provinsi: Sumatera Utara

  • Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan dana on call senilai Rp4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk penanganan bencana ekologis di Sumatra.

    “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkap Said dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

    Said menjelaskan, dana on call dalam APBN 2025 tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. 

    Dia menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan pemerintah mengingat banyaknya jumlah korban jiwa yang tercatat, juga ribuan rumah serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah.

    “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ucapnya.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyebut, anggaran on call tersebut dapat dialokasikan sesegera mungkin untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, seperti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pembiayaan terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut dapat ditempuh melalui opsi penggunaan anggaran multiyears, yakni pada anggaran 2026 dan tahun-tahun berikutnya karena pembiayaan kebutuhannya yang sangat besar.

    “Pembiyaan kebutuhan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya,” ucapnya.

    Sementara itu, pembiayaan kebutuhan rekonstruksi meliputi berbagai fasilitas layanan umum yang rusak, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga pasar.

    “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” tegasnya. 

    Guna memberikan respons cepat dan terintegrasi, Said pun berharap pemerintah agar dapat mengerahkan seluruh sumber daya nasional dalam usaha penanganan bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar itu.

    Kebutuhan tanggap darurat, sebut Said, sangat-sangat diperlukan, khususnya di wilayah yang terisolir, agar warga yang terdampak banjir bandang hingga tanah longsor tidak kelaparan.

    “Layanan tanggap darurat ternyata belum menjangkau seluruh korban, lantaran ada sejumlah warga yang terpaksa mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini pun menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyalurkan kebutuhan tanggap daruat, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, hingga pakaian jadi, secepat-cepatnya ke seluruh daerah yang terdampak.

    Dia juga menegaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, juga sangat perlu untuk diberikan layanan trauma healing pascabencana. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang,” pungkasnya.

  • kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    GELORA.CO  – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Dia menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

    “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).

    Usman menegaskan penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

    “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

    Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

    Dia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Usman menyebut, Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

    “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

    Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya terdegradasi parah. Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

    “Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tutur dia.

    Sementara itu, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli sekaligus merespons Komisi IV DPR yang menyinggung ada menteri di Filipina yang mundur lantaran gagal menangani banjir.

    Raja Juli pun mengatakan, kekuasaan hanyalah milik Allah SWT.

    “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia mengaku, segala komentar dan kritik di media sosialnya juga tak pernah dihapus. Baginya, kritik itu merupakan aspirasi dan harapan.

    “Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” katanya.

    Atas dasar itu, Raja Juli tak masalah bila dirinya dievaluasi. Dia menegaskan, tanggung jawabnya hanya bekerja.

    “Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” katanya

  • Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Surabaya (beritajatim.com) – Perdebatan mengenai pemicu utama bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara kian memanas setelah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) membuka data spasial terbaru terkait aktivitas industri di kawasan tersebut. Direktur KSPPM, Roki Suriadi Pasaribu, secara tegas menyoroti sikap defensif PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai berupaya mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

    Dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025), Roki mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai korelasi antara wilayah operasional perusahaan dengan lokasi bencana.

    “Jika dicermati lokasi bencana ekologis yang terjadi pada 25 November 2025, enam dari kabupaten yang terdampak banjir dan longsor memiliki irisan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan ini,” ujar Roki Suriadi Pasaribu.

    Menurut Roki, data tersebut menunjukkan adanya korelasi spasial yang mendesak untuk diselidiki, terutama terkait perubahan tutupan hutan dan ekspansi tanaman eucalyptus yang memengaruhi daya dukung lingkungan. Ia membantah narasi perusahaan yang mengklaim hanya menanami sebagian kecil area konsesi, dengan membeberkan temuan pelanggaran di lapangan.

    “Aktivitas penanaman eucalyptus terus dilakukan tanpa koreksi apa pun. Data terbaru mencatat setidaknya 3.660 hektare kawasan hutan lindung telah mereka tanami eucalyptus,” tegas Roki.

