Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    “Mereka (Bulog) bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited (tanpa batas), sepanjang ada sudah permintaan dari kepala daerah,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan kepala daerah bersangkutan dapat meminta beras dan minyak goreng kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dengan cara berkirim surat.

    Surat dapat dikirimkan secara daring via aplikasi perpesanan. Setelah itu, Mentan Amran akan meneruskan surat tersebut kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

    “Tinggal buat surat saja kepada Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa. Kalau enggak, melalui saya saja juga bisa. Nanti saya forward (teruskan) kepada Pak Amran dan setelah itu, nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi,” tuturnya.

    Tito mengatakan langkah itu sudah dilakukan di Lhokseumawe, Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sekitar 100 ton beras langsung dikeluarkan Bulog setelah kepala daerahnya bersurat kepada Mentan.

    “Jadi, sepanjang ada surat itu, langsung dieksekusi hari itu juga,” katanya.

    Mendagri mengimbau kepala daerah mengecek stok di gudang-gudang Bulog. “Tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak enggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya, tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog,” ucapnya.

    Khusus terkait beras, Mendagri mengatakan persediaan di gudang-gudang Bulog relatif cukup. Sebab, dari 1,3 juta ton cadangan, total beras yang dikeluarkan baru sekitar 800–900 ribu ton. “Artinya, cadangan masih ada 600 ribu ton,” imbuhnya.

    “Saya waktu itu di Lhokseumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan Banda Aceh, tapi setelah saya datang ke Lhokseumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28 ribu ton untuk konsumsi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, yang tiga-tiganya terkunci. Jadi, sebetulnya enggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Penggunaan Kawasan Hutan Pascabencana Sumatra

    Anggota DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Penggunaan Kawasan Hutan Pascabencana Sumatra

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan Aceh mengalami pengurangan tutupan hutan signifikan pada periode 1990 sampai 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir di Sumatera.

    “Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh,” kata Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Hanif menyebutkan, di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Utara, tepatnya di Batang Toru terdapat pengurangan hutan hingga 19 ribu hektare. Sedangkan, di Sumatera Barat pengurangan hutan 10.521 hektare.

    “Di Batang Toru, terdapat pengurangan hutan sampai di angka di slide nomor 51. Ada pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Selanjutnya di DAS Sumatra Barat, kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektare,” bebernya.

    Menurut Hanif, bencana banjir dan longsor Ach dipicu oleh siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrem. Pada puncaknya, curah hujan tercatat mencapai 300–400 mm.

    “Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar,” ujarnya.

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
    Dugaan
    penjarahan
    ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
    Sibolga
    .
    Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
    Pratikno
    mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
    “Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
    “Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
    Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
    “Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
    Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
    “Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
    “Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
    Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, jalur Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang, Aceh, sudah bisa dilintasi.

    “Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Abdul menuturkan, besok 3 Desember 2025 pagi, jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. “Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ungkap dia.

    Abdul menegaskan sampai hari ini, bantuan logistik tetap disalurkan melalui jalur udara. Untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    “Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah,” tutur dia.

    Abdul berharap, dengan terbukanya akses dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhoksumawe ini bisa membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan seluruh komponen yang bertugas di lapangan selama tanggap darurat hingga pemulihan nanti.

    “Setelah akses mulai terbuka, maka distribusi bantuan logistik dan permakanan, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi serta pembersihan material dapat lebih mudah dilakukan secara maksimal dan menyeluruh,” kata dia.

     

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

  • Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

    “Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

    Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

    Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

    “BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

    Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

    Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

    Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

    “Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri LH Bakal Sanksi Pemda Jika Kebijakannya Perburuk Banjir Sumatra: Kami Tak Ragu!

    Menteri LH Bakal Sanksi Pemda Jika Kebijakannya Perburuk Banjir Sumatra: Kami Tak Ragu!

    Selain itu, Hanif memastikan pihaknya telah menarik seluruh dokumen persetujuan lingkungan, terutama  di Daerah Aliran Sungai (DAS).

    “Hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (Men LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa perubahan iklim yang terjadi hingga memicu siklon tropis Senyar tak bisa disalahkan dalam kasus banjir bandang Sumatera.

    Kondisi lanskap DAS Batang Toru yang memang sudah rusak, gundul sejak dari hulu, disebutnya sebagai pemicu utama bencana yang menewaskan 283 orang hanya di Sumatera Utara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin sore, 1 Desember 2025.

    “Kenapa Batang Toru ini kemudian berdampak rusaknya besar, karena dia lanskapnya berbentuk seperti V. Jadi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Selatan ada di lereng atau di lembahnya. Sehingga pada saat yang lereng kanan kirinya terganggu, terjadi bencana yang cukup besar, meskipun curah hujannya tidak sangat ekstrem,” kata Menteri LH dalam jumpa pers Agenda Aksi Iklim Pasca-COP30 di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.