Aktivisme Gen Z : Demokrasi Siber dalam Arus Deras Informasi
Akademisi dan Peneliti
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
RUANG
demokrasi Indonesia hari ini semakin ditentukan oleh denyut layar gawai. Di sanalah generasi Z menemukan medan politiknya sendiri. Mereka bukan sekadar penonton pasif atas kebijakan negara, melainkan aktor yang aktif memproduksi wacana, membangun tekanan publik, dan dalam beberapa kasus memengaruhi arah keputusan pemerintah.
Aktivisme generasi ini tumbuh di tengah arus informasi yang deras, cepat, dan sering kali bising. Fenomena tersebut menandai babak baru
demokrasi siber
yang patut dibaca secara kritis dan reflektif. Generasi Z adalah generasi yang lahir ketika internet tidak lagi menjadi kemewahan. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi ruang hidup yang membentuk identitas, relasi sosial, hingga kesadaran politik.
Tidak mengherankan jika ekspresi aktivisme mereka banyak bermula dari dunia digital. Isu isu publik hadir dalam bentuk video singkat, utas, meme, atau siaran langsung. Politik mengalami pergeseran bentuk dari pidato formal menjadi narasi visual yang emosional dan mudah dibagikan. Dalam konteks ini, aktivisme tidak lagi selalu dimulai dari ruang rapat atau mimbar demonstrasi, melainkan dari
linimasa
.
Di Indonesia, aktivisme Gen Z terlihat jelas dalam berbagai momentum politik. Penolakan terhadap sejumlah rancangan undang undang, kritik atas kebijakan pendidikan, hingga isu lingkungan dan keadilan sosial menemukan gaung luas melalui media sosial. Anak anak muda menjadi produsen narasi tandingan yang menyaingi bahasa resmi negara. Mereka mengurai pasal pasal kebijakan dalam bahasa populer, menyederhanakan isu kompleks, lalu menyebarkannya secara masif.
Tekanan publik yang terbentuk di ruang digital kerap memaksa elite politik untuk merespons, setidaknya di level wacana. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi siber telah membuka pintu partisipasi yang lebih luas.
Bagi Gen Z, berpendapat tidak harus menunggu ruang formal. Setiap akun adalah mimbar, setiap unggahan adalah pernyataan politik. Hal ini memberi peluang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan untuk bersuara.
Namun, perlu diakui bahwa demokrasi yang bergerak cepat juga membawa risiko. Arus informasi yang terlalu deras sering kali mengaburkan batas antara data, opini, dan emosi. Di tingkat global, aktivisme Gen Z bahkan menunjukkan daya tekan yang melampaui batas negara.
Gerakan iklim yang digerakkan oleh anak muda berhasil mendorong isu lingkungan menjadi agenda utama banyak pemerintahan. Solidaritas lintas negara terbangun melalui kampanye digital yang saling terhubung. Isu konflik kemanusiaan, ketidakadilan rasial, hingga kebebasan berekspresi menjadi perhatian publik global berkat mobilisasi generasi muda di ruang siber.
Ini menandakan bahwa politik tidak lagi sepenuhnya terikat pada teritori, melainkan pada jaringan. Meski demikian, romantisasi aktivisme digital perlu dihindari. Tidak semua yang viral berujung pada perubahan kebijakan. Banyak gerakan berhenti pada ledakan atensi sesaat tanpa strategi lanjutan.
Tantangan terbesar aktivisme Gen Z adalah menerjemahkan energi digital menjadi kerja advokasi yang berkelanjutan. Negara bekerja dengan prosedur, regulasi, dan kompromi, sementara ruang digital bergerak dengan logika kecepatan dan emosi. Ketegangan antara dua dunia ini sering membuat tuntutan publik kehilangan daya dorong saat memasuki ruang institusional.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kualitas deliberasi. Algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang seragam dan menyingkirkan nuansa. Aktivisme berisiko terjebak dalam polarisasi dan simplifikasi berlebihan. Isu kompleks direduksi menjadi hitam putih, kawan lawan, benar salah. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat melemahkan demokrasi karena ruang dialog menyempit.
Demokrasi yang sehat membutuhkan perbedaan pandangan yang diperdebatkan secara rasional, bukan sekadar adu viralitas. Refleksi penting juga perlu diarahkan pada etika aktivisme. Siapa yang berbicara atas nama siapa. Apakah suara yang paling keras benar benar mewakili kelompok terdampak.
