provinsi: Sumatera Utara

  • LPS Ungkap Perang Dagang Untungkan RI, Ini Alasannya

    LPS Ungkap Perang Dagang Untungkan RI, Ini Alasannya

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut perang dagang global menguntungkan Indonesia. Menurutnya, tarif yang dikenakan AS untuk Indonesia sebesar 19% lebih rendah dibandingkan beberapa negara, salah satunya Vietnam.

    Indonesia juga disebut tidak akan rugi besar jika barang AS yang masuk ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif impor. Hal itu disampaikan Purbaya di dalam acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival hari pertama yang digelar di Regale Internasional Convention Centre Medan.

  • 4 Polisi Kolombia Tewas Akibat Diserang Gerilyawan di Jalur Perdagangan Kokain

    4 Polisi Kolombia Tewas Akibat Diserang Gerilyawan di Jalur Perdagangan Kokain

    Jakarta

    Gelombang kekerasan kembali mengguncang Kolombia. Empat polisi tewas dalam dua serangan terpisah yang diduga dilakukan kelompok gerilyawan sayap kiri (ELN) di wilayah barat daya negara itu, kawasan yang selama ini menjadi medan perebutan kendali perdagangan kokain.

    Dilansir APF, Rabu (17/12/2025), serangan pertama terjadi di Kota Cali pada Selasa waktu setempat. Dua polisi tewas setelah bom meledak saat mereka tengah berpatroli menggunakan sepeda motor. Otoritas Kolombia menyebut serangan tersebut dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional (ELN), kelompok gerilyawan terbesar yang masih aktif di Amerika Latin.

    Tak lama berselang, dua polisi lainnya tewas di sebuah desa di Departemen Cauca, wilayah yang berbatasan langsung dengan Cali. Kantor polisi setempat diserang selama berjam-jam menggunakan bahan peledak, granat, serta tembakan senapan. Gubernur Cauca, Octavio Guzman, mengatakan serangan itu menyebabkan kerusakan parah di kawasan permukiman.

    Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan beberapa bangunan di jalan utama desa tersebut hancur lebur.

    Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sanchez, menyebut serangan di Cauca dilakukan oleh kelompok pembangkang dari gerilyawan Marxis FARC yang menolak perjanjian damai dengan pemerintah pada 2016. Kelompok-kelompok bersenjata ini diketahui bersaing ketat memperebutkan wilayah strategis, terutama perkebunan koka dan jalur perdagangan narkoba.

    Dengan insiden terbaru ini, jumlah anggota polisi dan militer Kolombia yang tewas akibat aksi kelompok bersenjata sepanjang tahun ini mendekati 150 orang.

    Kolombia sendiri merupakan pengekspor narkoba terbesar di dunia, sementara Amerika Serikat menjadi pasar konsumsi terbesarnya. Washington pada Selasa mengumumkan rencana untuk menetapkan Clan del Golfo-geng perdagangan narkoba terbesar di Kolombia-sebagai organisasi teroris, meski kelompok itu tengah terlibat dialog dengan pemerintahan Presiden Gustavo Petro.

    Pada hari Minggu, Presiden Gustavo Petro memerintahkan pasukan keamanan Kolombia untuk menyerang kelompok tersebut, yang bersaing dengan para pembangkang FARC untuk memperebutkan wilayah dan kendali atas perkebunan koka yang menguntungkan serta jalur perdagangan narkoba.

    Hubungan yang secara historis kuat antara Bogota dan Washington telah memburuk di bawah Petro-pemimpin sayap kiri pertama Kolombia-sejak Trump kembali menjabat pada Januari.

    Sebagai kritikus keras pemerintahan Trump, Petro telah dikenai sanksi, dituduh melakukan perdagangan narkoba, dan negaranya telah dihapus dari daftar sekutu AS dalam perang melawan perdagangan narkoba.

    (eva/yld)

  • Profil Diva Renatta Jayadi, Atlet Lompat Galah Putri Pecah Rekor SEA Games 2025

    Profil Diva Renatta Jayadi, Atlet Lompat Galah Putri Pecah Rekor SEA Games 2025

    YOGYAKARTA – Diva Renatta Jayadi mencatatkan namanya dalam sejarah atletik Indonesia melalui cabang lompat galah putri di SEA Games Thailand 2025. Atlet muda ini sukses mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 22 tahun untuk nomor tersebut.

    Diva tampil gemilang dengan lompatan setinggi 4,35 meter. Catatan itu tidak hanya mengantarkannya meraih medali emas, tetapi juga memecahkan rekor nasional dan rekor SEA Games. Karena itu, menarik untuk mengenal lebih jauh siapa Diva Renatta Jayadi? Bagaimana latar belakang keluarga dan perjalananan karirnya sebelum berhasil mencetak sejarah gemilang?

