Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Kejati Sumsel Tetapkan Alex Noerdin Tersangka Korupsi Pasar Cinde Palembang – Page 3

    Kejati Sumsel Tetapkan Alex Noerdin Tersangka Korupsi Pasar Cinde Palembang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Gubernur Alex Noerdin sebagai tersaga kasus korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Selain Alex Noerdin, Kejati Sumsel juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

    “Tim penyidik telah memeriksa 74 saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Aspidsus Umaryadi didampingi Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, dalam konferensi pers di Gedung Kajati Sumsel, Palembang, Rabu malam (2/7/2025) dilansir Antara.

    Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini tercatat masih menjalani hukuman untuk kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan kasus pembelian gas bumi melalui PT PDPDE.

    Tiga tersangka lainnya yakni Edi hermanto yang sedang menjalani penahanan pada kasus sebelumnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah, Direktur PT. Magna Beatum Eldrin Tando, dan Kepala Cabang PT. Magna Beatum Rainmar.

    Keempat tersangka dikenakan Pasal Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

    Dugaan Subsidaer Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

    Atau kedua Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     

    Mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijiaya Palembang dengan kerugian negara sebesar Rp 116 miliar.

  • DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Deputi Gubenur BI Hari Ini

    DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Deputi Gubenur BI Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai hasil fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pada hari ini, Kamis (3/7/2025).

    Agenda rapat paripurna itu dilakukan setelah Komisi XI DPR memilih Ricky Perdana Gozali menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Doni P. Joewono yang masa jabatannya akan segera berakhir.

    Ricky terpilih usai Komisi XI DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada 1—2 Juli 2025. Ada dua calon deputi Bank Indonesia (BI) pengganti Doni Joewono yang ikut uji kelayakan dan kepatutan yaitu Ricky dan Dicky Kartikoyono.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menjelaskan bahwa usai keduanya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya melakukan rapat internal untuk memilih satu calon. Pilihan jatuh kepada Ricky Perdana.

    “Kita memutuskan Pak Ricky, musyawarah mufakat,” ungkap Hekal usai rapat internal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Menurutnya, semua anggota Komisi XI mempunyai suara bulat atas keputusan tersebut. Kini, Komisi XI akan menyurati pimpinan DPR agar pemilihan Ricky diumumkan pada rapat paripurna terdekat. “Setelah diparipurnakan, [DPR] kirim ke presiden,” ungkap Hekal.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa pihaknya memilih Ricky karena sudah berkarier lama di BI. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, sambungnya, Ricky juga bisa meyakinkan anggota DPR untuk memilihnya.

    Menurutnya, Ricky memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mempuni. Selain itu, Ricky dinilai memiliki hubungan yang baik dengan pimpinan BI lainnya. “Kami melihat beliau adalah calon yang cakap,” kata Misbhakun usai rapat.

    Adapun, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah. Dia pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.

    Lalu pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar. Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

  • Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi Pasar Cinde

    Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Jadi Tersangka Korupsi Pasar Cinde

    Jakarta –

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Cinde, Palembang. Alex ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

    Tiga tersangka lain yakni Kepala Cabang PT Magna Beatum Raimar Yousnaidi, Direktur PT Magna Beatum Aldrin Tando, Ketua Pania Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Edi Hermanto.

    “Ya benar, hari ini Kejati Sumsel telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Pasar Cinde. Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan cukup alat bukti,” kata Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari dilansir detikSumbagsel, Kamis (3/7/2025).

    Vanny menjelaskan Alex saat ini masih ditahan atas kasus lain. Sementara, Raimar Yousnaidi langsung menjalani pemeriksaan lanjutan dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang.

    “Untuk tersangka Alex Noerdin dan Edi Hermanto masih ditahan terhadap kasus lain, sedangkan Aldrin Tando berada di luar negeri dan sedang diburu petugas,” ungkapan.

    Penyidik Kejati Sumsel sudah melakukan pemeriksaan terhadap 74 orang saksi tekait kasus tersebut. Tak menutup kemunkinan adanya tersanga baru.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Ini Jurus Baru Pemerintah Genjot Produksi Minyak & Gas

    Jakarta –

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi telah terbit.

