Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Mencari titik balik ketahanan ekologis pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia, kini berada pada posisi yang genting dan memaksa negara mengevaluasi ulang arah pembangunannya. Deretan bencana besar hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beberapa pekan terakhir, memperlihatkan gambaran telanjang tentang rapuhnya fondasi ekologis Indonesia.

    Di Sumatera Utara, banjir besar yang merendam Langkat, Deli Serdang, dan Binjai, terjadi setelah curah hujan ekstrem yang bertemu dengan penyusutan tutupan hutan lebih dari 38 ribu hektare dalam satu dekade (KLHK, 2024).

    Daya tampung sungai melemah, sementara tata ruang perkotaan yang padat menyebabkan limpasan air naik signifikan. Di Aceh, banjir bandang Aceh Utara dan longsor di Bener Meriah dipicu oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureuto yang kehilangan hampir 55 persen kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan tambang.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, runtuhan lahan di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang terkait langsung dengan hotspot deforestasi dan lereng terjal yang kritis, setelah penurunan tutupan vegetasi sebesar 7,8 persen sejak 2019, menurut Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (Unand).

    Kerusakan ekologis ini bukan sekadar deretan angka, namun ia memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang besar. BNPB mencatat bahwa total kerugian akibat rangkaian bencana hidrometeorologis di tiga provinsi tersebut, dalam lima tahun terakhir, melampaui Rp21 triliun, termasuk kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, permukiman, sentra produksi pertanian, hingga fasilitas pendidikan.

    Riset Badan Meteorologi Dunia (WMO) yang dikutip BMKG menegaskan bahwa intensitas hujan ekstrem di Indonesia meningkat 12–15 persen dalam 20 tahun terakhir, dan wilayah Sumatra bagian utara merupakan salah satu “zona merah risiko iklim” Asia Tenggara.

    Kombinasi kerusakan ekosistem hulu, degradasi mangrove pesisir, masifnya pembangunan di sempadan sungai, serta perubahan pola cuaca membuat infrastruktur modern, sekalipun tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Biaya pemulihan satu bencana sering kali setara dengan 5–7 tahun anggaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya memutus kesinambungan program pembangunan masyarakat.

    Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan baru yang tidak lagi mengedepankan beton semata, tetapi menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Riset OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40 persen dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.

    Di Indonesia sendiri, kajian LPEM UI (2024) memperkirakan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan untuk rehabilitasi ekologis menghasilkan manfaat ekonomi kembali sebesar Rp4 hingga Rp7 melalui pengurangan risiko banjir, peningkatan kualitas air, peningkatan produktivitas pertanian, dan penurunan biaya pemulihan.

    Dengan kata lain, optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi strategi fiskal paling rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim. Tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya.

    Keseimbangan

    Selama ini, pembangunan publik di Indonesia masih didominasi pendekatan growth-centered development, sebuah paradigma lama yang menekankan percepatan output fisik, demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Model ini sejalan dengan kritik Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, bahwa pembangunan sering kali mengabaikan kapasitas dasar lingkungan sebagai prasyarat kesejahteraan jangka panjang.

    Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hilangnya lebih dari 150 ribu hektare tutupan hutan dalam 10 tahun terakhir (KLHK, 2024) menjadi bukti bahwa fondasi ekologis terus terkikis, sementara pembangunan fisik berjalan tanpa mengimbangi pemulihan daya dukung lingkungan. Akibatnya, bencana hidrometeorologis tidak lagi bersifat insidental, tetapi menjadi pola berulang yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menimbulkan kerugian sosial yang besar.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Mensesneg: Semua Sumber Daya Nasional Dikerahkan Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengatakan penanganan bencana banjir serta longsor di tiga provinsi Sumatera sudah berjalan masif.
    Prasetyo menyebut semua sumber daya nasional juga telah dikerahkan.
    Hal ini sekaligus merespons soal desakan untuk menjadikan bencana di Sumatera sebagai darurat bencana nasional.
    “Jadi berkenaan dengan masalah status itu banyak pertimbangan dan sampai hari ini kita merasa, pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” ucap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Menurutnya, seluruh sumber daya nasional juga bekerja keras untuk melakukan
    penanganan bencana
    .
    Ia mengatakan, ada banyak pertimbangan sehingga tidak ada status darurat bencana nasional terkait bencana yang menewaskan ratusan orang itu.
    Meski begitu, ia menekankan, hal utama saat ini adalah penanganan bencana di Sumatera.
    “Yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya,” ucapnya lagi.
    Selain itu, pemerintah pusat juga selalu memberikan bantuan serta dukungan untuk pemulihan di kawasan Sumatera pascabencana.
    “Support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk mem-back up sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi,” tegas Prasetyo.
    Sebagai informasi, jumlah korban akibat bencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, mencapai lebih dari 770 orang.
    Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan informasi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Rabu (3/12/2025) sore.
    Hingga saat ini, masih ada ratusan korban hilang dan proses evakuasi masih dilakukan secara masif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

    Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menangani banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Ia menyebut, pemerintah memiliki
    Dana Siap Pakai
    (DSP) yang masih tersisa sekitar Rp 500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.
    “(Anggaran) cukup. Jadi kan di dalam
    APBN
    itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran Rp 500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menambah dana tersebut jika diperlukan. Kepala Negara, kata dia, sudah memberikan instruksi itu secara langsung.
    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ucap dia.
    Prasetyo menjabarkan, dana akan disalurkan salah satunya untuk penanganan bencana kepada TNI/Polri.
    “Misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita
    back up
    ,” tandas Prasetyo.
    Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah
    korban tewas
    akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
    Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPH Migas memastikan pasokan BBM di Sumatera Utara tercukupi

    BPH Migas memastikan pasokan BBM di Sumatera Utara tercukupi

    Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan mendapatkan informasi bahwa stok untuk seluruh jenis BBM sudah mulai tercukupi dan coverage days juga mencukupi.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pasokan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjaga pascabencana alam di daerah itu.

    Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S menyampaikan bahwa pasokan BBM di Medan dan sekitarnya telah kembali stabil sejak 30 November 2025 seiring pemulihan jaringan distribusi energi di wilayah terdampak.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan mendapatkan informasi bahwa stok untuk seluruh jenis BBM sudah mulai tercukupi dan coverage days juga mencukupi,” kata Alfon berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus memantau proses distribusi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasi Marketing Operation Region (MOR) I.

    “Kehadiran BPH Migas untuk melakukan koordinasi bersama tim Pertamina Patra Niaga MOR I Medan dan sekitarnya untuk memastikan bagaimana kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah MOR I ini,” ujarnya.

    Alfon menambahkan, BPH Migas juga mengaktifkan pemantauan pelaksanaan skema Regular, Alternative, and Emergency (RAE) untuk memastikan BBM tetap tersalurkan jika terjadi hambatan distribusi akibat kerusakan infrastruktur atau akses jalan yang terputus karena bencana alam.

    “Kita melakukan koordinasi bagaimana menerapkan RAE jika kondisi jalanan terhambat atau terputus karena bencana alam,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, ia melakukan pemantauan langsung kondisi pasokan dan distribusi BBM di Medan pada Senin (1/12), kemudian mengunjungi Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara dan bertemu Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya pada Selasa (2/12) guna memperkuat koordinasi pemulihan.

    Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut berharap langkah pemulihan distribusi energi sejalan dengan perbaikan akses jalan yang dibutuhkan armada pengangkut BBM dari terminal BBM menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah terdampak.

    Alfon mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

    “BPH Migas bersama tim Pertamina Patra Niaga mengimbau agar tidak perlu panik karena pemerintah memperhatikan ketersediaan seluruh varian BBM yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

    Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Pemprov Sumut dan tim Pertamina Patra Niaga, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Fuel Terminal Manager Medan Kilbergen Wilton Gultom, Sales Area Manager Retail Medan Tito Rivanto, serta Sales Branch Manager Medan I Fuel Devian Faris.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Mentan dan Bobby mengecek stok beras-sawah terdampak bencana Tapteng

    Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan.

    Tapanuli Tengah, Sumatera Utar (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung stok beras yang ada di gudang Perum Bulog hingga areal persawahan yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

    “Kami turut berduka cita dengan musibah cobaan bencana alam. Hari ini kami sudah kunjungan ke lapangan, kami siapkan beras tiga kali lipat dari kebutuhan,” kata Mentan dalam kunjungan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu.

