Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Prabowo Tinjau Dampak Bencana di Padang Pariaman, Pastikan Distribusi Bantuan

    Prabowo Tinjau Dampak Bencana di Padang Pariaman, Pastikan Distribusi Bantuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatra Barat, pada Senin (1/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu memeriksa perkembangan penanganan darurat serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Dia pun menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi cuaca dan distribusi bantuan yang menunjukkan adanya perkembangan positif.

    “Alhamdulillah cuaca membaik alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” ucapnya dalam forum itu.

    Menurut Prabowo, pemulihan sejumlah layanan vital sudah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama di Sumatra Utara.

    “Saya dapat laporan listrik di Sumut sudah hampir 100%,” katanya.

    Dia  menambahkan bahwa pasokan air bersih serta berbagai infrastruktur kritis sedang dalam proses perbaikan.

    “Air sedang dibenahi jembatan jembatan sedang kita bentuk semua inshaallah kita akan perbaiki semuanya rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” tegasnya.

    Kendati demikian, Prabowo mengakui beberapa wilayah masih menghadapi kendala akses, terutama di daerah yang terpencil dan mengalami kerusakan parah.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kondisi serupa juga terjadi di Aceh, di mana bantuan udara menjadi jalur utama untuk menjangkau masyarakat terdampak.

    Oleh sebab itu, Pemerintah memastikan seluruh jalur darat, udara, hingga layanan dasar akan dipulihkan secara bertahap, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak masyarakat.

    “Di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter pesawat. Di Aceh pun demikian ini musibah,” tandas Prabowo.

     

  • Banjir dan Longsor di Aceh-Sumbar Akibat Deforestasi Diprediksi Rugikan Rp 68 T

    Banjir dan Longsor di Aceh-Sumbar Akibat Deforestasi Diprediksi Rugikan Rp 68 T

    Jakarta –

    Bencana alam berupa longsor dan banjir bandang melanda tiga provinsi Indonesia, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan video beredar, tampak gelondongan kayu ikut terseret banjir bandang yang disinyalir akibat maraknya illegal logging di wilayah tersebut.

    Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Indonesia mengalami penurunan persentase tutupan hutan dalam dua dekade terakhir, dari 54% pada 2000 menjadi 48% pada 2022. Data ini menunjukkan masifnya kejahatan kehutanan yang membuat negara rugi triliunan per tahun.

    Ekonom CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan penurunan tutupan hutan berjalan seiring peningkatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang diduga terjadi di Sumatera. Ia menilai dorongan pemerintah untuk memperluas lahan produktif kelapa sawit demi program biodiesel telah memberi ruang bagi perusahaan membuka lahan melalui penebangan pohon.

    “Kita menduga hal serupa terjadi di Sumatera. Hal ini tidak terlepas dari ‘support’ pemerintah yang mendorong peningkatan lahan produktif kelapa sawit untuk program biodiesel. Ke depan bahkan bukan hanya untuk sawit, tapi untuk tanaman lainnya yang bisa menghasilkan biodiesel. Akibatnya, banyak perusahaan yang membuka lahan sawit dengan menebang pohon,” jelasnya saat dihubungi detikcom, Senin (1/12/2025).

    Selain perluasan perkebunan sawit, risiko bencana ekologis juga terjadi akibat aktivitas tambang. Setidaknya terdapat empat risiko kerugian akibat tambang di Sumatera, yakni akses terhadap air minum bersih di desa dengan tambang sebagai sektor utama lebih sulit dibanding desa lain, potensi pencemaran tanah di desa tambang lebih tinggi, potensi pencemaran udara, potensi bencana banjir, dan kebakaran lahan di desa tambang lebih tinggi.

    Rugi Rp 2 Triliun Setiap Provinsi Terdampak

    Huda menjelaskan, masyarakat Sumatera menelan kerugian yang besar imbas banjir bandang yang menerpa wilayahnya. Untuk kerugian rumah masing-masing mencapai Rp 30 juta per unit. Sementara untuk jembatan yang runtuh, biaya pembangunan kembali mencapai Rp 1 miliar.

    Berdasarkan data CELIOS, kerugian lahan sawah juga mencapai Rp 6.500 per kg dengan asumsi per hektare lahan menghasilkan 7 ton. Kemudian untuk perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp 100 juta. Huda merinci, Provinsi Aceh diproyeksi rugi Rp 2,2 triliun, Sumatera Utara Rp 2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp 2,01 triliun.

