Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Baintelkam Polri Gandeng Pripol Unsyiah Survei Kepuasan Publik pada SKCK Online

    Baintelkam Polri Gandeng Pripol Unsyiah Survei Kepuasan Publik pada SKCK Online

    Jakarta –

    Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menggandeng Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala Aceh melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SKCK Tingkat Polres/Polresta Tahun 2025. Diketahui layanan SKCK telah mengalami digitalisasi.

    “Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya pada pelayanan SKCK menunjukkan tren positif, dengan kenaikan yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang cukup baik melalui testimoni dan responden pemohon,” kata Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Nanang Rudi Supriatna pada Selasa (25/11/2025).

    Rilis hasil survei digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (24/11). Nanang menyampaikan aplikasi perkembangan aplikasi SKCK yang saat ini dapat dilakukan dalam jaringan (daring) secara penuh.

    “Pada tahun 2025 menjadi tonggak baru transformasi dengan pengembangan aplikasi SKCK full online melalui aplikasi Super Apps yang lebih modern. Hasil penilaian pada aplikasi Epzi Polri, bahwa nilai persepsi korupsi di minggu ketiga bulan Oktober 3.94 dan naik hingga minggu ke-7 bulan November mencapai nilai 4,” ucap dia.

    “Dan untuk nilai pada pelayanan publik dari minggu ketiga bulan Oktober hingga minggu ke-7 mengalami fluktuatif yaitu 3.58,” imbuh Nanang.

    Terdapat tiga polres terbaik pelayanannya berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2025, yakni:
    * Peringkat 1 : Polres Asahan Polda Sumut (94.30)
    * Peringkat 2 : Polres Bangka Polda Babel (93.15)
    * Peringkat 3 : Polres Tabanan Polda Bali (92.56)

    “Kepada unit layanan yang telah memperoleh nilai kepuasan yang baik, agar mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Sedangkan bagi yang pelayanannya masih rendah, agar lakukan evaluasi terhadap standar kinerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik,” pesan Nanang ke jajaran Intelkam Polri.

    Dalam kesempatan yang sama, Kabidyanmas Baintelkam Polri Kombes Yosef Sriyono menjelaskan laporan SKM dijadikan dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. SKM, lanjutnya, juga sebagai pertimbangan arah kebijakan pimpinan di Baintelkam Polri.

    “Bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya,” ujar dia.

    Yosef lalu menjelaskan tujuan dan manfaat dari SKM tersebut yaitu mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan SKCK secara periodik. Kemudian mengukur tingkat kepuasan masyarakat dari hasil survey secara kuantitatif dan kualitatif.

    “(Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja petugas pelayanan publik, dan mengetahui indeks kepuasan masyarakat,” tutur Yosef.

    Dia merinci soal survei kepuasan masyarakat terhadap layanan SKCK ini diselenggarakan pada Juli 2025 dengan sasaran 11 unit layanan SKCK di tingkat Polres/Polresta pada 11 polda. Yosef menyebut di sisi anggaran, penyelenggaraan peluncuran hasil SKM pelayanan SKCK Tahun Anggaram 2025 menggunakan anggaran Baintelkam Polri.

    “Sesuai dipa Baintelkam Polri tahun anggaran 2025,” imbuh Yosef.

    Masih soal survei ini, Doktor Gaussyah mewakili Universitas Syiah Kuala Aceh, menjelaskan Survei Kepuasan Publik memiliki dasar aturan dalam praktiknya, yakni Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Ia menerangkan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

    “Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu dengan melakukan survei berkesinambungan, pemasangan program, pemantauan evaluasi IKM, laporan hasil penyusunan indeks, pengolahan data, pelaksanaan pengumpulan data dan kesiapan,” ucap dia.

    “Kemudian terkait dengan Teknik Survei Kepuasan Masyarakat bahwa kuesioner dengan wawancara tatap muka, kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat, kuesioner elektronik, diskusi kelompok terfokus serta wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam,” terang Gaussyah.

    Lewat survei ini juga, Gaussyah menuturkan polisi dapat mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Harapan dan kebutuhan masyarakat itu terangkum dalam data dan informasi yang valid.