    Ia merinci bahwa area pelanggaran terluas berada di Sektor Tele, yakni sekitar 3.305 hektare. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem Danau Toba tersebut justru ditanami dan ditebang secara berkala. Bahkan, Roki menyebut TPL juga melakukan penanaman ilegal di luar batas izin resmi mereka seluas 1.720 hektare di dalam kawasan hutan lindung.

    “Pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada tata kelola hutan yang buruk. Dengan sengaja, TPL juga melakukan penanaman eucalyptus di luar izin resmi yang mereka miliki,” tambahnya.

    Roki juga menyoroti skema Kebun Kayu Rakyat (PKR) yang digadang-gadang sebagai solusi konflik agraria, namun nyatanya menjadi modus baru deforestasi. Ia menjelaskan bahwa praktik ini justru mempercepat kerusakan hutan alam, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan.

    “Dengan dalih PKR dan status areal sebagai APL, TPL melakukan penebangan hutan alam dan menggantinya dengan tanaman monokultur. Sepintas praktik ini tampak tidak bermasalah karena adanya kesepakatan dengan masyarakat, namun pada kenyataannya justru memicu kerusakan ekologis yang serius,” jelas Roki.

    Melihat skala kerusakan yang masif, Roki menegaskan bahwa tragedi kali ini adalah yang terparah dibandingkan rentetan bencana sebelumnya di Sihotang dan Simangulampe pada 2023, maupun banjir Parapat awal tahun ini. Bencana saat ini telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan puluhan desa.

    “Karena itu, TPL tidak dapat mengelak dari keterlibatannya dalam bencana yang sedang berlangsung. Praktik pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun memicu terbentuknya lahan terbuka yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis,” pungkas Roki menutup pernyataannya. [beq]

  • 6
                    
                        Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan
                        Nasional

    6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

    Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkapkan kegeramannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025).
    Titiek meminta
    Kementerian Kehutanan
    menghentikan seluruh praktik
    penebangan pohon
    , yang selama ini dinilai merugikan masyarakat dan memperparah dampak bencana.
    “Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon,
    illegal logging
    , baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek, di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua bentuk penebangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
    “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” ucap dia.
    “Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambung dia.
    Dalam rapat, Titiek sempat meminta tim sekretariat komisi memutar video truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya, hanya berselang dua hari setelah banjir bandang terjadi.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa pemandangan itu sangat membuat sakit hati warga.
    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu,” kata Titiek.
    Dia menyebut, tindakan perusahaan sebagai bentuk mengejek rakyat yang sedang tertimpa musibah.
    “Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
    Titiek juga mempertanyakan mengapa pohon yang memberi banyak manfaat harus dipotong secara serampangan.
    “Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” ujarnya dengan nada kesal.
    Dalam kesempatan itu, Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak sembarangan menerbitkan izin pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegas dia.
    Titiek juga meminta Kemenhut untuk tidak takut menolak pemberian izin pembukaan lahan atau bahkan menindak pelanggaran yang jelas menimbulkan kerusakan.
    Dia menjamin bahwa Komisi IV DPR RI akan mendukung langkah hukum terhadap pihak yang berada di balik pelanggaran.
    “Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada (jenderal TNI maupun Polri) bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” pungkas Titiek.
    Sementara itu, Menteri Kehutanan
    Raja Juli Antoni
    mengakui
    bencana di Sumatera
    menjadi pukulan sekaligus dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan.
    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar dia, dalam rapat.
    Dia menegaskan pihaknya sudah mengevaluasi pengelolaan hutan secara menyeluruh agar kejadian serupa bisa dimitigasi di masa mendatang.
    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan,
    forest governance
    , sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” ucap dia.
    Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggalang bantuan bagi para korban.
    “Kami terus menggalang bantuan, terutama dari UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” kata dia.
    Dalam paparannya, Raja Juli mengungkapkan bahwa
    banjir bandang dan tanah longsor
    di tiga provinsi di Sumatera itu disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kerusakan lingkungan, khususnya di daerah tangkapan air.
    “Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi IV DPR RI adanya siklon tropis senyar dan curah hujan tinggi,” ujar Raja Juli, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    “Namun, juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” sambung dia.
    Meski begitu, Raja Juli berpegang bahwa
    deforestasi
    menurun secara nasional maupun di tiga provinsi terdampak bencana pada 2025.
    “Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen,” ujar dia.
    Penurunan itu juga teridentifikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing 10,04 persen, 13,98 persen, dan 14 persen.
    Namun, dia mengakui masih ada kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA) yang berperan dalam memperparah bencana.
    Dalam kesempatan itu, Raja Juli juga memastikan bahwa dirinya tidak menerbitkan izin baru untuk pemanfaatan hutan alam selama satu tahun menjabat.
    “Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” ujar dia.
    Dia bahkan mengungkap rencana mencabut izin 20 perusahaan pengelola hutan yang bekerja buruk.
    “Kami Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia.
    Nama perusahaan belum dibuka dan akan diumumkan usai ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
    Raja Juli menambahkan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik yang muncul pasca-bencana di Sumatera.
    “Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
    Dia mengaku bahwa kritik bahkan kemarahan publik akan menjadi energi perubahan agar menjadi lebih baik.
    “Bahkan, kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wanita Lansia di Tambora Terjebak Bangunan Runtuh

