Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Muncul Usulan Kasus 16 Penjarah Minimarket di Sibolga Diselesaikan secara Restorative Justice

    Muncul Usulan Kasus 16 Penjarah Minimarket di Sibolga Diselesaikan secara Restorative Justice

    Liputan6.com, Jakarta Fraksi PKB DPRD Sumut meminta kepolisian untuk menerapkan restorative justice (RJ) kepada 16 terduga pelaku penjarahan minimarket di Kota Sibolga. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian tersebut berlatar belakang kondisi bencana alam.

    Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Menurut Zeira, dalam kondisi bencana alam ini, Polres Sibolga disarankan lebih mendepankan kemanusiaan.

    “Saya kira pihak berwajib perlu melakukan restorative justice dalam pendekatan hukum untuk masyarakat, yang mengambil bahan pokok di minimarker di Kota Sibolga,” kata Zeira, Selasa (2/12/2025).

    Politikus PKB ini juga mengatakan, yang dilakukan warga hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam kondisi bencana alam.

    “Saya kira apa yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Sibolga merupakan keterpaksaan akan kebutuhan dan bahan makanan untuk bertahan hidup,” ujarnya.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut itu juga menjelaskan, walaupun tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan penjarahan, karena melanggar hukum. Tapi, ada faktor krisis pangan dihadapi masyarakat yang jadi korban bencana alam.

    “Kita harus memandang dari sisi krisis pangan akibat bencana. Untuk bertahan hidup,” Zeira berpendapat.

    Zeira mendorong pemerintah untuk segera melakukan penanganan bencana alam dengan cepat dan tepat. Terutama dalam pendistribusian bantuan logistik hingga fasilitas kesehatan.

    “Agar jangan terjadi hal serupa terulang kembali. Pemerintah harus cepat tanggap dalam menyalurkan bantuan makanan ke daerah yang terdampak parah banjir dan longsor,” Zeira menuturkan.

    Sebelumnya diberitakan, Satuan Reserse Kriminal Polres Sibolga mengamankan 16 orang terduga pelaku penjarahan minimarket di Kota Sibolga. Belasan orang itu merupakan korban bencana alam, dan mereka terdampak krisis pangan.

    “Benar ada 16 orang diamankan Polres Sibolga terkait dugaan penjarahan tersebut,” kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut AKBP Siti Rohani Tampubolon, Senin (1/12/2025).

    Siti mengatakan 16 orang diamankan berinisial (20), SS (24), AZ (27), ZR (24), OFH (18), ART (19), DH (20), ISS (18), A (18), MS (18), BA (18), ER (21), DAM (18), ABS (18), D (18) dan BNH (17).

    “Lokasi yang telah dijarah, terdapat beberapa minimarket yang menjadi sasaran massa,” Siti menjelaskan.

    Siti mengungkapkan, ada 7 gerai minimarket yang dijarah, yakni Indomaret di Jalan Singamaraja depan SPBU Kebun Jambu. Indomaret di Jalan Suprapto, Indomaret di Jalan Sibolga-Barus.

    Lalu, Alfamidi di Jalan Singamaraja dan Alfamart di Jalan Imam Bonjol, di Jalan Suprapto dan Jalan Merpati, Kota Sibolga.

    Disinggung apakah ke-16 orang diamankan itu juga terlibat dalam penjarahan di Gudang Bulog Sarudik, Kota Sibolga, Siti mengatakan tidak.

    Siti mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan jangan terprovokasi terkait informasi tidak jelas. Karena, pemerintah dan TNI/Polri tengah melakukan pendistribusian secara maksimal ke titik-titik pengungsian dan lokasi terdampak bencana alam ini.

  • Pramono imbau peserta Reuni 212 jaga keamanan dan kenyamanan Jakarta

    Pramono imbau peserta Reuni 212 jaga keamanan dan kenyamanan Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbau agar masyarakat yang akan menghadiri Reuni Akbar 212 untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan ibu kota.

    “Kami mohon siapapun yang datang di acara nanti malam, mari kita jaga bersama Jakarta karena Jakarta sekarang sudah aman, nyaman,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Kendati demikian, Pramono meyakini acara tersebut akan terselenggara dengan baik. Bahkan, Pramono juga akan menghadiri acara tersebut nanti malam.

