Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Bukit Asam Perkuat Ketahanan Energi Lewat Hilirisasi Briket Batu Bara

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus berupaya dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi melalui hilirisasi batu bara. Salah satu produk unggulan dari upaya hilirisasi ini adalah briket batubara.

    Sebagai produsen briket batu bara berkualitas di Indonesia, PTBA mengoperasikan dua pabrik briket, yaitu Pabrik Briket Tanjung Enim yang telah beroperasi sejak tahun 1993, dan juga Pabrik Briket di Natar, Lampung.

    “Briket super ini dikenal dengan pembakarannya yang mudah, tidak menghasilkan asap, dan tidak memengaruhi cita rasa masakan. Inilah yang menjadikannya semakin diminati oleh pelaku usaha makanan dan jasa boga,” ujar Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Melalui kedua pabrik ini, PTBA menyediakan solusi energi alternatif yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat luas, mulai dari rumah tangga, UMKM, usaha kuliner, hingga sektor peternakan. Briket batubara merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan melalui serangkaian proses khusus di pabrik, termasuk karbonisasi, untuk meningkatkan kualitas kalori batu bara.

    Produk unggulan PTBA, Briket Super, melalui proses karbonisasi ini mampu menaikkan nilai kalori dari sekitar 4.800-5.000 menjadi 5.300-5.800 kcal/kg (GAR). Briket batubara menawarkan serangkaian keunggulan signifikan dibandingkan bahan bakar konvensional, menjadikannya pilihan energi yang menarik.

    Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi, yang tercermin dari sifatnya yang lebih hemat dan irit dalam penggunaan energi. Selain itu, briket ini menghasilkan panas bara yang tinggi dengan nyala yang bersih, bebas jelaga, sehingga menjaga kebersihan perabotan dan dapur.

    Keunggulan penting lainnya adalah pembakarannya yang tanpa asap dan bau, memastikan tidak ada perubahan pada rasa atau aroma masakan, bahkan membuatnya aman untuk penggunaan rumah tangga, terutama Briket Super Karbonisasi. Briket ini juga menjamin keamanan karena tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan peliharaan atau ternak, serta bebas dari risiko ledakan.

    Terakhir, bahkan abu sisa pembakarannya pun dapat dimanfaatkan kembali sebagai abu gosok, alat penyulut briket, campuran pupuk, atau sebagai bahan pencampur dalam bangunan. Briket batubara menunjukkan keserbagunaan dan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor.

    Dalam konteks memasak, briket ini menjadi pilihan ideal bagi rumah tangga, restoran, pabrik kerupuk, pabrik tahu/tempe, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Selain itu, briket juga berperan penting dalam pemanasan, baik sebagai penghangat ruangan, untuk mendukung operasional peternakan ayam, maupun dalam proses penyulingan atsiri.

    Kemampuannya dalam pengeringan juga sangat efektif, digunakan untuk mengeringkan komoditas seperti padi, teh, tembakau, karet, kopi, dan kopra. Tak hanya itu, briket juga dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk produksi batu bata, genteng, dan gamping.

    Terakhir, di luar fungsi-fungsi tersebut, briket juga memiliki manfaat lain yang signifikan, seperti menjadi bahan bakar untuk steam boiler. Pabrik Briket Tanjung Enim dan Natar juga memproduksi dan menjual tungku briket, termasuk tungku portabel untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan briket sebagai bahan bakar.

    Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, PTBA terus meningkatkan produksi briket sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Potensi pengembangan briket masih sangat besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, maupun sektor pertanian dan peternakan.

    Saat ini, PTBA juga terus mengembangkan sayapnya dengan merangkul UMKM dan koperasi di sekitar Muara Enim, Lahat, hingga Lampung sebagai pangsa pasar briket, memperluas jangkauan manfaat produk hilirisasi ini. PTBA berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas distribusinya, tidak hanya memperluas diversifikasi bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan.

