Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Regulasi AI Tunggu Tanda Tangan Prabowo, Ditarget Terbit Awal 2026

    Regulasi AI Tunggu Tanda Tangan Prabowo, Ditarget Terbit Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yakni peta jalan AI dan etika AI, tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya telah menyampaikan draf regulasi tersebut kepada Kementerian Hukum untuk proses lebih lanjut.

    “Karena akan dibuat Keppres-nya [keputusan presiden] sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk Perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub yang digelar Telkomsel di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut saat ini sudah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar 2 bulan lalu.

    “Belum [ditandatangani], sudah ditandatangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% dari dua peraturan terkait AI, yakni peta jalan AI dan etika AI.

    “Ini akan mudah-mudahan ditandatangani presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritaskan untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Meutya menuturkan, terdapat dua Perpres terkait AI yang akan diterbitkan. Namun, Komdigi tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan menyiapkan payung kebijakan secara umum.

    “Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan kementerian-kementerian pun lembaga-lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

    Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan sejumlah innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, serta berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

    “Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

  • Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang Medan 16 Desember 2025

    Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang Medan 16 Desember 2025

    Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa mantan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, dalam kasus korupsi jual beli aset milik PTPN I Regional I yang merugikan negara Rp 263 miliar.
    Ashari diperiksa lantaran
    korupsi
    terjadi saat dia masih menjabat sebagai bupati.
    “Benar pemeriksaannya hari Kamis, 11 Desember 2025,” ujar Kasipenkum Kejati Sumut, Indra Ahmadi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/12/2025) malam.
    Namun, Indra belum mendetailkan hasil ataupun materi pemeriksaan terhadap Ashari.
    Dia hanya menyebut, sejauh ini Ashari hanya dimintai keterangan sebagai saksi.
    “(Pemeriksaannya) sebagai saksi,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, kejaksaan telah menahan empat tersangka, yakni mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumut, Askani, mantan Kepala BPN
    Deli Serdang
    , Abdul Rahman Lubis, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subekti.
    Dalam kasus ini, diketahui PT NDP telah melakukan jual beli aset
    PTPN I
    Regional I melalui KSO dengan PT Ciputra Land dan PT DMKR pada 2022–2023, dengan total lahan mencapai 8.077 hektar.
    Korupsi terjadi karena dalam proses jual beli tersebut, terdapat 93,81 hektar lahan yang diubah menjadi hak guna bangunan (HGB) tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan minimal 20 persen lahan hak guna usaha (HGU) aktif kepada negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Listyo Sigit Biang Kerok Permasalahan Polri, Prabowo Harus Segera Copot!

    Listyo Sigit Biang Kerok Permasalahan Polri, Prabowo Harus Segera Copot!

    GELORA.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai biang kerok permasalahan di tubuh Polri saat ini ada pada Kapolri sebagai pemimpin tertingginya.  

     

    “Terbitnya Perpol 10 Tahun 2025 menggambarkan jika Kapolri tidak memberikan keteladanan kepada bawahanya,” kata Irvan Saputra, Direktur LBH Medan pada Selasa, 16 Desember 2025.

     

    Ia menegaskan, langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol tersebut telah menyakiti hati rakyat. 

    “Perpol 10 Tahun 2025 bertentang dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Declaration Of Human Right (deklarasi universal hak asasi manusia/duham), ICCPR,” katanya.

     

    Bukan cuma Perpol, Listyo juga sempat membuat atraksi hukum dengan membuat tim internal percepatan reformasi Polri yang dipimpin sejumlah jendral.

     

    “Mendahului Presiden Prabowo yang seyogiyanya menyatakan akan membentuk Tim Reformasi Polri,” ujarnya. 

    Atas berbagai ulah tersebut, LBH Medan menilai bahwa Listyo Sigit yang menjadi Kapolri terlama pasca-Reformasi ini layak untuk dicopot.

