Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Densus 88 Tangkap 5 Tersangka Kasus Perekrutan Anak ke Jaringan Terorisme

    Densus 88 Tangkap 5 Tersangka Kasus Perekrutan Anak ke Jaringan Terorisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri telah menetapkan lima tersangka dalam perkara rekrutmen pelajar dengan jaringan terorisme di media sosial sepanjang 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan lima tersangka itu ditangkap di Sumatera Utara, Jawa Tengah hingga Sumatera Barat.

    Secara terperinci, FW alias YT (47) di Medan, Sumatera Utara; LN (23) asal Kabupaten Bangai, Sulawesi Tengah; PP alias BMS (37) Sleman, Jawa Tengah; MSPO (18) Tegal, Jawa Tengah; dan JJS alias BS (17) Kabupaten Agam Sumatera Barat.

    “Dan di grup media sosial tersebut, 5 orang [tersangka] dewasa telah ditangkap,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (14/11/2025).

    Dia menambahkan, lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berperan merekrut anak untuk bergabung ke kelompok terorisme.

    “Atas peranannya, merekrut dan memengaruhi anak anak tersebut supaya menjadi radikal. Bergabung dengan kelompok terorisme, dan melakukan aksi teror,” pungkas Trunoyudo.

    Di samping itu, Jubir Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyampaikan selain modus melalui media sosial, rekrutmen anak atau pelajar agar terpapar paham radikal ini juga dilakukan melalui game online.

    Khusus di game online, terdapat sarana komunikasi yang dimanfaatkan oleh jaringan teror. Setelah komunikasi terbentuk, anak-anak itu langsung dimasukkan dalam grup privat untuk didoktrin soal paham terorisme.

    “Jadi intinya ada beberapa proses, itu yang dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat,” tutur Mayndra.

  • Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Kapan Indonesia akan Kirim 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian ke Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dikabarkan akan mengirimkan 20.000 prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian di Gaza.

    Hal ini menyusul usulan Amerika Serikat (AS) terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) soal resolusi perdamaian di Gaza.

    Pada Senin (17/11), DK PBB akhirnya menyetujui usulan AS yang mencakup adanya pembentukan pasukan perdamaian.

    Melansir Bloomberg, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin (17/11), sementara Rusia dan China memilih abstain.

    “Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

    Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

    Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi.

    Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

    Kapan Indonesia Kirim 20.000 Pasukan ke Gaza?

    Meskipun sudah disetujui oleh DK PBB, namun tenggat waktu pengiriman pasukan perdamaian tersebut belum diberi arahan resmi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih melakukan koordinasi dengan negara-negara di sekitar Palestina, khususnya Yordania terkait dengan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

    “Kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York untuk menentukan nanti keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11) dikutip dari Antaranews.

    Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan koordinasi untuk mematangkan langkah diplomatik dan teknis.

    “Semuanya masih dalam koordinasi,” katanya.

    Sebelumnya, Indonesia mengaku akan mengirimkan 20.000 prajurit yang diturunkan untuk membantu resolusi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Menhan Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11). dikutip dari Antaranews.

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan 20.000 personel TNI yang disiapkan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang tugas kemanusiaan.

    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy.

    Freddy menjelaskan, ke-20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

  • Spesies Baru ‘Kaki Seribu Naga’ Ditemukan di Thailand

    Spesies Baru ‘Kaki Seribu Naga’ Ditemukan di Thailand

    Jakarta –

    Para ilmuwan mendokumentasikan perkawinan seekor kaki seribu naga berduri di dinding gua di Thailand utara dan mengonfirmasinya sebagai spesies baru. Tim melaporkan setidaknya terdapat kesenjangan DNA sebesar 10% dari kerabat dekatnya.

    Penemuan ini berasal dari survei keanekaragaman hayati pada 2024 di Gua Pha Daeng di Provinsi Mae Hong Son. Hewan ini hidup di permukaan batu yang lembap dan bergerak di celah-celah sempit tempat lumut menjaga kelembapan batu.

    Anggota baru Desmoxytes

    Penelitian ini dipimpin oleh Ruttapon Srisonchai, seorang ahli biologi di Universitas Khon Kaen dan Universitas Chulalongkorn. Penelitiannya berfokus pada sistematika kaki seribu dan keanekaragaman hayati Asia Tenggara.