Dalam beberapa kasus, aktivisme digital rawan menjadi panggung performatif yang lebih mementingkan citra daripada substansi. Ketika isu publik diperlakukan sebagai konten, ada risiko penderitaan nyata direduksi menjadi komoditas perhatian. Di sinilah kedewasaan politik diuji, terutama bagi generasi muda yang sedang belajar mengelola kekuatan barunya.
Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat praktik praktik baik yang layak dicatat. Sejumlah kelompok Gen Z di Indonesia mulai membangun pola aktivisme hibrida. Mereka menggabungkan kampanye digital dengan kajian kebijakan, diskusi publik, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa perubahan kebijakan membutuhkan lebih dari sekadar tekanan massa. Dibutuhkan argumentasi yang solid, data yang kuat, serta kesediaan berdialog dengan pembuat kebijakan.
Ke depan, peran Gen Z dalam demokrasi Indonesia akan semakin signifikan seiring dengan perubahan demografi pemilih. Tantangannya bukan lagi soal keberanian bersuara, melainkan soal kapasitas mengelola suara tersebut secara bertanggung jawab. Pendidikan literasi digital dan politik menjadi kunci agar partisipasi tidak terjebak dalam euforia sesaat. Negara dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk tidak memandang aktivisme muda sebagai ancaman, melainkan sebagai energi korektif bagi demokrasi.
Pada akhirnya, aktivisme Gen Z adalah cermin dari demokrasi kita sendiri. Ia memperlihatkan harapan sekaligus kegelisahan. Di satu sisi, ada semangat partisipasi yang hidup dan kreatif. Di sisi lain, ada risiko dangkalnya deliberasi di tengah arus besar informasi.
Demokrasi siber bukan tujuan akhir, melainkan ruang antara yang menuntut kedewasaan kolektif. Jika mampu dikelola dengan etika, literasi, dan strategi yang matang,
suara Gen Z
tidak hanya akan ramai di linimasa, tetapi juga bermakna dalam kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: Sumatera Utara
-
/data/photo/2024/10/28/671ecade8fc30.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Aktivisme Gen Z : Demokrasi Siber dalam Arus Deras Informasi")
Aktivisme Gen Z : Demokrasi Siber dalam Arus Deras Informasi
-
Mentan beli 40 ton cabai petani Aceh, dikirim via Hercules ke Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeli 40 ton cabai petani asal Aceh, yang dikirim via pesawat Hercules ke Jakarta, guna menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.
“Langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar,” kata Mentan Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Mentan Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menerima langsung pengiriman puluhan ton cabai itu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12) malam.
Dia membeli 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Dari 40 ton, sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Sedangkan sisanya dikirim ke wilayah Medan, Sumatera Utara.
“Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tegas Amran.
Ia menuturkan langkah itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.
“Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” tegasnya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menteri PKP: Huntap penyintas Sumatera akan mulai dibangun bulan ini
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.
Dia menegaskan pada tahap awal telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang akan langsung dilaksanakan bulan ini, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.
“Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pembangunan 2.603 unit hunian tetap tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP.
Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara dengan target groundbreaking pada minggu ini, agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
Maruarar juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.
“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya,” ujarnya.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemda Terjepit Tenggat Penentuan UMK dan UMP 2026
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah akan menjadi keputusan pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2026.
Pemerintah baru-baru ini menetapkan rentang alfa 0,5-0,9 untuk kenaikan UMP 2026. Hal ini memicu pro-kontra antara kesejahteraan buruh dan risiko PHK. Rentang kenaikan UMP yang pendek ini bisa menciptakan disparitas upah antar daerah dan pengupahan yang tetap rendah.
Rentang alfa yang ditetapkan dalam formula pemerintah pusat telah menimbulkan polemik di berbagai daerah. Namun, pemerintah pusat menetapkan agar Pemda bisa segera mungking menetapkan angka kenaikan UMP 2026 melalui formula pemerintah pusat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto menjelaskan, pihaknya saat ini masih harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun formula penetapan upah bersama serikat buruh.
“Soal UMP 2026, kami masih menunggu dari kementerian. Informasi terakhir, regulasinya ditandatangani Pak Presiden. Kita di daerah tidak boleh mendahului,” ujar Sigit, Rabu (17/12/2025).
Disnakertrans Jatim masih terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan proses penetapan UMP 2026. Dari hasil koordinasi dengan kementerian, Sigit menyebut regulasi itu kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah hubungi Bu Dirjen, Bu Anggoro. Beliau menyampaikan bahwa regulasi itu sudah di meja Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja,” bebernya.