    Selain itu, Huda juga menyebut setiap penambahan satu hektare lahan sawit dalam hutan dapat menurunkan produksi sektor kehutanan hingga 2%. “Bencana ekologis dipicu oleh alih fungsi lahan karena deforestasi sawit dan pertambangan. Sementara sumbangan dari tambang dan sawit bagi provinsi Aceh misalnya, tak sebanding dengan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan,” ungkap Huda.

    Akumulasi Rugi Imbas Bencana Rp 68 Triliun

    Huda menjelaskan, bencana ekologis di Sumatera ditaksir mencapai Rp 68,67 triliun di periode November 2025. Angka tersebut mencakup kerugian akibat bencana ekologis yang muncul akibat degradasi hutan, kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan, dan hilangnya produksi lahan pertanian.

    “Bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun,” ungkapnya.

    Huda menambahkan, CELIOS mendesak moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit segera dilakukan. Menurutnya, sudah waktunya pemerintah beralih ke ekonomi berkelanjutan untuk menghindari bencana ekologis di kemudian hari.

    “Sudah waktunya beralih ke ekonomi yang lebih berkelanjutan, ekonomi restoratif. Tanpa perubahan struktur ekonomi, bencana ekologis akan berulang dengan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Pramono Pastikan Besok Hadiri Reuni 212 di Monas

    Pramono Pastikan Besok Hadiri Reuni 212 di Monas

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi dirinya akan menghadiri Reuni 212 yang akan digelar pada Selasa, 2 Desember 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas). Pramono sebelumnya telah menerima undangan dari panitia.

    “Saya rencana hadir undangan 212,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember.

    Pramono mengklaim tak memilih-milih kegiatan mana saja yang akan ia hadiri selama acara tersebut digelar dengan postitif dan tanpa ada provokasi yang menyudutkan pihak tertentu. Prinsip itu, ditegaskan Pramono, ia pegang selama menjabat Gubernur DKI.

    “Saya ini Gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” tegas Pramono.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakatrta Rano Karno juga mengaku akan hadir dalam Reuni 212 besok. Rano akan datang jika tidak memiliki agenda kerja yang jadwalnya bersamaan.

    “Insyaallah kita diundang, kita datang,” kata Rano di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa, 25 November.

    Reuni 212 merupakan kegiatan tahunan yang bermula dari Aksi 2 Desember 2016, tepatnya demonstrasi besar di Monas terkait tuntutan kasus penodaan agama terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sejak 2017, kegiatan ini rutin digelar dengan format doa bersama dan deklarasi dari sejumlah tokoh.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kantong parkir dalam rencana kegiatan Reuni 212 yang akan berlangsung di kawasan Monas pada 2 Desember 2025.

    Kegiatan Reuni 212 dilaporkan melalui pemberitahuan, rencananya berlangsung pukul 18.00 WIB hingga malam hari. Akan tetapi, mobilisasi massa diperkirakan mulai terjadi sejak sore hari.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin menyampaikan bahwa pihaknya memprediksi kepadatan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, dan Selatan, terutama pada sore hari yang bertepatan dengan jam pulang kantor.

    “Kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di Jakarta untuk menghindari ruas-ruas tersebut,” katanya kepada media di Polda Metro Jaya, Senin 2 Desember 2025

    Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional. Jika mobilisasi massa cukup besar, pengalihan akan diberlakukan lebih awal. Namun sebaliknya, jika kondisi lapangan masih memungkinkan, jalur tetap dibuka untuk masyarakat umum.

    “Mengingat pelaksanaan sore, tentu bersamaan dengan jam pulang kantor, ini juga perlu diantisipasi,” ucapnya.

  • Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

    Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

    Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

    Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

     

    (*)

  • Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Jakarta –

    Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkap tantangan yang dialami tim penyelamat saat hendak menuju lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dia mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan pada hari ketiga.

    Hal itu disampaikan Kabasarnas dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). Dia awalnya menjelaskan warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 29.445 jiwa.

    “Jumlah warga yang terdampak ada 29.445 di mana kami telah mengevakuasi 128 dalam kondisi meninggal dan dilaporkan 115 masih belum ditentukan,” ujar Syafii dalam rapat.