    Dikutip dari Earth.com, spesies ini termasuk dalam Desmoxytes, kelompok yang dikenal karena duri lateral yang tajam dan bentuk tubuh yang rumit yang didokumentasikan dalam revisi komprehensif. Duri-duri tersebut tidak membentuk sayap, tetapi menonjol dari setiap cincin dan menciptakan siluet bergerigi.

    Tubuhnya berwarna cokelat tua, yang membantunya menyatu dengan batu kapur basah. Kaki dan antenanya yang panjang dan ramping memungkinkannya menjelajahi celah-celah tempat air merembes.

    Populasinya sejauh ini terbatas di gua dan beberapa situs terdekat di Mae Hong Son. Jejak sempit itu menandakan bahwa mereka adalah spesies spesialis yang bergantung pada iklim mikro dinding batu yang stabil.

    Bagaimana ilmuwan menyebutnya Desmoxytes

    Para peneliti menggunakan taksonomi integratif, sebuah metode yang menggabungkan ciri-ciri yang terlihat dengan bukti DNA untuk menguji batas-batas spesies, untuk membuat keputusan. Mereka memeriksa detail bentuk, lalu menambahkan pengurutan gen untuk memeriksa apakah garis keturunannya berbeda.

    Dengan menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan data morfologi dan molekuler, para peneliti membandingkan tiga wilayah gen dan membangun filogeni, pohon keluarga yang memetakan bagaimana spesies saling terkait.

    Satu gen, COI, adalah pekerja keras untuk identifikasi hewan karena segmen pendek sering kali memisahkan spesies dengan jelas.

    Pendekatan terhadap identifikasi genetik tersebut, yang dikenal sebagai analisis kode batang DNA, membantu menandai keberagaman tersembunyi pada hewan yang mirip.

    Dalam kumpulan data mereka, urutan COI kaki seribu baru ini berbeda sekitar 11 hingga 19% dari tetangga terdekatnya, Desmoxytes. Perbedaan ini cukup besar bagi hewan yang hidup berdampingan di bebatuan yang sama.

    Ciri-ciri penentu bukan hanya DNA. Para penulis juga mempelajari gonopoda jantan, kaki reproduksi yang digunakan untuk mentransfer sperma, yang seringkali membawa sinyal bentuk tingkat spesies pada kaki seribu.

    Kehidupan di dinding batu kapur

    Spesies ini hidup di batu kapur di lanskap karst, batuan yang larut dalam air dan membentuk gua, lubang runtuhan, dan mata air. Medan ini menciptakan labirin permukaan lembap, tepian kecil, dan kantong-kantong teduh.

    Hewan-hewan tersebut terlihat bergerak di sepanjang batuan lembap sementara lumut menahan kelembapan di permukaannya. Berdasarkan data saat ini, spesies ini tampaknya merupakan spesies endemik sempit yang hanya berkembang biak di habitat dinding batu kapur, bergantung pada kelembapan yang konstan dan kondisi gua yang teduh.

    Para ahli biologi menggunakan istilah endemik, yang berarti hanya ditemukan di satu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain, ketika suatu spesies memiliki wilayah jelajah yang sangat sempit. Spesialis dinding gua seperti ini bisa punah jika situs mereka yang sedikit rusak.

    Thailand terletak di wilayah yang di dalamnya terdapat pertambangan batu kapur dan tekanan pembangunan yang berpadu dengan keanekaragaman hayati gua yang kaya.

    Beberapa penelitian mengidentifikasi sistem karst di seluruh Asia Tenggara sebagai rumah bagi endemisme yang sangat tinggi dan sebagai titik panas yang menghadapi risiko penggalian.

    Wujud kaki seribu naga

    Kaki seribu naga memiliki lempengan yang menonjol di setiap cincinnya, dan banyak spesies menunjukkan duri-duri dramatis yang menonjol dari sisi-sisinya. Lapisan pelindung ini memberi tubuh garis luar bergigi yang tampak seperti deretan sirip kecil.