    Profil Diva Renatta Jayadi

    Diva Renatta Jayadi lahir di Jakarta pada 24 Januari 2002. Ia merupakan putri sulung dari pasangan atlet nasional ternama, Nunung Jayadi dan Dedeh Erawati.

    Nunung Jayadi adalah pemegang rekor nasional lompat galah selama 21 tahun. Sementara Dedeh Erawati dikenal sebagai Ratu Gawang Indonesia karena puluhan tahun mendominasi nomor lari gawang.

    Lingkungan keluarga yang sarat prestasi membentuk karakter Diva sejak usia dini. Ia tumbuh dengan disiplin tinggi dan mental kompetitif yang kuat. Kedua orang tuanya menjadi sumber motivasi utamanya.

    Sejak awal kariernya, Diva menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia menjalani latihan intensif di bawah pembinaan PB PASI.

    Sebelum tampil di SEA Games 2025, Diva telah mencatat sejumlah prestasi. Ia meraih lompatan 4,20 meter saat PON XXI Aceh-Sumut 2024 sebelum akhirnya memecahkan rekor nasional 4,30 meter pada kejuaraan internasional di Taiwan.

    Selain itu, Diva sempat menjuarai kualifikasi di Asian Youth Olympic Games. Selain itu, ia juga pernah menembus delapan besar Asian Games.

    Prestasi Diva menjadi momentum penting bagi lompat galah putri Indonesia. Cabang ini sebelumnya jarang mencuri perhatian di level internasional. Kini, Diva hadir sebagai simbol kebangkitan nomor tersebut.

    Keberhasilan Diva memecahkan rekor SEA Games menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi teknik. Selain itu, kematangan mental Diva juga semakin terlihat di arena pertandingan.

    Renatta Jayadi dinilai memiliki potensi besar. Ia diproyeksikan mampu menorehkan prestasi di level Asia bahkan dunia.

    Selain profil Diva Renatta Jayadi, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di VOI.ID. Agar tidak ketinggalan kabar terupdate follow dan pantau terus akun sosial media kami!

  • Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi Regional 17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan keputusan untuk mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).

    Menteri Lingkungan Hidup
    telah membuat keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
    kajian lingkungan hidup strategis
    dalam pelaksanaan tata ruang di tiga provinsi tersebut,” ujar Hanif.
    Hanif menegaskan pentingnya dukungan dari akademisi dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
    “Sejujurnya tanpa dukungan para akademisi, maka Menteri Lingkungan Hidup tidak kemudian mampu memberikan ataupun tidak melakukan tindakan, mampu membangun instrumen untuk
    ketahanan lingkungan
    kita. Tentu ini hal yang sangat paradoks,” katanya.
    Ia juga menyoroti bahwa data curah hujan maksimum yang selama ini digunakan dalam dokumen lingkungan dianggap sudah tidak relevan.

    “Jangan kita hanya berduka saja, mari kita rumuskan langkah-langkah untuk membangun kajian lingkungan hidup strategis. Kenapa kajian lingkungan hidup strategis ini ternyata harus kita evaluasi? Karena telah secara fisik kita lihat telah menimbulkan bencana yang cukup sangat besar. Kajian kita, curah hujan maksimum masih di angka 125 mm per day. Hari ini kejadiannya lebih daripada itu,” tambahnya.
    Selain evaluasi KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup juga menginstruksikan
    audit lingkungan
    terhadap ratusan unit usaha berbasis lanskap dan ekstraktif di ketiga provinsi yang terdampak bencana tersebut.
    “Secara spesifik Menteri Lingkungan Hidup telah menginstruksikan untuk audit lingkungan kepada seluruh unit usaha di tiga provinsi tersebut mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Artinya akan banyak ratusan unit usaha yang berbasis landscape dan ekstraktif sumber daya mineral yang harus dilakukan audit lingkungan,” tegasnya.
    Hanif mengajak perguruan tinggi dan para ahli untuk terlibat aktif dalam memperkuat tim audit.
    “Sampai hari ini, saya belum tahu kapasitas tim audit kita mampukah untuk memenuhi itu. Untuk itu ingin sekali kita mengajak seluruh universitas untuk bersama-sama turun,” imbaunya.
    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak bencana di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN Regional 17 Desember 2025