    “(Sasaran survei) penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Serta tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Gaussyah.

    Menanggapi penyelenggaraan survei ini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB Otok Kuswandaru mengatakan kepuasan masyarakat tidak ada batasnya, sehingga kementerian dan lembaga yang mengampu tugas pelayanan publik harus mengejar. Namun di sisi lain, tambah dia, hal tersebut harus ada pelindungnya.

    “Adapun standar pelayanan hanya untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu sehingga harus dilakukan evaluasi terus menerus dengan melakukan forum konsultasi publik,” tutur Otok.

    “Pada tren global saat ini ada perubahan khususnya di Indonesia, di sisi lain pada pelayanan SKCK bahwa sangat penting bagi masyarakat. Sehingga pada survei kepuasan masyarakat akan menciptakan nilai yang baik bagi lembaga maupun intansi,” lanjut Otok.

    Dia lalu mengutip survei Gallup Global Safety Report (2024), di mana ada korelasi negatif antara pendapatan negara dan kepercayaan terhadap kepolisian semakin tinggi pendapatan. Dia menuturkan kecenderungan kepercayaannya justru menurun.

    “Implikasinya kepolisian perlu menjaga kepercayaan publik melalui perbaikan berkelanjutan yang berbasis feedback masyarakat,” pungkas Otok.

    Halaman 2 dari 2

    (aud/fas)

  • Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara Medan 25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara Medan 25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Aipda Alfi Hariadi Siregar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kisaran pada Selasa (25/11/2025). Jaksa menuntut Aipda Alfi sembilan tahun penjara atas dakwaan sebagai aktor intelektual perdagangan sisik trenggiling sebanyak 1,2 ton.
    “Benar, terdakwa dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri
    Asahan
    , Heriyanto Manurung, kepada Kompas.com melalui saluran telepon.
    Ia menjelaskan, Aipda Alfi dikenakan Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2024 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menanggapi tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan tertulis pada persidangan berikutnya.
    “Sidang selanjutnya akan digelar 2 Desember,” ujar Heriyanto.
    Aipda Alfi sebelumnya resmi ditahan di Lapas Pulo Simardan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Rabu (17/9/2025).
    “Ya kami baru semalam terima tahap II dari Gakkum
    LHK
    , di situ lah penyerahan tersangka juga. Untuk ke depan, tersangka ini ditahan selama 20 hari sembari,” kata Heriyanto, Kamis (18/9/2025).
    “Kami segera mungkin melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Kisaran,” lanjutnya.
    Aipda Alfi ditangkap tim gabungan Pomdam I Bukit Barisan, Polda
    Sumut
    , serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
    Lingkungan Hidup
    dan Kehutanan pada 11 November 2024.
    Ia diamankan bersama dua anggota TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap dan Serda Rahmadani Syahputra, serta seorang warga bernama Amir Simatupang di loket bus PT Raja Perdana Inti sekitar pukul 11.25 WIB.
    Petugas menemukan 322 kilogram
    sisik trenggiling
    dalam kardus rokok. Dari pengembangan, ditemukan lagi 858 kilogram sisik trenggiling di rumah Serka Yusuf di Jalan Kacang, disimpan dalam dua puluh satu karung.
    Kedua prajurit TNI itu sudah lebih dulu menjalani persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan divonis satu tahun penjara serta denda Rp 100 juta pada 3 Juli 2025.
    Sementara Amir divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 500 juta di Pengadilan Negeri Kisaran pada 28 Juli 2025.
    Berbeda dengan mereka, Alfi sempat mengajukan pra peradilan atas status tersangkanya pada 27 Mei 2025. Namun majelis hakim PN Kisaran menolak permohonan itu pada 9 Juli 2025 sehingga proses hukum dilanjutkan.
    Dalam perkara ini, Alfi diduga berperan sentral menyediakan sisik trenggiling untuk dijual ke Aceh melalui Medan.
    “Memang berdasarkan fakta persidangan Amir seperti itu. Bahwa dia (Alfi) menghubungi dua prajurit itu untuk membawa sisik trenggiling itu dari gudang Polres Asahan ke salah satu bekas toko milik MY (Serka Yusuf),” kata Heriyanto.
    “Lalu seiring berjalannya waktu itu lah sisik itu mau dijual dan hendak dikirim dari loket di Kisaran menuju Medan. Sewaktu hendak mengirimkan itu lah tim gabungan amankan hingga menyasar ke kediaman MY,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak Medan 25 November 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak Medan 25 November 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Sebanyak 10 orang dilaporkan tewas dan 2.393 kepala keluarga (KK) terdampak akibat rangkaian bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.
    Berdasarkan data Polda Sumut hingga Selasa (25/11/2025), tercatat 20 kejadian bencana terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias.
    Bencana tersebut menyebabkan 10 warga meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dalam pencarian.
    Selain itu, sebanyak 2.393 KK terdampak, dengan 445 warga mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor dan genangan banjir.
    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa seluruh personel telah dikerahkan untuk membantu warga.
    “Kami memastikan seluruh kekuatan dikerahkan untuk membantu warga. Evakuasi, pencarian korban, hingga pembukaan akses jalan dilakukan tanpa henti. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa malam.
    Dari enam wilayah terdampak, Kota Sibolga menjadi daerah paling parah, dengan enam titik longsor yang menelan korban jiwa serta merusak belasan rumah.
    Di Tapanuli Tengah, banjir yang terjadi sejak 17–22 November berdampak pada 1.902 KK, menyebabkan puluhan warga harus mengungsi.
    Sejak laporan awal diterima, Polri bergerak melakukan evakuasi warga, pengaturan lalu lintas di lokasi rawan, serta membuka akses jalan yang tertutup material bencana.
    Upaya pencarian terhadap enam warga yang masih hilang terus dilakukan bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan.
    Polda Sumut juga mengerahkan 4 Satuan Setingkat Kompi Brimob ke sejumlah wilayah terdampak.
    Personel kepolisian ditempatkan di titik-titik kritis seperti Jalan Lintas Padangsidimpuan–Tarutung, Desa Parsalakan di Tapanuli Tengah, kawasan Batujomba Batangtoru, serta jalur menuju Sibolga.
    Pada malam hari, dukungan diperkuat dengan penurunan 1 peleton Samapta, 2 tim Dokkes, dan 1 tim Bid TI, serta rencana penambahan personel pada hari berikutnya.
    Polda Sumut menyebut seluruh langkah yang dilakukan merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan efektif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah Medan 25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah Medan 25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com – 
    Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Julihan Muntaha bersama dua anak buahnya dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap polisi bermasalah.
    “Ini adalah langkah organisasi yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan lebih objektif. Ini bukan bentuk penghukuman, tetapi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
    Ferry mengatakan, Julihan dan dua anaknya dinonaktifkan hari ini.
    Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses pemeriksaan untuk mengungkap apakah Julihan dan dua anak buahnya terlibat pemerasan atau tidak.
    “Polda Sumut berkomitmen menyelesaikan setiap isu secara transparan. Begitu proses pemeriksaan selesai dan hasilnya diperoleh, kami akan menyampaikan secara terbuka kepada publik,” ungkapnya.
    Sebelumnya kasus ini viral setelah diunggah di akun tiktok @tan_jhonsons88.
    Di akun tiktok tersebut, disebutkan para penyidik propam kerap meminta uang ratusan juta kepada polisi yang bermasalah agar kasusnya dapat diselesaikan.
    Menyikapi informasi tersebut, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudhi mengatakan telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
    Sejumlah personal Bidpropam Polda Sumut telah diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Dugaan Pemerasan, Polda Sumut Copot 2 Pejabat Bidpropam

    Buntut Dugaan Pemerasan, Polda Sumut Copot 2 Pejabat Bidpropam

    Sebelumnya, dugaan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan oknum Bidang Propam Polda Sumut terhadap sejumlah polisi viral di media sosial, diunggah akun tiktok @tan_jhonson88.

    Terkait hal itu, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwatsum) Polda Sumut membentuk tim untuk menelusuri dugaan pemerasan tersebut.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, berdasarkan informasi di media sosial, pihaknya melakukan penelusuran untuk membuktikan apakah informasi tersebut benar terjadi atau tidak.

