provinsi: Sumatera Utara

  • Orang Dekat hingga Sepupu Bobby Nasution Berpeluang Diperiksa di Sidang Suap Jalan Sumut

    Orang Dekat hingga Sepupu Bobby Nasution Berpeluang Diperiksa di Sidang Suap Jalan Sumut

    GELORA.CO -Orang-orang terdekat Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, termasuk sepupu kandung, berpotensi besar dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumut.

    Dua sosok yang berpeluang diperiksa adalah Dedy Rangkuti (atau Dedy Iskandar Rangkuti/DIR), yang merupakan sepupu kandung Bobby Nasution, dan Muryanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU).

    Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kedua tokoh ini belum sempat diperiksa dalam proses penyidikan karena sempat mangkir dari panggilan penyidik. Oleh karena itu, KPK membuka peluang untuk menghadirkan mereka langsung di persidangan.

    “Nanti kalau tidak sempat di proses penyidikan, permintaan keterangan apabila keterangan yang diinginkan dari kedua orang ini belum ada, itu bisa nanti dihadirkan di persidangan,” terang Asep, dikutip RMOL di Jakarta, Selasa 11 November 2025. 

    Keterangan dari Dedy Rangkuti dan Muryanto Amin dianggap penting untuk melengkapi keterangan dalam persidangan.

    Kasus suap proyek jalan ini disidangkan dengan beberapa terdakwa, termasuk; Topan Obaja Putra Ginting (Kadis PUPR Sumut dan orang dekat Bobby), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut), dan Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut).

    Asep Guntur menjelaskan bahwa kasus ini berjalan dalam dua gelombang, termasuk gelombang untuk pihak pemberi suap yang sudah lebih dulu disidangkan, dan saat ini masuk ke tahap persidangan terdakwa Topan Ginting. 

    “Jadi ini ada dua gelombang, yang untuk pemberinya, pemberinya saudara KIR dan para pemberi lainnya, ini sudah disidangkan. Kemudian saudara TOP (Topan Ginting) ini juga sudah tahap dua ya, mungkin dalam waktu yang dekat juga akan disidangkan,” jelas Asep.

  • Nasib Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut Tunggu Hasil Sidang

    Nasib Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut Tunggu Hasil Sidang

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pendalaman keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam dugaan korupsi proyek jalan masih menunggu hasil persidangan Pengadilan Tipikor Medan. Jaksa penuntut akan memberikan laporan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

    “Persidangannya belum selesai, ya. Laporan terkait persidangan itu setelah selesai seperti halnya laporan perkembangan penyidikan,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 10 November.

    “Kenapa? Karena tentunya kalau sidangnya masih berjalan, itu kan putusannya belum ada. Nanti tunggu putusannya,” sambung dia.

    Dari laporan inilah, KPK akan menentukan tindak lanjut seperti melakukan pengembangan kasus.

    “Tunggu sampai persidangannya ini selesai dan nanti akan ada laporan dari Pak Jaksa terkait dengan pelaksanaan persidangan,” tegas Asep yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

    Adapun jaksa baru saja membacakan tuntutan untuk dua terdakwa dalam kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara. Mereka adalah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rona Namora, Rayhan Dulasmi Piliang.

    Akhirun dituntut 3 tahun penjara sedangkan Dulasmi dituntut jaksa 2,5 tahun penjara. Pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Tipikor Medan pada 5 November lalu.

    Jaksa juga menuntut Akhirun denda Rp150 juta subsider kurungan 6 bulan serta menuntut Reyhan Dulasmi Piliang denda Rp100 juta subsider kurungan 6 bulan.

    Sementara Topan Ginting yang merupakan anak buah sekaligus orang dekat Bobby Nasution bakal segera disidangkan. Begitu juga dengan Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua dan Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni. Diduga terjadi pemberian uang dalam proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut.

    Dari kegiatan penindakan ini, KPK kemudian menetapkan Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting selaku Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara sebagai tersangka bersama empat orang lainnya.