    Wanita Lansia di Tambora Terjebak Bangunan Runtuh

    JAKARTA – Seorang wanita lanjut usia (lansia) sakit bernama Rodiah (68) terjebak reruntuhan bangunan di Jalan Kopi, RT 08 RW 03 Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis, 4 Desember.

    Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Suheri menjelaskan, bangunan itu runtuh sekitar pukul 11.20 WIB.

    “Evakuasi orang sakit di samping bangunan runtuh,” kata Suheri, Kamis, 4 Desember.

    Suheri juga menjelaskan bahwa awalnya warga sekitar kejadian mendengar suara benturan begitu kencang.

    “Salah satu warga awalnya mendengar suara seperti mobil yang kecelakaan,” terang Suheri.

    Setelah diperiksa, ternyata ada salah satu bangunan di lokasi itu yang ambruk. Warga lantas langsung melapor ke pihak terkait.

    “Sda satu warga lansia di samping bangunan yang ambruk, Ibu Rodiah (68), dalam kondisi sakit tidak bisa berjalan dan minta di evakuasi. Kemudian Tim Rescue Tambora dan Tim Rescue Tamansari melaksanakan evakuasi,” katanya.

    Saat petugas tiba di lokasi, lansia tersebut tidak tertimpa reruntuhan sebab lokasi reruntuhan juga cukup jauh dari lokasi lansia itu berada.

    “Kendalanya, medan yang agak sulit di pinggir kali dan adanya puing bekas reruntuhan bangunan,” katanya.

    Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

    “Terkait ini tidak ada korban jiwa. Warga yang di evakuasi, orang yang tinggal di bangunan liar pinggir sungai akan tetapi tempatnya agak berjauhan dari tempat reruntuhan,” katanya.

  • Wamenkes: Korban Bencana Sumatera Mulai Banyak yang Demam dan Tifus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    Wamenkes: Korban Bencana Sumatera Mulai Banyak yang Demam dan Tifus Megapolitan 5 Desember 2025

