Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau

    Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau

    Mutasi Polri: Irjen Edy Murbowo Jadi Kapolda NTB, Brigjen Hengki Haryadi Jadi Wakapolda Riau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memutasi posisi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tujuh wakil kepala kepolisian daerah (Wakapolda).
    Mutasi ini termuat dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.
    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).
    Dalam surat telegram itu, Irjen Edy Murbowo ditunjuk menjadi
    Kapolda NTB
    .
    Edy akan menggantikan Irjen Hadi Gunawan yang memasuki masa pensiun.
    Sementara jabatan Edy sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri akan diisi oleh Brigjen Pol Kalingga Rendra Raharja.
    “Irjen Pol Edy Murbowo Kakorbimnas Baharkam Polri diagkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda NTB,” tulis isi surat telegram.
    Selain itu, ada tujuh jajaran
    Wakapolda
    yang dimutasi lewat surat telegram yang sama.
    Brigjen
    Hengki Haryadi
    yang tadinya Penyidik Utama Tingkat II Bareskrim Polri mendapat jabatan baru sebagai Wakapolda Riau.
    Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo yang awalnya Wakapolda Riau akan dimutasi menjadi Wakapolda Kalimantan Timur.
    Kemudian, Wakapolda Kalimantan Tengah akan diisi oleh Brigjen Yosi Muhamartha yang sebelumnya menjabat Wakapolda Papua Barat.
    Sementara posisi Wakapolda Papua Barat akan dijabat seorang polisi wanita (polwan) yakni Brigjen Sulastiana.
    Sulastiana sebelumnya merupakan Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri.
    Kemudian Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung juga dimutasi dan akan diisi oleh Kombes Pol Murry Mirranda yang bakal mendapat kenaikan pangkat jenderal bintang satu.
    Selanjutnya, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen M Zulkarnain akan mendapat jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri.
    Posisi yang ditinggal Brijen Zulkarnain akan diisi oleh Brigjen Rony Samtana, yang tadinya Wakapolda Sumatera Utara.
    Sedangkan posisi Wakapolda Sumatera Utara akan diisi oleh Brigjen Sonny Irawan, yang sebelumnya menduduki jabatan Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres Regional 20 Desember 2025

    Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, dari Kabid Humas hingga Sejumlah Kapolres
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com 
    – Kabid Humas hingga Kapolres di Jajaran Polda Jambi dimutasi. Kombes Pol Mulia Prianto yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jambi dimutasi.
    Kini, Mulia Prianto menjabat sebagai Dirsamapta
    Polda Jambi
    , menggantikan Kombes Pol Yohanes Wong Niti Harto Negoro yang dimutasi menjabat sebagai Auditor Sispamobvitnas madya tk III Baharkam Polri.
    Sementara itu, jabatan Kabid Humas diisi oleh Erlan Munaji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Kalteng.
    Kemudian, Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar yang menjabat sebagai Dir intelkam Polda Jambi diangkat menjadi Agen Kepolisian Intelijen Madya tk II Baintelkam Polri.
    Posisi Hendri lalu diisi oleh Kombes Pol Yuli Hayudo, yang sebelumnya menjabat sebagai Agen Kepolisian Intelijen Madya tk III Baintelkam Polri.
    Sementara itu, Kombes Pol M Edi Faryadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Karoops Polda Jambi, kini digeser menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Jianstra Stamaops Polri.
    Posisi yang ditinggalkan Edi Faryadi kini diisi oleh Kombes Pol Vendra Riviyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Korlantas Polri.
    Sementara itu, Kabid Propam Polda Jambi yang sempat kosong kini dijabat oleh Kombes Pol Darno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat.
    Kemudian, Kombes Pol Tofik Sukendar yang menjabat sebagai Dirpamobvit Polda Jambi bergeser menjadi Karo Log Polda Jambi.
    Jabatan Dirpamobvit kini dijabat oleh Kombes Pol Bachtiar Alponso, yang sebelumnya menjabat sebagai Penata Kebijakan Madya Kapolri tk III Polda Riau.
    Sementara itu, Kombes Pol Agus Tri Waluyo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirpolairud Polda Jambi kini diangkat menjadi Pemeriksa Labfor Kepolisian Madya tk II Bareskrim Polri.
    Selanjutnya, AKBP Dhovan Oktavianton dipercaya menjabat Dirpolairud Polda Jambi. Dia sebelumnya adalah Kabag Binkar Ro Sdm Polda Riau.
    Posisi Kabid Keu Polda Jambi yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Eko Yudyanto juga berganti, kini dijabat oleh Kombes Pol Fardiansyah Tossun. Sedangkan, Kombes Eko menjadi Kabid Keu Polda Kaltim.
    Tidak hanya jajaran pejabat utama, sejumlah Kapolres juga diganti. AKBP Agung Basuki yang menjabat sebagai Kapolres Tanjab Barat kini diangkat jadi Wadir Reskrimsus Polda Jambi.
    Jabatan Kapolres Tanjab Barat kini dipegang oleh AKBP Maulia Kuswicaksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjab Timur.
    Sementara itu, Kapolres Tanjab Timur kini dijabat oleh AKBP Ade Candra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi.
    Berikutnya, AKBP Muharman Arta, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Dalpers Polda Jambi, kini diangkat menjadi Kapolresta Pekanbaru, Polda Riau.
    Kemudian, Kapolres Batanghari, AKBP Handoyo, Yudhy Santoso diangkat dalam jabatan baru sebagai wadirpolairud Polda Kalimantan Selatan.
    Posisi Kapolres Kerinci juga berganti, yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Arya Tesa Brahmana, kini dijabat AKBP Ramadhanil yang sebelumnya menjabat sebagai KasubbagVerifperkapolda Bagverivkumpol Divkum Polri.
    Sementara itu, AKBP Arya Tesa Brahmana mendapat tugas baru menjadi Kapolres Batanghari.
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan penyegaran di lingkungan organisasi melalui rotasi dan promosi jabatan strategis.
    Mutasi ini secara resmi ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Anwar.
    Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Mulia Prianto, menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    “Mutasi Jabatan adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran dalam organisasi dan pembinaan karier serta untuk menambah pengalaman dan wawasan bagi setiap personel Polri,” kata Mulia Prianto.
    Dengan rotasi ini, diharapkan jajaran Polda Jambi semakin siap dan adaptif dalam menjawab tantangan tugas serta semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Jambi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP 2026 Sumut Resmi Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3,22 Juta

    UMP 2026 Sumut Resmi Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3,22 Juta

    Lebih lanjut, Bobby berharap kenaikan UMP 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja di Sumatera Utara. Ia menilai, kebijakan pengupahan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

    “Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan buruh di Sumatera Utara,” ujarnya.

    Di sisi lain, Gubernur juga mengajak para pekerja dan serikat buruh untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif di daerah. Menurutnya, stabilitas sangat dibutuhkan agar dunia usaha dapat terus berjalan dan menciptakan lapangan kerja.

    “Baik serikat buruh dan para asosiasi, mari sama-sama kita jaga. Jadi apa yang sudah kita inginkan, sudah tercapai. Pekerjaan rumah kita, menjaga kondusivitas,” jelas Bobby.

    Ia menekankan, suasana kerja yang kondusif akan mendukung keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

     

  • UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen, Segini Besarannya

    UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen, Segini Besarannya

    Exco Partai Buruh Sumut menyambut baik penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut untuk tahun 2026 sebesar 7,9 persen atau naik menjadi Rp3.228.971 dari UMP tahun sebelumnya. Menurut Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, angka tersebut sebenarnya sudah sesuai aturan PP Pengupahan yang baru.

    Akan tetapi jika saja pemerintah dalam hal ini Gubsu dan Disnaker yang juga duduk dalam Dewan Pengupahan (Depeda) tidak berpihak pada buruh, maka bisa saja UMP Sumut di bawah angka tersebut.

    “Kita apresiasi juga buat Pak Gubsu Bobby yang telah menetapkan kenaikan UMP 7,9 persen. Kita tau rapat Depeda sempat alot, karena pengusaha hanya mau naik sekitar 5% saja. Maka itu sudah baik menurut kami 7,9 persen,” katq Willy Agus Utomo di Medan, Sabtu (20/12/2025).