    Adapun untuk acara tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Monas, secara situasional.

    Adapun ruas jalan yang bersinggungan dengan tempat pelaksanaan reuni dan akan ditutup yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, dan Utara. Kemudian Jalan Veteran I, II, III, jalan Majapahit sisi Timur, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan M.H. Thamrin segmen Simpang Patung Kuda sampai Simpang Kebon Sirih.

    Berikut pola rekayasa lalin di kawasan Monas saat reuni 212, lalu lintas dari Barat yaitu Tanah Abang menuju Timur atau Gambir dapat melalui jalan Abdul Muis–Jalan Majapahit–Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon–dan seterusnya, atau dapat melalui Jalan Jatibaru Araya–Jalan Kebon Sirih–Jalan M.H. Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur.

    Lalu lintas dari Timur yaitu dari Kwitang/Tugu Tani menuju Barat ke Tanah Abang dapat melalui jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Perwira–Jalan Katedral–Jalan Veteran–Jalan Suryopranoto–dan seterusnya.

    Lalu lintas dari Utara yaitu kawasan Harmoni menuju ke Selatan Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Suryopranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Cideng Timur–dan seterusnya.

    Sementara lalu lintas dari Utara Harmoni menuju Selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 2.511 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal jalannya Reuni Akbar 212.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI berikan bantuan kebutuhan spesifik korban bencana Sumatera

    DKI berikan bantuan kebutuhan spesifik korban bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan pihaknya telah memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak korban longsor dan banjir di Sumatera.

    Salah satu bantuan spesifik yang diberikan adalah pembalut untuk para perempuan.

    “DKI Jakarta dalam pengiriman yang pertama, pembalut sudah termasuk yang dikirim, karena memang itu salah satu yang menjadi prioritas. Disamping tentunya obat-obatan, makanan dan sebagainya,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Meski Jakarta telah menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana tersebut, namun Jakarta akan kembali mengirimkan bantuan selanjutnya.

    Dalam bantuan itu, Pramono menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar tetap akan dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Kita sedang mempersiapkan untuk bisa mengirim yang berikutnya,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban bencana yang terjadi di Pulau Sumatera di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (30/11).

    Bantuan diangkut menggunakan KRI dr Soeharso-990 dengan tujuan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Adapun bantuan yang dikirimkan Pemprov DKI di antaranya 1.000 paket kidsware, 1.000 family kit, 1.000 paket sandang, 1.000 dus aur mineral, 1.000 lembar selimut, serta masing-masing 1.000 kasur lipat dan bantal.

    Kemudian, kontribusi bantuan dari BUMD seperti, beras, gula, minyak, tepung, perlengkapan ibadah, hingga toren dan sensor air bersih.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • XLSmart Ungkap Tantangan Berat Pemulihan Jaringan di Wilayah Terdampak

    XLSmart Ungkap Tantangan Berat Pemulihan Jaringan di Wilayah Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) mengintensifkan upaya pemulihan jaringan telekomunikasi pascabencana banjir bandang Sumatera dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh, akhir November 2025.

    Hingga saat ini, ratusan menara Base Transceiver Station (BTS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan masih mengalami gangguan.

    Regional Group Head XLSmart West Region, Desy Sari Dewi, menyampaikan rasa duka sekaligus memastikan komitmen perusahaan.

    “Kami turut berduka dan prihatin atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera. Saat ini tim teknis di lapangan terus bekerja intensif selama 24 jam untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap tersedia bagi masyarakat serta pihak otoritas yang menangani penanggulangan bencana,” ujar Desy dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Tantangan Berat Pemulihan Jaringan

    XLSmart mengakui proses pemulihan menghadapi tantangan berat. Kondisi geografis di wilayah terdampak, seperti genangan banjir dan jalan yang tertutup longsor, menjadi hambatan utama dalam mobilisasi tim dan peralatan.

    “Tim kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan memobilisasi genset untuk menjaga operasional BTS. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pasokan BBM untuk genset dan akses medan yang sulit dilalui oleh tim teknis XLSmart akibat jalan tertutup longsor,” Desy menambahkan.