    Ia menuturkan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di wilayah terdampak bencana.

    Mentan mengatakan pemerintah pusat menyiapkan suplai beras tiga kali lipat dari kebutuhan daerah, agar warga terdampak bencana di wilayah itu termasuk daerah lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat tidak mengalami kekurangan pasokan selama masa pemulihan.

    Dia menuturkan pengajuan 5.000 ton beras dari Pemerintah Provinsi Sumut langsung disetujui di lokasi, sementara pemerintah menyiapkan tambahan cadangan 10.000 hingga 15.000 ton untuk memastikan ketersediaan tetap aman dari setiap pengajuan.

    Mentan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan tidak ada warga yang mengalami kekurangan pangan, mengingat stok nasional saat ini berada pada posisi yang sangat aman.

    Dalam peninjauan lapangan, Mentan mendapati 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah mengalami kerusakan berat, sehingga pemerintah pusat memutuskan mengambil alih seluruh proses pemulihan tanpa membebani petani.

    Rekonstruksi lahan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari perataan kembali, pencetakan sawah baru, pengiriman alat mesin pertanian, hingga penyediaan benih gratis sampai lahan siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    Pemerintah daerah diminta merampungkan administrasi batas bidang dalam waktu satu hingga dua minggu agar proses perbaikan dapat dimulai, sementara pola penanganan akan disesuaikan tingkat kerusakan setiap lokasi agar lahan pertanian dapat kembali produktif secara cepat dan tepat.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan atas perhatian langsung terhadap masyarakat Tapanuli Tengah serta penanganan cepat persoalan pangan dan kerusakan lahan pertanian akibat bencana.

    Ia menegaskan solusi konkret telah diberikan pemerintah pusat, termasuk perbaikan sawah yang tertutup lumpur dan tidak bisa ditanami, dengan seluruh biaya pemulihan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

    Bobby menekankan pemerintah daerah akan menindaklanjuti instruksi pengajuan administrasi perbaikan lahan agar proses rekonstruksi berjalan cepat, sehingga petani dapat kembali berproduksi setelah bencana menghentikan aktivitas pertanian.

    Terkait kondisi terbaru, ia menjelaskan sebanyak 17 kabupaten dan kota di Sumut terdampak dengan tingkat kerusakan berbeda, termasuk wilayah yang tidak terkena banjir langsung tetapi mengalami dampak berat akibat akses tertutup.

    Wilayah paling banyak terisolasi berada di Tapanuli Tengah, sehingga dukungan TNI AU, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan lain difokuskan pada pembukaan jalur darat yang kini baru satu akses terbuka untuk kendaraan roda empat.

    Untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terisolasi, pengiriman bantuan dilakukan melalui udara, sementara pasokan skala besar akan dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Sibolga menuju titik-titik terdampak.

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebutkan masih terdapat tiga kecamatan yang memasuki hari kesembilan belum dapat dievakuasi sepenuhnya, dengan korban meninggal tertimbun longsoran serta kondisi lingkungan yang menyulitkan proses penyelamatan.

    “Nah hari ini, listrik kami pun belum menyala, internet juga belum menyala, akses jalan ada yang terputus, jembatan sedang diperbaiki, intinya semua gotong royong,” kata Masinton.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah dapat menenangkan masyarakat bahwa proses penanggulangan berjalan serius meski akses menuju lokasi terdampak masih terhambat.

    “Terhadap akses yang masih belum bisa ditembus, tadi kami sudah bicara dengan BNPB, Basarnas, agar dilakukan tim advance, menginap tiap malam, bikin tenda di sana, kemudian siangnya jalan menyusuri kembali, menginap disana sampai tembus,” katanya lagi.