     

    “LBH Medan mendesak Presiden Prabowo untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatanya sebagai bentuk keseriusan Presiden melakukan Reformasi Polri,” ujarnya.***

  • 3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi Medan 16 Desember 2025

    3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi Medan 16 Desember 2025

    3 Pekan Pascabanjir Taput Sumut, Rumah Warga Masih Penuh Lumpur, 1.138 Orang Mengungsi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kondisi Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, setelah 3 pekan dilanda musibah banjir dan longsor masih memprihatinkan.
    Sebanyak 1.138 warga masih mengungsi dan rumah warga masih dipenuhi lumpur material longsor.
    Lokasi terparah berada di Dusun Lobu Pining II, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Rumah-rumah warga di sana tidak bisa ditempati karena penuh lumpur.
    Dibantu personel Brimob Polda Sumut, warga yang mengungsi mulai membersihkan rumahnya.
    “Proses pembersihan material lumpur dan sisa longsoran dilakukan hingga rumah tersebut kembali layak digunakan sementara waktu,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. dalam keterangan tertulisnya.
    Ferry juga mengatakan saat proses pembersihan, polisi bersama warga mengumpulkan bagian rumah yang masih dapat diselamatkan, seperti seng, papan, dan kayu broti.
    “(Material itu) berhasil diamankan untuk dimanfaatkan kembali dalam
    proses pemulihan
    rumah warga. Langkah ini dinilai sangat membantu masyarakat di tengah keterbatasan pascabencana,” ungkapnya.
    Kemudian, Ferry mengatakan bahwa kehadiran polisi di lokasi bencana juga untuk memastikan masyarakat merasa aman dan tidak sendiri dalam menghadapi musibah.
    “Polda Sumut akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya hingga proses pemulihan berjalan optimal dan kondisi masyarakat kembali normal,” katanya.
    Sementara itu, berdasarkan data BPBD Sumut, sejak banjir menerjang Taput pada Senin (24/11/2025), sebanyak 36 orang meninggal dunia, 2 orang hilang, 3 orang luka-luka, dan 1.138 orang mengungsi.
    Bahkan pascakejadian, hingga kini ada 7 desa di Taput yang masih terisolasi.
    “Di Kecamatan Sipoholon jumlahnya satu desa dan di Kecamatan Parmonangan jumlahnya enam desa,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
    Namun, Sri Wahyuni memastikan bantuan diterima oleh masyarakat maupun warga yang mengungsi.
    Apalagi sebagian jalur di daerah yang terisolasi sudah bisa dilalui sepeda motor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bobby Nasution Kejar Investasi Rp 100 T demi Ekonomi Tumbuh 8%

    Bobby Nasution Kejar Investasi Rp 100 T demi Ekonomi Tumbuh 8%

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan investasi Rp 100 triliun. Hal itu agar sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh 8% pada 2029.

    Hal itu disampaikan Bobby di dalam acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival hari pertama yang digelar di Regale Internasional Convention Centre Medan.

  • Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025

    Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025

    Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Polri memberangkatkan pasukan dan logistik kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.
    Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Muhammad Fadil Imran, menyatakan
    Polri
    mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, dua perwira pendamping, empat pengemudi ambulans, dan lima personel Korpolairud.
    “Ini adalah penebalan personel yang sebelumnya telah tergelar sebanyak 10.999 personel di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Fadil saat menemui media di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (16/12/2025).
    Fadil menambahkan, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, termasuk ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, dan swamp boat.
    “Bantuan logistik penting seperti tenda, genset, water treatment system, dan bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri dengan ambulans dan tenaga medis terlatih,” ujarnya.
    Ia menegaskan, operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal.
    “Kami tidak ingin hanya datang, drop bantuan, dan pulang. Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan bermanfaat dan berkelanjutan sampai masyarakat bisa bangkit kembali,” ucap Fadil.
    Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menjelaskan personel serta puluhan kendaraan yang diangkut dari Jakarta akan menuju Medan, lalu dilanjutkan ke Aceh dan Padang.
    “Kemudian (Kapal Pelni) kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya,” ucap Tri saat menemui media pada Selasa (16/12/2025).
    Tri berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
    “Semoga dengan semua yang kita berkolaborasi ini, sedikit banyak bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di tiga provinsi tersebut,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pak Prabowo, Nyawa Rakyat Bukan Statistik, Jangan Nirempati