    “Dari Polda dalam menyikapi pemberitaan akun @tanjonson88, kami melakukan pengecekan akun tersebut apakah fake atau anonymous. Tapi, tidak masalah Polda Sumut akan melakukan pengecekan atau klarifikasi, ataupun verifikasi terhadap pemberitaan di media sosial itu,” kata Ferry kepada wartawan di Mako Polda Sumut, Senin sore (24/11/2025).

    Diungkapkan Ferry, pembentukan tim dan penelusuran ini berdasarkan perintah dari Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, kepada Itwatsum Polda Sumut.

    “Pemberitaan di media sosial tentang personel Polda Sumut untuk menyikapi pemberitaan akun itu, Bapak Kapolda sudah memerintahkan untuk menbentuk tim yang diketuai Bapak Irwasda Polda Sumut, untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait pemberitaan yang ada atau informasi yang tersebar di sosial media tersebut,” ungkapnya. 

    Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudhi menjelaskan, pembentukan tim ini sebagai respons Polda Sumut terkait informasi di media sosial teraebut, atas dugaan penyalahgunaan wewenang. 

    “Tim audit dengan tujuan tertentu dengan rubiknya Bid Prompa untuk mengklarifikasi dan memverifikasi berita yang terdapat dalam media tersebut. Hal ini bagian dari pada transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan audit kinerja dalam menyikapi berita yang viral ini,” Masbudhi menjelaskan.

    Diketahui, dalam akun media sosial @tan_jhonson88 berisi video bernarasikan tentang BID Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terhadap sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah pesan yang memuat berbagai keluhan dugaan pemerasan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumut.

    Tim ini akan melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi terhadap Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol. Julihan Muntaha dan Kasubdit di Propam Polda Sumut. 

    “Ada yang diperiksa, yang sudah kami periksa terhadap materi yang ada dalam akun tersebut. Nanti akan kami sampaikan hasil dari pada keseluruhan hasilnya,” Masbudhi menandaskan.

  • Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi KBMI 2 pada 2026

    Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa.

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan, PT Bank Sumut ditargetkan naik kelas menjadi Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2 yang memiliki modal inti Rp6 triliun pada 2026.

    “Targetnya tahun depanlah sudah bisa mencapai Rp6 triliun. Sebulan lagi, mudah-mudahan bisa,” ujar Bobby menegaskan, di Medan, Selasa.

    Hal itu, kata dia lagi, menyusul persetujuan pemegang saham sebanyak 33 kabupaten/kota se-Sumut secara bulat menyetujui opsi penyertaan modal tidak dalam bentuk uang tunai.

    Tetapi berupa aset atau inbreng bila memenuhi standar penilaian Bank Sumut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Sumut di Medan, Senin (24/11).

    “Keputusan ini diambil sebagai langkah adaptif di tengah kondisi penyesuaian fiskal pemerintah daerah pada tahun depan,” kata Bobby.

    Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali menegaskan, inbreng ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah memenuhi kewajiban penyertaan modal tanpa mengganggu kas masing-masing daerah.

    Data Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah (BPD) memiliki total modal hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp4,4 triliun atau berstatus kategori KBMI 1.

    Bank Sumut berdiri pada 4 November 1961 memiliki tiga kantor cabang koordinator, 34 kantor cabang konvensional, dan enam kantor cabang syariah yang tersebar 155 kantor cabang pembantu (KCP) konvensional, 16 KCP syariah, 87 gerai payment point, serta 354 unit anjungan tunai mandiri (ATM).

    “Bank Sumut hari ini masih kategori KBMI 1, dan rencananya kategori itu akan hilang. Bila tidak naik kelas, otomatis Bank Sumut nanti akan menjadi BPR (Bank Perkreditan Rakyat),” kata Bobby pula.

    Menurutnya, kebijakan ini akan membantu percepatan pemenuhan kebutuhan modal inti Bank Sumut tanpa membebani APBD di kabupaten/kota se-Sumut.

