan provinsi Padangsidimpuan-Hutaimbaru, jalan
    ringroad
    tahun 2024 dengan nilai proyek Rp 8 miliar.
    Dari proyek ini, Kirun memberi 3 persen, atau Rp 240 juta tunai kepada Mulyono.
    Kemudian, pemberian komitmen
    fee
    lainnya sebesar Rp 200 juta dan Rp 350 juta.
    JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, mengatakan sesuai dengan fakta persidangan, Mulyono mengaku Rp 200 juta.
    “Sesuai fakta yang hari ini ternyata lebih dari Rp 200 juta. Ini nanti akan kami pelajari. Catatan kami Rp 1,1 miliar, mulai 2023-2025,” kata Eko usai sidang.
    Selain Kirun, terdakwa lain yang diperiksa ialah Direktur Utama PT Rona Mora, Reyhan Dulsani.
    Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara pada 28 Juni 2025.
    Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
    Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen di Satker PJN Wilayah I Sumut; Heliyanto; serta dua pihak swasta, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar alias Kirun dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Pilang.
    Mereka ditangkap dalam dua operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait proyek jalan di Sumut dengan total nilai proyek mencapai Rp 231,8 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Purbaya Ungkap Dana Mengendap, Komisi II Bakal Panggil Kemendagri dan Kepala Daerah Nasional 23 Oktober 2025

    Buntut Purbaya Ungkap Dana Mengendap, Komisi II Bakal Panggil Kemendagri dan Kepala Daerah Nasional 23 Oktober 2025

    Buntut Purbaya Ungkap Dana Mengendap, Komisi II Bakal Panggil Kemendagri dan Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi II DPR berencana memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah pemerintah daerah (pemda).
    Tujuannya untuk meminta klarifikasi terkait dana publik yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun.
    “Perlu dipanggil untuk klarifikasi kepada Kemendagri terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap pemda, sekaligus memanggil pemda yang dananya banyak diparkir di bank,” kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10/2025).
    Khozin menegaskan, perlu ada penjelasan terbuka dari pihak pemda mengenai alasan dana tersebut belum digunakan.
    Sebab, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat tak sepatutnya hanya “terparkir” di bank.
    “Pemda mesti mengklarifikasi atas mengendapnya dana publik ratusan triliun itu. Dana tersebut sengaja ditempatkan di bank atau disimpan karena mengikuti pola belanja yang meningkat di akhir tahun?” ucap Khozin.
    Politikus PKB itu mengingatkan, jika dana APBD sengaja diparkir di bank, hal itu dapat mengganggu pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
    “Kalau dana APBD sengaja diparkir, ini yang jadi soal, karena akan mengganggu pelayanan publik dan menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi di daerah,” kata Khozin.
    Di sisi lain, Khozin mendorong adanya perubahan pola belanja baik di pusat maupun daerah, jika dana tersebut tersimpan karena siklus penyerapan anggaran yang meningkat.
    “Tren penyerapan anggaran meningkat di akhir tahun ini terjadi di pusat dan daerah. Menkeu Purbaya mestinya dapat mengubah pola klasik ini, tujuannya agar anggaran negara betul-betul dimanfaatkan untuk publik secara berkesinambungan,” tutur dia.
    Khozin pun turut mempertanyakan efektivitas pengawasan Kemendagri terhadap tata kelola keuangan daerah.
    Dia meminta Kemendagri tidak hanya melakukan pembinaan, tetapi juga memberikan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
    Menurut dia, sejumlah regulasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
    “Kemendagri mestinya dapat mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan, termasuk mengambil langkah tegas berupa sanksi administratif bila terdapat pelanggaran peraturan,” kata Khozin.
    “Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga Rp 234 triliun per akhir September 2025.
    Dia menyebut, dana tersebut tidak terserap bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Jadi, jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya, dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Purbaya menegaskan, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, dengan total realisasi transfer ke daerah sepanjang 2025 mencapai Rp 644,9 triliun.
    Dia pun mengingatkan pemda agar segera menggunakan anggaran untuk program yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun,” tegasnya.
    Namun, sejumlah kepala daerah membantah data yang disampaikan Menkeu.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut dana yang tersimpan di rekening pemerintah provinsi hanya sekitar Rp 2,4 triliun, bukan Rp 4,1 triliun seperti yang disebut Kemenkeu.
    “Tidak ada dana Rp 4,1 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun dan itu tersimpan di rekening giro untuk kegiatan Pemprov Jabar,” kata Dedi di Kantor Bank Indonesia, Rabu (22/10/2025).
    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga membantah data Kemenkeu yang menyebut dana mengendap di daerahnya mencapai Rp 3,1 triliun.
    Dia mengatakan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Sumut hanya Rp 990 miliar dan telah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan pemerintah provinsi.
    “RKUD kami cuma satu, ada di Bank Sumut. Saldo hari ini Rp 990 miliar, dan itu pun untuk pembayaran beberapa kegiatan serta karena perubahan APBD,” kata Bobby, di Medan, Selasa (21/10/2025).
    Bobby menargetkan tingkat penyerapan anggaran di Sumut bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Magnet Investasi di Sumut, Sanggup Akselerasi Ekonomi Daerah?