    Willy mengaku, pihaknya bersama elemen Serikat Buruh mengusung tuntuan kenaikan UMP 8% hingga 10 persen untuk 2026, tetapi dengan adanya PP Pengupahan yang baru, dan masih ditolak buruh, maka pihaknya sepakat menerima kenaikan 7,9 persen.

    “Saya kira nanti perjuangan intinya di UMK, harus bisa di atas 7,9 persen. Target kami UMK 2026 naik rata-rata 9 persen untuk 2026,” ungkap Willy. 

    Willy yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) mengatakan, UMP bukan upah bagi seluruh buruh Sumut. Ini hanya berlaku bagi daerah yang kabupaten/kota-nya tidak ada dewan pengupahan.

    Kemudian, selain UMP, nantinya Depeda akan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), di mana kenaikannya bisa di atas UMP Sumut.

    “Kita akan tetap berjuang terus untuk peningkatan upah layak buruh di Sumut. Semoga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut dapat peka terhadap kesusahan para buruh,” pungkasnya.

  • Muhammadiyah Tak Persoalkan Status Kebencanaan, Siap Salurkan 30 Ton Beras dari UEA

    Muhammadiyah Tak Persoalkan Status Kebencanaan, Siap Salurkan 30 Ton Beras dari UEA

    Jakarta –

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Muhammadiyah akan tetap bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

    “Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak,” kata Haedar Nashir dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

    Lebih lanjut, Haedar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan tersebut. Pihaknya akan segera menyalurkan bantuan ke korban terdampak.

    “Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” ujar Haedar.

    Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) tetap disalurkan kepada para korban banjir.

    “Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO,” kata Bobby.

    “Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban,” ujarnya.

    (eva/idh)

  • Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    Tetapkan Bencana Nasional Sekarang !

    GELORA.CO -Rentetan bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar dan diperparah kerusakan ekologis telah mencapai titik kritis sehingga membutuhkan intervensi penuh negara melalui penetapan status Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Kondisi ini sudah berada di titik nadir. Negara tidak boleh setengah-setengah hadir,” kata Juru Bicara DPP Gerakan Rakyat Robby Kusumalaga melalui keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Desember 2025, tercatat 1.068 orang meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Korban bukan sekadar statistik. Jangan ukur keparahan bencana seperti menghitung suara pemilu. Ini adalah nyawa warga negara yang hak hidupnya dijamin konstitusi,” kata Robby.

    Gerakan Rakyat juga menyoroti lumpuhnya infrastruktur kritis, mulai dari jalan lintas provinsi, jembatan, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). 

    Kondisi tersebut menghambat distribusi logistik dan menyebabkan banyak desa terisolasi selama berminggu-minggu, sehingga pemerintah daerah dinilai kewalahan menangani dampak bencana.

    Menurut Robby, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, situasi di Sumatera telah memenuhi seluruh indikator penetapan status Bencana Nasional. 

    Indikator tersebut meliputi jumlah korban jiwa yang masif, kerugian harta benda yang besar, kerusakan sarana dan prasarana vital, cakupan wilayah terdampak yang luas di tiga provinsi, serta dampak sosial-ekonomi yang melumpuhkan kawasan pantai barat Sumatera.

    “Status Bencana Nasional bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional. Menolak status ini berarti mengingkari realitas kemanusiaan di lapangan,” kata Robby.

    Selain faktor cuaca ekstrem, Gerakan Rakyat menilai bencana ini juga dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Siklon Senyar disebut hanya sebagai pemantik, sementara tingginya angka korban jiwa dipengaruhi oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

    “Alam hanya memicu, namun kerusakan lingkunganlah yang menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa ekologis akibat kegagalan negara melindungi ruang hidup rakyat,” kata Robby.