    Spesies baru ini, yang diberi nama Desmoxytes chaofa, memiliki warna cokelat tua dengan tonjolan bergerigi yang mencerminkan ciri khas kelompok tersebut. Kakinya yang panjang dan antena rampingnya cocok untuk hidup di bebatuan licin di mana kontak yang stabil lebih penting daripada kecepatan.

    Warna dan proporsi tubuh membantu membedakannya dari kerabat dekatnya, tetapi detailnya terletak pada anatomi reproduksinya. Ciri-ciri tersebut, setelah dibuat sketsa dan dibandingkan, dicocokkan dengan pohon DNA untuk mendukung status spesiesnya.

    Para penulis juga mendeskripsikan spesies kedua dalam makalah yang sama, spesies berkaki merah muda dari provinsi lain di Thailand. Temuan ini menggarisbawahi betapa banyak keanekaragaman hayati yang masih tersembunyi di habitat bebatuan sempit.

    Setiap spesialis dinding gua menambahkan sepotong informasi ke dalam peta kehidupan, terutama di tempat-tempat yang jarang disurvei yang mencapai permukaan batu yang curam atau redup. Hewan-hewan ini menyimpan petunjuk tentang bagaimana isolasi dan kelembapan mengukir jalur evolusi dalam jarak pendek.

    Mendokumentasikannya juga menjadi dasar untuk pemeriksaan di masa mendatang. Jika penambangan, pariwisata, atau kekeringan memengaruhi beberapa lokasi ini, para ilmuwan akan mengetahui apa yang berisiko dan di mana harus diwaspadai terlebih dahulu.

    Kasus ini menunjukkan bagaimana catatan lapangan, gambar yang cermat, dan urutan gen bekerja paling baik bersama-sama. Celah DNA menerangi jalan, dan kecocokan anatomi mengonfirmasi langkah tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video Peneliti BRIN Temukan Spesies Baru, Kadal Buta dari Pulau Buton”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/fay)

  • KPK Klaim Belum Temukan Keterlibatan Bobby Nasution di Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

    KPK Klaim Belum Temukan Keterlibatan Bobby Nasution di Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim belum ada keterlibatan Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan nama Gubernur Sumatera Utara itu belum terendus. Selain itu, penyidik masih fokus pada kasus suap yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

    “Sampai dengan saat ini belum (ada keterlibatan Bobby Nasution, red). Jadi kita fokus di dalam pihak-pihak yang diduga melakukan suap pihak pemberi dan juga pihak-pihak yang diduga menerima suap terkait dengan proyek pengadaan jalan,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 17 November. 

    Meski begitu, Budi memastikan proses hukum yang berjalan sesuai aturan. Ini sekaligus membantah adanya kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan KPK yang menghalangi pemanggilan Bobby.

    Adapun informasi ini pernah diungkapkan oleh salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Zararah Azhim Syah yang didasari laporan investigasi sebuah media.

     

    “Kami yakinkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait dengan perkara tersebut berjalan secara baik,” tegas Budi.

    “Dan dari perkara yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan ini kemudian tim juga secara maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga penggeledahan di sejumlah lokasi.”

    Diberitakan sebelumnya, Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah saat melakukan aksi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini, 14 November. Dugaan kepala satgas KPK takut memeriksa Bobby ini diketahui dari pemberitaan media nasional.

     

    “Penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada ketua satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa Bobby. Tapi, ketiga kepala satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa Bobby,” kata Zararah kepada wartawan di lokasi.

    Meski begitu, Zararah tak mengungkap siapa kasatgas yang dimaksud. Namun, dari berbagai informasi yang dikumpulkan, salah satunya adalah Rossa Purbo Bekti.

    Zararah berharap KPK segera mengusut keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Apalagi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan sudah minta Bobby dihadirkan dalam persidangan. 

    Pengembangan kasus ini, kata dia, juga harus dilakukan seperti dugaan korupsi lainnya. Jangan sampai ada kesan KPK ketakutan dengan Bobby Nasution.

    “Contohnya kasus E-KTP, kasus korupsi mantan Menpora itu juga dikembangkan dari fakta yang ada di persidangan,” tegasnya.

    “Maka harusnya pada kasus ini, apabila ada petunjuk baru dari persidangan, KPK seharusnya mengembangkan kasus gitu. Jadi membuka kasus baru. Nah, ini jangankan mengembangkan kasus tapi untuk memeriksa Bobby saja tidak berani begitu,” sambung dia.