    Dia mengatakan ada satu helikopter yang dikirimkan ke Padang untuk membantu proses evakuasi. Basarnas juga mengirimkan kapal Ganesha dari Jakarta untuk membantu proses evakuasi.

    “Untuk kekuatan yang dilibatkan khusus di kantor SAR Padang untuk kekuatan yang ada saat ini. Satu pesawat helikopter dan rencananya sekarang dalam perjalanan satu heli akan hadir. Posisi terakhir tadi kami monitor ada di Lampung,” ujar Syafii.

    “Dengan drone kemudian kapal, kapal juga dari kapal Ganesha yang dari Jakarta hari ini kami akan merapat ke sana,” sambungnya.

    Dia menyebut banjir bandang dan longsor membuat tim SAR harus bekerja ekstra melakukan evakuasi. Dia mengatakan wilayah terdampak bencana tersebar di banyak titik.

    “Karena secara spesifik kami sampaikan bahwa kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi ini sebenarnya memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra. Di mana tidak seperti kalau misalkan kita mengalami kedaruratan di gedung atau di titik khusus. Misalkan longsor di satu titik,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan anggota SAR harus menempuh medan berat saat menuju daerah yang terisolir. Kabasarnas mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan dalam 3 hari.

    “Namun pada saat bencana banjir, diikuti banjiri bandang, lumpur, longsor jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri pada saat mereka disebar dalam satu titik mereka harus berjalan di situasi kondisi terisolir tidak bisa komunikasi dan di situ sehingga memungkinkan bahwa pada saat 3 hari mereka sebenarnya sudah mengalami ekstra kelelahan,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan Basarnas menambah personel dan logistik ke area bencana. Dia berharap hal itu bisa mempercepat proses evakuasi korban.

    “Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan kapal Ganesha yang kami kirimkan ke sana dengan membawa logistik bantuan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/haf)

  • Greenpeace Sebut Banjir dan Longsor di Sumatera Imbas Degradasi Lingkungan

    Greenpeace Sebut Banjir dan Longsor di Sumatera Imbas Degradasi Lingkungan

    Sementara itu, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Melva Harahap, mengatakan bahwa di tiga provinsi yakni Sumut, Sumbar, dan Aceh, alih fungsi ekosistem telah terjadi dalam skala besar.

    Menurutnya, anomali cuaca dan siklon tropis memang wajar terjadi. Namun jika melihat satu dekade terakhir, ketiga provinsi tersebut memang kerap dilanda banjir, tetapi tidak pernah separah kali ini dampaknya.

    Melva menjelaskan, aktivitas ekonomi yang bersifat eksploitasi dengan izin konsesi berskala besar telah memperparah degradasi lingkungan di wilayah tersebut.

    Tutupan hutan yang seharusnya mampu menampung dan menyerap air hujan kini tidak lagi berfungsi optimal akibat perubahan ekosistem yang masif. Kondisi itu membuat air hujan yang turun mengalir bebas membawa sedimen dan material lain, sehingga memicu banjir dan longsor seperti yang terjadi saat ini.

    “Tapi enggak pernah tuh dampaknya sampai sedemikian rupa hari ini. Ketika siklus bumi hujan muncul, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya enggak ada, ya banjirlah kemudian yang kita tuai hari ini. Banjir dan longsor,” bebernya.

    Walhi mendorong pemerintah untuk me-review kembali perusahaan-perusahaan ekstraktif yang beroperasi di wilayah terdampak, agar kejadian serupa dapat diminimalkan ke depan.

    “Kedua, memulihkan kembali ekosistem yang ada. Setelah di-review izinnya, maka kita harus mengembalikan, memulihkan ekosistemnya,” katanya menambahkan.

  • BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang  cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak 8 hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar),
    BMKG
    sudah memberi peringatan sejak 4 hari sebelum bencana. Hal tersebut Teuku sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan
    press release
    untuk potensi bencana siklon atau
    cuaca ekstrem
    di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara,
    press release
    -nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    Teuku menyampaikan, BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi.
    Jumlah korban
    banjir Sumatera
    ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Sementara di Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Human Initiative kerahkan tim bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Human Initiative kerahkan tim bantuan bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Human Initiative mengerahkan sejumlah tim evakuasi dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Kami mengerahkan respon bantuan awal di tiga provinsi melalui empat aksi utama,” kata President Human Initiative, Tomy Hendrajati di Jakarta, Senin.