     

  • Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Kemen PPPA data bantuan bagi korban bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tengah melakukan pendataan untuk tindak lanjut pemberian bantuan kepada korban bencana, khususnya perempuan dan anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Saat ini pun kami sedang melakukan pendataan untuk tindak lanjut apa yang bisa kami berikan, khususnya tentang kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Dia mengaku baru mengunjungi wilayah Sumatera Barat, namun wilayah Sumatera Utara dan Aceh belum dikunjunginya.

    Kendati demikian, kata Arifatul, dinas-dinas terkait di sana sudah melakukan kolaborasi dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak.

    “Dari seluruh dinas dan juga peran serta masyarakat ini terlihat sekali. Ketika saya datang ke sana, ada seorang bapak-bapak dari Dinas P3A kami yang sedang memberikan trauma healing untuk para perempuan-perempuannya, termasuk menyediakan kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak,” jelasnya.

    Sementara itu, jajaran TNI AL memastikan bantuan logistik untuk korban banjir dari Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh dengan selamat.

    Hal tersebut dipastikan setelah KRI Sutedi Senoputra-378 yang membawa 50 ton logistik dari presiden berlabuh di Aceh, Selasa (2/12) dini hari.

    Panglima Komando Armada (Koarmada) RI Laksamana TNI Denih Hendrata menjelaskan pihaknya mengerahkan KRI guna memastikan pengantaran logistik dapat berjalan dengan cepat dan aman.

    Dia mengatakan setelah bantuan tersebut sampai ke pelabuhan, pihaknya menyalurkan bantuan tersebut ke titik lokasi menggunakan perahu nelayan yang sebelumnya sudah bersiaga.

    Denih memastikan pihaknya akan terus menyiagakan seluruh KRI untuk membantu proses pendistribusian bantuan logistik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Terbaru Korban Banjir Sumatera Hari Ini: 604 Tewas, 464 Hilang, 2.600 Luka-luka

    Update Terbaru Korban Banjir Sumatera Hari Ini: 604 Tewas, 464 Hilang, 2.600 Luka-luka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jumlah korban akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera makin meingkat. Per Selasa (2/12/2025), korban meninggal dunia 604 orang, 464 orang dinyatakan hilang, dan 2.600 orang mengalami luka-luka.

    Data tersebut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mencatat banjir yang terjadi berdampak pada 2,1 juta orang.

    Banjir dan longsor diketahui melanda 50 kabupaten. Saat ini, 589.400 warga terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi aman.

    Selain korban jiwa dan luka-luka, BNPN mencatat masifnya kerusakan infrastruktur. Setidaknya ada 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan akibat banjir Sumatera.

    Fasilitas umum pun tak luput. 282 fasilitas pendidikan dan 271 jembatan mengalami kerusakan.

    “Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa, dan Aceh 156 jiwa,” demikian laporan resmi yang dirilis Pusdatin BNPB.
    Ace

    Detailnya, BNPB mencatat di Aceh 156 warga meninggal, 181 orang hilang, dan 1.800 orang luka-luka.

    Kemudian Di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 165 orang, sementara 114 warga masih dalam pencarian. Sebanyak 112 warga mengalami luka-luka.

    Lalu di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal terbanyak, yaitu 283 orang. Selain itu, 169 warga masih hilang, dan 613 orang luka-luka.
    (Arya/Fajar)

  • Reuni Akbar 212, Dishub DKI berlakukan rekayasa lalin di kawasan Monas

    Reuni Akbar 212, Dishub DKI berlakukan rekayasa lalin di kawasan Monas

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas (lalin) di kawasan Monas secara situasional karena adanya aksi Reuni Akbar 212, pada Selasa malam.

    “Selama kegiatan Reuni Akbar 212 akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas pada pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai (bersifat situasional),” demikian tulis akun instagram resmi Dishub DKI yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Adapun ruas jalan yang bersinggungan dengan tempat pelaksanaan Reuni Akbar 212 dan akan ditutup, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, dan Utara. Kemudian Jalan Veteran I, II, III, Jalan Majapahit sisi Timur, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan M.H. Thamrin segmen Simpang Patung Kuda sampai Simpang Kebon Sirih.