    “Kita harus lakukan formula seperti itu agar kita bisa hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat, jadi negara hadir,” kata Masinton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025

    Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025

    Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut
    Tim Redaksi
    HUMBANG HASUNDUTAN , KOMPAS.com
    — Kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah warga di Kabupaten Humbang Hasundutan menginap di SPBU.
    Pantauan Kompas.com di lokasi pada Rabu (3/12/2025) siang, warga Kecamatan Lintong,
    Humbang Hasundutan
    terlihat memenuhi area SPBU untuk menunggu pengisian ulang pasokan BBM.
    Para warga terlihat duduk di sekitar area stasiun pengisian sambil membawa jerigen untuk mengisi bahan bakar.
    Puluhan motor terparkir di area SPBU, menandai bahwa mereka sudah mengantre bensin di bagian depan.
    Sebagian motor itu bahkan ditinggal pulang oleh pemiliknya dengan kondisi terparkir.
    Hanya ada dua petugas SPBU yang juga ikut duduk bersama warga, karena tak bisa melakukan pengisian akibat kosongnya stok BBM, baik Pertalite, Pertamax, maupun Solar.
    Sementara, antrean mobil, bus, dan truk tumpah ruah hingga mengular ke jalan raya hingga kurang lebih 500 meter.
    Padahal, jalanan tersebut hanya memiliki dua lajur untuk dilewati dari dua arah berlawanan.
    Panjangnya antrean yang mengular ke jalan raya pun membuat arus lalu lintas mengalami macet total.
    Sejumlah warga pun harus membantu mengurai kemacetan agar lalu lintas dapat tetap berjalan, baik dari arah Silangit maupun ke arah Sibolga.
    Anton (46) seorang sopir truk mengaku sudah lebih dari 24 jam memarkirkan kendaraannya di SPBU tersebut.
    “Sudah mau dua hari kali ini nginap di sini, enggak ada ada stoknya, menginap di mobil jadinya,” kata Anton saat diwawancarai Kompas.com, Rabu.
    Anton yang membawa sejumlah barang kiriman menuju Kota Medan menyebut sudah tak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena bensin di mobilnya sudah menipis.
    “Udah mau habisnya itu mobil, sepanjang jalan ini sama semua kosong, yasudah tunggu saja,” kata dia.
    Menurutnya, mencari SPBU lain pun tak bisa karena hampir seluruh tempat yang ia lewati tak memiliki pasokan BBM.
    “Kalau minggu lalu itu masih ada lah Pertamax yang berapa tempat. Tapi dari semalam, semua habis. Pertalite, Pertamax,” ucapnya.
    Sementara, salah satu warga sekitar, Meli (50) mengaku telah mengantre sejak SPBU tersebut dibuka pada pagi hari.
    “Sudah ada lah kali empat atau lima jam,” ucap Meli kepada Kompas.com, Rabu.
    Ia terduduk di area taman SPBU dengan sebuah jerigen kosong di sampingnya, menanti untuk diisi agar motor di rumahnya bisa kembali digunakan.
    “Ini mau isi jerigen ini. Soalnya kan kereta (motor)-ku di rumah habis minyaknya, aku menumpang sama tetangga ini untuk beli, nah di sini lah nanti isinya (jerigen),” ujarnya.
    Menurutnya, sudah satu pekan terjadi kelangkaan BBM di kawasan Humbang Hasundutan, setelah banjir dan longsor menghantam kawasan tersebut.
    “Sudah satu minggu lah, semenjak longsor itu. Untungnya listrik masih (nyala),” tutur dia.
    Meli mengaku sengaja mengantre dan enggan meninggalkan SPBU sejak pagi hari, berharap agar dirinya bisa segera mendapat BBM setelah adanya pengisian ulang dari
    Pertamina
    .
    Adapun, Anton mendesak pemerintah agar segera membenahi pasokan BBM agar semakin merata.
    Pasalnya, apabila kebutuhan bensin tidak dipenuhi, dapat berujung protes besar dari masyarakat.
    “Ya gimana, namanya minyak ini kan kebutuhan kita semua. Mau ngapain aja butuh, kalau kayak gini terus kan repot semua, nanti ujungnya diprotes sama warga kan, didemo,” kata dia.
    “Tolong lah sampaikan ke bapak Presiden, bapak Gubernur, boleh lah BBM ini cepat diselesaikan masalahnya,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Mentan Amran siapkan stok beras tiga kali lipat di tiga provinsi

    Medan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyiapkan stok beras tiga kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Kami tanda tangan dengan Gubernur di lokasi. Permintaannya lima ribu ton, kami siapkan tiga kali lipatnya. Kami kirim,” ucap Andi di Gudang Bulog, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tapteng, Sumatera Utara, Rabu.

