Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem dalam 24 Jam ke Depan di Wilayah Ini

    BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem dalam 24 Jam ke Depan di Wilayah Ini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem imbas perkembangan signifikan Bibit Siklon Tropis 95B yang terdeteksi sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, Selat Malaka. Sistem ini diketahui mengalami peningkatan intensitas dan memicu potensi hujan lebat hingga ekstrem serta angin kencang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya.

    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut masyarakat di wilayah terdampak perlu waspada, mengingat sistem cuaca tersebut berpotensi membawa dampak signifikan dalam waktu dekat. BMKG tengah memantau pergerakan dan perkembangan 95B serta berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait mitigasi risiko.

    “Pemerintah daerah siaga terhadap potensi dampak dari cuaca ekstrem seperti potensi banjir, banjir pesisir, dan pohon tumbang akibat angin kencang. Khusus bagi nelayan dan pelaku transportasi laut harus benar-benar memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berisiko menganggu keselamatan pelayaran. Keamanan dan keselamatan merupakan prioritas utama kita bersama,” beber Faisal, Rabu (26/11/2025).

    Potensi Meningkat dalam 24 Jam

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan berdasarkan analisis 26 November 2025 pukul 01.00 WIB, sistem masih berada di perairan timur Aceh dan memicu pertumbuhan awan hujan meluas. Kondisi ini meningkatkan potensi hujan lebat hingga ekstrem disertai angin kencang di wilayah pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

    “Peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis cukup tinggi dalam 24 jam ke depan, mengingat teridentifikasi adanya peningkatan angin kencang hingga lebih dari 35 knot (65 km/jam). Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam waktu dekat,” kata Guswanto.

    Senada, Direktur Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menegaskan dalam 24 jam ke depan, 95B akan memberikan dampak langsung terhadap cuaca dan kondisi gelombang laut, terutama di sekitar Aceh dan Sumatra Utara. Berdasarkan hasil analisis, sistem ini diperkirakan menimbulkan hujan lebat hingga ekstrem di Aceh dan Sumatra Utara serta sebagian wilayah Sumatera Barat dan Riau, serta angin kencang di sebagian besar Sumatra bagian utara.

    Bibit Siklon Tropis 95B juga diperkirakan memicu gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter di Selat Malaka bagian tengah, perairan timur Sumatra Utara, dan Samudera Hindia barat Aceh hingga Nias. Sementara gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Perairan Rokan Hilir, dan Dumai Bangkalis.

    “BMKG melalui TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan intensif selama 24 jam penuh terhadap pergerakan sistem ini. BMKG menekankan pentingnya mengakses informasi resmi melalui kanal BMKG dan menghindari penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” beber Andri.

    (naf/naf)

  • Langit Arab Akan Gelap Total Saat Gerhana Matahari Terlama Abad Ini

    Langit Arab Akan Gelap Total Saat Gerhana Matahari Terlama Abad Ini

    Jakarta –

    Lima negara Arab akan diliputi kegelapan saat terjadi gerhana Matahari total pada 2 Agustus 2027. Ini adalah fenomena langit langka, karena merupakan gerhana Matahari terlama abad ini, menurut NASA.

    Gerhana Matahari total akan melintasi langit Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir, sebelum berlanjut ke Arab Saudi dan Yaman. Gerhana ini menjanjikan pemandangan spektakuler karena diperkirakan akan menjadi gerhana Matahari terlama di abad ke-21, berlangsung hingga enam menit 26 detik.

    Meskipun gerhana Matahari total bukanlah fenomena yang jarang terjadi, fenomena ini umumnya hanya berlangsung sebentar. Namun, gerhana ini akan menjadi fenomena yang menonjol bukan hanya karena durasinya, tetapi juga karena kelangkaannya di wilayah tersebut. Fenomena ini juga akan mengubah siang menjadi seperti malam.

    Terakhir kali gerhana Matahari total yang berlangsung lama seperti itu terjadi adalah pada 2009. Para astronom menyebutkan, fenomena serupa baru akan terjadi lagi pada 2114, sehingga peristiwa ini akan menjadi peristiwa langka.

    Dikutip dari Gulf News, NASA mengonfirmasi bahwa gerhana Matahari total 2027 tidak hanya akan menjadi gerhana terpanjang abad ini, tetapi juga akan menjadi pertunjukan langit yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka yang berada di jalur yang dilaluinya.