    Mereka adalah Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara; M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG; dan M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku selaku Direktur PT RN.

    Adapun Topan jadi sorotan karena dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari lalu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Dia tadinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan ketika menantu Presiden ke-7 RI itu duduk sebagai Wali Kota Medan.

    KPK mengungkap ada enam proyek pembangunan jalan dengan anggaran Rp231,8 miliar yang diduga telah terjadi penyuapan.

    Rincianya adalah sebagai berikut:

    1. Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI 2023 (Nilai proyek Rp56,5 miliar);

    2. Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang- Gunung Tua-Simpang Pal XI 2024 (Nilai proyek Rp17,5 miliar);

    3. Rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dan penanganan longsoran 2025;

    4. Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI 2025;

    5. Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel (Nilai proyek Rp96 miliar); dan

    6. Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot (Nilai proyek Rp61,8 miliar).

  • 1
                    
                        PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh
                        Nasional

    1 PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh Nasional

    PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan, pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh.
    Sementara itu, untuk penganugerahan gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya.

    PDI Perjuangan
    menerima gelar
    pahlawan
    bagi Gus Dur, Marsinah, dan lain-lain, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto,” ujar Guntur kepada
    Kompas.com
    , Selasa (11/11/2025).
    Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98.
    “Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” tuturnya.
    “Negara/pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” imbuh Guntur.
    Sebelumnya, Presiden
    Prabowo
    Subianto menganugerahkan
    gelar pahlawan nasional
    kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Adapun acara penganugerahan dimulai dengan pengumandangan lagu “Indonesia Raya”.
    Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, diiringi dengan lagu mengheningkan cipta.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” kata Prabowo saat mengheningkan cipta.
    Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
    “Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
    Berikut ini 10 nama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Prabowo:
    1. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Jawa Timur
    2. Jenderal Besar TNI Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah
    3. Marsinah, tokoh dari Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja, tokoh dari Jawa Barat
    5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah, tokoh dari Sumatera Barat
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Jawa Tengah
    7. Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari NTB
    8. Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Jawa Timur
    9. Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Sumatera Utara
    10. Zainal Abisin Syah, tokoh dari Maluku Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cetak SDM Unggul, SSDM Polri Latih Puluhan Calon Asesor Polda Riau

    Cetak SDM Unggul, SSDM Polri Latih Puluhan Calon Asesor Polda Riau

    Pekanbaru

    Polda Riau menggelar pelatihan Calon Asesor sebagai wujud nyata dari tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan Polri, khususnya di Polda Riau. Pelatihan ini diharapkan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkompeten di bidangnya.

    Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Riau, Kombes Pol Anisullah M Ridha, pada Senin, 10 November 2025.

    Kombes Anisullah M Ridha menegaskan bahwa dalam pembinaan personel, uji kompetensi menjadi prasyarat mutlak untuk penentuan jabatan di lingkungan Polri.

    “Pelatihan asesor ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena pelatihan ini sebagai salah satu realisasi terhadap tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan Polri yang mempersyaratkan bahwa dalam pembinaan personel atau sumber daya manusia, haruslah melalui sebuah uji kompetensi untuk menentukan jabatan di lingkungan Polri, dalam hal ini di Polda Riau,” ujar Kombes Anis, Selasa (11/11/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti peran sentral para asesor. Menurutnya, asesor memiliki peran penting dalam menjaring personel-personel Polri yang potensial dan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

    Foto: SSDM Polri menggelar pelatihan untuk calon Asesor Polda Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam pelatihan kali ini, Polda Riau mempersiapkan 24 calon asesor, dengan tambahan 2 orang dari Polda Jambi. Kombes Anisullah M Ridha menyampaikan harapannya agar para calon asesor mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

    “Saya berharap saudara-saudara calon asesor yang telah dipersiapkan dari Polda Riau sebanyak 24 orang dan tambahan dari Polda Jambi 2 orang agar benar-benar mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga para calon asesor benar-benar mengerti, memahami, menguasai dan kelak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai asesor di Polda Riau,” imbuhnya.