    Pemerintah Provinsi Sumut telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumut yang lebih dikenal Bank Sumut dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jumat (14/11).

    Adapun barang milik daerah yang diajukan sebagai penyertaan modal ke Bank Sumut, yakni tanah dan bangunan gedung Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut.

    Kemudian, tanah dan bangunan parkir Kantor Gubernur Sumut yang dahulunya bernama Medan Club, serta tanah dan bangunan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Jalan Gatot Subroto Medan.

    “Oleh karena itu ada kewajiban untuk kita menaikkan modal inti menjadi KBMI 2. Itu modalnya harus di atas Rp6 triliun,” kata Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Operasi SAR Hari Terakhir, 16 Warga Banjarnegara Masih Hilang Akibat Longsor

    Operasi SAR Hari Terakhir, 16 Warga Banjarnegara Masih Hilang Akibat Longsor

    BANJARNEGARA — Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap 16 warga yang masih hilang akibat longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, memasuki hari terakhir pada Selasa 25 November.

    Ratusan personel gabungan dan 25 unit alat berat dikerahkan untuk menyisir sektor C, area paling bawah atau yang dikenal sebagai “lidah longsoran”, yang diyakini menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa sektor C menjadi penentu akhir dari operasi pencarian yang telah berlangsung selama sepuluh hari terakhir.

    “Hari ini adalah hari terakhir sesuai standar operasi SAR. Fokus pencarian difokuskan pada sektor C yang kami yakini sebagai lokasi paling potensial untuk menemukan para korban yang masih hilang. Seluruh kekuatan kami kerahkan, baik personel maupun alat berat,” ujar Abdul, Selasa 25 November.

    Ia menjelaskan bahwa medan di lokasi sangat berat dan berisiko tinggi bagi tim penyelamat. Tanah yang labil, ketebalan material longsor yang mencapai lebih dari 10 meter, serta tingginya kandungan air menjadi tantangan besar dalam proses pencarian.

    “Tim harus bekerja ekstra hati-hati karena kontur tanah masih sangat tidak stabil dan rawan longsor susulan. Namun, kami tetap berupaya maksimal sampai akhir,” tambahnya.

    Upaya pengurangan volume air terus dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara operasi modifikasi cuaca (OMC) dijalankan untuk menghalau potensi hujan agar pencarian bisa berlangsung lebih aman dan efektif.

    Di luar area pencarian, suasana haru menyelimuti Posko Utama Penanganan Darurat di Kantor Kecamatan Pandanarum, Senin 24 November malam. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama BNPB, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan sejumlah unsur terkait menggelar pertemuan dengan keluarga korban untuk memberi dukungan psikologis dan mempersiapkan mereka menghadapi keputusan akhir operasi SAR.

    Keluarga korban tetap menaruh harapan, betapa pun tipisnya. Banyak yang berharap adanya kabar baik dari upaya tanpa lelah para petugas di lapangan, namun mereka juga menyatakan keikhlasan apabila hasil akhir tidak sesuai harapan.

    “Setiap langkah yang dilakukan adalah untuk menghormati para korban dan memberi kepastian bagi keluarga. Kami tetap berkomitmen menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan sepenuh hati,” tutup Abdul.

    Operasi hari ini dipandang sebagai penentu, apakah akan muncul titik terang dari balik hamparan lumpur tebal, atau justru menjadi penutup dari rangkaian panjang pencarian yang dilakukan dengan totalitas dan dedikasi tinggi.

  • Longsor Sumbar, Akses Jalan Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman Putus Total

    Longsor Sumbar, Akses Jalan Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman Putus Total

     

    Liputan6.com, Pasaman – Longsor parah yang terjadi pada Selasa (25/11/2025), pukul 14.50 WIB, menyebabkan jalan provinsi di Rimbo Kejahatan Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terputus. 

    Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail, Selasa sore, membenarkan adanya peristiwa longsor di Pasaman Barat yang memutus akses jalan tersebut.

    “Benar, longsor kembali terjadi mengakibatkan akses jalan terputus total dari Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman,” katanya.

    Menurutnya saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi untuk pembersihan material longsor.

    “Informasi awal tidak ada korban jiwa namun membuat lalu lintas terputus,” katanya.