    Empat aksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut, yaitu mengerahkan tim evakuasi untuk membantu mengevakuasi warga dari rumah yang terendam dan daerah rawan longsor.

    Kemudian, menyediakan akses air bersih bagi warga terdampak, terutama di wilayah yang aksesnya terputus.

    Selanjutnya, distribusi makanan siap santap dengan menjangkau titik-titik pengungsian dan rumah warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi cepat.

    Tomy menambah, untuk aksi yang keempat, yaitu mendistribusikan perlengkapan bayi dan balita difokuskan untuk keluarga dengan anak kecil yang membutuhkan bantuan darurat segera.

    Human Initiative terus memperbarui pantauan lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD, aparat desa dan relawan lokal untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah prioritas.

    “Upaya percepatan respons juga difokuskan pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia serta warga di daerah yang masih terisolasi,” katanya.

    Human Initiative mengajak masyarakat untuk turut mendukung pemulihan warga terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan mentransfer donasi melalui nomor rekening BSI 7000.321.693 an PKPU Human Initiative.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjualan Lampaui Target, Begini Cara INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

    Penjualan Lampaui Target, Begini Cara INALUM Perkuat Sinergi dengan Pelanggan

    Liputan6.com, Jakarta PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menutup tahun 2025 dengan capaian penjualan yang solid. Hingga Oktober 2025, volume penjualan aluminium INALUM mencapai 236.517 ton, melampaui target RKAP sebesar 231.034 ton atau 102,4% dari target tahunan.

    Pencapaian ini juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 227.114 ton. Kinerja positif tersebut menunjukkan tumbuhnya permintaan aluminium dan kuatnya posisi INALUM di pasar, baik domestik maupun global.

    Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, mengungkapkan apresiasi kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia menegaskan bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan para customer merupakan fondasi kuat bagi pertumbuhan industri aluminium nasional.

    Melati juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kebijakan dan praktisi industri yang terus menjaga ekosistem pasar aluminium tetap kondusif dan penuh optimisme.

    “Pertumbuhan penjualan INALUM sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari meningkatnya permintaan dari berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk sektor ekstrusi, otomotif, kabel, hingga industri lembaran aluminium,” kata dia, Senin (1/12/2025).

    Produk utama INALUM seperti Ingot G1 masih menjadi kontributor terbesar penjualan, disusul produk-produk lainnya seperti Ingot S1B, Alloy, Billet, Molten, dan Ingot S2.

    Pada saat yang sama, pasar ekspor juga menunjukkan performa yang stabil dengan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar, diikuti Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Thailand, serta sejumlah negara lainnya. Secara keseluruhan, 76 persen penjualan dialokasikan untuk pasar domestik, sementara 24 persen lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. 

     

  • 286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana alam kini dialifungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600 ribu pengungsi hingga korban bencana alam.

    Dadan menyebut di Aceh ada sekitar 55 SPPG yang siap siaga, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi.

    “Dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga daerah tersebut,” ujar Dadan saat ditemui usai hadir dalam Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Menurut Dadan, SPPG tidak hanya berfungsi melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana. Dadan menerangkan di hari pertama bencana, SPPG menjadi infrastruktur yang paling siap karena sudah memiliki juru masak, peralatan lengkap, sistem pengantaran, dan rantai pasok bahan makanan yang sudah tersedia. Begitu terjadi bencana, Dadan menyebut SPPG langsung beroperasi melayani pengungsi.

    “Memang Pak Sigit (anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya. Beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tambahnya.

    Pengalihan fungsi SPPG ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah situasi darurat. Ketika bencana terjadi, sekolah-sekolah diliburkan, sehingga fasilitas SPPG bisa dioptimalkan sepenuhnya.

    “Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir dimanapun ada. Dan Badan Gizi melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan. Jadi kami tentu saja memerintahkan yang dibutuhkan di saat-saat darurat di lapangan. Dan ketika bencana kan sekolah juga libur, diliburkan sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian,” terangnya.

    (kil/kil)