    Pak Prabowo, Nyawa Rakyat Bukan Statistik, Jangan Nirempati

    GELORA.CO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penanganan bencana menuai kritik di jagat maya. Prabowo menyebut situasi masih terkendali lantaran bencana baru terjadi di tiga dari 38 provinsi.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

    Alih-alih menenangkan, pernyataan Presiden Prabowo justru menyulut kemarahan publik. Warganet menilai Kepala Negara terlalu dingin, kering empati, dan melihat penderitaan rakyat sebatas angka statistik.

    “Pernyataan paling nirempati dari No 1 kita,” tulis akun @PolitisiTidurr menanggapi unggahan akun Tempo di platform X, 

    Ia menyindir logika pemerintah yang seolah menunggu seluruh Indonesia hancur dulu sebelum menetapkan status bencana nasional.

    “Aceh, Sumut, Sumbar itu isinya manusia, bukan angka di papan tulis,” tegasnya.

    Nada serupa datang dari akun @diaumond. Ia mempertanyakan klaim terkendali di tengah laporan korban jiwa dan wilayah yang masih terisolasi.

    “Ini nyawa manusia loh, kok kesannya kayak cuma angka. Satu orang aja berharga,” tulisnya. 

    Sebagian netizen bahkan menggunakan analogi tajam. “Kalau satu jari dipotong, yang sakit cuma jari atau satu badan?” sindir @ZRimaNasrullah, diamini akun lain yang menilai negara tak boleh menunggu skala kerusakan membesar baru bertindak.

    “Cuma 3 dari 38. Logika yang sama, kalau memisahkan diri 1 masih ada 37 toh…” usik @budihartanto.

    Kritik juga menyinggung inkonsistensi sikap pemerintah. @mintono_tri mengingatkan kasus Lapindo yang ditetapkan sebagai bencana nasional meski tanpa korban jiwa.

    “Sekarang korban sudah lebih dari seribu, kok dibilang terkendali?” timpal @AryadiPS.

    Ada pula yang menilai Presiden hanya menerima laporan manis dari lingkar Istana. @SaipudinHm mengaku mendapat informasi langsung dari Aceh bahwa kondisi di lapangan jauh lebih buruk dibanding pemberitaan.

    “Saat Presiden datang semua terlihat bagus, setelah pergi gelap lagi,” tulisnya.

  • Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jember dan Lumajang, menyebut iklim demokrasi di Indonesia masih belum sehat.

    “Pemilu 2024 adalah pemilu terbrutal dalam sejarah Republik Indonesia. Selama medan tempur bergelombang, medan tempur itu tidak rata, maka iklim demokrasi kita belum sehat,” kata Khozin, dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    “Medan tempur ini harus rata. Semua profesi, semua anak bangsa punya hak yang sama untuk berkiprah di jalur politik. Tidak boleh hanya mereka yang punya isi tas. Mereka yang punya kualitas meskipun tidak punya isi tas punya aksesibilitas yang sama,” kata Khozin.

    Revisi undang-undang pemilu, menurut Khozin, merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan adil bagi siapapun. “Low cost high impact. Ongkosnya ditekan seminimal mungkin tapi dengan impact sebesar mungkin. Itu prinsipnya,” katanya.

    Komisi II DPR RI akan mulai mengundang beberapa pihak termasuk akademisi dan organisasin non pemerintah untuk mulai mempersiapkan kajian-kajian kebutuhan rancangan undang-undang pemilu pada Januari 2026.

    Khozin memperkirakan akan ada titik temu antara sistem pemilu tertutup dengan terbuka. “Mungkin nanti titik temunya kombinasi antara terbuka atau tertutup. Variabelnya seperti apa, konkretnya seperti apa, kita tunggu masukan-masukan dari berbagai pihak,” katanya.