    Fase totalitas, saat Bulan menutupi Matahari sepenuhnya, akan berlangsung selama lebih dari enam menit, memberikan kesempatan lebih lama bagi para pengamat langit untuk menyaksikan kegelapan yang menakjubkan yang menyelimuti lanskap yang ditutupinya.

    Selama fase ini, korona Matahari, lingkaran cahaya yang hanya terlihat selama totalitas, akan terlihat, memungkinkan pandangan yang jelas terhadap atmosfer luar Matahari.

    Gerhana ini memiliki arti penting bukan hanya karena kelangkaannya, tetapi juga karena pentingnya dalam studi ilmiah. Gerhana Matahari total menawarkan kesempatan unik bagi para astronom untuk mempelajari korona Matahari, medan magnetnya, dan dampak radiasi Matahari.

    Gerhana 2027, khususnya, akan memberikan kesempatan utama bagi para peneliti untuk mengumpulkan data berharga tentang dinamika Matahari, dan peristiwa ini dapat menghasilkan wawasan baru tentang perilaku Matahari.

    Di luar komunitas ilmiah, gerhana ini juga akan menjadi pengingat akan misteri alam semesta dan ketertarikan manusia yang sudah lama terhadap fenomena langit. Pada zaman dahulu, gerhana Matahari sering dianggap sebagai pertanda, yang memicu rasa takut dan heran. Namun, saat ini, peristiwa ini dirayakan oleh para pengamat langit, ilmuwan, dan penonton yang penasaran.

    Seiring dengan terus berlanjutnya hitungan mundur hingga 2 Agustus 2027, berbagai persiapan telah dilakukan di negara-negara yang terkena dampak. Tempat-tempat pengamatan akan disiapkan, dan tindakan pencegahan keselamatan akan ditekankan untuk memastikan orang-orang dapat menyaksikan gerhana tanpa risiko bahaya bagi mata mereka.

    Gerhana Matahari di 2027 disebut-sebut akan menjadi peristiwa yang tak terlupakan, yang akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di langit dunia Arab untuk generasi mendatang.

    (rns/rns)

  • AS Pernah Rencanakan Ngebom dan Lubangi Bulan Pakai Nuklir

    AS Pernah Rencanakan Ngebom dan Lubangi Bulan Pakai Nuklir

    Jakarta –

    Pada 2017, Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) Amerika Serikat (AS), dan Advanced Aerospace Weapons System Application (AAWSAP) dipublikasikan untuk pertama kalinya setelah penyelidikan oleh The New York Times.

    AAWSP diketahui didanai oleh Defense Intelligence Agency (DIA) AS. Beroperasi antara 2007 dan 2012, AATIP menyelidiki fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan, sementara AAWSAP bisa dibilang memiliki pekerjaan yang lebih aneh. Menurut dokumen yang dirilis setelah permintaan Freedom of Information Act (FOIA), program ini melihat segala sesuatu mulai dari warp drive hingga memanipulasi dimensi ekstra, meskipun tidak ada bukti eksperimental bahwa semua hal ini dimungkinkan.

    Dalam satu dokumen yang sangat aneh, berjudul ‘Negative Mass Propulsion’, para penulis mengusulkan nuking Bulan alias menghancurkan satelit alami Bumi tersebut dengan senjata nuklir. Mereka kemudian akan membangun terowongan raksasa melalui pusatnya. Idenya adalah untuk menambang ‘massa negatif’ dari dalamnya, untuk merevolusi perjalanan ruang angkasa.

    “Sangat mudah untuk membuktikan bahwa ada massa negatif di sekitar kita, meskipun tersembunyi di balik massa positif,” demikian cuplikasi isi dokumen itu, seperti dikutip dari IFL Science.

    “Tetapi penggunaannya untuk propulsi dengan mengurangi inersia materi, misalnya dalam batas tubuh makroskopik dengan massa istirahat nol, tergantung pada solusi teknis untuk membebaskan mereka dari pemenjaraan mereka oleh massa positif. Tampaknya pada dasarnya ada dua cara ini mungkin dicapai,” lanjut isi dokumen itu.

    Deskripsi dokumen menjelaskan, hal itu bisa dilakukan dengan cara:

    1. Penerapan medan elektromagnetik atau gravitasi yang kuat atau dengan energi partikel tinggi

    2. Mencari lokasi-lokasi natural tempat alam telah melakukan pemisahan ini, dan dari mana massa negatif dapat ditambang.

    Namun dokumen ini sebatas klaim, dan tidak ada bukti eksperimental untuk keberadaan massa negatif. Massa adalah topik yang sulit. Sementara orang pada umumnya bingung antara massa dan berat, fisikawan membagi massa menjadi tiga konsep yang berbeda: massa gravitasi aktif, massa gravitasi pasif, dan massa inersia.

