Xcloud.id

provinsi: Sumatera Utara

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
    Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
    Jasa Raharja
    dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
    Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
    pemulihan pascabencana
    bagi seluruh kelompok terdampak.
    Salah satu implementasinya adalah
    penyaluran bantuan
    sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
    Kabupaten Pidie
    , Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
    Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
    “Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
    “Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
    stakeholder
    agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
    Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
    Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
    Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
    Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
    Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
    Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
    stakeholder
    untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
    Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan ada 12 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang terindikasi melanggar ketentuan hingga menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Kemenhut disebut tengah menginvestigasi hal itu.

    Pernyataan Raja Juli disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Sebelumnya, Raja Juli menegaskan, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melecut dirinya dan para pimpinan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

    Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli. 

    Raja menegaskan bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

    Selain itu, Raja mengaku telah mengikuti instruksi dari Presiden untuk menggalang bantuan untukmpara korban. 

    “Kami di Kementerian Kehutanan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui mensesneg dan seskab terus menggalang bantuan, terutama dari UPT UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” tutupnya.

  • Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera Surabaya 4 Desember 2025

    Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera Surabaya 4 Desember 2025

    Pemprov Jatim Kirim 26,5 Ton Logistik dan Dana Rp 10,5 Miliar untuk 3 Wilayah Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan total 26,5 ton bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera Utara dan Aceh.
    Tak hanya barang, Pemprov
    Jatim
    juga menggelontorkan bantuan dana senilai total Rp 10,5 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menurut Satria Nurseno, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, pengiriman logistik itu merupakan hasil penggalangan dari Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, hingga kontribusi dari dunia usaha.
    Bantuan logistik ini nantinya akan dibagi rata ke dua lokasi utama. Sebanyak 13,5 ton dialokasikan untuk korban di Medan, Sumatera Utara, dan 13 ton sisanya dikirim ke Aceh.
    Ada pun, bantuan tersebut berupa makanan, alat kebersihan, alat kesehatan, obat-obatan, selimut, dan alat masak yang sangat dibutuhkan oleh warga di lokasi bencana.
    “Bantuan logistik yang pertama kali dikirim oleh Pemprov Jatim ini akan di kirim ke Sumut seberat 13,5 ton dan Aceh 13 ton,” ujar Satria, di Sidoarjo, Kamis (4/12/2025).
    Satria juga menambahkan, Pemprov Jatim akan kembali menggelontorkan bantuan dengan bentuk yang sama menuju ke Padang, Sumatera Barat, mengingat masih ada sekitar 20 ton bantuan tambahan yang tersimpan di gudang BPBD.
    “Pemprov Jatim masih akan mengirimkan bantuan ke Padang. Di gudang BPBD juga masih ada logistik untuk bencana, apalagi posko donasi masih akan diperpanjang sampai tanggal 8 Desember,” tambah dia.
    Lalu terkait bantuan dana, dia mengatakan, uang tersebut akan di bagi ke tiga provinsi. “Sepengetahuan kami, di Sumatera Utara diberikan bantuan keuangan senilai Rp 5 miliar, kemudian Sumatera Barat Rp 2,5 miliar, dan Aceh Rp 3 miliar,” kata Satrio.
    Menurut dia, bantuan finansial dan logistik ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran di bawahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Liputan6.com, Jakarta – Tingkat deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera mengalami penurunan jika dibandingkan dengn tahun 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat Raker di DPR, hari ini, Kamis (4/12/2025). Raja Juli menyebutkan, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025 atau turun 23,01 persen.

    “Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” katanya.

    Untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023-2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

    Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang mengalami penurunan 13,98 persen dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatera Barat (sumbar) turun 14 persen dari 6.634 menjadi 5.705 hektare

    Namun pada saat bersamaan dia menyebut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Di wilayah Aceh, menurutnya, pada kurun waktu 2019-2024 perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Perubahan di dalam kawasan hutan terjadi di area seluas 12.159 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare.

    Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1 persen dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh. Di Sumut terdampak banjir berada di wilayah 13 DAS dengan total luas 207.482 hektare.

    Dalam kurun waktu 2019-2024 di Sumut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare. Terbagi di dalam kawasan hutan 3.427 hektare dan di luar kawasan hutan 5.997 hektare.

    Khusus di wilayah DAS terdampak, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7 persen dari total luasan DAS terdampak.

    Sedangkan di Sumbar, wilayah banjir terdapat di 13 DAS dengan total 39.816 hektare. Untuk perubahan tutupan lahan pada 2019-2024, di wilayah itu tercatat terjadi di lahan seluas 1.821 hektare, terbagi di dalam kawasan hutan 1.444 hektare dan di luar kawasan hutan 377 hektare.