Kemudian soal besaran UMP 2026, Sigit mengungkapkan belum ada angka pasti yang bisa menjadi acuan. Namun, berbagai usulan dari kalangan buruh sudah ia pantau melalui platform media massa.
“Kalau prediksi kenaikan berapa persen, saya belum tahu. Yang di media itu kan masih usulan. Nanti kami akan pakai pedoman resmi dari kementerian,” jelasnya.
Seperti diketahui kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5-10%. Sigit menilai usulan buruh itu nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan regulasi dari pemerintah pusat.
“Kita tidak pakai istilah ideal menurut daerah. Sekarang kebijakannya berbasis kajian akademik dari Pak Menteri [Yassierli] yang profesor, pertimbangan Dewan Ekonomi Nasional, serta kementerian lain. Itu semua kebijakan pusat,” terangnya.
KSPI Jawa Timur Tolak Formula Baru UMP 2026
Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.
Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
“Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku,” ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).
Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.
Rangkaian mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih terus bergulir. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai aturan penetapan upah tersebut.
Respon UMP 2026 Jakarta oleh KSPI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dapat naik sebesar 6,9% atau menjadi Rp5,76 juta.
Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026. Dia pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta menggunakan batas atas alfa tersebut.
“Buruh berjuang di 0,9 indeksnya. Nah, berapa [kenaikan dari] indeks 0,9? DKI misalnya naik menjadi 6,9%,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).
Dia lantas memberikan simulasi apabila perhitungan UMP DKI Jakarta menggunakan batas bawah alfa yaitu 0,5. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3% berdasarkan perhitungannya
Pemdan Koordinasi Terkait UMP 2026 Sumut
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatra Utara (Sumut) tengah berkoordinasi dengan dewan pengupahan setelah formula nasional besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dirilis Pemerintahan Prabowo.
Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dibutuhkan karena presiden memberi kewenangan daerah untuk menentukan Alfa.
“Pusat menyerahkan kepada kita dengan rumusan UMP terbaru, inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Nilai alfa itu ditetapkan Presiden di rentang 0,5-0,9. Jadi, kami [daerah] perlu menentukan besaran alfa ini terlebih dahulu,” kata Yuliani kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).
Dikatakan Yuliani, penentuan besaran komponen alfa dalam formula UMP 2026 perlu didiskusikan bersama dengan sejumlah pihak seperti asosiasi pengusaha (Apindo), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.
Dalam beleid terkait Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo, komponen alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan kesenjangan upah saat ini.
Dengan besaran alfa yang dapat bervariasi di rentang 0,5-0,9, besar kenaikan UMP masing-masing daerah juga akan bervariasi sesuai keputusan.
“Besok masih akan kami rapatkan. Jadi memang belum ditetapkan besarannya. Kalau sudah dapat angkanya nanti, baru kami bisa sampaikan,” ujar Yuliani.
Sementara itu Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto menyebut pihaknya belum dapat memberi tanggapan resmi terkait formula baru dalam penetapan UMP 2026.
-
Kemenkes Kirim 600 Tenaga Medis Relawan ke Wilayah Bencana Aceh
Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebanyak 641 tenaga kesehatan telah dikerahkan untuk membantu pemulihan dan pelayanan medis di lokasi terdampak di Provinsi Aceh.
“Untuk batch 1 fokus ke Aceh karena di sana masih ada faskes (fasilitas kesehatan) belum jalan,” kata Aji Mulawarman dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Kamis (18/12/2025).
Kebutuhan terbesar berada di tingkat Puskesmas dan Posko dengan total 522 posisi. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban banjir dan longsor di Aceh, tim yang diterjunkan terdiri dari berbagai lintas disiplin ilmu. Tim utama di garda terdepan meliputi dokter spesialis, dokter umum, serta perawat.
Dukungan medis ini diperkuat oleh tenaga farmasi, radiolog, tenaga teknik laboratorium, ahli gizi, psikolog klinis sampai tenaga kesehatan lingkungan dan perekam medis.
Berikut lokasi penempatan tenaga medis relawan di Provinsi Aceh.