    Menurut Amran, ketiga provinsi yang mengalami bencana tersebut membutuhkan beras 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan di daerah terdampak banjir dan longsor.

    Namun sebagai beras cadangan, Mentan Amran telah menambah menjadi sekitar 15 ribu ton yang segera dikirim, termasuk ke wilayah Sumatera Utara.

    “Saudaraku sabar, pemerintah tidak akan biarkan satu orangpun kekurangan beras,” tegas Andi didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Mentan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 600 ton beras Bulog telah sampai ke Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

    Kemudian, lanjut Amran, dilanjutkan pengiriman sekitar 10.000 ton. Amran juga berharap bantuan beras cadangan ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Sudah tiba. Sudah sandar 600 ton, dan kami akan kirim untuk cadangan 10.000 ton. Kalau bisa satu kapal, satu tahap karena orang-orang sudah butuh,” tegas Amran.

    Pihaknya juga terus memantau peristiwa bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Sumatera yang telah merusak sawah yang akan diperbaiki hingga siap tanam berupa bibit seluas 40 hektare.

    Begitu juga dengan lahan pertanian jagung sekitar 604 hektare mengalami kerusakan, dan akan segera diperbaiki dengan menyiapkan bibit seluas 1.000 hektare.

    “Kami beri waktu satu minggu untuk administrasinya, dimana patok tanahnya, kemudian kita akan perbaiki. Alat beratnya, kami bekerja sama dengan kontraktor lokal. Pak Bupati, pak Gubernur tinggal tunjuk, langsung dikerjakan,” terang Amran.

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan, pihaknya terus bekerja guna membuka akses ke lokasi-lokasi bencana utama mendistribusikan bantuan.

    Sehingga seluruh bantuan, lanjut dia, bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah Sumatera Utara.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (2/12), menyebutkan korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara menjadi 294 orang, dan hilang 155 orang.

    BNPB juga menyatakan, empat kabupaten/kota di Sumatera Utara paling terdampak banjir bandang dan tanah longsor, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara

    “Semuanya lagi benar-benar berupaya memperbaiki jalur-jalur utama, baik yang masuk ke Tapteng (Tapanuli Tengah), dan juga yang di dalam Tapteng. Kalau masih ada tumpukan lumpur ini akan menjadi prioritas,” jelas Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM minta SPBU buka 24 jam di wilayah terdampak bencana

    Kementerian ESDM minta SPBU buka 24 jam di wilayah terdampak bencana

    Kami mohon maaf jika pascabencana, pelayanan kami belum maksimal, kami bersama gubernur dan bupati berusaha melayani Bapak dan Ibu semua agar mendapat pelayanan dengan baik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, beroperasi selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan pasokan dan distribusi BBM.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penambahan pasokan dan kebijakan pembebasan penggunaan barcode untuk BBM bersubsidi selama masa darurat.

    “Baru saja saya selesai rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina, mulai besok untuk semua pompa bensin di sini kita akan buka 24 jam untuk wilayah Bapak dan Ibu semua. Kita akan layani kebutuhan masyarakat 24 jam. Kita juga akan tambah genset agar bisa melayani saudara-saudara saya yang membutuhkan BBM di sini,” kata Bahlil saat meninjau pos pengungsian di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025).

    Bahlil menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang belum optimal pascabencana.

    Ia menegaskan pemerintah pusat bersama daerah terus berupaya mempercepat pemulihan layanan energi.

    “Kami mohon maaf jika pascabencana, pelayanan kami belum maksimal, kami bersama gubernur dan bupati berusaha melayani Bapak dan Ibu semua agar mendapat pelayanan dengan baik,” ujarnya.

    Selain kebijakan operasional 24 jam, Bahlil meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk menata ulang stok dan distribusi BBM, khususnya di Medan dan sekitarnya yang memiliki 90 SPBU.

    Pemerintah menargetkan sebanyak mungkin SPBU dapat kembali beroperasi penuh.

    “Hasil rapat tadi kita akan tambah yang beroperasi 24 jam. Kurang lebih 60 SBPU yang kita operasikan 24 jam. Kita akan tambah lagi, kita lihat kalau memang bisa 90 SBPU beroperasi 24 jam,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Mars Ega menjelaskan pasokan BBM menuju wilayah Medan sudah mulai stabil setelah dua kapal berhasil sandar dan memasok ke Terminal BBM Medan.