    Massa inersia menjelaskan seberapa resisten suatu objek terhadap percepatan, sementara massa gravitasi aktif adalah massa yang menghasilkan medan gravitasi yang ditanggapi oleh objek lain, dan massa gravitasi pasif adalah bagaimana objek merespons terhadap medan gravitasi eksternal.

    Menurut hukum konservasi momentum, massa aktif dan pasif kita harus sama. Jika tidak, kita akan berakhir dalam situasi aneh dengan satu tubuh massa yang sama tertarik pada yang lain, misalnya. Anehnya, tampaknya tidak masalah tanda apa yang kita masukkan ke dalam persamaan tertentu, dan hukum fisika terus berfungsi jika kita menempatkan tanda negatif di sana.

    “Dalam fisika Newton, hukum tindakan dan reaksi menyiratkan kesetaraan massa gravitasi aktif dan pasif, tetapi kesetaraan massa inersia dengan dua lainnya adalah fakta empiris yang terpisah. Tanda dari kedua massa ini dapat mengambil nilai dan itu adalah hasil empiris tambahan bahwa itu selalu positif,” demikian penjelsan sebuah tinjauan terhadap massa negatif.

    Meskipun secara matematis menyenangkan, beberapa fisikawan bertanya-tanya apakah massa negatif itu mungkin. Jika memang ada massa negatif di luar sana di alam semesta, itu akan memiliki beberapa sifat yang sangat aneh, dan beberapa interaksi yang sangat aneh dengan massa positif.

    Ini akan ditolak oleh massa negatif lainnya, sebagai permulaan, dan tertarik pada massa positif. Sementara itu, massa positif akan ditolak olehnya, yang mengarah ke gerakan pelarian di mana massa negatif mengejar massa positif selamanya.

    Meskipun mungkin tidak dikesampingkan oleh model fisika terbaik kita saat ini, itu tidak berarti bahwa itu ada, dan kita belum melihat buktinya.

    “Jika jumlah materi negatif yang cukup terakumulasi selama miliaran tahun di pusat Bulan, kemungkinan besar masalah ini dalam bentuk materi ultra-ringan, mungkin dengan urutan yang lebih ringan daripada materi biasa,” kata dokumen itu.

    Sementara sebagian besar ilmuwan mungkin menunggu bukti lain dari massa negatif, laporan itu menunjukkan manusia diperkirakan akan bergerak ke arah upaya memanfaatkan ledakan nuklir di Bulan.

    “Pertanyaan apakah ada zat yang tidak biasa di pusat Bulan mungkin dapat dijawab oleh tomografi gelombang seismik, yang diperoleh oleh ledakan nuklir yang terjadi di permukaan Bulan,” kata dokumen tersebut.

    Tim kemudian melanjutkan untuk memberikan perhitungan rinci tentang bagaimana kita bisa meniup terowongan silinder raksasa melalui Bulan menggunakan senjata nuklir. Hal ini diusulkan untuk mengakses materi negatif, dengan meniup lubang yang sama melalui Bumi dianggap tidak praktis.

    “Sekarang kebetulan bahwa pusat Bulan adalah potensi yang baik, tidak terlalu dalam sehingga tidak dapat dicapai dengan membuat terowongan melalui Bulan, tidak mungkin untuk potensi Bumi yang lebih dalam, tempat suhu dan tekanan terlalu tinggi,” tulis The New York Times mengomentari dokumen tersebut.

    “Membuat terowongan melalui Bulan, asalkan ada pasokan massa negatif yang baik, dapat merevolusi penerbangan ruang angkasa antarbintang. Urutan biaya bentuk termonuklir akan diperlukan untuk membuat terowongan seperti itu layak secara teknis,” tambah The New York Times.

    Namun apa yang tercantum di dokumen tersebut sejauh ini baru sekadar ide dan belum terwujud. Setidaknya sampai sekarang dan hingga masa yang akan datang, Bulan masih aman dan tanpa lubang.

    (rns/rns)

  • Banjir dan Longsor Landa 7 Kabupaten Sumut, 13 Orang Meninggal dan 3 Hilang

    Banjir dan Longsor Landa 7 Kabupaten Sumut, 13 Orang Meninggal dan 3 Hilang

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 13 korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi pada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data tersebut diperbarui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut pukul 08.00 WIB pagi ini.