    Dengan adanya peran dan kinerja yang baik dari para asesor, diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kinerja Polri di Polda Riau yang lebih baik. Peningkatan kualitas SDM melalui asesmen kompetensi ini bertujuan untuk memperkuat peran Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Mengakhiri sambutannya, Kombes Anisullah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pelatih Asesor dari SSDM Polri atas terselenggaranya pelatihan ini.

    (mea/jbr)

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto melaporkan peningkatan intensitas hujan kali ini dipengaruhi beragam faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG yang saat ini terpantau di Laut Filipina timur disebutnya bergerak ke arah barat laut menuju Luzon. Walhasil, memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini dijelaskan Guswanto, memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Selain itu, kombinasi antara MJO fase 5 (Maritime Continent) dan gelombang Rossby Ekuator serta Kelvin turut memperkuat pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Pada periode 10 hingga 12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan melanda:

    sebagian besar SumatraKalimantanSulawesiPapuaDKI JakartaDIYBaliNusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status Siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri.

    Peringatan Berlanjut hingga Pertengahan November

    Pada periode 13 hingga 16 November 2025, BMKG memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah daerah.

    Wilayah dengan status Siaga mencakup Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pramono Bakal Gandeng BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih, Pahlawan Nasional Asal Simalungun yang Dijuluki ‘Napoleon dari Tanah Batak’

    Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih, Pahlawan Nasional Asal Simalungun yang Dijuluki ‘Napoleon dari Tanah Batak’

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Upacara penganugerahan ini digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.

    Salah satu penerima gelar tersebut adalah Tuan Rondahaim Saragih. Selain Tuan Rondahaim, ada sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Marsinah.

    Profil dan Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih

    Tuan Rondahaim Saragih Garingging dikenal sebagai salah satu tokoh besar asal Tanah Simalungun, Sumatera Utara yang lahir pada tahun 1828. Ia menjabat sebagai Raja Raya ke-14 dari Kerajaan Raya dan bergelar kehormatan “Raja Raya Namabajan,” yang bermakna raja berhati besar dan pemberani. Sebagai pemimpin adat sekaligus raja, Rondahaim dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap kemerdekaan serta martabat rakyatnya.

    Ia juga dikenal sebagai sosok yang gigih menentang penjajahan Belanda yang mencoba menguasai wilayah Simalungun. Ketika banyak kerajaan di sekitarnya mulai tunduk kepada kekuasaan kolonial, Rondahaim justru memilih untuk bertahan dan berjuang.

    Ia memimpin perlawanan melalui strategi diplomasi serta peperangan yang cerdas, hingga dijuluki “Napoleon der Bataks” atau “Napoleon dari Tanah Batak” oleh pihak Belanda karena keberaniannya dalam taktik perang.

    Semangat juang dan keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan menjadikannya simbol keteguhan rakyat Simalungun melawan penjajahan. Atas jasanya, Tuan Rondahaim Saragih kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang menginspirasi generasi penerus untuk mencintai tanah air dan menegakkan keadilan.

     

  • Lampung Unggul Pemenuhan Gizi, Catat 69% Dapur Gizi Operasional Aktif

    Lampung Unggul Pemenuhan Gizi, Catat 69% Dapur Gizi Operasional Aktif

    Jakarta

    Provinsi Lampung meraih capaian tertinggi nasional dalam operasional dapur pemenuhan gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah sebelumnya mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai provinsi tercepat di Sumatera menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Lampung kini menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemenuhan gizi masyarakat.

    Data terbaru dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung, yang membawahi wilayah kerja Lampung-Bengkulu, menunjukkan capaian luar biasa. Berdasarkan pembaruan data per 10 November 2025, Lampung mencatat persentase dapur operasional tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 69%.