    Di wilayah DAS terdampak di Sumbar, teridentifikasi lahan kritis berada dalam luas 39.816 hektare atau 7,0 persen dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

    Data Forest Watch Indonesia

    Sementara itu, data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan, hingga tahun 2024, Region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektare, atau 25% dari total daratan di region tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 2,1 juta hektare, setara dengan 3,6 kali luas pulau Bali hanya dalam waktu 7 tahun.

    Direktur Eksekutif FWI Mufti Ode saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Kamis (4/12/2025) mengatakan, laju deforestasi di Sumatera memang sempat menurun, kemudian mengalamu peningkatan pada sepanjang 2023-2024. 

    Sempat turun, rupanya kembali naik pada periode tahun 2023-2024. Pada periode tersebut, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Region Sumatera telah kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam, atau setara dengan 50 kali luas lapangan sepakbola setiap jamnya,” ungkap Ode. 

    FWI kemudian membeberkan data laju deforestasi di Pulau Sumatera pada umumya yang disebut justru mengalami peningkatan pada kurun waktu dua tahun belakangan (2023-2024). Dalam grafik bertajuk Rate of Deforestastion in Sumatra Region (Hectares/ Year) disebutkan, pada kurun waktu 2017-2021 laju deforestasi mencapai 428.232 hektare. Angka itu memang sempat menurun pada kurun waktu 2021-2022 yakni menjadi 96.660 hektare, dan turun lagi pada 2022-2023 menjadi 64.097 hektare. Kemudian mengalami peningkatan yang tajam pada kurun waktu dua tahun belakangan, 2023-2024 menjadi 222.360 hektare.

     

  • Sekjen Liga Muslim sampaikan duka ke Prabowo terkait bencana banjir

    Sekjen Liga Muslim sampaikan duka ke Prabowo terkait bencana banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto terkait bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami juga membicarakan sejumlah isu lainnya, terutama menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia dan seluruh rakyat Indonesia atas musibah banjir yang menyakitkan yang terjadi,” kata Syekh Mohammed di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Syekh Mohammed menyampaikan lembaganya siap untuk mendukung upaya meringankan dampak dari bencana tersebut.

    “Atas nama Rabithah Al-Alam Al-Islami (Liga Muslim Dunia), kami juga menyatakan kesiapan kami untuk mendukung Republik Indonesia dalam upaya meringankan penderitaan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir ini,” ucap dia.

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Liga Muslim Dunia mengatakan terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, termasuk tantangan yang dihadapi umat Islam.

    Dia menekankan pentingnya peran umat Islam dalam menjelaskan nilai-nilai ajaran yang mendorong perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.

    Dia juga menyinggung mengenai pengalaman Indonesia dalam membangun koeksistensi di tengah keberagaman agama dan etnis, yang dinilai sebagai model yang berharga bagi dunia.

    “Kami menganggap model ini sebagai contoh yang kita banggakan dalam kerangka keislaman kita. Model ini juga merupakan inspirasi bagi seluruh dunia, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sejumlah negara dalam mencapai koeksistensi yang ideal,” ucapnya.

    Dia menilai pengalaman tersebut menunjukkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia dalam menyikapi keragaman, serta mencerminkan kesadaran peradaban yang bersumber dari tradisi luhur masyarakat.

    “Melalui kesadaran rakyatnya dan kepemimpinan yang bijak, Indonesia telah membuktikan nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam menyikapi keragaman ini. Dengan nilai-nilai luhurnya, rakyat Indonesia telah menerjemahkan bahwa mereka mewakili kesadaran peradaban yang bersumber dari nilai-nilai mereka sendiri,” katanya.

    Dalam pertemuan dengan Syekh Mohammed, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Asal-Usul Gelondongan Kayu Saat Banjir Bandang Sumatera

    Kemenhut dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Asal-Usul Gelondongan Kayu Saat Banjir Bandang Sumatera

    Longsor yang terjadi di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) memunculkan sorotan serius terkait kondisi lingkungan dan praktik pengelolaan hutan di wilayah tersebut.

    Setelah bencana, banyak kayu gelondongan besar dan kecil berserakan di lokasi, yang memunculkan pertanyaan apakah kayu tersebut merupakan hasil tebangan manusia atau tumbang alami akibat kejadian alam.

    Ahli Kebijakan Hutan dari IPB University Prof Dodik Ridho Nurochmat menjelaskan, kayu-kayu yang terlihat kemungkinan merupakan campuran dari kedua faktor tersebut.

    “Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami,” ujar Dodik, melansir laman resmi IPB www.ipb.ac.id, Kamis (4/12/2025).

    Penjelasan ini menunjukkan bahwa bencana longsor tidak hanya dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kondisi geologi yang rawan, tetapi juga diperparah oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Dia menyebut, kayu gelondongan yang berserakan bukan hanya menjadi tanda kerusakan hutan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sisa aktivitas manusia, seperti penebangan pohon yang tidak selesai atau pembersihan lahan yang tidak tuntas, dapat meningkatkan risiko bencana alam ketika kondisi ekstrem terjadi.