    (akd/akd)

  • 3 Jemaah Hilang di Saudi Punya Riwayat Demensia, Area Masjidil Haram Disisir

    3 Jemaah Hilang di Saudi Punya Riwayat Demensia, Area Masjidil Haram Disisir

    Jakarta –

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyebut tiga orang jemaah yang hilang saat melaksanakan ibadah haji memiliki riwayat demensia. PPIH masih mencari keberadaan para korban.

    “Menurut pelapor ketiganya memiliki riwayat demensia dan sudah beberapa kali juga hilang namun masih diketemukan,” terang Kepala Bidang Pelindungan Jemaah Kolonel Harun Al Rasyid saat dihubungi, Rabu (2/7/2025).

    Dia merinci mereka yang hilang adalah Nurimah (80), jemaah kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang. Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah.

    Selain itu, ada Sukardi (67), jemaah kelompok terbang 79 Embarkasi Surabaya. Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei atau dua hari setelah tiba di Makkah

    Terakhir, Hasbulah (73), jemaah kelompok terbang 7 Embarkasi Banjarmasin. Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada Selasa (17/6) dini hari.

    Harun menjelaskan, pihaknya telah membentuk dua tim untuk mencari ketiga jemaah. Proses pencarian ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk sejumlah rumah sakit (RS) sekitar Makkah dan Jedah.

    “Kita juga berkoordinasi dengan unsur kesehatan, KKHI Makkah, pihak KJRI, dan beberapa kantor polisi di wilayah Makkah. Terakhir, bahkan kami menyampaikan hal ini sekaligus minta bantuan saat kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah ke kantor misi haji Indonesia di Daker Makkah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Harun menyebut pihaknya juga bersurat ke masing-masing Syarikah penyedia layanan jemaah. Harun menegaskan proses pencarian akan terus dilakukan hingga akhir masa operasional haji 2025.

    DPR Soroti 3 Jemaah Haji Hilang

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya menyoroti kasus hilangnya 3 anggota jemaah haji di Arab Saudi. Ia menyebutkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 secara menyeluruh pekan depan.

    “Bukan hanya dorongan (mencari 3 WNI). Tugaskan, pastikan, statusnya kepada penanggung jawab PPIH (petugas penyelengara ibadah haji) di sana. Karena kita, rencana saya itu dalam minggu atau minggu ini atau minggu depan, semua Timwas kita akan rapat mengevaluasi total,” ujar Cucun di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/6).

    Cucun mengatakan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini bukan hanya ranah Komisi VIII DPR. Evaluasi akan menyertakan pansus (panitia khusus).

    Cucun meminta Kemenag mencari tiga anggota jemaah yang hilang di Arab Saudi. Ia berharap ketiga orang itu dalam kondisi aman dan sehat.

    (wnv/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kriteria UMKM yang dapat mengelola sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, UMKM dapat mengelola sumur minyak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Namun, kata Yuliot, tak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

    “Karena kegiatan usahanya UMKM, maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

    Selain nilai minimal modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

    “Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham,” tutur Yuliot.

    Lebih lanjut, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat yang dikelola UMKM, koperasi, atau BUMD.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Lebih lanjut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (BPH) dari pemanfaatan sumur rakyat tersebut.

    Dia mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot.

    Dia pun menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

  • Ada Tambahan Lifting 15.000 Barel/Hari

    Ada Tambahan Lifting 15.000 Barel/Hari

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur sumur minyak yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) di dalam negeri.

    Penertiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada 3 Juni 2025.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan melalui regulasi yang baru diterbitkan, sumur masyarakat yang sudah ada saat ini dapat berproduksi sambil diperbaiki sesuai kaidah keteknikan yang baik. Tujuannya untuk mengurangi dampak lingkungan, isu keselamatan dan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan produksi minyak dan penerimaan negara.

    Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sedang menginventarisasi sumur minyak yang dikelola masyarakat di sejumlah daerah. Daerah yang akan dilakukan identifikasi tersebut berada di wilayah Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dann Kalimantan Utara.