    Kepala KPPG Bandar Lampung, Achmad Hery Setiawan menjelaskan total potensi dapur di wilayah ini mencapai 798 unit, terdiri dari 552 dapur yang sudah beroperasional dan 134 dalam tahap persiapan operasional. Sementara itu, 85% dapur berstatus aktif dan siap beroperasi penuh dalam waktu dekat.

    “Lampung memang bukan yang terbanyak secara jumlah. Kita di posisi keempat secara nasional setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tetapi secara persentase, Lampung menjadi yang tertinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

    Selain itu, Achmad juga menjelaskan perbedaan antara dapur aktif dan dapur operasional.

    “Dapur aktif itu sudah berdiri, sudah ada SPPI-nya, tapi belum berjalan karena masih menunggu teknis virtual account atau pembayaran dari BGN. Sementara dapur operasional adalah yang sudah berjalan dan melayani penerima manfaat. Jadi 85% dapur aktif ini tinggal menunggu proses pembayaran saja untuk segera beroperasi,” jelasnya.

    Achmad menekankan, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung, dan Lintas Sektoral dalam mempercepat penurunan angka stunting serta memperkuat ketahanan gizi keluarga.

    “Dengan sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pelaksana program, Lampung siap menjadi model nasional dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.

    Sebelumnya Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, menyebut Lampung sebagai salah satu wilayah yang paling cepat berakselerasi dalam penyiapan SPPG.

    “Lampung termasuk yang paling cepat menyiapkan layanan gizi. Selain Lampung, ada juga Aceh dan Sumatera Utara yang menunjukkan progres positif,” kata Wahyu.

    Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Bandar Lampung, Sabtu (8/11). Ia menambahkan, persiapan SPPG secara nasional telah mencapai 80% dari target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah mendistribusikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

    (ega/ega)

  • Rumah Hakim Terbakar, KPK Tingkatkan Keamanan JPU Kasus Topan Ginting

    Rumah Hakim Terbakar, KPK Tingkatkan Keamanan JPU Kasus Topan Ginting

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan keamanan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), terutama yang menangani kasus korupsi mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan terdakwa Dirut PT Dalihan Na Tolu Akhirun Piliang. Topan diketahui orang kepercayaan Gubernur Sumatra Bobby Nasution.

    Pasalnya, rumah ketua majelis hakim yang menangani perkara ini Khamozaro Waruwu terbakar pada Selasa (4/11/2025) siang sekitar pukul 10.41 WIB.

    “Nah kalau untuk sidangnya setelah kejadian tersebut, juga Pak Direktur Penuntutan waktu itu menghubungi saya selaku Deputi dan saya juga sampaikan bahwa tentunya kita meningkatkan kewaspadaan bagi para jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan tugasnya, melakukan penuntutan dalam kegiatan atau persidangan terkait dengan perkara tangkap tangan di Sumatra Utara,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

    Asep turut prihatin dan mendukung kepolisian mengusut peristiwa tersebut agar penyebab kebakaran terungkap.

    Pihaknya, kata Asep, terus memantau perkembangan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian setempat. 

    Selain itu, Asep menuturkan dari KPK belum mengambil langkah-langkah ke depannya sebelum hasil investigasi kepolisan disampaikan.

    “Kita juga sama-sama menunggu, kita memberikan kesempatan kepada kepolisian tentunya, aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut,” ujar Asep.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, kebakaran itu terjadi tepat satu hari sebelum sidang tuntutan kasus korupsi jalan di Sumut untuk terdakwa Akhirun Piliang, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup.

    Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut yang menyeret eks Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting.

    Topan tertangkap tangan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juni 2025 atas dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.