    Wamenkes: Korban Bencana Sumatera Mulai Banyak yang Demam dan Tifus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, korban bencana di Sumatera sudah banyak yang menderita demam, gatal-gatal hingga tifus.
    Saat ini Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) bersama pihak terkait fokus melakukan pencegahan penyakit yang timbul pasca-bencana.
    “Yang terakhir adalah mencegah penyakit yang mungkin timbul pasca-bencana. Ini sudah mulai ada yang gatal-gatal, mulai sudah banyak yang
    demam
    , sudah banyak yang kena sakit
    tifus
    dan sebagainya,” ujar Dante di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Ini nanti akan kita tangani dengan strategi kita, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat. Hampir setiap hari kita melakukan vidcon (video conference) di Kemenkes dengan Kepala Dinas seluruh daerah yang terdampak,” lanjutnya.
    Menurut Dante, saat ini ada 75 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang separuhnya terdampak bencana banjir.
    Penanganan kesehatan para korban banjir dievaluasi setiap hari.
    Selain itu,
    Wamenkes Dante
    juga mengungkapkan empat strategi penanganan kesehatan korban
    banjir Sumatera
    .
    Pertama, penanganan langsung terhadap korban yang mengalami luka.
    Kedua adalah melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan yang berdampak dan tidak bisa beroperasi.
    “Kemudian yang ketiga adalah melakukan bantuan obat-obatan, bahan habis pakai, supaya bisa terkendali. Dan yang keempat adalah mobilisasi tenaga kesehatan dari pusat ke daerah-daerah tersebut sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk mereka yang berdampak,” jelas Dante.
    Diberitakan sebelumnya, jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) kembali meningkat.
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, total
    korban meninggal
    dunia kini mencapai 836 orang, dengan penambahan terbesar berasal dari Aceh.
    “Rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan pukul 16.00, hingga sore ini jumlah korban meninggal dunia bertambah 836 jiwa, penambahan paling banyak menemukan jasad korban di Aceh 48 korban,” ujarnya, seperti dalam tayangan Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar di YouTube BNPB Indonesia, Kamis (4/12/2025).
    Kompas.com
    bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
    Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
    https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina buka layanan ganti oli gratis untuk warga terdampak bencana

    Pertamina buka layanan ganti oli gratis untuk warga terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) melalui program Pertamina Peduli menyediakan layanan ganti oli gratis bagi warga yang kendaraannya terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

    “Program bantuan oli gratis ini diharapkan bisa meminimalisasi dampak kerusakan kendaraan bermotor warga di wilayah terdampak banjir dan longsor,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Sigit Pranowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Melalui PT Pertamina Lubricants, anak usaha Subholding Commercial & Trading, Pertamina menyediakan program layanan ganti oli gratis di beberapa titik Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Program tersebut dijalankan bekerja sama dengan mitra bengkel sebagai bagian dari dukungan nyata untuk pemulihan akses kendaraan roda dua yang menjadi sarana transportasi utama masyarakat di kedua wilayah tersebut.

    Masyarakat yang motornya terdampak banjir dapat memanfaatkan layanan ganti oli gratis di sejumlah mitra bengkel binaan Pertamina Lubricants, hingga 5 Desember 2025.

    Di tiga wilayah terdampak banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar, Pertamina Peduli telah menyerahkan bantuan darurat berupa sembako, makanan siap saji, perlengkapan keluarga, obat-obatan, selimut, perlengkapan kebersihan, serta dukungan energi seperti LPG dan BBM untuk operasional alat berat, kendaraan logistik, dan dapur umum.

    “Kami akan terus mendampingi masyarakat hingga kondisi berangsur pulih,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU: Sejumlah ruas strategis mulai fungsional pascabencana Aceh

    Menteri PU: Sejumlah ruas strategis mulai fungsional pascabencana Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sejumlah ruas strategis mulai fungsional pascabencana di Aceh.

    “Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional.

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan.

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat.

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua.

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.

    Pemulihan akses dan penanganan dampak bencana juga dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini, akses Aceh Tamiang juga telah kembali tembus untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan logistik serta mobilitas warga menuju pusat-pusat pelayanan kebutuhan dasar.