    “Jadi, dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap sumur masyarakat ini. Akhir Juli ini kita sudah mendapatkan data-data identifikasi yang ada di lapangan,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Dengan adanya penertiban sumur minyak masyarakat, diperkirakan ada tambahan produksi 10.000-15.000 barel per hari (bph). Ia mengatakan, nantinya produksi tersebut tercatat sebagai lifting nasional.

    “Jadi, untuk prediksi dengan adanya pemberian legalitas dan juga ini akan tercatat sebagai lifting, kita mengharapkan tambahan liftingnya itu adalah sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 barel per hari,” kata Yuliot

    Dalam aturan baru tersebut, perusahaan migas atau KKKS diwajibkan membeli minyak dari sumur masyarakat yang berada dalam wilayah kerja (WK) dan di luar wilayah operasi. Kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun sejak berlakunya Permen ini atau hingga 2029.

    Berdasarkan Permen tersebut, disebutkan bahwa sumur minyak masyarakat adalah sumur minyak bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan UMKM. Dalam Permen ini, diatur pembelian hasil produksi minyak sumur masyarakat. Dalam dalam pasal 22 beleid tersebut dijelaskan bahwa Kontraktor wajib memberikan imbalan kepada BUMD, Koperasi, atau UMKM atas penyerahan seluruh hasil produksi Minyak Bumi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

    Imbalan yang ditetapkan ialah sebesar 80% dari harga minyak mentah Indonesia. Imbalan tersebut merupakan bagian dari biaya operasi Kontraktor pada Kontrak Kerja Sama skema cost recovery. Sementara imbalan pada Kontrak Kerja Sama skema gross split diberlakukan dengan penyesuaian bagi hasil bagian kontraktor (before tax) menjadi sebesar 93%.

    “BUMD, Koperasi, atau UMKM sebagaimana juga wajib memberikan imbalan kepada kelompok masyarakat yang dilibatkan secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak dan paling tinggi sebesar 70% dari harga minyak mentah indonesia,” bunyi Pasal 23 dalam bleid tersebut dikutip, Selasa (17/6/2025).

    Pada Pasal 24, Menteri dapat menugaskan kontraktor untuk melaksanakan perluasan dan/atau pelepasan bagian WK dalam rangka mendukung produksi dari Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM. Dalam aturan ini, BUMD, Koperasi, atau UMKM bertanggung jawab atas aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman good engineering practices serta bertanggung jawab atas minyak bumi sampai dengan titik serah sumur minyak.

    Kontraktor wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerimaan minyak bumi sejak titik serah sumur minyak. Dalam Permen tersebut juga ditegaskan bahwa hasil produksi minyak bumi dari sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM wajib diserahkan kepada Kontraktor, jika tidak dilakukan maka akan ada tindakan penegakan hukum.

    Tahapan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM:

    a. Inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    b. Penunjukan pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    c. Pengajuan dan persetujuan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
    d. Perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM; dan
    e. Pengawasan dan pelaporan

    (ara/ara)

  • Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Ricky Gozali-Dicky Kartikoyono jalani uji kelayakan Deputi Gubernur BI

    Jakarta (ANTARA) – Dua Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2025-2030, yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono, menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Ricky dan Dicky merupakan Calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. DPR RI akan memilih salah satu dari calon tersebut untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono yang akan segera habis masa jabatannya pada 2025.

    “Uji kelayakan akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat membuka fit and proper test Calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI dalam rangka fit and proper test ini memenuhi persyaratan kuorum yang dihadiri oleh 28 anggota, di mana semuanya berasal dari 8 fraksi.

    Uji kepatutan dan kelayakan digelar secara terbuka dan dimulai pada 15.00 WIB. Calon Deputi Gubernur BI menjalani uji kelayakan secara individu, di mana masing-masing calon diberikan waktu maksimal 30 menit untuk mempresentasikan makalahnya dan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR RI.

    Ricky Perdana Gozali mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul “Berdaya Tahan, Bersama Tumbuh, dan Berkelanjutan; Penguatan Peran Kantor Perwakilan BI untuk Indonesia Maju”.

