Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

    Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

    “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

    Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

    (prf/ega)

  • 10 Update Bencana Sumatera: 442 Orang Meninggal, 402 Warga Masih Hilang Nasional

    10 Update Bencana Sumatera: 442 Orang Meninggal, 402 Warga Masih Hilang Nasional

    Update Bencana Sumatera: 442 Orang Meninggal, 402 Warga Masih Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) mencatat, hingga Minggu (30/11/2025), total 442 warga meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.
    Data tersebut merupakan akumulasi dari tiga provinsi terdampak, yakni
    Sumatera
    Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang dilaporkan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers pada Minggu malam.
    Di Aceh, kata Suharyanto, korban meninggal dilaporkan bertambah menjadi 96 jiwa, sedangkan 75 orang masih dinyatakan hilang.
    “Per hari ini Aceh, Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.
    Korban tersebut berlokasi di 11 kabupaten/kota di Aceh dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana di provinsi tersebut.
    Dalam kesempatan itu, Suharyanto juga memastikan Kota Langsa yang sebelumnya menjadi sorotan, kini sudah dapat diakses dan tidak ditemukan korban meninggal.
    “Dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik ya,” ucap dia.
    Di antara tiga provinsi, Sumatera Utara menjadi daerah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 217 jiwa dengan 209 orang yang masih hilang.
    “Jadi, korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa ya, yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto.
    Dia menjelaskan bahwa korban banyak ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, seiring operasi pencarian yang terus dilakukan.
    Jumlah pengungsi juga melonjak menjadi puluhan ribu jiwa karena warga mulai berpindah dari pengungsian mandiri ke pengungsian resmi seiring fasilitas yang semakin memadai.
    “Jadi, masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian. Sehingga jumlah pengungsi ini juga bertambah,” kata Suharyanto.
    Di Sumatera Barat, korban meninggal bertambah menjadi 129 jiwa dan 118 warga masih hilang.
    Namun, dia menyampaikan bahwa kondisi di provinsi tersebut mulai berangsur pulih.
    “Jadi, Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih, sudah lebih pulih di hari ketiga ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada hujan ya,” jelas Suharyanto.
    Sebagian pengungsi di sejumlah wilayah Sumbar bahkan telah mulai kembali ke rumah pada siang hari untuk melakukan pembersihan.
    Adapun Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 87 warga meninggal dan 76 warga masih hilang.
    Suharyanto menegaskan bahwa proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung di seluruh daerah terdampak.
    Selain itu, distribusi logistik juga terus dilakukan dengan berbagai skema, bersamaan dengan upaya membuka akses transportasi darat yang masih terputus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera Nasional 30 November 2025

    Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera Nasional 30 November 2025

    Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar para polisi masuk ke wilayah yang terisolir akibat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Sigit menyebutkan, bantuan operasi ini dilakukan setelah dirinya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Jajaran
    Polri
    , tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir,” ujar Sigit dalam jumpa pers di Posko
    Bencana Sumatera
    Utara, Minggu (30/11/2025) malam.
    Selain itu, Sigit menyampaikan Polri turut menurunkan sarana prasarana, baik pesawat, helikopter, maupun kapal.
    Dia mengatakan, seluruh sarana prasarana Polri dikerahkan untuk membantu mengirim logistik yang diperlukan masyarakat.
    “Utamanya di wilayah yang terputus, yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara,” kata Sigit.
    “Kemudian jalur laut juga kita berikan bantuan, sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari polda maupun mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini,” imbuh dia.
    Sementara itu, Sigit mengungkapkan Polri akan menggelar Operasi Aman Nusa dalam menghadapi bencana di Sumatera.
    Dia memastikan personel dan sarana prasarana Polri dikerahkan untuk membantu ketiga wilayah tersebut.
    “Dan mungkin kita juga akan gelar Operasi Aman Nusa, terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarana prasarana, dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa bantu di tiga wilayah, Aceh, Sumbar, dan Sumut,” ujar
    Kapolri
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    ​Banjir Sumatera Tidak Berstatus Darurat Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.

    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.

    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.

    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.

    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.

    Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa penetapan status darurat nasional untuk bencana banjir bandang di Sumatera belum diperlukan. Alasannya, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah berjalan optimal dengan pengerahan penuh seluruh unsur pemerintah.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatera, Pratikno. Menurutnya, seluruh kekuatan negara sudah dikerahkan sesuai instruksi Presiden.
     
    “Atas perintah Bapak Presiden, kekuatan nasional telah dan terus dikerahkan total untuk penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi,” ujar Pratikno dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 30 November 2025. 
     