    Revisi UU Pemilu ini, menurut Khozin, akan satu paket dengan revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada. “Kalau dalam format kodifikasi kan pasti berkaitan dengan beberapa undang-undang. Tidak mungkin hanya berdiri sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tetap diakomodasi tanpa menabrak norma aturan yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja membantah anggapan bahwa Pemilu 2024 brutal. “Enggak lah. Yang jelas persaingan di internal partai ada, persaingan antarpartai ada. Wajar saja. Kompetisi itu sangat terbuka dan sangat kompetitif. Mungkin itu yang diartikan brutal,” katanya, usai acara di UIN KHAS Jember.

    Bagja memahami pernyataan itu sebagai pengalaman personal Khozin. “Tapi menurut kami alhamdulillah pemilu bisa terselenggara dengan baik, dan kalaupun ada ketidakberesan, ada kanalisasi dalam menyelenggarakan pengaduan dan lain-lain,” katanya. [wir]

  • Chusnul Chotimah Bandingkan Presiden Prabowo Makan di Tenda Pengungsian Sambil Berdiri, dan Zulhas Makan Mewah Sambil Pegang Cerutu

    Chusnul Chotimah Bandingkan Presiden Prabowo Makan di Tenda Pengungsian Sambil Berdiri, dan Zulhas Makan Mewah Sambil Pegang Cerutu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) terus menjadi sorotan di tengah situasi sulit yang dirasakan masyarakat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Usai ramai dihujat karena aksinya memanggul beras saat meninjau korban banjir di Sumatera beberapa waktu lalu, kini penggalan video yang memperlihatkan gaya hidup mewah Zulhas kembali jadi sorotan.

    Video dimaksud memperlihatkan acara makan yang diduga di sebuah restoran mewah. Zulhan tidak sendiri namun bersama beberapa orang lainnya. Namun tidak hanya menu makannya yang jadi sorotan tapi gaya Zulhas yang makan sambil memegang cerutu turut menjadi kritikan.

    Sorotan salah satunya datang dari Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah. Dia menyinggung perilaku para menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa menteri yang disorot seperti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang pernah bermain domino dengan terduga pelaku pembalakan liar, kemudian Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf yang terkesan mempersulit donasi rakyat untuk korban bencana.

    Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang dinilai telah membohongi korban bencana.

    “Yang paling parah Menko Pangan, makan enak sambil pegang cerutu di saat rakyat kelaparan.🥺,” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah lantas membandingkan Zulkifli Hasan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo telah berusaha sekuat tenaga untuk menyatu dengan rakyat terutama para korban bencana alam.

  • Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Minta Proyek Jalan Trans Papua Segera Dituntaskan

    Pangkas Biaya Logistik, Prabowo Minta Proyek Jalan Trans Papua Segera Dituntaskan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan Jalan Trans Papua guna membuka akses ke seluruh wilayah Papua, sekaligus menurunkan biaya logistik dan mengurangi keterisolasian daerah.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Presiden menyatakan, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

    “Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga harga-harga logistik bisa kita potong, bisa kita kurangi,” kata Prabowo.

    Selain infrastruktur, Presiden menekankan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi di setiap daerah. Menurutnya, Papua memiliki potensi energi yang besar dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

    “Selain swasembada pangan juga swasembada energi. Kita berharap di tiap daerah juga swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik,” ujarnya.

    Prabowo menambahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merancang agar daerah-daerah di Papua dapat menikmati langsung hasil energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

    “Menteri ESDM sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” kata Presiden.

    Untuk wilayah dengan medan sulit dan terpencil, Presiden mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air. Ia menilai, perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau.

    “Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil,” ujarnya.

    Selain itu, Presiden juga menyebut potensi pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang dapat dimanfaatkan di wilayah pedalaman.

    “Tenaga hydro juga ada hydro-hydro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah terpencil,” tambahnya.

    Menurut Prabowo, kemandirian energi daerah akan mengurangi ketergantungan pada pengiriman BBM dari wilayah lain yang biayanya mahal.

    “Ini semua supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” pungkas Prabowo.