    “Hingga pukul 08.00 WIB pagi ini terdapat 13 orang dinyatakan meninggal dunia di tujuh kabupaten/kota,” ucap Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati di Medan dilansir Antara, Rabu (26/11/2025).

    Sri Wahyuni melanjutkan, belasan korban meninggal dunia berada dua kabupaten di Sumatera Utara. Terdiri atas sembilan korban meninggal dunia di Kabupaten Tapanuli Selatan, di antaranya enam orang di Kecamatan Batangtoru, satu orang di Kecamatan Sipirok, dan satu orang di Kecamatan Angkola Barat.

    Kemudian, empat korban meninggal dunia yang merupakan warga Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, akibat tertimbun material longsor di dalam rumahnya.

    BPDB Provinsi Sumut menyatakan, akibat curah hujan pada Sabtu (22/11), hingga Selasa (25/11), mengakibatkan bencana hidrometeorologi berupa meluapnya sejumlah sungai menyebabkan banjir, dan tanah longsor melanda tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Padangsidimpuan.

    “Korban yang mengalami luka-luka ada 37 orang, dan tiga orang masih dinyatakan hilang di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Tengah masih dalam pendataan,” kata dia.

  • 2 Kala Menhan Tolak Republik dalam Republik Saat Tinjau Bandara di Morowali Nasional