    Berikut pola rekayasa lalin di kawasan Monas saat Reuni Akbar 212, lalu lintas dari Barat yaitu Tanah Abang menuju Timur atau Gambir dapat melalui Jalan Abdul Muis–Jalan Majapahit–Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon–dan seterusnya, atau dapat melalui Jalan Jatibaru Araya–Jalan Kebon Sirih–Jalan M.H Ridwan Rais–Jalan Medan Merdeka Timur.

    Lalu lintas dari Timur yaitu dari Kwitang/Tugu Tani menuju Barat ke Tanah Abang dapat melalui jalan Medan Merdeka Timur–Jalan Perwira–Jalan Katedral–Jalan Veteran–Jalan Suryopranoto–dan seterusnya.

    Lalu lintas dari Utara yaitu kawasan Harmoni menuju ke Selatan Tanah Abang dapat menggunakan Jalan Suryopranoto–Jalan Balikpapan–Jalan Cideng Timur–dan seterusnya.

    Sementara lalu lintas dari Utara Harmoni menuju Selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda–Jalan Pos–Jalan Gedung Kesenian–Jalan Lapangan Banteng Utara–Jalan Lapangan Banteng Barat–Jalan Pejambon.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 2.511 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal jalannya Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Selasa.

    “Kami akan melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan mengedepankan preemtif-preventif guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” kata Susatyo di Jakarta, Selasa.

    Ia memastikan kesiapan pelayanan maksimal menjelang kegiatan Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung di Lapangan Silang Monas, Gambir Jakarta Pusat.

    ​Terkait arus lalu lintas, Susatyo juga mengimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan agar mencari jalur alternatif. Meskipun rekayasa lalu lintas telah disiapkan, penerapannya akan sangat situasional.

    ​”Pengguna jalan yang akan melintas di sekitar Monas agar mencari jalan alternatif lainnya untuk menghindari terjadinya kemacetan selama acara berlangsung, lalu lintas diberlakukan situasional melihat ekskalasi massa di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenangan dan pemeliharaan proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Medan pada Senin (1/12/2025).
    Mereka adalah Muhlis Hanggani Capah, selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian
    Medan
    tahun 2021-Mei 2024, dan Eddy Kurniawan Winarto, selaku wiraswasta.
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti,
    KPK
    menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka EKW (Eddy Kurniawan Winarto) selaku wiraswasta dan MHC (Muhlis Hanggani Capah) selaku ASN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Asep mengatakan, kasus bermula saat Muhlis bersama stafnya melakukan pengkondisian paket pekerjaan Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB) dengan modus “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum maupun pada saat proses lelang.
    Kemudian, Muhlis selaku PPK dan perpanjangan tangan dari tersangka sekaligus Direktur Prasarana Harno Trimadi memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/plotting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang sebagai atensi.
    Lalu, sebelum pelaksanaan lelang JLKAMB, KPK menemukan kegiatan dengan modus “asistensi” yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket pekerjaan.
    “Termasuk dari pihak Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa,” ujarnya.
    Asep mengatakan, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto memerintahkan stafnya, yaitu Wisnu Argo Megantoro alias Wisnu, untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara satuan kerja pelaksana BTP Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bandung.
    “Pertemuan tersebut membahas tentang dokumen kualifikasi perusahaan yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran. Wisnu dan tim mengingat posisi perusahaan adalah member dalam KSO yang bertugas untuk menyusun metode pekerjaan,” ungkap Asep.
    Asep mengatakan, dalam proses penyusunan metode pekerjaan, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi dengan perwakilan yang sudah ditunjuk, yakni Afong.
    Berdasarkan rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato Sugiarto untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK, terdapat pengeluaran untuk Muhlis sebesar Rp 1,1 miliar yang diberikan pada 2022 dan 2023.
    “Kemudian, untuk kepentingan Eddy sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening yang telah ditentukan Eddy,” ujarnya.
    Selanjutnya, Dion Renato Sugiarto dan rekanan lainnya memberikan fee kepada Muhlis, karena khawatir tidak akan menang lelang paket proyek pekerjaan tersebut.
    “Sementara alasan DRS (Dion Renato) maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW (Eddy) karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kemenhub,” ucap dia.
    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 1-20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    Akibat perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 16 tersangka pada 13 April 2023.
    Mereka yang menerima suap di antaranya, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
    Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah, lalu, Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pengadaan, Hardho selaku Sekretaris Pokja Pengadaan, Edi Purnomo selaku anggota Pokja Pengadaan, dan Risna Sutriyanto selaku Ketua Pokja proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.
    Mereka pemberi suap di antaranya, Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd Februari 2023, Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
    Kemudian, Asta Danika selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, dan Zulfikar Fahmi selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
    KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.
    KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
    “Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi imbau peserta Reuni Akbar 212 dan masyarakat saling menghargai