    Kemudian, sesi uji kelayakan dilanjutkan oleh presentasi makalah dari Dicky Kartikoyono yang berjudul “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital; Menuju Asta Cita Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

    Sebagai informasi, Ricky Perdana Gozali saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Sedangkan Dicky Kartikoyono kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sejak 2023.

    Ricky Perdana Gozali pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Sementara itu, Dicky Kartikoyono mengawali karier di bank sentral Indonesia sejak tahun 1995 dan menduduki sejumlah jabatan strategis mulai dari Kepala Grup Kebijakan Organisasi dan SDM-DSDM, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (dilantik pada 2017), Kepala Perwakilan BI London (dilantik pada 2020), serta Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (dilantik pada 2022).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengungkapkan bahwa prevalensi
    stunting nasional
    pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
    Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
    “Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
    Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
    program Pemberian Makanan Tambahan
    (PMT).
    “Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
    Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
    Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
    “Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

    Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
    “Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
    Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
    Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
    Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi pemerintah jaga inflasi Sumatera Selatan di angka 0,08 persen

    Strategi pemerintah jaga inflasi Sumatera Selatan di angka 0,08 persen

    ANTARA – Sumatera Selatan mengalami inflasi 0,08 persen secara bulanan yang dipengaruhi oleh lima komoditas utama, yakni beras, daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, dan telur ayam ras. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto pada Selasa (1/7) menyebut, inflasi selama bulan Juni relatif stabil yang dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan antisipatif dari pemerintah. (Winda Tri Agustina/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didukung KUR BRI, UMKM Ini Sukses Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis dan Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Didukung KUR BRI, UMKM Ini Sukses Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis dan Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terus ditunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk lewat upaya nyata memberdayakan pelaku usaha dan memperluas akses permodalan.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI aktif mengambil peran penting dalam mendorong sektor UMKM di berbagai daerah, termasuk melalui dukungan kepada para pengusaha lokal yang berpartisipasi dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu yang merasakan langsung manfaat dari dukungan ini adalah Maida Desy Amnah, pemilik usaha katering “RKP” di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

    Sejak mendirikan bisnisnya pada 2009, Maida konsisten mendapat pendampingan dari BRI melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan inilah yang menjadi kunci berkembangnya usahanya. Hingga kini, ia sudah tiga kali memanfaatkan KUR untuk memperbesar kapasitas dan memperluas jangkauan kateringnya.

    “Pembiayaan KUR BRI kami gunakan untuk menambah kapasitas dan peralatan dapur. Khusus yang ketiga, memang kami ajukan untuk memenuhi kebutuhan usaha karena modalnya cukup besar harus mengikuti standar Pemerintah,” jelas Maida.

    Tak sekadar membantu menjaga keberlangsungan usahanya, Maida juga mengungkap bahwa pembiayaan KUR dari BRI membuka jalan bagi dirinya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini ia rasakan langsung saat mengikuti seleksi sebagai mitra penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi memenuhi standar kelayakan dapur yang ditetapkan program, Maida menggunakan dana KUR untuk melengkapi peralatan dapur serta meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan dengan lebih optimal.

    “Waktu itu kami memang ingin mengembangkan usaha, lalu mendaftar sebagai mitra dapur MBG. Setelah diverifikasi oleh yayasan dan pihak provinsi, Alhamdulillah dapur kami dinilai layak,” ucapnya.

    Saat ini, Maida menjadi salah satu mitra UMKM dalam pelaksanaan tahap pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipercaya untuk menangani produksi dan distribusi ribuan porsi makanan bergizi setiap hari kerja ke enam sekolah di wilayahnya, mencakup jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, dengan total penerima manfaat mencapai 3.028 siswa.

    Maida menjelaskan bahwa kepastian permintaan dari pemerintah menjadi alasan utama keterlibatan usahanya, RKP, dalam program ini. “Penyalurannya rutin setiap hari ke enam sekolah, jadi jumlahnya stabil. Kami libur hanya di hari Sabtu dan Minggu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dari BRI tidak hanya memungkinkan RKP berkontribusi langsung dalam program MBG, tetapi juga memperluas dampak positif secara ekonomi di lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja, dari semula hanya 26 orang, kini RKP telah mempekerjakan 53 karyawan yang seluruhnya berasal dari warga lokal, untuk mendukung seluruh proses produksi hingga distribusi makanan setiap hari.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan seperti KUR memang telah menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor UMKM. Dukungan ini diyakini mampu menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi perekonomian lokal.