  • Kemenkes Berangkatkan 126 Relawan Kesehatan ke Aceh, Ini Rinciannya

    Kemenkes Berangkatkan 126 Relawan Kesehatan ke Aceh, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memberangkatkan relawan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan korban bencana di Aceh pada Sabtu (20/12/2025). Pada tahap terbaru, sebanyak 126 relawan tenaga medis dan kesehatan dikirim ke sejumlah wilayah terdampak dengan kondisi medan berat.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, dr Yuli Farianti, M Epid menjelaskan, pengiriman relawan kesehatan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari ketiga pascabencana. Namun, sebelumnya belum terkoordinasi secara terpusat seperti saat ini.

    “Ini adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dengan tulus hati dan ikhlas ingin mengabdikan diri untuk melayani masyarakat, khususnya saat ini di Aceh,” ujar perwakilan Kemenkes saat pelepasan relawan, Yuli saat pelepasan relawan, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (20/12/2025).

    Pengiriman relawan kesehatan sebenarnya sudah dilakukan sejak hari ketiga pasca bencana. Sebelumnya, Kemenkes telah memberangkatkan 70 tenaga kesehatan yang kini sudah berada di Aceh dan Medan. Namun, sebelumnya belum terkoordinasi secara terpusat seperti saat ini.

    “Bukan hari ini saja kita mengirim. Sejak hari ketiga bencana, kita sudah mengirim banyak tenaga, hanya saja belum terkoordinir. Sekarang kita satukan agar lebih efektif,” katanya.

    Rincian Profesi Relawan yang Diberangkatkan

    Sebanyak 126 relawan yang diberangkatkan terdiri dari berbagai profesi tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga tenaga pendukung layanan medis.

    Adapun profesi yang tergabung dalam tim relawan ini meliputi:

    Dokter spesialis mataDokter spesialis sarafDokter spesialis bedah sarafDokter spesialis anakDokter umumPerawatBidanPsikolog klinis dan psikiater, khususnya untuk layanan trauma healingTenaga laboratoriumRadiograferTenaga kesehatan lingkunganTenaga giziEpidemiolog dan tenaga kesehatan lainnya.

    Para relawan berasal dari gabungan rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, dan rumah sakit swasta. Beberapa di antaranya berasal dari RS Cicendo, RSUP Sardjito, RS Persahabatan, RS Marzoeki Mahdi, rumah sakit daerah, serta rumah sakit swasta seperti Siloam dan Hermina.

    Distribusi Relawan ke Daerah Terdampak

    Sebanyak 126 relawan ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak berat dan daerah terisolir di Aceh. Beberapa lokasi penugasan bahkan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki.

    “Ada daerah yang untuk masuk kesana harus jalan kaki sekitar 15 menit. Ini memang daerah-daerah berat,” ujarnya.

    Daerah tujuan distribusi relawan meliputi:

    Bener MeriahTakengonAceh TengahAceh UtaraAceh TimurGayo LuesAceh TamiangKota LangsaBireuenSejumlah wilayah pengungsian dan daerah terisolir lainnya

    Relawan akan ditempatkan di berbagai fasilitas layanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga posko pengungsian. Khusus layanan trauma healing, psikolog klinis dan psikiater akan lebih banyak bertugas di titik-titik pengungsian.

    Target Total 600 Relawan hingga 22 Desember

    Selain 126 relawan yang diberangkatkan hari ini, Kemenkes juga menyiapkan pengiriman relawan lanjutan. Pada hari berikutnya akan diberangkatkan sekitar 207 relawan, disusul 87 relawan pada tahap selanjutnya.

    “Total sampai 22 Desember nanti sekitar 600 tenaga medis dan tenaga kesehatan akan kita berangkatkan,” sambungnya.

    Distribusi relawan dilakukan secara merata sesuai kebutuhan di setiap daerah terdampak. Kemenkes memastikan tenaga medis dan obat-obatan telah disalurkan, sementara penguatan sumber daya manusia kesehatan terus dilakukan untuk mendukung layanan bagi warga terdampak bencana.