    Video: Magnet Investasi di Sumut, Sanggup Akselerasi Ekonomi Daerah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara terus menunjukkan progres signifikan dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman menjelaskan bahwa daya tarik utama kawasan ini terletak pada posisinya di sentra perkebunan kelapa sawit dan karet, ditopang dengan berbagai insentif seperti tax allowance hingga kemudahan perizinan bagi investor.

    Selain mendorong pertumbuhan industri primer, kehadiran KEK Sei Mangkei juga memberikan dorongan nyata bagi ekonomi lokal. Hingga akhir 2025, kawasan ini diperkirakan menyerap sekitar 8.678 tenaga kerja, yang turut menghidupkan sektor UMKM di sekitar kawasan. Arif menegaskan, proyek strategis nasional ini tidak hanya memperkuat rantai pasok hilir sawit dan karet, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.

    Saksikan dialog Sarah Ariantie bersama Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

  • Polisi amankan 3 kg sabu dan ribuan ekstasi dari jaringan narkoba

    Polisi amankan 3 kg sabu dan ribuan ekstasi dari jaringan narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sebanyak tiga kilogram narkotika jenis sabu, 13.557 butir ekstasi dan 75 bungkus happy water dalam pengungkapan jaringan narkoba Jakarta-Medan.

    “Totalnya ada tiga kilogram narkotika jenis sabu dalam kemasan teh China warna hijau, ekstasi 13.557 butir 5.423 gram dan happy water 75 sachet 1.725 gram berhasil diamankan,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan barang bukti narkoba serta dua orang pelaku diamankan di Perumahan Permata Setiabudi Residence Nomor B-10, Jalan Pasar III Tapian Nauli, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, pada 15 Agustus 2025.

    “Jadi, pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pelaku di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, pada April 2025,” ujar Vernal.

    Dari hasil interogasi, diketahui sumber barang haram tersebut berasal dari seorang pria di sekitar Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

    “Menindaklanjuti temuan itu, Tim Unit III yang dipimpin Akp Hamdan Agus, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengejaran hingga ke Medan, dan akhirnya berhasil membongkar jaringan pengedar yang beroperasi lintas provinsi,” ungkap Vernal.

    Atas perbuatannya, para pelaku tersebut disangkakan dengan Pasal 114 ayat (2) Sub. Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wiyagus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Karena itu, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.

    Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. “Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengimbau APPSI agar semakin memperkuat perannya sebagai wadah berhimpun pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. APPSI diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

    “Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

    Wiyagus juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada APPSI atas konsistensinya dalam meningkatkan kompetensi anggota. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik (best practice), memperkuat kerja sama, serta menyosialisasikan peraturan perundang-undangan.

    Ia optimistis, keberadaan APPSI akan memberikan manfaat nyata, baik secara langsung bagi pemprov di seluruh Indonesia, maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas melalui penguatan tata kelola dan kemajuan daerah.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Nasional ke-7 APPSI dengan tema ‘Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif’ secara resmi dibuka,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan Munas VII APPSI ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Banten Andra Soni. Hadir pula dalam acara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

  • Bakamla selamatkan kapal nelayan yang mogok di Selat Malaka

    Bakamla selamatkan kapal nelayan yang mogok di Selat Malaka

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menyelamat kapal nelayan yang mengalami mogok mesin saat cuaca buruk di perairan Selat Malaka, Kamis.

    Komandan KN. Pulau Dana-323 Letkol Umar Dhani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, menjelaskan peristiwa penyelamatan itu bermula ketika pihaknya menerima informasi dari radio bahwa ada kapal nelayan yang terombang ambing di tengah laut.

    “Pukul 04.14 WIB personel jaga KN Pulau Dana-323 menerima panggilan ‘Mayday’ melalui frekuensi radio dari KM Semangat Nelayan, yang melaporkan kondisi darurat di posisi 03°00.800’N – 100°33.011’E. kapal dilaporkan mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk,” kata Umar.

    Berdasarkan laporan tersebut, Umar langsung mengerahkan kapal dan para awaknya untuk menuju lokasi kapal nelayan tersebut.

    Kapal Bakamla yang dinakhodai Umar akhirnya berhasil menghampiri KM Semangat Nelayan sekitar pukul 05.30 WIB.

    Umar melanjutkan, tindakan pertama dari petugas Bakamla yakni mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam kapal nelayan menggunakan mesin pompa.

    “Setelah situasi mulai terkendali, KN Pulau Dana-323 melakukan towing terhadap KM Semangat Nelayan menuju Pulau Jemur, sekitar 43 nautical mile di timur Tanjung Balai Asahan, sebagai lokasi berlindung sementara,” kata Umar.

    Berkat bantuan petugas Bakamla, kapal nelayan tersebut akhirnya berhasil sampai di pulau sekitar pukul 11.00 WIB. Seluruh awak kapal termasuk nakhoda kapal nelayan pun dinyatakan selamat dari peristiwa ini.

    Umar menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Bakamla RI dalam bereaksi cepat terhadap setiap situasi darurat di laut.

    “Kami selalu siap siaga untuk memberikan bantuan terhadap siapa pun yang mengalami kesulitan di laut. Keselamatan jiwa pelaut adalah prioritas utama kami,” tutup Umar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.