    Lagipula, peranan Bobby juga harusnya terendus oleh KPK setelah ada informasi pergeseran anggaran menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).

    “Bobby itu terlibat pada tahap perencanaan, mengganti APBD Sumut sebanyak empat kali, untuk memasukkan proyek pembangunan ini. Padahal sebelumnya itu tidak termasuk kebutuhan Provinsi Sumut, tidak pernah ada di APBD Sumut, berarti kan tidak butuh,” ungkap Zararah.

    Majelis Hakim PN Medan beberapa waktu lalu diketahui minta jaksa KPK menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi. Perintah ini disampaikan setelah Muhammad Haldun selaku Sekretaris Dinas PUPR Sumut yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan mengungkap pergeseran anggaran melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan proyek pembangunan jalan.

    Ketika itu, Haldun menerangkan anggaran dua jalan yang menjadi objek korupsi, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Padang Lawas Utara dengan total nilai Rp165 miliar tak dialokasikan dalam APBD murni 2025. Proyek ini dibiayai dari dana sejumlah dinas yang dilegalkan melalui Pergub.

    Mendengar kesaksian ini, Hakim Khamozaro Waruwu minta Bobby dihadirkan. “Kalau ada risiko terhadap pergeseran anggaran, siapa yang bertanggung jawab? Ketika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan maka gubernur harus bertanggung jawab,” ujarnya.

    Selain Bobby, hakim juga meminta jaksa menghadirkan Pj Sekretaris Daerah Sumut saat itu, Effendy Pohan, untuk dimintai keterangan mengenai dasar hukum Pergub yang disebut telah diubah hingga enam kali.

    Adapun itu, hakim mengadili dua terdakwa dari pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi.

    Kasus ini juga menjerat eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang disebut sebagai orang dekat Bobby Nasution. Hanya saja, dia belum disidangkan karena berkas belum dilimpahkan ke pengadilan.

  • Kasus Jalan Sumut, KPK Belum Temukan Keterlibatan Bobby

    Kasus Jalan Sumut, KPK Belum Temukan Keterlibatan Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di provinsi tersebut.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menemukan keterlibatan menantu Joko Widodo itu sehingga sampai saat ini Bobby belum dipanggil untuk diperiksa.

    “Sampai saat ini belum. Kita fokus di pihak yang diduga melakukan suap dan penerima terkait dengan proyek pengadaan jalan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih dikutip Selasa (18/11/2025).

    Namun, Budi menyampaikan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut untuk melengkapi informasi.

    Lembaga antirasuah juga masih mencermati perkembangan dalam kasus ini, meskipun Bobby direncanakan hadir dalam persidangan Tipikor.

    Budi menjelaskan proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilimpahkan. Bahkan, katanya, pelimpahan sudah ditahap kedua baik dari pihak pemberi maupun penerima.

    “Kluster pemberi sudah berjalan sidangnya kemudian kluster penerima ini kita sedang menunggu penetapan jadwal sidangnya dari PN Medan,” ucap Budi.

    Nantinya JPU akan menghadirkan barang bukti, tersangka, dan saksi ahli untuk memperkuat pembuktian dari yang didakwakan.

    Diketahui, kasus ini menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Medan Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi Siregar (RES) adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Heliyanto merupakan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. Berkas persidangan telah dilimpahkan pada 12 November 2025.

    “Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara, ke PN Tipikor Medan atas nama Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli dan Heliyanto,” pungkas Budi.

    Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan diduga mengatur untuk memenangkan perusahaan swasta guna menangani proyek tersebut. Dari pengkondisian ini, Topan mendapat janji fee Rp8 miliar.