    Hingga Hari Ini Listrik Masih Padam, Korban Banjir Aceh Minta Prabowo Copot Pejabat PLN
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Masyarakat korban banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot jabatan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasojo dan General Manager PLN Unit Induk Distribusi (IUD) Provinsi Aceh, Eddi Saputra.
    Pasalnya, dua pejabat itu dinilai paling bertanggungjawab atas lambannya pemulihan
    listrik
    pascabanjir di Provinsi Aceh. Apalagi hingga hari ini listrik di Aceh masih padam. 
    “Sudah waktunya Pak Prabowo menunjukan sikap tegas, pejabat tak kompeten dan sering memberi data keliru dari lapangan dicopot. Agar menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya,” terang Qusthalani, korban banjir di Desa Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (16/12/2025).
    Berkali-kali
    PLN
    menjanjikan pemulihan listrik di seluruh kabupaten/kota, namun faktanya tidak sesuai lapangan. “Hingga hari ini listrik masih padam berhari-hari,” terangnya.
    Hal yang sama disebutkan korban banjir di Desa Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aswadi.
    Dia menyebutkan, Kota Lhokseumawe dinyatakan pulih 100 persen oleh PT PLN Persero. Namun, faktanya pemadaman masih berjam-jam dalam satu hari.
    “Misalnya pukul 18.00 WIB padam, nanti baru menyala keesekoran harinya. Sekitar delapan atau sembilan jam padam dalam satu hari. Ini daerah yang dinyatakan 100 persen pulih, bagaimana pula di pedalaman sana,” terang Aswed.
    Sikap tegas Presiden akan memulihkan kekesalan rakyat terhadap layanan perusahaan listrik negara itu.
    “Jika memang gagal dan tak mampu, sebaiknya Presiden bersikap tegas, copot jajaran Dirut hingga GM PLN di Aceh,” pungkasnya.
    Listrik dinyatakan pulih berkali-kali oleh manajemen PT PLN dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Faktanya, sepanjang jalan utama Medan-Banda Aceh listrik masih padam. Kondisi itu menyulitkan korban banjir untuk membersihkan rumah dari rendaman lumpur.
    Apalagi saat listrik padam, maka dipastikan sinyal telekomunikasi juga padam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari Regional 17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa curah hujan ekstrem akibat siklon tropis telah menyebabkan bencana banjir besar di Sumatera pada akhir November lalu.
    Hujan dengan intensitas sangat tinggi tercatat mengguyur wilayah tersebut selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 24 hingga 27 November.
    “Kita mencatatkan mulai tanggal 24 sampai 27 November kemarin, paling tidak curah hujan yang cukup tinggi hadir dari siklon senyar tropis ini,” ujar Hanif dalam sambutannya di UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).
    Berdasarkan data yang dipaparkan,
    Sumatera Barat
    menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi saat kejadian, dengan rata-rata mencapai 135 milimeter per hari selama empat hari.
    “Hampir rata-rata 135 mm per day yang terjadi selama 4 hari. Artinya bahwa selama 4 hari ada 500 mm per meter persegi air turun,” jelasnya.
    Hanif menyebutkan bahwa jumlah air yang turun di 16 hingga 18 daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Barat yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari dua miliar meter kubik.
    Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di Sumatera hanya sekitar 2.500–3.000 mm per tahun, atau sekitar 8–10 mm dalam sehari.
    “Artinya hujan yang selama 20 hari turun dalam 1 hari dan itu terjadi selama 4 hari. Selama 4 hari telah turun hampir 80 hari hujan yang harusnya terjadi secara normal,” katanya.
    “Mulai dari antropogenik kita, dari kultur kita, budaya kita yang telah melakukan kegiatan deforestasi yang cukup luas,” bebernya.
    Selanjutnya, dari segi geomorfologi, Hanif menyebutkan bahwa Sumatra bagian Utara berada dalam kondisi yang tidak stabil.
    Terakhir, dia menilai faktor hidrometriologi sangat berpengaruh, terutama terkait siklon atau topan yang jarang terjadi di daerah dengan lintang rendah, termasuk Indonesia.
    “Kita berada di daerah tropis. Kemudian kita merupakan daerah kepulauan. Sehingga dengan demikian kita merupakan negara yang sangat riskan dengan perubahan iklim ini,” tambahnya.
    Hanif menegaskan bahwa momen ini seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk merenungi akar bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh.
    “Inilah yang kemudian mengharuskan kami diskusi dengan teman-teman universitas untuk mengkaji ulang kajian lingkungan hidup strategis, sebagai landasan penyusunan tata ruang di provinsi ketiga provinsi tersebut. Kami sudah memberikan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pada tiga provinsi tersebut,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bunuh Sopir Taksi Online, Bapak-Anak di Medan Divonis Penjara Seumur Hidup

    Bunuh Sopir Taksi Online, Bapak-Anak di Medan Divonis Penjara Seumur Hidup

    Jakarta

    Kasranik dan Agung Pradana, bapak dan anak divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Medan. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sopir taksi online, Michael Frederik Pakpahan di Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranik dan terdakwa Agung Pradana dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap Ketua Majelis Hakim, Zulfikar, di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, dilansir detikSumut, Selasa (16/12/2025).

    Hakim meyakini, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu JPU.