    “Untuk mengurangi antrean, kami akan tambah SBPU yang beroperasi 24 jam jadi kurang lebih 60 SBPU,” ujarnya.

    Pemerintah juga memberikan relaksasi alokasi bagi Pertamina Patra Niaga untuk memindahkan pasokan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama.

    Penyesuaian ini diperlukan karena perubahan jalur distribusi akibat kerusakan jalan dan penggunaan jalur alternatif yang meningkatkan konsumsi pada titik tertentu.

    Dengan kombinasi penambahan jam operasional, penyesuaian alokasi, dan percepatan distribusi, pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di daerah terdampak bencana dapat segera kembali normal.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Korban Banjir-Longsor Sumut dari BPBD: 307 Meninggal, 167 Hilang dan 41.952 Mengungsi Medan 3 Desember 2025

    Update Korban Banjir-Longsor Sumut dari BPBD: 307 Meninggal, 167 Hilang dan 41.952 Mengungsi Medan 3 Desember 2025

    Update Korban Banjir-Longsor Sumut dari BPBD: 307 Meninggal, 167 Hilang dan 41.952 Mengungsi
    Tim Redaksi
    MEDAN,KOMPAS.com 
    – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara mengupdate data sementara korban banjir dan longsor yang melanda wilayahnya sejak, Senin (24/11/2025).
    Berdasarkan data, Rabu (3/12/2025) pukul 17.00, jumlah korban meninggal mencapai 307 orang.
    “Akibat dampak bencana banjir dan longsor korban meninggal 307 orang, hilang 167 jiwa, terluka 646 dan 41.952 mengungsi,” ujar Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, Porman mengatakan sejauh ini ada 17 kabupaten/kota yang masih terdampak bencana alam yang terjadi sejak Senin (24/11/2025) ini.
    Rinciannya, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, Nias, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara.
    Kemudian daerah lainnya Kota Sibolga, Padangsidempuan, Medan, Binjai dan Tebing Tinggi.
    Lokasi terparah berada di Tapanuli Tengah, rinciannya korban meninggal disana 86 orang, hilang 112 orang dan luka-luka 521 orang.
    Terparah kedua berada di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), korban meninggal 81 orang, 33 hilang, 70 luka-luka dan 6.971 dilaporkan mengungsi.
    Selanjutnya lokasi ketiga terparah di Kota Sibolga, di sana 53 orang dilaporkan meninggal, 7 hilang dan 45 orang luka-luka.
    Saat ini Tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang masih dilaporkan hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    BPBD Jatim: Posko Peduli Bencana Sumatera Pemprov Jatim Diperpanjang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim masih akan terus membuka posko bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Sedianya posko ini akan berakhir pada Kamis (4/12/2025) besok.

    Kepastian itu disampaikan Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto di sela pantauannya di Posko Bantuan Peduli Bencana Sumatera di Kantor BPBD Jatim, Rabu (3/12/2025).

    “Kalau melihat keparahan dampak yang ditimbulkan, penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung di Sumatera akan berlangsung lama. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, posko ini akan berlanjut hingga sepekan mendatang,” tegasnya.

    Saat ini, bantuan yang dibuka sejak Sabtu lalu ini terus mengalir, baik dari OPD di lingkungan Pemprov Jatim, BUMN, BUMD, pemerintah kabupaten/kota maupun dari masyarakat, relawan dan kalangan dunia usaha.

    Seluruh bantuan yang diterima tersebut hingga kini dikumpulkan di gudang posko bencana di kantor BPBD Jatim dan terus dicatat.

    Rencananya, pengiriman bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Jatim ini akan diberangkatkan Kamis (4/12/2025), dengan menggunakan pesawat cargo.

    Bantuan ini akan difokuskan kepada masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat melalui Posko Terpadu di masing-masing provinsi.

    Adapun jenis bantuan yang dikirimkan cukup beragam, mulai dari bahan makanan pokok, air mineral, obat-obatan, perlengkapan keluarga dan beberapa alat kebersihan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian segenap donatur dari berbagai elemen di Jatim. Kami yakin bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera,” pungkasnya. [tok/suf]