  • 350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza

    350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza

    350 Personel Brimob Disiapkan untuk Misi Perdamaian, Termasuk ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri menyiapkan 350 personel Brimob untuk mendukung misi perdamaian internasional, termasuk kemungkinan penugasan di Gaza jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Jumlah pasukan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan, menunjukkan kesiapsiagaan
    Polri
    menghadapi situasi global yang berubah,” kata Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat mengatakan, dikutip dari situs Humas Polri, Selasa (18/11/2025).
    “Dengan pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu saudara-saudara di
    Gaza
    jika mendapat mandat,” imbuh dia.
    Ramdani mengatakan, ratusan personel itu merupakan putra-putri terbaik Polri yang tengah mengikuti latihan dasar penjaga perdamaian
    PBB
    .
    Pelatihan meliputi perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, kedisiplinan terhadap aturan operasi (rules of engagement), hingga kemampuan beradaptasi di lingkungan konflik internasional.
    Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, memastikan personel yang disiapkan telah memenuhi standar misi PBB, bukan hanya kualifikasi nasional.
    Menurutnya, Polri terus meningkatkan kapasitas anggota agar siap diberangkatkan kapan pun dibutuhkan.
    “Polri terus melatih anggota untuk siap dikerahkan kapan saja, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden,” kata Amur.
    Dalam lima tahun terakhir, Polri telah terlibat dalam sejumlah
    misi perdamaian
    PBB, termasuk pengiriman Formed Police Unit (FPU) ke MINUSCA di Republik Afrika Tengah.
    Pasukan Indonesia mendapat apresiasi atas pelaksanaan patroli malam, perlindungan warga, serta kontribusi terhadap stabilitas keamanan.
    Bahkan, Indonesia menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi tersebut.
    Polri juga terus meningkatkan kapasitas
    peacekeeping
    melalui pusat pelatihan khusus serta menambah jumlah polisi wanita dalam misi global.
    Amur menambahkan, seluruh anggota satgas bekerja profesional, disiplin, dan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, mengharumkan nama Polri dan Indonesia di kancah internasional.
    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan, 20.000 personel yang dipersiapkan untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina, memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi kemanusiaan.
    Freddy menyampaikan bahwa para prajurit tersebut terbiasa menjalankan operasi militer selain perang (OMSP) baik di dalam maupun luar negeri.
    “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy, pada Sabtu (15/11/2025), dilansir dari
    Antara
    .
    Ribuan personel yang disiapkan itu terdiri dari tenaga kesehatan hingga prajurit Zeni yang bertugas menangani pembangunan konstruksi.
    Mereka akan membuka layanan kesehatan bagi warga terdampak perang dan membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas umum.
    Para prajurit juga dibekali berbagai perlengkapan kesehatan dan sarana konstruksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Lari ke DPR, Pengusaha Soroti Legalitas dan Produktivitas Lahan Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti risiko serius dari rencana pengambilalihan lahan sawit negara, terutama terkait legalitas, produktivitas, hingga potensi konflik dengan masyarakat setempat.

    Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino mengatakan mayoritas kebun sawit yang masuk skema pengambilalihan sudah memiliki penggarap dan pemilik sah. Menurutnya, pengambilalihan lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat berisiko memicu benturan dan konflik agraria.

    Sadino menegaskan lahan yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) atau status legal lainnya seharusnya diakui secara hukum.

    “Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? Sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum. Terus hanya dinyatakan tidak sah. Kalau yang sudah ditempatin? Apalagi misalnya sudah dibayar, kita malah kena masalah,” kata Sadino saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan urutan izin yang seharusnya ditempuh untuk membuka lahan sawit, yakni terdiri dari kajian studi kelayakan (FS), izin lokasi dari pemerintah daerah, izin lingkungan (Amdal), hingga mendapatkan hak atas tanah seperti HGU atau IPPKH jika kawasan hutan.

    Sadino menekankan banyak kasus ketidakjelasan, terutama lahan yang baru ditetapkan sebagai kawasan hutan pada 1982 di Sumatera Utara, padahal masyarakat sudah mengelola lahan jauh sebelumnya.

    Seiring proses pengambilalihan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menata kembali lahan sawit. Namun, Sadino menilai Satgas berpotensi menghadapi masalah besar di lapangan karena lahan yang diambil alih sering tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat atau perusahaan.

    Lebih lanjut, Gapki juga menyoroti produktivitas kebun sawit yang tidak hanya tergantung pada panen saat ini, melainkan juga perawatan, pemupukan, dan pemeliharaan jangka panjang.

    Di samping itu, Sadino juga menyoroti potensi benturan kepentingan dan kasus nyata di lapangan. Adapun, daerah rawan konflik antara pengambilalihan lahan dan masyarakat antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, hingga kemungkinan Sumatera Utara.