    Kedua terdakwa merupakan warga Dusun I, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Kedua terdakwa tersebut lolos dari hukuman mati, pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Medan di persidangan sebelumnya menuntut hukuman mati terhadap Kasranik dan Agung.

    Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk berpikir-pikir selama tujuh hari setelah membacakan putusan. Masa pikir-pikir tersebut digunakan guna menentukan sikap menerima atau banding.

    Setelah itu, mereka sepakat kembali bertemu pada Minggu (6/4/2025). Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka bertemu di Jalan Pinang Baris Medan. Dalam pertemuan tersebut, Kasranik membawa palu dan goni besar untuk membungkus mayat korban aksi mereka, sedangkan Agung membawa sarung untuk membekap target.

    (azh/azh)

  • Regulasi AI Tunggu Tanda Tangan Prabowo, Ditarget Terbit Awal 2026

    Regulasi AI Tunggu Tanda Tangan Prabowo, Ditarget Terbit Awal 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yakni peta jalan AI dan etika AI, tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya telah menyampaikan draf regulasi tersebut kepada Kementerian Hukum untuk proses lebih lanjut.

    “Karena akan dibuat Keppres-nya [keputusan presiden] sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk Perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub yang digelar Telkomsel di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut saat ini sudah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar 2 bulan lalu.

    “Belum [ditandatangani], sudah ditandatangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% dari dua peraturan terkait AI, yakni peta jalan AI dan etika AI.

    “Ini akan mudah-mudahan ditandatangani presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritaskan untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Meutya menuturkan, terdapat dua Perpres terkait AI yang akan diterbitkan. Namun, Komdigi tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan menyiapkan payung kebijakan secara umum.

    “Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan kementerian-kementerian pun lembaga-lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

    Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan sejumlah innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, serta berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

    “Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

  • Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        16 Desember 2025

    Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang Medan 16 Desember 2025

    Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN 1, Jaksa Periksa Eks Bupati Deli Serdang
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa mantan Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, dalam kasus korupsi jual beli aset milik PTPN I Regional I yang merugikan negara Rp 263 miliar.
    Ashari diperiksa lantaran
    korupsi
    terjadi saat dia masih menjabat sebagai bupati.
    “Benar pemeriksaannya hari Kamis, 11 Desember 2025,” ujar Kasipenkum Kejati Sumut, Indra Ahmadi, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/12/2025) malam.
    Namun, Indra belum mendetailkan hasil ataupun materi pemeriksaan terhadap Ashari.
    Dia hanya menyebut, sejauh ini Ashari hanya dimintai keterangan sebagai saksi.
    “(Pemeriksaannya) sebagai saksi,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, kejaksaan telah menahan empat tersangka, yakni mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumut, Askani, mantan Kepala BPN
    Deli Serdang
    , Abdul Rahman Lubis, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subekti.
    Dalam kasus ini, diketahui PT NDP telah melakukan jual beli aset
    PTPN I
    Regional I melalui KSO dengan PT Ciputra Land dan PT DMKR pada 2022–2023, dengan total lahan mencapai 8.077 hektar.
    Korupsi terjadi karena dalam proses jual beli tersebut, terdapat 93,81 hektar lahan yang diubah menjadi hak guna bangunan (HGB) tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan minimal 20 persen lahan hak guna usaha (HGU) aktif kepada negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Listyo Sigit Biang Kerok Permasalahan Polri, Prabowo Harus Segera Copot!

    Listyo Sigit Biang Kerok Permasalahan Polri, Prabowo Harus Segera Copot!

    GELORA.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai biang kerok permasalahan di tubuh Polri saat ini ada pada Kapolri sebagai pemimpin tertingginya.  

     

    “Terbitnya Perpol 10 Tahun 2025 menggambarkan jika Kapolri tidak memberikan keteladanan kepada bawahanya,” kata Irvan Saputra, Direktur LBH Medan pada Selasa, 16 Desember 2025.

     

    Ia menegaskan, langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol tersebut telah menyakiti hati rakyat. 

    “Perpol 10 Tahun 2025 bertentang dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Declaration Of Human Right (deklarasi universal hak asasi manusia/duham), ICCPR,” katanya.

     

    Bukan cuma Perpol, Listyo juga sempat membuat atraksi hukum dengan membuat tim internal percepatan reformasi Polri yang dipimpin sejumlah jendral.

     

    “Mendahului Presiden Prabowo yang seyogiyanya menyatakan akan membentuk Tim Reformasi Polri,” ujarnya. 

    Atas berbagai ulah tersebut, LBH Medan menilai bahwa Listyo Sigit yang menjadi Kapolri terlama pasca-Reformasi ini layak untuk dicopot.

     

    “LBH Medan mendesak Presiden Prabowo untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatanya sebagai bentuk keseriusan Presiden melakukan Reformasi Polri,” ujarnya.***