    Halaman 2 dari 3

    (rfd/up)

  • Bersih-Bersih Tambang Ilegal Level Korporasi, Satgas Halilintar Bidik Potensi Denda Rp29 Triliun

    Bersih-Bersih Tambang Ilegal Level Korporasi, Satgas Halilintar Bidik Potensi Denda Rp29 Triliun

    Sebelumnya, Satgas PKH memastikan akan menindak secara pidana subjek hukum yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” kata Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah beberapa waktu lalu. 

    Diungkapkan Febrie, pihaknya telah mengantongi identitas, lokasi, dan perbuatan pidana yang terjadi.

    “Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” katanya.

    Selain pidana, sambung dia, Satgas PKH juga akan menjatuhkan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan.

    “Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Satgas PKH akan menghitung kerugian kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi, kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

    Febrie mengatakan guna mencegah peristiwa bencana terulang kembali, pemerintah akan mengevaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi, dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola.

    Harapannya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, maka bencana banjir dan longsor yang cukup besar tidak akan terulang kembali.

    “Satgas PKH yang memang di Perpres (Peraturan Presiden)-nya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin untuk melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana,” ucapnya.

  • Danantara dan BUMN Bergerak Bersama Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Aceh

    Danantara dan BUMN Bergerak Bersama Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Aceh

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat menghadapi kondisi darurat.

    “Selain mengupayakan penormalan listrik secepatnya, PLN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, dapur umum, air bersih, serta dukungan lainnya agar masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali,” ujar Darmawan.

    Sejak awal terjadinya bencana di wilayah Sumatra hingga saat ini, PLN telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meliputi beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, makanan siap saji, air minum, perlengkapan bayi, selimut, serta obat-obatan.

    Selain itu, PLN juga memberikan bantuan penunjang lainnya berupa pakaian baru, perlengkapan ibadah, alat kebersihan, water purifier, tenda, genset, air bersih, perahu karet, dan pembukaan dapur umum di 24 titik.

    Ia menambahkan, kolaborasi antar BUMN yang dikomandoi Danantara menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

    “Kami percaya, dengan bekerja bersama dan saling menguatkan, bantuan yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” pungkas Darmawan.

  • Total Permintaan HGU Lahan Sawit dan Tambang 1,67 Juta Ha, Nusron: Belum Ditandatangani

    Total Permintaan HGU Lahan Sawit dan Tambang 1,67 Juta Ha, Nusron: Belum Ditandatangani

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menandatangani lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun kelapa sawit dan pertambangan.

    Dia bilang, sedikitnya ada permintaan 1,67 juta ha lahan HGU yang ingin mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

    Nusron menyebut, ada tumpukan berkas permohonan HGU, perpanjangan HGU dan pembaruan HGU yang belum ia tandatangani selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Setahun ini kami enggak mau tandatangani dan yang ada di meja saya total permohonan baru, perpanjangan maupun pembaruan 1.673.000 hektare, belum kami tandatangani satu pun,” ujar Nusron saat memberikan sambutan dalam Lokakarya & Konsolidasi Nasional Reforma Agraria Kehutanan di Jakarta, Jumat, 19 Desember.

    Menurut dia, pihaknya ingin penataan ruang selesai dilakukan dengan asas keadilan.

    “Tujuan reforma agraria enggak sekadar bagi-bagi tanah. Tetapi bagaimana memastikan setiap individu, Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mempunyai hidup layak atas bumi di Indonesia,” kata dia.

    Oleh karena itu, menanggapi banyaknya desakan untuk menyikat praktik ilegal kebun sawit dan tambang di Sumatera yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Nusron pun mendukung langkah tersebut.

    “Kalau sikat, ya, sikat saja, enggak ada urusan kami,” tegasnya.

    Sebelumnya, Nusron menegaskan siap mencabut HGU perusahaan di kawasan terdampak banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Hal itu merespons arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan demi membangun hunian bagi korban.

    “Ya siap (cabut HGU), tidak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan tersedia, nanti kami akan minta pada lahannya para pengusahaan, lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” ujar Nusron kepada wartawan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin, 8 Desember.

    Pihaknya juga berencana akan menyediakan lahan untuk pembangunan hunian bagi korban banjir.

    Meski belum dilakukan survei lokasi, namun laporannya terdapat 52 kabupaten terdampak bencana.