    2 Kala Menhan Tolak Republik dalam Republik Saat Tinjau Bandara di Morowali Nasional

    Kala Menhan Tolak Republik dalam Republik Saat Tinjau Bandara di Morowali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
    Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
    Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
    Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Saat itu di lokasi, simulasi pertahanan digelar oleh Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas).
    Simulasi ini adalah latihan menangani pesawat asing atau gelap (
    black flight
    ) yang melanggar wilayah kedaulatan udara.
    Sehari setelahnya, masih ada lagi unjuk kekuatan militer di lokasi itu yang berupa penerjunan operasi perebutan dan pengamanan pangkalan udara atau OP3U oleh Yonko 466 Korpasgat, disusul Yonif 432 dan 433 Brigif Para Rider 3/TBS Kostrad.
    Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta—370 dan KRI Panah-625 juga tampil dalam simulasi operasi penyergapan dan penindakan maritim.
    Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
    Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
    Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
    Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di objek vital.
    “Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap objek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” kata Rico kepada
    Kompas.com
    , Selasa (25/11/2025).
    “Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat.” ucapnya.
    Menurut Rico, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih rinci.
    “Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” ucapnya.
    Lantas, apakah bandara di kawasan Morowali itu adalah “bandara gelap”? Mungkinkah ada “bandara gelap” semacam itu?
    “Dalam regulasi Tata Kebandarudaraan Nasional tidak ada kategori Bandara Tertutup. Kategori bandara hanya Bandara Khusus dan Bandara Umum, yang kemudian melayani rute domestik atau domestik & internasional,” kata Alvin.
    Ia menyebutkan,
    Bandara Morowali
    sendiri merupakan bandara khusus, yang hanya melayani penerbangan milik pemilik bandara, penerbangan tidak berjadwal yang memiliki perjanjian dengan pengelola, serta pesawat negara.
    Namun, Alvin menegaskan sistem penerbangan Indonesia sudah memiliki mekanisme berlapis yang membuat “penerbangan gelap” hampir mustahil terjadi.
    Untuk pesawat berregistrasi asing, prosedurnya bahkan sangat ketat: Setiap penerbangan harus lebih dulu mengantongi
    security clearance
    yang diterbitkan bersama oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perhubungan.
    Izin itu menjadi syarat untuk mendapatkan
    flight approval
    .
    Tanpa keduanya, pesawat asing otomatis tidak akan dilayani oleh navigasi penerbangan dan akan dicegat oleh unsur TNI begitu memasuki wilayah udara Indonesia.
    Untuk pesawat Indonesia, aturan dibedakan berdasarkan kapasitas.
    Pesawat domestik berkapasitas di bawah 25 kursi cukup mengajukan
    flight plan
    tanpa perlu
    flight approval
    .
    Namun, pesawat berkapasitas di atas 25 kursi wajib memiliki flight approval, izin rute, dan baru kemudian dapat mengajukan
    flight plan
    .
    Alvin menegaskan bahwa seluruh bandara tetap berada dalam pengawasan negara.
    Pengawasan operasional di lapangan dilakukan oleh Otoritas Bandara, sementara pengaturan dan pemantauan lalu lintas udara sepenuhnya ditangani AirNav Indonesia.
    Bila sebuah bandara melayani penerbangan internasional, perangkat negara seperti imigrasi, bea cukai, dan karantina wajib hadir di sana.
    Dengan mekanisme berlapis tersebut, Alvin menyebut peluang terjadinya penerbangan tidak tercatat nyaris mustahil.
    “Pengawasan dan pelayanan penerbangan itu berlapis-lapis. Mustahil ada penerbangan gelap. Jika sampai terjadi penerbangan gelap, berarti semua instansi berhasil dibobol,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara soal pernyataan Menhan yang ramai diperbincangkan di media sosial.
    Kepada
    Kompas.com
    , ia menegaskan bahwa Komisi V akan mempelajari struktur operasi bandara khusus dan menjadwalkan kunjungan setelah masa reses.
    “Kami sendiri belum pernah pergi ke bandara ini. Nanti kami akan cek langsung. Karena bandara ini statusnya bandara khusus. Itu ada aturannya,” kata Lasarus.
    Bandara khusus diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai bandar udara yang hanya digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu, misalnya industri, tambang, atau perkebunan.
    Status ini berbeda dengan bandara umum yang melayani publik. Karena fungsinya terbatas untuk internal perusahaan, bandara khusus tidak diwajibkan memiliki perangkat negara secara penuh seperti imigrasi, bea cukai, karantina, atau otoritas bandara yang menetap.
    Negara hadir sebatas sebagai pemberi izin pembangunan dan izin operasi, serta melakukan audit keselamatan dan pengawasan berkala.
    Meski demikian, UU tetap mengatur standar keselamatan, keamanan, dan operasional minimum yang harus dipenuhi bandara khusus.
    Namun karena sifatnya bukan untuk layanan publik, pengelolaan sehari-hari, termasuk keamanan, fasilitas, hingga alur penumpang sepenuhnya berada di tangan pemilik bandara, umumnya perusahaan swasta.
    Menurut Lasarus, operasional bandara khusus tetap harus memenuhi ketentuan hukum.
    Ia sependapat dengan Menhan soal perlunya kehadiran negara.
    “Saya sepakat dengan Pak Sjafri bahwa harus ada unsur perangkat negara di sana. Harus ada dong.” ucapnya.
    Lasarus menuturkan bahwa baik pesawat domestik maupun asing yang turun dan terbang dari atau menuju bandara khusus tetap harus mengikuti mekanisme izin,
    slot tim
    e, dan
    clearance
    lintas kementerian.
    Misalnya, izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
    “Misalnya ada
    private jet
    dari China mau masuk situ, itu ada izin terbang,
    slot time
    dari Kemenhub. Ada
    clearance
    dari Kemenlu, ada
    clearance
    lagi dari Bea Cukai. Itu ada aturannya.” Kata Lasarus.
    Lasarus membandingkan bandara khusus dengan terminal khusus (tersus) di sektor pelabuhan.
    Dia bilang, pelabuhan khusus juga memiliki Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
    “Di tersus itu kapal tidak boleh berlayar tanpa izin KSOP. KSOP itu unsur negara.” kata Lasarus.
    Menurutnya, prinsip serupa harus berlaku di bandara khusus.
    Keberadaan aparat seperti kepolisian dianggap bisa menjadi bentuk kehadiran negara.
    “Harus ada unsur negara. Enggak bisa enggak ada unsur negara,” kata dia.
    Ia menyatakan akan meminta penjelasan tuntas dari Kemenhub. Komisi V berencana meninjau Morowali pada masa sidang Januari.
    “Karena ini juga mendapat perhatian publik dan kami melihat kalau sama sekali tidak ada pejabat negara di sana, jaminannya apa? Sejauh apa kemampuan kita mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.” kata Lasarus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Update Banjir dan Longsor Sibolga: 5 Orang Tewas, 4 Hilang, dan 17 Rumah Rusak Medan

