Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Kemenhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Asal-Usul Gelondongan Kayu Saat Banjir Bandang Sumatera

    Kemenhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Asal-Usul Gelondongan Kayu Saat Banjir Bandang Sumatera

    Longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) memunculkan sorotan serius terkait kondisi lingkungan dan praktik pengelolaan hutan di wilayah tersebut.

    Setelah bencana, banyak kayu gelondongan besar dan kecil berserakan di lokasi, yang memunculkan pertanyaan apakah kayu tersebut merupakan hasil tebangan manusia atau tumbang alami akibat kejadian alam.

    Ahli Kebijakan Hutan dari IPB University Prof Dodik Ridho Nurochmat menjelaskan, kayu-kayu yang terlihat kemungkinan merupakan campuran dari kedua faktor tersebut.

    “Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami,” ujar Dodik, melansir laman resmi IPB www.ipb.ac.id, Kamis (4/12/2025).

    Penjelasan ini menunjukkan bahwa bencana longsor tidak hanya dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kondisi geologi yang rawan, tetapi juga diperparah oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Dia menyebut, kayu gelondongan yang berserakan bukan hanya menjadi tanda kerusakan hutan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sisa aktivitas manusia, seperti penebangan pohon yang tidak selesai atau pembersihan lahan yang tidak tuntas, dapat meningkatkan risiko bencana alam ketika kondisi ekstrem terjadi.

  • 1 Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya Nasional

    1 Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya Nasional

    Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengaku sedih dengan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang menyebut bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial saja.
    Dalam sidang yang digelar pada Rabu (3/12/2025), Saldi pun mempertanyakan bagaimana proses seleksi perwira tinggi (pati) TNI sebelum ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Perasaan sedih dan pertanyaan soal proses seleksi itu ditanyakan Saldi dalam sidang Permohonan Nomor 197/PUU-XXIII/2025, yang menguji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi dalam sidang, dikutip dari Youtube MK, Kamis (4/12/2025).
    Akibat pernyataan Suharyanto sebagai
    Kepala BNPB
    itu, Saldi mempertanyakan proses seleksi anggota atau
    pati TNI
    yang akan ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi refleksi sebelum sebuah posisi di kementerian/lembaga ditempati TNI aktif.
    “Dan itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” ujar Saldi.
    “Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga, Pak Wamenhan,” sambungnya menegaskan.
    Dalam kesempatan tersebut, Saldi juga meminta Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan mekanisme di internal sebelum penugasan anggota TNI ke kementerian/lembaga.
    “Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu,” ujar Saldi.
    Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah menyampaikan, terdapat seleksi terbuka secara internal terhadap anggota TNI aktif sebelum ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Hal itu diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.
    Proses seleksi terbuka di kementerian/lembaga yang mengajukan permintaan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan seleksi dari kementerian/lembaga yang bersangkutan.
    Dengan demikian, ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI merupakan norma yang secara jelas dan tegas mengatur pembatasan kepada prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga.
    Pelaksanaan ketentuan a quo UU TNI juga didasarkan adanya kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (4) UU TNI untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada 14 kementerian/lembaga.
    “Sehingga dalam mengirimkan prajurit TNI untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian dan lembaga tersebut perlu dilakukan seleksi internal di lingkungan TNI terlebih dahulu untuk memastikan prajurit TNI yang dikirim memiliki keahlian untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Eddy.
    Kompas.com/Zuhri Noviandi Kawasan pusat Aceh Tamiang di Kecamatan Karang Baru yang kini bak kota mati.
    Sebelumnya, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.
    Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.
    Ia menilai, bencana di tiga provinsi Sumatera itu memang terlihat mencekam karena banyak berseliweran di media sosial (medsos). Namun, Suharyanto, menyatakan, kondisi di lapangan sudah membaik.
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan Megapolitan 4 Desember 2025

    Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan Megapolitan 4 Desember 2025

    Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dari Terminal Kalideres, Jakarta, menuju Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh tetap berjalan normal meskipun wilayah tersebut sedang dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain, mengatakan bahwa tidak ada perubahan operasional bus dari Terminal Kalideres selama bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    “Selama ada bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera, operasional bus tetap berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan,” ucapnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Revi menyebut sejumlah PO bus mengalihkan rute di beberapa titik yang terdampak longsor, khususnya di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat.
    Meski begitu, seluruh penumpang tetap dapat diantar hingga tujuan.
    “Memang perubahan rute masih ada, tapi tujuannya tetap penumpang terangkut sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.
    Ia tidak merinci dampak perubahan rute tersebut terhadap waktu tempuh.
    Namun, berdasarkan laporan sejumlah PO, operasional tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
    “Alhamdulillah sampai saat ini saya cek ke perusahaan PO bus yang melayani rute Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, tidak ada kendala untuk rute-rute tersebut,” jelasnya.
    Revi juga mengungkapkan bahwa harga tiket bus menuju Sumatera tidak mengalami kenaikan.
    “Masih sama seperti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing,” katanya.
    Berikut data harga terkini dari loket PO Terminal Kalideres:
    PO ANS (Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok – Sumbar)
    Eksekutif (34 seat): Rp550.000

    Fasilitas: AC, toilet, selimut, bantal, port charger handphone
    Royal (30 seat): Rp650.000

    Fasilitas: AC, selimut, toilet, bantal, port charger handphone
    Luxury: Rp700.000

    Fasilitas: AC, toilet, selimut, bantal, port charger handphone, makanan
    PO Sempati Star (Patas Spif/32 kursi)
    Ke Banda Aceh: Rp1.120.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Ke Medan: Rp850.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Ke Pekanbaru: Rp700.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Purbaya prediksi ekonomi melambat tipis akibat dampak bencana

    Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 akan bergerak sedikit melambat dari yang ditargetkan akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sebelumnya, ia mematok rentang 5,6 persen hingga 5,7 persen untuk pertumbuhan pada kuartal IV lantaran menilai tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan. Namun, dengan terjadinya bencana, dia menurunkan target ke level 5,5 persen.

    “Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah mitigasi, Purbaya menyatakan akan terus memantau kondisi keuangan di sistem finansial sambil bersiap untuk kembali menyuntikkan injeksi dana ke perbankan agar perekonomian kembali terdongkrak.

    “Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” ujarnya.

    Secara paralel, Bendahara Negara juga bersiap menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bila jumlah yang dibutuhkan melampaui anggaran yang ada saat ini.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menjelaskan bahwa BNPB masih memegang dana siap pakai (DSP) dalam jumlah yang cukup aman untuk operasional tanggap darurat.

    “Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui awak media di Jakarta, Senin malam (1/12).

    Meskipun demikian, ia tidak memungkiri adanya kemungkinan penambahan anggaran operasional tersebut, mengingat dampak bencana yang terjadi berskala luas hingga mencapai tiga provinsi.

    Ia mengatakan, mekanisme penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) siap diaktifkan kapan saja sesuai kebutuhan di lapangan.

    Purbaya pun meminta BNPB untuk tidak ragu mengajukan permintaan jika dana yang tersedia mulai menipis dan memastikan pihaknya akan segera memproses pencairan dana ABT tersebut saat diminta.

    Ia menuturkan bahwa alokasi tersebut akan diambil dari pos darurat bencana yang memang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” katanya.

    Ia memastikan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk menanggung biaya penanganan bencana tersebut, termasuk jika nantinya ada pengajuan untuk kebutuhan rehabilitasi maupun perlindungan sosial bagi para korban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025

    Indonesia Umumkan Swasembada Pangan 31 Desember 2025

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,79 juta ton, melonjak 4,17 juta ton atau naik 13,6 persen dibanding tahun 2024 (YoY).

    “Peningkatan potensi produksi beras Januari hingga Desember 2025 ini utamanya disumbang oleh peningkatan pada subround I yaitu di periode Januari hingga April 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (1/12).

    Angka tersebut berdasarkan hasil amatan Kerangka Sampel Area (KSA) Oktober 2025, yang memprediksi produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 60,37 juta ton atau naik 13,61 persen

    Untuk potensi panen terbesar diperkirakan terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara di Sumatera, wilayah potensial meliputi Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

     

  • Panglima TNI Agus Subiyanto Kerahkan 30.151 Personel Bantu Korban Banjir di Sumetera

    Panglima TNI Agus Subiyanto Kerahkan 30.151 Personel Bantu Korban Banjir di Sumetera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Kamis (4/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 776 orang.

    Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 564 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

    Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 277 orang meninggal, 193 korban hilang dan 1.800 luka-luka. Kemudian di Sumut, korban meninggal mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang dan 610 luka-luka.

    Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 200 orang dan 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

    BNPB juga melaporkan dampak kerusakan akibat banjir di tiga provinsi di Sumatra tersebut. Infrastruktur yang rusak di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

    Di Sumut, infrastruktur yang rusak meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 2.400 rumah. Sementara di Sumbar, Infrastruktur yang rusak di antaranya 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan, dan 2.800 rumah.

  • TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    TNI AL kerahkan KRI Semarang antar logistik korban banjir ke Nias

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan KRI Semarang-594 untuk mengantar logistik yang dibutuhkan korban banjir ke wilayah Nias, Sumatera Utara, Kamis.

    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRI tersebut baru bersandar hari ini.

    Dia menjelaskan KRI tersebut membawa logistik seberat 192 kilogram yang terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, susu, gula, sosis, pakaian anak serta selimut.

    “Barang bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan helikopter HS-1305 (AS 565 MBe Panther) ke SDN 1 Mazo Nias sebagai salah satu lokasi terdampak,” kata Denih.

    Denih melanjutkan hingga saat ini, beberapa KRI milik TNI AL masih aktif mengantar logistik ke beberapa wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    Tidak hanya KRI untuk mengangkut logistik, KRI rumah sakit juga dikerahkan untuk memberi layanan kesehatan gratis untuk korban banjir.

    Denih memastikan seluruh alutsista TNI AL siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan demi membantu proses evakuasi dan pemulihan pascabencana.

    “Kehadiran KRI Semarang-594 beserta unsur pendukung lainnya menjadi wujud nyata TNI AL yang siap hadir membantu masyarakat dalam situasi darurat, memastikan bantuan dapat tiba dengan cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan,” tutup Denih.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Sumatra Melecut Saya untuk Refleksi

    Banjir Sumatra Melecut Saya untuk Refleksi

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melecut dirinya dan pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025.

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Dia menegaskan, bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

  • Menko Airlangga Bakal Beri Relaksasi Utang UMKM di Aceh-Sumatra

    Menko Airlangga Bakal Beri Relaksasi Utang UMKM di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberikan relaksasi pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi terkait relaksasi untuk UMKM telah tersedia dan dapat langsung diimplementasikan.

    “Ya nanti kan kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” kata Airlangga saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    Adapun, relaksasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk keringanan, termasuk restrukturisasi hingga penghapusan kredit macet UMKM.

    “Iya tentu, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan stok beras 3 (tiga) kali lipat dari kebutuhan normal di tiga provinsi terdampak bencana Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Mentan menambah stok menjadi 15.000 ribu ton beras untuk Sumatra Utara dari 5.000 ton yang diminta Gubernur Sumut.

    “Permintaan Gubernur Sumut yang kami tandatangani sekitar 5 ribu ton. Tapi kami siapkan 3 kali lipatnya dan akan dikirim [segera],” ujar Mentan Amran dalam tinjauannya ke Komplek Pergudangan Sarudik Tapanuli Tengah, Rabu (3/12/2025).

    Mentan Amran mengatakan, penambahan dilakukan untuk menjaga stok beras di ketiga provinsi yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tetap aman.

    Saat ini, telah 600 ton beras tiba di Pelabuhan Sibolga dari 15.000 yang akan dikirim Kementan untuk Sumatra Utara.

    Mentan Amran mengatakan pihaknya juga akan mengirim beras untuk cadangan sebanyak 10.000 ton. Dia berharap bantuan beras ini bisa dilakukan dalam satu tahap.

    “Kalau bisa satu kapal. Satu tahap [pengiriman] karena orang-orang sudah butuh,” tambahnya.

  • Luhut Bantah Sebagai Pemilik PT Toba Pulp Lestari

    Luhut Bantah Sebagai Pemilik PT Toba Pulp Lestari

    PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan industri bubur kertas yang beroperasi di Sumatera Utara. Perusahaan ini dituding oleh berbagai pihak, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan masyarakat adat, sebagai salah satu penyebab utama kerusakan ekologis yang memperparah bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera baru-baru ini.

    Tuduhan ini memicu pertanyaan mengenai struktur kepemilikan TPL dan tanggung jawabnya terhadap dampak lingkungan dan sosial yang terjadi.

    Meskipun TPL membantah tuduhan tersebut dan mengklaim telah beroperasi sesuai standar keberlanjutan, konflik agraria dan isu lingkungan telah melekat pada sejarah perusahaan sejak awal berdirinya.

    Perusahaan ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya telah melalui penilaian pihak ketiga dan dinyatakan taat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode 2022-2023.

    Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

    INRU mengklaim menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi.

    Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,” terangnya.

    Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.