    BWS Sumatera I telah mengerahkan dua unit alat berat yang difokuskan untuk membersihkan lumpur serta sampah di badan jalan dan saluran drainase. Selain dukungan peralatan, BWS Sumatera I juga telah menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dapat dilintasi lewat contraflow

    Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dapat dilintasi lewat contraflow

    Jakarta (ANTARA) – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) mengungkapkan Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sudah dapat dilalui untuk pengguna jalan melalui skema rekayasa lalu lintas lawan arah atau contraflow atas diskresi Kepolisian.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa keputusan pemberlakuan rekayasa skema contraflow diambil setelah serangkaian pemeriksaan teknis dan uji lapangan yang menyatakan aspek struktur serta keselamatan jalan memenuhi standar minimal untuk dilintasi.

    “Ruas Tol MKTT yang terdampak bencana banjir sudah dapat dilalui kembali oleh kendaraan menuju Medan dengan skema rekayasa lalu lintas contraflow,” ujar Rivan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Keputusan ini diambil berdasar hasil inspeksi, uji perkerasan dan koordinasi intensif dengan Kepolisian. Prioritas kami tetap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan selama proses pemulihan berlangsung.

    Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d 18.00 WIB mulai KM 41+800 hingga KM 39+300 jalur A atau sepanjang ±2,5 km dan hanya berlaku khusus kendaraan golongan I non bus.

    Persiapan teknis untuk membuka jalur sementara telah dilaksanakan sejak 1 Desember, meliputi perkerasan tambahan dan pemadatan median di KM 41+825 yang difungsikan sebagai jalur alternatif sementara.

    Rekayasa contraflow akan diberlakukan secara dinamis sesuai kondisi lapangan dan dapat disesuaikan kapan pun atas pertimbangan keselamatan oleh tim operasi dan pihak kepolisian sampai penanganan permanen pada jalur arah Medan tuntas dan dinyatakan aman untuk dibuka kembali.

    Sebagai bagian dari komitmen pemulihan, Jasa Marga berkomitmen untuk mempercepat penanganan permanen pada titik terdampak sehingga operasional jalur dapat kembali normal sepenuhnya dalam waktu secepat mungkin tanpa mengurangi aspek keselamatan.

    Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di titik contraflow, mematuhi batas kecepatan, tidak mendahului kendaraan lain selama berada di lajur contraflow, serta mengikuti seluruh arahan petugas dan rambu sementara yang terpasang.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir dan Longsor Ini Tsunami Kedua

    Banjir dan Longsor Ini Tsunami Kedua

    Aceh

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengunjungi sejumlah daerah terdampak banjir di wilayah timur dan tengah. Mualem melihat bencana banjir dan longsor di Aceh seperti tsunami yang melanda 21 tahun silam.

    “Saya pribadi melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami kedua,” kata Mualem dilansir detikSumut, Jumat (5/12/2025).

    Mualem mengatakan banjir menerjang 18 kabupaten/kota di Aceh. Mualem mengungkapkan daerah yang paling parah diterjang banjir adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Dia pun berharap masyarakat bersabar menghadapi bencana. Dia mengatakan sedih melihat kondisi ini.

    “Kita sedih dan pilu melihat kondisi ini. Kita harap rakyat Aceh tabah menghadapi cobaan banjir dan longsor,” jelas Mualem.

    Dalam kunjungan ke Aceh Tamiang, Mualem menyerahkan 30 ton bantuan sembako yang disumbangkan warga Medan, Sumatera Utara. Paket bantuan berisi air minum, beras, mi instan, biskuit, telur, dan sejumlah obat-obatan. Untuk saat ini, wilayahnya masih kewalahan air bersih dan gas.

    “Alhamdulillah, hari ini kita penuhi kebutuhan sembako. Kita masih kewalahan soal air bersih dan tabung elpiji. Dalam beberapa hari ke depan akan menyusul dan kita benahi lokasi-lokasi yang terdampak,” kata Mualem.

    Simak lengkapnya di sini.

    (zap/idn)