    4 Update Banjir dan Longsor Sibolga: 5 Orang Tewas, 4 Hilang, dan 17 Rumah Rusak Medan

    Update Banjir dan Longsor Sibolga: 5 Orang Tewas, 4 Hilang, dan 17 Rumah Rusak
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Musibah banjir dan tanah longsor datang bersamaan menimpa Kota Sibolga, Sumatera Utara, sejak Senin (24/11/2025).
    Berdasarkan data terbaru dari kepolisian, akibat insiden ini, lima orang dilaporkan tewas.
    “Bencana paling besar terjadi dengan enam titik longsor yang menyebabkan lima korban meninggal dan merusak sedikitnya 17 rumah dan empat warga masih dalam pencarian,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).
    Namun, Ferry masih belum merinci kronologi dan identitas korban.
    Pihaknya masih melakukan penanganan musibah yang tidak hanya terjadi di Sibolga, tetapi juga di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Padang Sidempuan.
    “Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti. Tim di lapangan bekerja siang dan malam. Fokus kami adalah memastikan seluruh warga selamat serta memastikan akses vital segera dibuka kembali,” ujar Ferry.
    Sementara itu, Kabid Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni, mengatakan, lokasi terdampak longsor dan banjir meliputi Kecamatan Sibolga Utara, Selatan, Sambas, dan Kota.
    Peristiwa terjadi sejak Senin (24/11/2025) pukul 21.30 WIB.
    Sri Wahyuni mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan pengungsi hingga korban luka dan tewas akibat bencana alam tersebut.
    “Kami masih melakukan koordinasi dengan BPBD Sibolga dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak,” kata Sri Wahyuni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baintelkam Polri Gandeng Pripol Unsyiah Survei Kepuasan Publik pada SKCK Online

    Baintelkam Polri Gandeng Pripol Unsyiah Survei Kepuasan Publik pada SKCK Online

    Jakarta –

    Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menggandeng Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala Aceh melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SKCK Tingkat Polres/Polresta Tahun 2025. Diketahui layanan SKCK telah mengalami digitalisasi.

    “Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya pada pelayanan SKCK menunjukkan tren positif, dengan kenaikan yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang cukup baik melalui testimoni dan responden pemohon,” kata Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Nanang Rudi Supriatna pada Selasa (25/11/2025).

    Rilis hasil survei digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (24/11). Nanang menyampaikan aplikasi perkembangan aplikasi SKCK yang saat ini dapat dilakukan dalam jaringan (daring) secara penuh.

    “Pada tahun 2025 menjadi tonggak baru transformasi dengan pengembangan aplikasi SKCK full online melalui aplikasi Super Apps yang lebih modern. Hasil penilaian pada aplikasi Epzi Polri, bahwa nilai persepsi korupsi di minggu ketiga bulan Oktober 3.94 dan naik hingga minggu ke-7 bulan November mencapai nilai 4,” ucap dia.

    “Dan untuk nilai pada pelayanan publik dari minggu ketiga bulan Oktober hingga minggu ke-7 mengalami fluktuatif yaitu 3.58,” imbuh Nanang.

    Terdapat tiga polres terbaik pelayanannya berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2025, yakni:
    * Peringkat 1 : Polres Asahan Polda Sumut (94.30)
    * Peringkat 2 : Polres Bangka Polda Babel (93.15)
    * Peringkat 3 : Polres Tabanan Polda Bali (92.56)

    “Kepada unit layanan yang telah memperoleh nilai kepuasan yang baik, agar mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Sedangkan bagi yang pelayanannya masih rendah, agar lakukan evaluasi terhadap standar kinerja dalam rangka memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik,” pesan Nanang ke jajaran Intelkam Polri.

    Dalam kesempatan yang sama, Kabidyanmas Baintelkam Polri Kombes Yosef Sriyono menjelaskan laporan SKM dijadikan dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. SKM, lanjutnya, juga sebagai pertimbangan arah kebijakan pimpinan di Baintelkam Polri.

    “Bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya,” ujar dia.

    Yosef lalu menjelaskan tujuan dan manfaat dari SKM tersebut yaitu mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan SKCK secara periodik. Kemudian mengukur tingkat kepuasan masyarakat dari hasil survey secara kuantitatif dan kualitatif.

    “(Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja petugas pelayanan publik, dan mengetahui indeks kepuasan masyarakat,” tutur Yosef.

    Dia merinci soal survei kepuasan masyarakat terhadap layanan SKCK ini diselenggarakan pada Juli 2025 dengan sasaran 11 unit layanan SKCK di tingkat Polres/Polresta pada 11 polda. Yosef menyebut di sisi anggaran, penyelenggaraan peluncuran hasil SKM pelayanan SKCK Tahun Anggaram 2025 menggunakan anggaran Baintelkam Polri.

    “Sesuai dipa Baintelkam Polri tahun anggaran 2025,” imbuh Yosef.