1. Aceh Tamiang
Kebutuhan RSUD: 26
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 57
Total Permintaan: 83
Penempatan Batch 1: 80
2. Aceh Utara
Kebutuhan RSUD: 13
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 163
Total Permintaan: 176
Penempatan Batch 1: 171
3. Pidie Jaya
Kebutuhan RSUD: 40
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 62
Total Permintaan: 102
Penempatan Batch 1: 83
4. Kota Langsa
Kebutuhan RSUD: 36
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 7
Total Permintaan: 43
Penempatan Batch 1: 36
5. Aceh Timur
Kebutuhan RSUD: 22
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 74
Total Permintaan: 96
Penempatan Batch 1: 96
6. Bener Meriah
Kebutuhan RSUD: 16
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 7
Total Permintaan: 23
Penempatan Batch 1: 23
7. Gayo Lues
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 47
Total Permintaan: 47
Penempatan Batch 1: 48
8. Bireuen
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 68
Total Permintaan: 68
Penempatan Batch 1: 66
9. Aceh Tengah
Kebutuhan Puskesmas + Posko: 37
Total Permintaan: 37
Penempatan Batch 1: 38
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: Wamenkes Ungkap Puskesmas Minim Tenaga Medis, 4,6% Tak Punya Dokter”
[Gambas:Video 20detik]
(kna/naf) -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5448171/original/004307700_1766017814-189556.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Banjir Sukabumi, Lansia Sakit Ditandu Sarung Sejauh 2 Km Lewati Jalan Longsor dan Licin")
Banjir Sukabumi, Lansia Sakit Ditandu Sarung Sejauh 2 Km Lewati Jalan Longsor dan Licin
Liputan6.com, Jakarta – Seorang lansia, Ibu Empad (70), berjuang keluar dari tempat pengungsian usai bencana banjir akibat luapan sungai Cidadap melanda Kecamatan Simpenan, Kabupaten, Sukabumi. Sembari menahan kakinya yang sakit, dia dievakuasi dengan tandu darurat dari kain sarung karena jalanan di wilayah itu lumpuh total.
Abrasi luapan Sungai Cidadap dan material longsor yang terjadi sejak Senin (15/12) telah memutus akses transportasi dan membuat kendaraan roda dua maupun roda empat di wilayah itu tidak bisa melintas.
Kondisi ini diperparah dengan robohnya jembatan penghubung utama. Dampaknya, warga membutuhkan bantuan medis atau evakuasi terpaksa berjuang melewati medan berbahaya.
Keberadaan Ibu Empad (70) diketahui saat tim Relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) PMI Kabupaten Sukabumi sedang menyisir lokasi terdampak abrasi. Di tengah perjalanan, tim bertemu dengan keluarga yang sedang bersusah payah membawa Ibu Empad melewati jalur yang rusak tersebut.
”Saat saya hendak meninjau rumah-rumah yang terkena abrasi kali Cidadap, di perjalanan saya berpapasan dengan warga yang sedang menandu si ibu tepat di atas jembatan yang rusak. Karena mereka tampak sangat lelah, kami tim Sibat langsung turun tangan membantu menandu beliau,” ungkap Denis Hermawan, Relawan Sibat PMI Kabupaten Sukabumi, saat dihubungi Rabu (17/12/2025).
-
Kata Menko PMK soal Pemulihan Bencana Sumatera Jadi Prioritas Nasional
Jakarta –
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan penanganan bencana dan pemulihan daerah terdampak di Sumatera menjadi prioritas nasional. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi intinya, pemerintah bekerja keras, mengerahkan semua sumber daya nasional, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua KL juga menempatkan pemulihan bencana, kasar bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sebagai prioritas nasional dari semua KL,” kata Pratikno di kantornya, Rabu (17/12/2025).
Pratikno menjamin bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah bencana Sumatera ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, sejauh ini ada perkembangan yang signifikan dari pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera.
“Beberapa darah terisolir sudah berhasil dibuka. Terima kasih kepada jajaran BNPB, jajaran TNI, Polri, Kementerian PU dan kementerian-kementerian yang lain,” ucap Pratikno.
“Terima kasih juga perjuangan luar biasa untuk memulihkan listrik, untuk menyediakan BBM dan LPG untuk masyarakat setempat, menyediakan logistik, luar biasa perjuangannya di daerah-daerah terpencil. Jadi progress kita sudah menyampaikan, progress signifikan dari di masing-masing daerah,” tambahnya.
Terakhir, ia berharap masyarakat yang terdampak tetap sabar, kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan bencana tersebut. Dia memastikan pemerintah akan bersama rakyat.
(fas/zap)
-
PJT I Malang Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Bencana Sumatera
Malang(beritajatim.com) – Nasib para pengungsi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membuat sejumlah pihak tergerak.
Salah satunya Perum Jasa Tirta (PJT) I yang menyalurkan sejumlah bantuan untuk keperluan darurat para pengungsi dan warga terdampak.