    Ia menambahkan, kementerian/lembaga, TNI-Polri, serta BUMN bekerja di bawah koordinasi BNPB, sembari mulai mempersiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
     
    Menanggapi pertanyaan mengenai alasan status darurat nasional belum diberlakukan, Pratikno menegaskan bahwa langkah tanggap darurat yang dijalankan pemerintah daerah telah berjalan efektif dan langsung diperkuat oleh pemerintah pusat.
     
    Dari lokasi terdampak, Pratikno menjelaskan bahwa hambatan terbesar saat ini ialah akses darat yang terputus.
     
    “Karena banyak jalur darat terputus, maka pengiriman bantuan logistik untuk warga dikirim dari luar kota ke lokasi via udara dan laut, kemudian didistribusikan via darat dan laut,” terangnya.
     
    Ia menyebutkan sejumlah jalur distribusi yang digunakan, antara lain bantuan udara melalui Bandara Silangit dan bantuan laut melalui Pelabuhan Sibolga. Dari titik-titik tersebut, bantuan diteruskan menggunakan kendaraan darat serta helikopter untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan penerbitan kembali dokumen keimigrasian bagi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banyak warga dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana yang melanda pada akhir November 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong jajaran Imigrasi di Sumatera Barat untuk membebaskan syarat dan biaya bagi warga terdampak.

    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 30 November.

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Sejumlah warga kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.

    “Kemudahan syarat dibutuhkan juga karena dokumen adminduk korban banjir dan longsor juga terkena dampak,” katanya.

    Willy menilai kemudahan administrasi merupakan bentuk bantuan nyata bagi warga terdampak, selain bantuan logistik. Hal ini dinilai dapat membantu masyarakat kembali mengakses layanan publik.

    “Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

    Menurut Willy, Imigrasi Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan menjalankan kemudahan layanan tersebut. Dorongan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi bagi warga terdampak.

    Pihak Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Tathya Dharaka yang berisi Alumni AKPOL 2005 mengirimkan bantuan paket pangan ke korban Bencana Sumatera Utara. Pengiriman pangan dilakukan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat yang memiliki fasilitas kesehatan, Sabtu (29/11/2025) kemarin.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat yang juga alumni AKPOL 2005 memimpin langsung penyerahan bantuan. Bantuan pangan itu dititipkan kepada KadisterbKoarmada II, Kolonel Laut (P) Andi Susanto yang juga merupakan satgas kemanusiaan.

    “Bantuan itu dari teman-teman saya Paguyuban Tathya Dharaka AKPOL 2005 melalui Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Wahyu, Minggu (30/11/2025).

    Bantuan pangan tersebut diberikan kepada para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara sebagai bentuk rasa solidaritas dan empati dari para alumni AKPOL 2005. Dari data yang diterima Beritajatim, bantuan yang dikirimkan adalah 500 paket sembako lengkap (minyak, gula, beras) dan 100 dus mie instan.

    “Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban disana. Kami juga menghimbau agar masyarakat turut mendoakan dan membantu para korban agar situasi di sana berangsur-angsur pulih,” jelasnya.

    Seperti yang diketahui, 21 wilayah di Sumatera Utara dilaporkan terdampak akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak 24 November 2025 kemarin.

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan jika bencana alam tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, adalah curah hujan yang tinggi hingga ekstrem. Lalu. Faktor kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam. Terakhir adalah kondisi litologi yang lapuk dan mudah tererosi.

    Dari data terbaru pada Minggu (30/11/2025)siang, 316 orang dinyatakan meninggal dunia dan 279 orang masih belum ditemukan keberadaannya. (ang/but)

  • Pertamina Kebut Pasokan LPG di Wilayah Terdampak Banjir Sumut-Aceh

    Pertamina Kebut Pasokan LPG di Wilayah Terdampak Banjir Sumut-Aceh

    Jakarta –

    Bencana banjir terjadi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa hari terakhir. Hal ini menyebabkan gangguan akses jalan akibat banjir dan longsor, sehingga turut berdampak pada distribusi energi.

    Pertamina mengoperasikan 54 Stasiun Pengisian Bulk LPG (SPBE) dari total 71 SPBE yang terdampak bencana dan 556 agen LPG di 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebut. Perusahaan memastikan dapat mempertahankan operasional dan di sebagian besar SPBE tetap beroperasi.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan Pertamina akan terus mengusahakan pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana, salah satunya LPG.

    “Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Group bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan dan menjamin suplai energi tetap tersedia bagi masyarakat. Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, kami berusaha mengupayakan distribusi LPG berjalan seoptimal mungkin,” ujar Roberth dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Salah satu SPBE yang lancar beroperasi di kawasan terdampak bencana adalah SPBE Gn Sitoli. Di sana telah dikirimkan lebih dari 12 ribu tabung elpiji 3 kilogram ke berbagai wilayah sekitar Nias, mulai dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, hingga Nias Induk pada Sabtu 29 November 2025. Sementara itu, pada hari sebelumnya, yakni Jumat 28 November, realisasi penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 11.760 tabung.