    Masih soal survei ini, Doktor Gaussyah mewakili Universitas Syiah Kuala Aceh, menjelaskan Survei Kepuasan Publik memiliki dasar aturan dalam praktiknya, yakni Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Ia menerangkan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

    “Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu dengan melakukan survei berkesinambungan, pemasangan program, pemantauan evaluasi IKM, laporan hasil penyusunan indeks, pengolahan data, pelaksanaan pengumpulan data dan kesiapan,” ucap dia.

    “Kemudian terkait dengan Teknik Survei Kepuasan Masyarakat bahwa kuesioner dengan wawancara tatap muka, kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat, kuesioner elektronik, diskusi kelompok terfokus serta wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam,” terang Gaussyah.

    Lewat survei ini juga, Gaussyah menuturkan polisi dapat mengetahui harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Harapan dan kebutuhan masyarakat itu terangkum dalam data dan informasi yang valid.

    “(Sasaran survei) penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan. Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna. Serta tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Gaussyah.

    Menanggapi penyelenggaraan survei ini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB Otok Kuswandaru mengatakan kepuasan masyarakat tidak ada batasnya, sehingga kementerian dan lembaga yang mengampu tugas pelayanan publik harus mengejar. Namun di sisi lain, tambah dia, hal tersebut harus ada pelindungnya.

    “Adapun standar pelayanan hanya untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu sehingga harus dilakukan evaluasi terus menerus dengan melakukan forum konsultasi publik,” tutur Otok.

    “Pada tren global saat ini ada perubahan khususnya di Indonesia, di sisi lain pada pelayanan SKCK bahwa sangat penting bagi masyarakat. Sehingga pada survei kepuasan masyarakat akan menciptakan nilai yang baik bagi lembaga maupun intansi,” lanjut Otok.

    Dia lalu mengutip survei Gallup Global Safety Report (2024), di mana ada korelasi negatif antara pendapatan negara dan kepercayaan terhadap kepolisian semakin tinggi pendapatan. Dia menuturkan kecenderungan kepercayaannya justru menurun.

    “Implikasinya kepolisian perlu menjaga kepercayaan publik melalui perbaikan berkelanjutan yang berbasis feedback masyarakat,” pungkas Otok.

    Halaman 2 dari 2

    (aud/fas)

  • Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara Medan 25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara Medan 25 November 2025