    Jalan yang putus itu merupakan akses yang menghubungkan Kabupaten Pasaman Barat menuju Kabupaten Pasaman. Juga bisa menuju Medan Sumatera Utara.

    Dia mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena tanah yang ada dekat perbukitan masih labil karena hujan saat belum berhenti.

    Pasaman Barat saat ini dalam masa tanggap darurat bencana karena sejumlah bencana alam melanda daerah itu. Mulai dari banjir, longsor dan jalan terban. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada karena cuaca ekstrem.

    Pemkab Pasaman Barat saat ini terus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Selain itu juga telah mendirikan dapur umum di Nagari (Desa) Aia Gadang Kecamatan Pasaman.

     

  • Operasi Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Ditutup: 5 Jenazah Ditemukan di Hari Terakhir

    Operasi Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Ditutup: 5 Jenazah Ditemukan di Hari Terakhir

    Liputan6.com, Jakarta – Operasi SAR korban tanah longsor di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, resmi dihentikan pada Selasa (25/11/2025). Total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 orang dalam kondisi meninggal dunia, sementara 11 korban lainnya hingga saat ini belum ditemukan.

    Pada hari terakhir pencarian, tim SAR Gabungan menemukan lima jasad korban di sektor A2 (Worksite 2). Kelima korban tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya.

    Menurut Budiono, Kepala Kantor Basarnas Semarang, para korban ini sempat berlari menyelamatkan diri, namun terjatuh di sisi kanan jalan setapak depan rumah dan akhirnya tertimbun material longsor.

    “Kami menemukan jasad-jasad yang saling berdekatan, bahkan ada yang dalam posisi memeluk anaknya. Ini sangat mengharukan sekaligus menjadi penutup pencarian di sektor A2,” kata Budiono.

    Budiono menambahkan bahwa pencarian di sektor A telah dinyatakan rampung 100 persen. Sementara 11 korban yang masih hilang diduga terseret material longsor hingga ke sektor C, wilayah yang memiliki luas sangat besar dengan kedalaman longsor mencapai lebih dari 20 meter di beberapa titik.

    Kondisi medan yang ekstrem dan keterbatasan alat deteksi menjadi faktor utama sulitnya menemukan ke-11 korban tersebut.

    “Keputusan penghentian operasi selain faktor teknis di lapangan juga fokus penanganan bencana yang harus beralih kepada ribuan pengungsi yang masih membutuhkan hunian sementara serta pemulihan layanan dasar,” kata Budiono.

     

     

  • Ibu dan 3 Anaknya Tewas Akibat Longsor di Tapteng Sumut

    Ibu dan 3 Anaknya Tewas Akibat Longsor di Tapteng Sumut

    Tapanuli Tengah –

    Sebanyak 4 orang tewas akibat tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Empat korban merupakan ibu dan tiga anaknya.

    Tanah longsor itu terjadi di Dusun 1, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada dini hari tadi. Korban ditemukan mulai pukul 07.00 WIB.

    “Peristiwa tragis ini menyebabkan empat warga yang merupakan satu keluarga meninggal dunia,” demikian informasi soal korban tanah longsor dikutip dari Facebook Polres Tapteng, Selasa (25/5/2025).

    Korban ditemukan berawal ketika Kepala Desa Mardame bersama anaknya awalnya merasa curiga melihat kondisi rumah korban yang tertutup,. Selain itu ada bekas longsoran tanah di bagian belakang rumah,” sebut Polres Tapteng.

    Pihak Kepala Desa dan warga mendobrak pintu rumah yang terkunci. Usai masuk ke dalam rumah, ditemukan salah satu kamar tertimpa material longsor dan menemukan keberadaan korban yang tertimbun.

    Keempat korban yang meninggal dunia adalah Dewi Hutabarat (33),Tio Arta Rouli Lumbantobing (7), seorang pelajar SD, Vania Aurora Lumbantobing (4), Ilona Lumbantobing (3). Sementara suami korban, Poliman Lumbantobing (37) tidak berada di rumah karena bekerja sebagai sopir angkutan luar kota.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)