  • Hotel Majapahit, Tempat Bersejarah yang Terus Bernapas di Tengah Modernitas Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 November 2025

    Hotel Majapahit, Tempat Bersejarah yang Terus Bernapas di Tengah Modernitas Surabaya Surabaya 10 November 2025

    Hotel Majapahit, Tempat Bersejarah yang Terus Bernapas di Tengah Modernitas Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Di tengah hiruk pikuk Jalan Tunjungan yang kini dipenuhi cahaya neon dan deretan toko modern, berdiri tegak sebuah bangunan putih bergaya kolonial yang menyimpan kisah heroik bangsa Indonesia, Hotel Majapahit.
    Bagi masyarakat
    Surabaya
    , hotel ini bukan sekadar penginapan mewah, melainkan simbol perlawanan dan saksi bisu keberanian
    Arek-arek Suroboyo
    mempertahankan kemerdekaan.
    “Berbicara perang
    10 November
    selalu penuh kronologis mendebarkan, sebab perang ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada perjalanan yang memicu perang dahsyat itu,” kata pegiat sejarah Kota Surabaya, Nur Setiawan kepada
    Kompas.com,
    Senin (10/11/2025).
    “Sebuah tempat di jantung kota Surabaya menjadi saksi perang 10 November terjadi, dua bulan sebelum pecah perang, di tempat ini terjadi insiden heroik. Tempat ini bernama
    Hotel Majapahit
    , atau pada masa kolonial berjuluk Oranje Hotel,” imbuhnya.
    Hotel yang dulu dikenal dengan nama Oranje Hotel ini berdiri sejak tahun 1911.
    Didirikan oleh pengusaha berdarah Armenia, Lucas Martin Sarkies, hotel tersebut menjadi lambang kemewahan di masa Hindia-Belanda.
    Kala itu, Surabaya dikenal sebagai kota perdagangan dan pelabuhan, tempat berkumpulnya para saudagar dan orang-orang Eropa yang datang untuk berbisnis atau berlibur.
    Namun, seiring perubahan zaman, hotel ini menjadi saksi awal munculnya bara perjuangan rakyat.
    Pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sebulan kemudian tepatnya pada 19 September 1945, di hotel ini terjadi insiden perobekan bendera Belanda, peristiwa yang menggetarkan dan memicu pertempuran besar di Surabaya.
    “Seorang Belanda bernama Ploegman mengibarkan bendera Belanda di puncak utara hotel. Pengibaran itu dianggap menghina kedaulatan Republik Indonesia yang baru merdeka sebulan sebelumnya. Secara spontan Arek-arek Suroboyo tergerak agar bendera itu diturunkan, hingga akhirnya terjadi insiden terbunuhnya Mr. Ploegman dan warna biru pada bendera dirobek hingga menjadi merah putih,” tutur pengiat sejarah yang biasa disapa Wawan itu.
    Peristiwa itulah yang kemudian dikenang sebagai Insiden
    Hotel Yamato
    , yang menjadi titik awal perlawanan rakyat Surabaya dan melahirkan semangat juang yang memuncak pada pertempuran 10 November 1945.
    Kini, bangunan megah di Jalan Tunjungan itu telah bertransformasi menjadi Hotel Majapahit Surabaya dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Bukan semata karena usianya yang lebih dari satu abad, tetapi karena nilai perjuangan dan semangat nasionalisme yang melekat di setiap dindingnya.
    Ia menjelaskan, pada masa pertempuran Surabaya, area depan hotel bahkan menjadi medan baku tembak antara pasukan sekutu dan pejuang Indonesia.
    “Tak sedikit korban jiwa yang berjatuhan pada masa itu. Di dinding bawah sebelah selatan hotel juga diberi coretan berbahasa Inggris yang isinya semangat perjuangan dan intimidasi terhadap tentara sekutu, bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka,” kata Nur Setiawan.
    Baginya, sejarah yang melekat di Hotel Majapahit bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan sumber pembelajaran bagi generasi muda.
    “Melihat dari peristiwa panjang sejarah yang melekat di Hotel Majapahit, maka oleh pemerintah bangunan tersebut ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tak hanya kekunoan serta nilai arsitekturnya saja, tetapi juga peristiwa heroik yang ada di sana dapat diambil hikmahnya agar generasi muda saat ini terpupuk nilai patriotisme dan nasionalisme,” imbuhnya.
    Hotel Majapahit terletak di segitiga emas perdagangan Kota Surabaya. Kawasan Tunjungan kini menjadi ruang publik yang terus hidup, tempat sejarah berpadu dengan modernitas.
    Untuk itu, posisi strategis kawasan ini seharusnya menjadi peluang besar untuk memperkenalkan nilai sejarah kepada generasi muda.
    “Jalan Tunjungan termasuk tempat yang strategis, segitiga emas perdagangan di pusat kota sejak zaman Hindia-Belanda hingga kini. Terlebih di sana juga ada Hotel Majapahit, tentunya bukan hanya untuk jalan-jalan saja tapi juga bisa sebagai tempat menimba ilmu serta melestarikan sejarah bangsa,” ujar Nur Setiawan.
    Sehingga, pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok pemuda untuk menjaga agar nilai sejarah di kawasan Tunjungan tetap hidup.
    “Harus saling sejalan untuk mengemas Tunjungan agar generasi muda masa kini memahami bahwa Tunjungan adalah salah satu tempat yang bersejarah. Gerakan-gerakan kreatif harus periodik digelar di sana dengan konsep kebudayaan kekinian,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar

    KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar

    KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa terbakarnya rumah milik salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, pada Selasa (4/11/2025).
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi
    KPK
    Asep Guntur Rahayu menyebutkan, Khamozaro tengah menangani sebuah perkara kasus dugaan korupsi terkait operasi tangkap tangan KPK di Sumatera.
    “Kami juga turut prihatin dengan kejadian tersebut. Kami turut prihatin dengan kejadian terbakarnya rumah hakim yang menangani perkara tangkap tangan di Sumatera, perkara yang ditangani oleh KPK,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2025).
    Asep mengatakan, KPK telah memonitor karena kepolisian setempat tengah mengusut kasus tersebut.
    “Ya, kami mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan yang tentunya dilakukan oleh pihak kepolisian,” ujar dia.
    Ia berharap agar kronologi hingga penyebab insiden ini segera terungkap.
    “Kita juga sama-sama menunggu, kita memberikan kesempatan kepada kepolisian, tentunya, aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut,” jelas dia.
    Setelah peristiwa ini, Asep berkomunikasi dengan Direktur Penuntutan KPK.
    Pembicaraan keduanya mengerucut terhadap peningkatan kewaspadaan bagi para jaksa yang tengah menjalani tugas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara.
    Diberitakan sebelumnya, rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan
    Khamozaro Waruwu
    yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Tanjungsari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, terbakar pada Selasa (4/11/2025).
    Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi tersebut tengah memimpin jalannya sidang di PN Medan.
    Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, lantaran rumah dalam kondisi sepi saat peristiwa terjadi.
    Meski polisi telah mendatangi kediaman Khamozaro untuk mengecek penyebab kebakaran dan menggali informasi pada Rabu (5/11/2025), hingga kini belum ada kepastian terkait penyebab terbakarnya rumah tersebut.
    Khamozaro hanya mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal (OTK) melalui sambungan telepon sebelum peristiwa itu terjadi.
    Oleh karenanya, polisi pun didesak untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
    Khamozaro mengungkapkan dirinya tidak sedang berada di tempat saat peristiwa itu terjadi.
    Ketika sedang memimpin sidang di PN Medan, ia dihubungi tetangganya yang ingin memberi kabar bahwa rumahnya terbakar.
    “Mereka menelpon. Karena (sedang) sidang, makanya tidak saya angkat. Saya WA (WhatsApp), saya bilang kalau saya sedang ada sidang. Lalu dibalas, ‘rumah bapak kebakar’,” ujar Khamozaro saat diwawancarai di depan rumahnya pada Selasa malam.
    Setelah mendapat kabar tersebut, Khamozaro segera menutup sidang dan bergegas ke rumah untuk melihat kondisinya.
    Meski hanya kamarnya yang terbakar, ada banyak dokumen penting serta barang berharga yang ludes terbakar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.