    Aipda Alfi Aktor Intelektual Perdagangan Sisik Trenggiling 1,2 Ton Dituntut 9 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Aipda Alfi Hariadi Siregar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kisaran pada Selasa (25/11/2025). Jaksa menuntut Aipda Alfi sembilan tahun penjara atas dakwaan sebagai aktor intelektual perdagangan sisik trenggiling sebanyak 1,2 ton.
    “Benar, terdakwa dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri
    Asahan
    , Heriyanto Manurung, kepada Kompas.com melalui saluran telepon.
    Ia menjelaskan, Aipda Alfi dikenakan Pasal 40A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2024 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menanggapi tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan tertulis pada persidangan berikutnya.
    “Sidang selanjutnya akan digelar 2 Desember,” ujar Heriyanto.
    Aipda Alfi sebelumnya resmi ditahan di Lapas Pulo Simardan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Rabu (17/9/2025).
    “Ya kami baru semalam terima tahap II dari Gakkum
    LHK
    , di situ lah penyerahan tersangka juga. Untuk ke depan, tersangka ini ditahan selama 20 hari sembari,” kata Heriyanto, Kamis (18/9/2025).
    “Kami segera mungkin melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Kisaran,” lanjutnya.
    Aipda Alfi ditangkap tim gabungan Pomdam I Bukit Barisan, Polda
    Sumut
    , serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
    Lingkungan Hidup
    dan Kehutanan pada 11 November 2024.
    Ia diamankan bersama dua anggota TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap dan Serda Rahmadani Syahputra, serta seorang warga bernama Amir Simatupang di loket bus PT Raja Perdana Inti sekitar pukul 11.25 WIB.
    Petugas menemukan 322 kilogram
    sisik trenggiling
    dalam kardus rokok. Dari pengembangan, ditemukan lagi 858 kilogram sisik trenggiling di rumah Serka Yusuf di Jalan Kacang, disimpan dalam dua puluh satu karung.
    Kedua prajurit TNI itu sudah lebih dulu menjalani persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan divonis satu tahun penjara serta denda Rp 100 juta pada 3 Juli 2025.
    Sementara Amir divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 500 juta di Pengadilan Negeri Kisaran pada 28 Juli 2025.
    Berbeda dengan mereka, Alfi sempat mengajukan pra peradilan atas status tersangkanya pada 27 Mei 2025. Namun majelis hakim PN Kisaran menolak permohonan itu pada 9 Juli 2025 sehingga proses hukum dilanjutkan.
    Dalam perkara ini, Alfi diduga berperan sentral menyediakan sisik trenggiling untuk dijual ke Aceh melalui Medan.
    “Memang berdasarkan fakta persidangan Amir seperti itu. Bahwa dia (Alfi) menghubungi dua prajurit itu untuk membawa sisik trenggiling itu dari gudang Polres Asahan ke salah satu bekas toko milik MY (Serka Yusuf),” kata Heriyanto.
    “Lalu seiring berjalannya waktu itu lah sisik itu mau dijual dan hendak dikirim dari loket di Kisaran menuju Medan. Sewaktu hendak mengirimkan itu lah tim gabungan amankan hingga menyasar ke kediaman MY,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak Medan 25 November 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak Medan 25 November 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Sumut: 10 Orang Tewas, 6 Hilang, 2.393 KK Terdampak
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Sebanyak 10 orang dilaporkan tewas dan 2.393 kepala keluarga (KK) terdampak akibat rangkaian bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.
    Berdasarkan data Polda Sumut hingga Selasa (25/11/2025), tercatat 20 kejadian bencana terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di enam kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias.
    Bencana tersebut menyebabkan 10 warga meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dalam pencarian.
    Selain itu, sebanyak 2.393 KK terdampak, dengan 445 warga mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor dan genangan banjir.
    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa seluruh personel telah dikerahkan untuk membantu warga.
    “Kami memastikan seluruh kekuatan dikerahkan untuk membantu warga. Evakuasi, pencarian korban, hingga pembukaan akses jalan dilakukan tanpa henti. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa malam.
    Dari enam wilayah terdampak, Kota Sibolga menjadi daerah paling parah, dengan enam titik longsor yang menelan korban jiwa serta merusak belasan rumah.
    Di Tapanuli Tengah, banjir yang terjadi sejak 17–22 November berdampak pada 1.902 KK, menyebabkan puluhan warga harus mengungsi.
    Sejak laporan awal diterima, Polri bergerak melakukan evakuasi warga, pengaturan lalu lintas di lokasi rawan, serta membuka akses jalan yang tertutup material bencana.
    Upaya pencarian terhadap enam warga yang masih hilang terus dilakukan bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan.
    Polda Sumut juga mengerahkan 4 Satuan Setingkat Kompi Brimob ke sejumlah wilayah terdampak.
    Personel kepolisian ditempatkan di titik-titik kritis seperti Jalan Lintas Padangsidimpuan–Tarutung, Desa Parsalakan di Tapanuli Tengah, kawasan Batujomba Batangtoru, serta jalur menuju Sibolga.
    Pada malam hari, dukungan diperkuat dengan penurunan 1 peleton Samapta, 2 tim Dokkes, dan 1 tim Bid TI, serta rencana penambahan personel pada hari berikutnya.
    Polda Sumut menyebut seluruh langkah yang dilakukan merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terkoordinasi, dan efektif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah Medan 25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah Medan 25 November 2025

    Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan Buntut Dugaan Peras Polisi Bermasalah
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com – 
    Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Julihan Muntaha bersama dua anak buahnya dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap polisi bermasalah.
    “Ini adalah langkah organisasi yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan lebih objektif. Ini bukan bentuk penghukuman, tetapi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berlangsung,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
    Ferry mengatakan, Julihan dan dua anaknya dinonaktifkan hari ini.
    Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses pemeriksaan untuk mengungkap apakah Julihan dan dua anak buahnya terlibat pemerasan atau tidak.
    “Polda Sumut berkomitmen menyelesaikan setiap isu secara transparan. Begitu proses pemeriksaan selesai dan hasilnya diperoleh, kami akan menyampaikan secara terbuka kepada publik,” ungkapnya.
    Sebelumnya kasus ini viral setelah diunggah di akun tiktok @tan_jhonsons88.
    Di akun tiktok tersebut, disebutkan para penyidik propam kerap meminta uang ratusan juta kepada polisi yang bermasalah agar kasusnya dapat diselesaikan.
    Menyikapi informasi tersebut, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudhi mengatakan telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.
    Sejumlah personal Bidpropam Polda Sumut telah diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.