    Polisi imbau peserta Reuni Akbar 212 dan masyarakat saling menghargai

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengimbau kepada peserta dan masyarakat untuk saling menghormati dalam pelaksanaan Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Selasa.

    “Kami mengimbau seluruh peserta maupun masyarakat sekitar agar saling menghormati, termasuk para pengguna jalan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Budi menjelaskan pihaknya akan menurunkan 2.511 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan Reuni Akbar 212 yang digelar pada sore hingga malam hari.

    “Personel tersebut terdiri dari 2.132 personel Polri, 100 personel TNI, dan 279 personel Pemda DKI,” katanya.

    Tak hanya itu, pihaknya akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan sehingga pelaksanaan Reuni Akbar 212 dapat berjalan aman dan tertib.

    “Polda Metro Jaya hadir untuk memastikan kegiatan berlangsung lancar,” kata Budi.

    Terkait rekayasa lalu lintas, Budi menjelaskan bahwa pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional mulai pukul 17.00 WIB hingga kegiatan selesai.

    Menurut dia, sejumlah ruas jalan di kawasan Monas, Patung Kuda, hingga Thamrin berpotensi terdampak, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, Selatan, Timur, dan Utara; Jalan Veteran I–III; Jalan Majapahit sisi timur; Jalan Perwira; Jalan Budi Kemuliaan arah Patung Kuda; Jalan MH Thamrin dari Simpang Patung Kuda hingga Simpang Kebon Sirih; serta Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani atau Kedubes AS.

    “Kami mengimbau masyarakat yang melintas agar merencanakan rute alternatif dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” ucap Budi.

    Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12) dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”.

    Ketua Steering Committee (SC) Ahmad Shobri Lubis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11), mengatakan tujuan utama acara tersebut adalah menguatkan persatuan umat, yang menjadi dasar Aksi Bela Islam 212 pada 2016.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat Nasional 2 Desember 2025

    Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat Nasional 2 Desember 2025

    Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat
    Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
    HUTAN
    , sungai, dan pegunungan di Sumatra — yang selama berabad menopang kehidupan masyarakat lokal — kini berubah menjadi medan akumulasi modal: tambang, kebun kelapa sawit, dan infrastruktur ekstraktif yang mengubah wajah lanskap.
    Ketika hujan muson dan siklon bertemu ekosistem yang tergerus, yang jatuh bukan hanya pohon atau tanah; yang runtuh adalah keselamatan sosial dan ketahanan hidup komunitas korban bencana.
    Peristiwa banjir dan longsor besar-besaran yang melanda beberapa provinsi di Sumatra baru-baru ini menjadi cermin tajam dari pola tersebut: korban jiwa, ribuan rumah terendam, dan rekaman video viral yang menampilkan kerusakan, evakuasi, bahkan insiden penjarahan di beberapa titik. Laporan-laporan awal menyebut ratusan tewas dan ribuan mengungsi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Data dan analisis lingkungan menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia tetap masif, dengan hilangnya hutan primer dan konversi lahan dalam jumlah besar tiap tahun — sebagian besar terjadi di dalam konsesi yang dilegalisasi untuk kehutanan, perkebunan, dan tambang. Pergeseran ini membuat fungsi hidrologis hutan—penyimpanan air, penahan longsor, dan penyangga banjir—semakin rapuh.
    Ketika daerah hulu dikupas untuk kelapa sawit atau tambang, curah hujan ekstrem jauh lebih mudah berubah menjadi aliran deras yang menghancurkan permukiman di hilir. Studi kasus Sumatera Utara menunjukkan koneksi langsung antara pembukaan lahan perkebunan sawit atau aktivitas tambang dan meningkatnya kerentanan banjir-longsor.
    WALHI—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia—secara terbuka menunjuk sejumlah korporasi dan praktik ekstraktif sebagai pemicu utama kerusakan ekologis yang memperparah bencana. Dalam pernyataannya, WALHI menyerukan akuntabilitas perusahaan dan perbaikan kebijakan kehutanan untuk mencegah bencana berulang.
    JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) menyorot pola yang sama pada sektor pertambangan: ekspansi tambang bukan hanya merusak habitat tetapi juga mengubah aliran air, menyebabkan sedimentasi sungai, dan berdampak langsung pada kapasitas daerah menahan hujan ekstrem.
    Gerakan anti-tambang menilai kebijakan berbasis ekstraksi kerap memberi keuntungan pada aktor besar sementara menempatkan masyarakat lokal pada risiko tinggi.
    Permodelan ekonomi dan kebijakan pembangunan yang mengedepankan konversi hutan menjadi lahan komersial telah menghasilkan konsentrasi lahan dan modal — yang sering kali berujung pada apa yang bisa disebut “kekayaan untuk
    oligarki
    ”.
    Reklamasi luas lahan untuk perkebunan berskala besar dan proyek tambang menambah pendapatan kelompok-kelompok tertentu, tetapi manfaat ini jarang mengalir ke komunitas yang kehilangan lahan dan akses sumber daya alam. Sementara itu, biaya sosial-ekologis seperti meningkatnya frekuensi bencana, hilangnya mata pencaharian, dan beban rekonstruksi dibayar rakyat banyak.
    Respons pemerintah terhadap bencana kerap menonjolkan operasi darurat dan distribusi bantuan, namun jarang diikuti reformasi struktural yang mengatasi akar masalah: perizinan yang longgar, klaim konsesi yang tumpang tindih, dan lemahnya penegakan terhadap perusakan lingkungan.
    Beberapa upaya penegakan baru-baru ini, termasuk operasi
    reclaiming
    lahan ilegal, menuai pro dan kontra: memulihkan sebagian hutan tetapi juga menimbulkan konflik dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan atau petani kecil.
    Para akademisi dan organisasi lingkungan menekankan perlunya dua hal bersamaan: mitigasi darurat untuk melindungi korban sekarang, dan reformasi tata kelola sumber daya alam untuk mencegah bencana berikutnya.
    Reformasi itu meliputi revisi perizinan konsesi agar transparan dan berbasis risiko ekologis; moratorium perluasan lahan di wilayah rawan bencana; pemulihan hutan dan penguatan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil; serta integrasi penilaian risiko iklim ke dalam setiap pemberian izin investasi.
    WALHI dan JATAM menuntut langkah-langkah yang lebih pro-rakyat: penghentian praktik ekstraktif yang destruktif, penegakan hukum kepada korporasi perusak, dan pemulihan ruang hidup sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
    Kasus banjir Sumatra yang viral ini semestinya menjadi pintu observasi: bukan sekadar hitungan korban dan bangunan yang runtuh, tetapi refleksi atas model pembangunan yang memungkinkan alam dijadikan komoditas sementara masyarakat menanggung risiko.
    Jika
    kekayaan alam
    terus mengalir ke segelintir pemilik modal tanpa keadilan distribusi dan pertimbangan ekologis, maka bencana selanjutnya bukan sekadar kemungkinan — melainkan urutan yang terus berulang.
    Komitmen untuk menghentikan logika profit di atas keselamatan rakyat adalah tindakan pencegahan paling dasar: bukan hanya berbicara soal respon pascabencana, tetapi merombak struktur yang selama ini menjadikan hutan sebagai ladang bisnis dan rakyat sebagai pihak yang menanggung akibatnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.