  • Peran Djarum & Tzu Chi Makin Dominan di Industri Properti Lewat BSPS

    Peran Djarum & Tzu Chi Makin Dominan di Industri Properti Lewat BSPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan peningkatan kualitas rumah masyarakat. 

    Berdasarkan data terbaru, PT Djarum menjadi penyumbang terbesar dengan 2.550 unit, disusul oleh Yayasan Buddha Tzu Chi yang merupakan gabungan kontribusi banyak perusahaan dengan 5.020 unit.

    Sementara itu dari total 29.625 komitmen, realisasi BSPS saat ini telah mencapai 8.200 unit di seluruh Indonesia, mencakup pembangunan dan renovasi. 

    “Artinya keterlibatan swasta makin kuat. Kami apresiasi teman-teman swasta yang terpanggil membantu,” ujar Maruarar kepada wartawan, Senin (17/11/2025). 

    Dia menegaskan bahwa intervensi negara melalui BSPS sangat penting untuk mengatasi backlog rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit, sementara backlog kepemilikan rumah berada di angka 9,9 juta. 

    Lalu, pemerintah pun menggenjot kapasitas program dari 45 ribu unit tahun ini menjadi 400 ribu unit pada 2025. Percepatan juga terlihat pada penyerapan rumah subsidi. 

    Sementara hingga 17 November 2025, realisasinya telah mencapai 221.000 unit, melampaui capaian setahun penuh 2024 yang sebanyak 200.300 unit. 

    Menurut Maruarar, hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat dan kuatnya ekosistem industri perumahan. 

    “Satu rumah subsidi itu bisa melibatkan empat pekerja sampai dengan lima pekerja, dan di dalamnya ada sekitar 180 industri penopang,” ujarnya.

    Pemerintah juga menyiapkan skema FLPP untuk perumahan vertikal di lima kota yaitu Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Manado guna menjawab kebutuhan hunian di perkotaan yang kian padat dan mahalnya harga tanah. 

  • Anak Singapore Airlines Layani Kualanamu-Singapura Mulai Februari 2026

    Anak Singapore Airlines Layani Kualanamu-Singapura Mulai Februari 2026

    Jakarta –

    Anak usaha Singapore Airlines, Scoot, akan mulai melayani penerbangan Kualanamu-Singapura vice versa (vv) pada Februari 2026. Rute baru maskapai berjenis low cost carrier (LCC) ini akan beroperasi setiap hari dengan menggunakan pesawat Airbus A320.

    Plt Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi, Yosrizal Syamsuri, menyambut positif rencana penerbangan Scoot dari Kualanamu ke Singapura. Saat ini pemesanan tiket penerbangan tersebut sudah dapat dilakukan melalui website resmi maskapai, mobile application maupun online travel agent.

    “Ini pertanda bagus bagi kebangkitan pariwisata di Sumatera Utara dan trafik penerbangan internasional di Bandara Kualanamu. Kami siap berkolaborasi dengan Scoot maupun Pemerintah melalui Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan Tingkat keterisian pesawat serta memasarkan potensi wisata Sumatera Utara kepada Dunia,” kata Yosrizal dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Hadirnya penerbangan Scoot di Bandara Kualanamu dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi Provinsi Sumatera Utara, terutama keuntungan pada sektor pariwisata.

    Wisatawan yang datang dapat mengunjungi kota-kota terdekat di sekitar Ibu Kota Provinsi, Medan, untuk menikmati budaya lokal dan keindahan kota.

    Di samping itu, Bandara Internasional Kualanamu sendiri menjelang moment peak season Natal dan Tahun Baru 2025, baru saja meresmikan satu branded tenant baru di area boarding lounge penumpang domestik.

    Managing Director PT Angkasa Pura Aviasi, Ravishankar Saravu, mengatakan hal ini sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kepada para penumpang.

    Bukan hanya kesiapan operasional, namun juga peningkatan layanan komersial bagi penumpang menjadi perhatian utama dari pengelola Bandara.