    “BRI menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata tentang pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga tentang membuka perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. BRI hadir untuk memastikan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program ini dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hendy.

    Ia menambahkan, peran BRI tidak berhenti pada penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan. “Kami berharap pemberdayaan yang diberikan melalui akses pembiayaan ini dapat mendorong peningkatan omzet dan skala usaha UMKM, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

  • Prabowo Beri Penghargaan 7 Satker dan 3 Anggota Polri di HUT ke-79 Bhayangkara

    Prabowo Beri Penghargaan 7 Satker dan 3 Anggota Polri di HUT ke-79 Bhayangkara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tanda kehormatan untuk satuan kerja dan anggota Polri saat perayaan HUT ke-79 Bhayangkara.

    Penganugerahan tanda kehormatan itu tertuang dalam Kepytusan Presiden (Keppres) No.49/TK/2025 dan No.50/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Melalui Keppres No.49/TK/2025, Prabowo telah memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti terhadap tujuh satker Polri, mulai dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

    Kemudian, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Tanda kehormatan ini juga telah disematkan terhadap dua kepolisian daerah, yakni Polda Aceh dan Polda Sumatera Selatan.

    Selanjutnya, Prabowo melalui Kepres No.50/TK/2025 t lah memberikan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya terhadap tiga anggota Polri.

    Tiga anggota itu yakni Kapolres Kota Besar Kombes Leonard Marojahan Sinambela, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rina Lestari, serta Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Didik Darmanto.

    Adapun, penghargaan itu diberikan atas jasa atau kontribusinya terhadap kemajuan dan pengembangan Polri dalam menjalankan tugasnya.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 1 Juli 2025, BMKG Prediksi Mayoritas Berpotensi Hujan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 1 Juli 2025, BMKG Prediksi Mayoritas Berpotensi Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada hari ini, Selasa (1/7/2025).

    “Untuk cuaca di Banda Aceh diperkirakan berawan,” kata Prakirawan BMKG Efa Septiani, dikutip Liputan6.com dari Antara, Selasa (1/7/2025).

    Sementara, lanjut dia, cuaca Indonesia di Pekanbaru dan Padang diprakirakan berawan tebal. Menurut Efa, BMKG memprakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan di Medan dan Tanjung Pinang. Sedangkan Jambi dan Bandar Lampung diprakirakan berawan tebal.

    “Kemudian, untuk Palembang dan Bengkulu terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Perlu diwaspadai bagi masyarakat di Kota Pangkalpinang, karena diprakirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir,” kata dia.

    Sementara, lanjut dia, secara umum cuaca kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, Kota Denpasar diprakirakan berawan.

    “Cuaca di Kupang diprakirakan berawan tebal. Sedangkan di Mataram diprakirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan,” ucap Efa.

    “Kita beranjak menuju ke Pulau Kalimantan. Untuk Pontianak dan Banjarmasin diprakirakan berawan,” sambung dia.

    Kemudian, lanjut Eva, di Samarinda dan Palangka Raya diprakirakan berawan tebal. BMKG, kata dia, memprediksi terdapat potensi hujan yang disertai petir di Kota Tanjung Selor.

    “Dari Kalimantan bergeser menuju ke Sulawesi. Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar diprakirakan berawan tebal,” terang Efa.

    Kemudian, Kendari diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Mamuju berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

    “Yang terakhir kita menuju ke wilayah timur Indonesia, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke akan diguyur hujan dengan intensitas ringan,” ucap Efa.

    “Kemudian, Jayapura dan Sorong akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Sementara cuaca di Nabire diprediksi hujan disertai petir,” tutup dia.

     

    Badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India, hingga Serbia, membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di AS, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim Amerika. Sele…