  • 1 Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya Nasional

    1 Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya Nasional

    Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengaku sedih dengan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang menyebut bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial saja.
    Dalam sidang yang digelar pada Rabu (3/12/2025), Saldi pun mempertanyakan bagaimana proses seleksi perwira tinggi (pati) TNI sebelum ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Perasaan sedih dan pertanyaan soal proses seleksi itu ditanyakan Saldi dalam sidang Permohonan Nomor 197/PUU-XXIII/2025, yang menguji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi dalam sidang, dikutip dari Youtube MK, Kamis (4/12/2025).
    Akibat pernyataan Suharyanto sebagai
    Kepala BNPB
    itu, Saldi mempertanyakan proses seleksi anggota atau
    pati TNI
    yang akan ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi refleksi sebelum sebuah posisi di kementerian/lembaga ditempati TNI aktif.
    “Dan itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” ujar Saldi.
    “Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga, Pak Wamenhan,” sambungnya menegaskan.
    Dalam kesempatan tersebut, Saldi juga meminta Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan mekanisme di internal sebelum penugasan anggota TNI ke kementerian/lembaga.
    “Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu,” ujar Saldi.
    Dalam sidang tersebut, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah menyampaikan, terdapat seleksi terbuka secara internal terhadap anggota TNI aktif sebelum ditempatkan di kementerian/lembaga.
    Hal itu diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.
    Proses seleksi terbuka di kementerian/lembaga yang mengajukan permintaan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan seleksi dari kementerian/lembaga yang bersangkutan.
    Dengan demikian, ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU TNI merupakan norma yang secara jelas dan tegas mengatur pembatasan kepada prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga.
    Pelaksanaan ketentuan a quo UU TNI juga didasarkan adanya kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (4) UU TNI untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada 14 kementerian/lembaga.
    “Sehingga dalam mengirimkan prajurit TNI untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian dan lembaga tersebut perlu dilakukan seleksi internal di lingkungan TNI terlebih dahulu untuk memastikan prajurit TNI yang dikirim memiliki keahlian untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Eddy.
    Kompas.com/Zuhri Noviandi Kawasan pusat Aceh Tamiang di Kecamatan Karang Baru yang kini bak kota mati.
    Sebelumnya, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional.
    Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.
    Ia menilai, bencana di tiga provinsi Sumatera itu memang terlihat mencekam karena banyak berseliweran di media sosial (medsos). Namun, Suharyanto, menyatakan, kondisi di lapangan sudah membaik.
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Jumat (28/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan Megapolitan 4 Desember 2025

    Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan Megapolitan 4 Desember 2025

    Bus Jakarta–Sumut, Sumbar, dan Aceh Tetap Beroperasi meski Rute Dialihkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dari Terminal Kalideres, Jakarta, menuju Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh tetap berjalan normal meskipun wilayah tersebut sedang dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnain, mengatakan bahwa tidak ada perubahan operasional bus dari Terminal Kalideres selama bencana melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
    “Selama ada bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera, operasional bus tetap berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan,” ucapnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Revi menyebut sejumlah PO bus mengalihkan rute di beberapa titik yang terdampak longsor, khususnya di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat.
    Meski begitu, seluruh penumpang tetap dapat diantar hingga tujuan.
    “Memang perubahan rute masih ada, tapi tujuannya tetap penumpang terangkut sampai ke tempat tujuan,” ujarnya.
    Ia tidak merinci dampak perubahan rute tersebut terhadap waktu tempuh.
    Namun, berdasarkan laporan sejumlah PO, operasional tetap berjalan normal tanpa hambatan berarti.
    “Alhamdulillah sampai saat ini saya cek ke perusahaan PO bus yang melayani rute Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, tidak ada kendala untuk rute-rute tersebut,” jelasnya.
    Revi juga mengungkapkan bahwa harga tiket bus menuju Sumatera tidak mengalami kenaikan.
    “Masih sama seperti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing,” katanya.
    Berikut data harga terkini dari loket PO Terminal Kalideres:
    PO ANS (Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok – Sumbar)
    Eksekutif (34 seat): Rp550.000

    Fasilitas: AC, toilet, selimut, bantal, port charger handphone
    Royal (30 seat): Rp650.000

    Fasilitas: AC, selimut, toilet, bantal, port charger handphone
    Luxury: Rp700.000

    Fasilitas: AC, toilet, selimut, bantal, port charger handphone, makanan
    PO Sempati Star (Patas Spif/32 kursi)
    Ke Banda Aceh: Rp1.120.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Ke Medan: Rp850.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Ke Pekanbaru: Rp700.000

    Fasilitas: toilet, bantal, selimut, tanpa makan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.