PJT I menyalurkan sebanyak 350 kilogram beras, 37 dus air mineral, 22 bal popok bayi, dan 56 dus mi instan. Termasuk susu bayi, minyak goreng, makanan siap saji, serta perlengkapan kebersihan dan obat-obatan juga didistribusikan melalui posko-posko resmi dan titik-titik yang dapat dijangkau tim lapangan.
Bantuan diberikan karena bencana alam ini mengakibatkan hampir jutaan warga mengungsi dikarenakan rusaknya tempat tinggal serta akses transportasi ini memerlukan respon cepat tanggap dari berbagai pihak.
Sebagai perusahaan pengelola sumber daya air di Wilayah Sungai Toba-Asahan PJT I merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat. Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PJT I menyalurkan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Toba-Asahan.
Di Sumatera Utara, bantuan diserahkan melalui Pos Pantau BPBD Medan 2, Pos Terpadu Kontinjensi Penanggulangan Bencana Alam Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, serta Posko BPBD Desa Panggugunan, Kabupaten Humbang Hasundutan.
“Proses distribusi sempat terpengaruh kondisi cuaca dan akses jalan yang rusak. Namun tim tetap bergerak untuk memastikan bantuan tetap tiba di posko bencana,” kata Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, Rabu (17/12/2025).
Di bawah komando BPBD setempat, sebanyak 12 relawan PJT I turut diturunkan untuk bertugas di posko Tapanuli Utara guna pendistribusian bantuan ke lokasi bencana. Bantuan personel juga diberikan untuk pengoperasian dapur umum hingga pengawalan evakuasi dengan didukung oleh satu unit kendaraan operasional dobel kabin selama sembilan hari terhitung sejak 30 November hingga 8 Desember 2025.
Distribusi bantuan dilakukan dari Posko BPBD Tapanuli Utara dan Posko BNPB Siborongborong ke wilayah terdampak. Mulai wilayah Desa Manalu Purba, Purba Dolok, Pagaran Lambung, Sibalanga, dan Hutajulu.
“Bantuan disalurkan melalui sinergi PJT I dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat setempat. Gerak cepat ini selaras dengan arahan Kepala BP BUMN, Bapak Dony Oskaria dan CEO Danantara Indonesia bahwa BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Karena itu, dalam keadaan berduka, kami hadir bersama rakyat tanpa melihat untung rugi dan biaya. Fokus kami adalah memastikan masyarakat terdampak tidak merasa sendirian,” ujar Fahmi.
Fahmi memastikan dukungan PJT I tidak berhenti pada tahap ini. Mereka sedang menyiapkan gelombang bantuan lanjutan melalui penguatan program TJSL dan donasi dari internal perusahaan.
“Bantuan tambahan ini akan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang layak. Kami berdoa agar seluruh warga diberi kekuatan dan keselamatan. PJT I akan terus berupaya memperkuat dukungan hingga situasi kembali stabil,” kata Fahmi. (luc/ted)
-
/data/photo/2025/01/06/677b76bad3877.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?")
Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
WARNAcover
bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
nyungsep
ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
kelapa sawit
.
Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
“
Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
mix energy.
Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
Kompas.com
, 16/12/2025).
Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
Kompas.com
, 5/12/2025).
Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
Tempo.co
, 10/12/2025).
Laju
deforestasi
secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pria di Deli Serdang Babak Belur Diamuk Massa Usai Dituduh Hendak Culik Anak
Jakarta –
Pria berinisial MAP (19) babak belur diamuk massa setelah diduga hendak menculik dua anak di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Setelah diselidiki polisi, ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti.
Dilansir detikSumut, Kamis (18/12/2025), Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H Damanik mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa (16/12) sekira pukul 16.00 WIB. Bermula saat MAP mendatangi lokasi dan menanyakan tempat tongkrongan anak muda kepada dua orang anak inisial AES (11) dan G.
“Pelaku menawarkan uang Rp 10 ribu agar diantarkan ke lokasi tersebut. Karena takut, kedua anak itu pergi dan menyampaikan ke warga bahwa ada dugaan penculikan anak,” kata Jonni kepada detikSumut, Rabu (17/12).
Mendengar informasi tersebut, warga langsung berdatangan dan mengamuk MAP. Pemuda itu kemudian dihajar warga hingga babak belur dan luka-luka.
Petugas Polsek Tanjung Morawa yang menerima laporan segera mendatangi lokasi. Pemuda tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke klinik untuk mendapat perawatan medis.
“Tidak ada niat maupun perbuatan penculikan. Peristiwa ini tidak memenuhi unsur pidana,” tegas Jonni.
Simak selengkapnya di sini.
(fas/fas)