    Sementara itu, sebanyak 565 Agen LPG tersebar di wilayah-wilayah terdampak, tetap dapat melayani masyarakat. Yakni, 39 Agen LPG di wilayah Aceh, 368 agen di Sumatera Utara, dan 149 Agen di Sumatera Barat.

    Hambatan di Lapangan

    Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama distribusi.

    Menurutnya, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran suplai LPG, seperti jalan nasional dan provinsi yang terputus di titik-titik vital, longsor aktif yang menghalangi mobil tangki dan armada agen, banjir yang masih menutup jalur lintas timur dan barat, hingga jembatan yang mengalami penurunan struktur sehingga hanya dapat dilalui kendaraan kecil.

    Fahrougi menegaskan bahwa Pertamina terus meningkatkan langkah mitigasi untuk mengupayakan penyaluran energi tetap berjalan.

    “Pertamina melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, BPBD, dan instansi terkait untuk percepatan pembukaan akses. Pemantauan kami lakukan 24 jam melalui Satgas demi memastikan titik-titik kritis tetap terlayani,” tegasnya.

    Pertamina juga terus mengupayakan percepatan mobilisasi armada, pengalihan suplai dari terminal yang aman, dan dukungan logistik lapangan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi selama masa darurat.

    Bila masyarakat ingin menyampaikan pengaduan dapat melalui Pertamina Contact Center 135 atau melalui kanal resmi sosial media terkait informasi pasokan dan distribusi LPG.

    (acd/acd)

  • Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

    Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

    “Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

    Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

    Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

    Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

    “Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

    Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengirim bantuan logistik ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    AHY menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, seperti keterbatasan BBM hingga banyak jaringan listrik yang rusak.
    ”
    Di lapangan, tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Keterbatasan BBM untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik bertegangan tinggi, hingga keterbatasan daya angkut helikopter membuat distribusi bantuan memerlukan waktu
    ,” ujar AHY dalam akun
    Instagram
    -nya, Minggu (30/11/2025).
    Namun, AHY memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
    Dengan begitu, bantuan, perbaikan infrastruktur vital, serta pemulihan layanan dasar dapat segera menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
    Lalu, dari sisi infrastruktur, AHY terus mendorong Kementerian PU untuk segera mengerahkan alat berat guna membuka akses jalan yang terputus.
    “Saya juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan operasional bandara, helikopter, dan armada udara, dengan dukungan TNI-Polri, guna dropping logistik dan bantuan medis,” ujar AHY.
    ”
    Di sisi lain, saya juga telah berkomunikasi langsung dengan PLN terkait pemulihan listrik serta dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM bagi logistik, genset, dan operasional di lapangan
    ,” imbuh dia.
    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 303 warga meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang akibar bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan, sehingga jumlah korban dan pengungsi diperkirakan bertambah seiring pendataan lanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko dan tenda darurat dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    “Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain turun langsung ke lapangan, Dirjen Bina Adwil juga turut mengirimkan bantuan 5 unit tenda posko untuk mendukung penanganan darurat bencana di wilayah sumatera utara.

    Pendirian posko Kemendagri di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah terdampak. Bantuan tenda Kemendagri tiba bersama dengan 16,160 ton bantuan pemerintah pusat berupa tenda pengungsi dan kebutuhan dasar seperti hygine kit, matras dan makanan siap saji.

    “Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil terus memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk dengan pendirian posko dan pengiriman tenda darurat. Kami pastikan bantuan logistik tiba dan personel bekerja efektif di seluruh titik terdampak,” ujarnya.

    Safrizal mengungkapkan curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025 memicu banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur khususnya di empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berupaya mempercepat penanganan darurat di seluruh lokasi terdampak.

    Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana mengakibatkan 55 korban meninggal dunia dan memaksa 1.100 KK mengungsi di GOR Pemda. Kerusakan akses jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama sehingga proses evakuasi dan pembukaan jalur terus dilakukan. Kebutuhan mendesak mencakup personel, logistik, peralatan, alat komunikasi, dan listrik.

    Kota Sibolga juga terdampak banjir bandang dan longsor dengan 46 korban jiwa dan 4.456 Jiwa mengungsi. Kerusakan akses jalan dan jembatan menghambat mobilisasi bantuan. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan serta memastikan ketersediaan logistik dasar.

    Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 46 korban meninggal dunia dan 4.661 Jiwa mengungsi. Kerusakan bangunan serta akses jalan mendorong pemerintah memperkuat dukungan personel, logistik, dan peralatan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan secara simultan.

    Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 600 KK terpaksa mengungsi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.