    “Upaya penambahan tenant-tenant branded di Bandara Kualanamu merupakan wujud keseriusan kami dalam mengimbangi pertumbuhan trafik penumpang internasional di Bandara. Semakin banyak penerbangan internasional maka semakin diperlukan brand-brand F&B maupun fashion terkemuka yang harus kami hadirkan di Bandara,” ujar Ravishankar.

    Ravishankar mengatakan, pihaknya telah melakukan profiling penumpang. Dari proses profiling tersebut, terlihat banyak penumpang dengan golongan medium-high yang terbang dan mendarat di KNO.

    “Oleh karenanya kami berinisiatif untuk menghadirkan tenant-tenant branded tersebut untuk memanjakan para penumpang,” katanya.

    (shc/hns)

  • Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Pengusaha Wanti-wanti Pemerintah soal Kopdes Kelola Kebun Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa Merah Putih. Lahan sawit yang akan dikelola merupakan perkebunan sawit ilegal yang disita pemerintah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai langkah tersebut akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama kelompok tani yang memegang lahan sawit. Untuk itu, pengusaha mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati.

    “Sekarang yang mengelola sawit mayoritas itu sudah ada pemiliknya, mayoritas oleh masyarakat. Kalau perusahaan mungkin nggak apa-apa diambilalih, tapi bagaimana masyarakat? Karena masyarakat itu (kepemilikan lahan sawit) bisa lebih dari 800 ribu (ha), dari 3 juta ha (yang akan diambilalih pemerintah),” kata Dewan Pakar Hukum Gapki Sadino ditemui usai rapat tertutup dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2026).

    Saat ini saja, menurut dia telah terjadi banyak perebutan lahan sawit di masyarakat. Jadi jika pengambilalihan lahan sawit oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada Kopdes Merah Putih, maka akan terjadi perpecahan di masyarakat pemilik lahan.

    “Sekarang banyak rebutan kebun. Yang paling banyak sekarang di Riau, di Jambi, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara. Kalau nanti pada saat diambilalih, apalagi ada indikasi sudah diambil oleh negara, biasanya itu masyarakat. Apalagi yang tadi adalah mitranya perusahaan yang diambilalih, pasti dia akan juga mempertahankannya,” ucapnya.

    Dalam rapat tertutup dengan Komisi IV DPR, pengusaha mengeluhkan terkait dengan legalitas yang telah dimiliki oleh pelaku usaha atas lahannya, namun harus berkutat dengan pengambalihan yang dilakukan pemerintah.

    Padahal, untuk mengembangkan lahan sawit, pengusaha telah memiliki berbagai izin, mulai dari kajian, izin lokasi dari pemerintah daeah, pertimbangan teknis dari kantor pertanahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin lingkungan dan lain sebagainya.

    Kemudian, jika lahan itu berada di kawasan hutan maka terdapat izin pelepasan dan Hak Guna Usaha (HGU). Jika tidak dikawasan hutan, maka kedua izin itu tidak diperlukan.

    “Nah, setelah pelepasan terbitlah HGU, jika kawasan hutan. Nah, kalau tidak ada kawasan hutan, kan tidak diperlukan pelepasan. Jadi salah seolah-olah ada HGU kan belum ada pelepasan. Dicek dulu. Apalagi yang tahun zaman dulu, di Sumatera Utara itu zaman sebelum kemerdekaan. Kawasan hutan aja ada baru ditunjuk-tunjuk aja itu baru tahun 1982,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Agrinas Palma Nusantara tengah menggodok skema pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Adapun perkebunan sawit tersebut merupakan perkebunan sawit ilegal hasil sitaan pemerintah.

    Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop), Ahmad Zabadi, mengatakan Agrinas akan menjadi inti dari pengelolaan tersebut. Sementara KDMP akan bertugas sebagai plasmanya.

    “Secara umum konsepnya adalah Agrinas Palma akan menjadi semacam inti, nanti koperasi-koperasi itu akan berperan sebagai plasmanya. Jadi pendekatannya pendekatan inti plasma seperti yang sudah berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang secara teknis (sedang dibahas),” ujar Ahmad, dalam acara Forum Redaksi Bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Kemenkop tengah menjalin koordinasi intensif dengan Agrinas dalam rangka perumusan model dan desain dari pengelolaan perkebunan-perkebunan tersebut nantinya.

    (ada/hns)