    Melalui beleid ini, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki Wilayah Kerja untuk terus meningkatkan produksi.

    Regulasi terbaru ini mengatur erja sama sumur minyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); kerja sama operasi/teknologi, dan kerja sama pengusahaan sumur tua.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, aturan ini dibentuk untuk mendukung ketahanan energi nasional, sebagai salah satu upaya mencapai swasembada energi.

    “Jadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk ketahanan energi dan juga bagaimana kita swasembada energi, mau tidak mau kita harus melakukan peningkatan produksi. Kita mendorong perusahaan-perusahaan KKKS yang sudah diberikan konsesi wilayah kerja bisa meningkatkan produksi,” ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Yuliot juga menyoroti sumur minyak dan gas bumi (migas) milik masyarakat. Dari sumur-sumur yang dikelola masyarakat tersebut, Yuliot menilai terdapat potensi penambahan lifting minyak sebanyak 10-15 ribu barel per hari.

    “Jadi kalau ini kan juga dengan proses yang ada, kita harapkan mungkin lebih dari 15 ribu. Tetapi target optimis dari Kementerian ESDM itu adalah sekitar 10 ribu sampai dengan 15 ribu barel per hari,” terang Yuliot.

    Melalui Permen ini, sumur migas masyarakat akan dinaungi oleh BUMD/Koperasi/UMKM, melalui kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia menjelaskan, untuk pembentukan UMKM dapat dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kerja (WK) tersebut.

    Sumur Minyak Rakyat

    Kemudian untuk Koperasi, beranggotakan masyarakat pengelola sumur, dan dapat dilakukan juga penghimpunan kegiatan usaha oleh BUMD.

    Selain kerja sama dengan sumur minyak masyarakat, beleid ini juga mengatur kerja sama antara kontraktor suatu wilayah dengan mitra, melalui kerja sama operasi ataupun kerja sama teknologi.

    Untuk skema kerja sama sumur, melalui aturan ini, mitra diberikan imbalan 70 persen dari harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Sementara untuk skema kerja sama lapangan/struktur, mitra diberikan imbalan 85% dari jatah bagi hasil KKKS.

    “Ini bisa di sumur atau lapangan yang ideal, kemudian bisa juga di sumur lapangan yang berproduksi, mitra menanggung investasi dan biaya, dan risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama dengan perusahaan KKKS ini,” jelas Yuliot.

    Aturan ini juga mengatur kerja sama pengusahaan sumur tua, yang akan dilakukan oleh BUMD/Koperasi kepada KKKS rekomendasi Bupati yang disetujui Gubernur. Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Saat ini masih terdapat 1.400 sumur tua yang berkontribusi pada penambahan produksi sebesar 1.600 barel per hari dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lihat juga Video Momen Bahlil Tegur Dirjennya-Dirut PLN: Kurang Ajar Kalian!

    (rea/hns)

  • PLTP Lumut Balai Unit 2 Beroperasi Penuh, PGE Tambah Kapasitas Terpasang 55 MW

    PLTP Lumut Balai Unit 2 Beroperasi Penuh, PGE Tambah Kapasitas Terpasang 55 MW

    FAJAR.CO.ID, MUARA ENIM — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO), berhasil menyelesaikan tahapan penting dalam operasionalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2, dengan kapasitas 55 megawatt (MW).

    Setelah melewati pengujian Unit Rated Capacity (URC) selama 72 jam berturut-turut dan dinyatakan layak operasi melalui penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 29 Juni 2025, pembangkit ini kini beroperasi penuh dan menyalurkan listrik ke jaringan nasional.

    Dengan tambahan tersebut, PGE kini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727,5 MW dari enam wilayah operasi. Proses pengujian URC yang berlangsung pada 26-29 Juni 2025 menunjukkan performa pembangkitan yang stabil dan sesuai spesifikasi.

    Dengan selesainya penandatanganan Berita Acara URC dan penerbitan SLO, diharapkan proses integrasi dan sinkronisasi proyek dengan jaringan kelistrikan nasional dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan kontribusi positif terhadap bauran energi nasional dari sumber energi baru terbarukan, khususnya dari panas bumi. Fase ini juga menjadi tonggak penting dalam monetisasi aset melalui transaksi penjualan listrik oleh PGE kepada PLN.

    Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Julfi Hadi mengatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif tim PGE di lapangan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

    “Kami bersyukur pembangkitan PLTP Lumut Balai Unit 2 kini dapat dimulai secara penuh dan konsisten. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang PGE dalam menyediakan energi bersih berbasis panas bumi yang andal dan berkelanjutan. Dengan tambahan kapasitas ini, kami tidak hanya memperkuat bauran energi nasional, tetapi juga semakin mendekatkan langkah menuju target kapasitas terpasang yang dikelola mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) pada 2-3 tahun mendatang,” ujarnya.

  • PPIH Minta Bantuan Arab Saudi Cari 3 Jemaah Haji Demensia yang Hilang di Mekkah

    PPIH Minta Bantuan Arab Saudi Cari 3 Jemaah Haji Demensia yang Hilang di Mekkah

    PPIH Minta Bantuan Arab Saudi Cari 3 Jemaah Haji Demensia yang Hilang di Mekkah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Bidang Pelindungan Jemaah
    Kolonel Harun Al Rasyid
    menyampaikan, pihaknya telah meminta bantuan otoritas Arab Saudi untuk mencari tiga jemaah haji yang hilang di Mekkah.
    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah berkoordinasi dengan KKHI Mekkah, pihak KJRI, dan beberapa kantor polisi di wilayah Mekkah.
    “Kami menyampaikan hal ini sekaligus minta bantuan kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah saat kunjungan ke kantor misi haji Indonesia di Daker Mekkah,” ujar Harun, dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).
    Upaya lain yang dilakukan, lanjut Harun, PPIH bersurat ke masing-masing syarikah penyedia layanan jemaah.
    “Tujuannya untuk meminta mereka ikut serta proaktif dalam membantu pencarian,” imbuh dia.
    Harun mengatakan, tim PPIH setiap hari melakukan penyisiran di berbagai tempat, termasuk wilayah Masjidil Haram dan di sekitaran hotel.
    “Kami juga melakukan kunjungan ke Imigrasi Syumaisy guna mengecek keberadaan tiga jemaah tersebut,” ucap dia.
    Harun menuturkan, PPIH telah membentuk dua tim untuk melakukan proses pencarian ketiga jemaah yang memiliki riwayat demensia itu.
    “Ketiga jemaah ini memiliki riwayat demensia. Hingga saat ini kita terus melakukan pencarian terhadap ketiga jemaah,” ujar dia.
    Selama proses pencarian, PPIH telah memeriksa Jabal Khandamah, Jabal Tsur, Kamar Mayat RS An-Noor Makkah, sejumlah tempat di sekeliling hotel tempat tinggal jemaah, kawasan Arafah dan Muzdalifah, perbatasan Makkah dan al-Lith, serta pengecekan CCTV.
    “Mohon doa semoga ketiganya bisa segera kita temukan,” kata Harun.
    Sebagai informasi, ketiga jemaah haji yang hilang, yakni Nurimah (80 tahun) dari Kelompok Terbang 19 Embarkasi Palembang, Sukardi (67) dari Kelompok Terbang 79 Embarkasi Surabaya, dan Hasbullah (75) dari Kloter 7 Embarkasi Banjarmasin.
    Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei 2025 atau dua hari setelah tiba di Mekkah.
    Sementara Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei 2025 atau dua hari setelah tiba di Mekkah.
    Sedangkan Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada 17 Juni 2025 dini hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BBWS sebut penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji Sumsel mundur jadi 2026

    BBWS sebut penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji Sumsel mundur jadi 2026

    hingga 26 Juni 2025, realisasi pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang termasuk PSN mencapai 57,81 persen

    Palembang (ANTARA) – Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (Sumatera) VIII menyebutkan target penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mundur menjadi tahun 2026.

    Kepala BBWS Sumatera VIII Feriyanto Pawenrusi di Palembang, Rabu, mengatakan hingga 26 Juni 2025, realisasi pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai 57,81 persen.

    Pembangunan PSN yang berada di Ogan Komering Ulu Selatan itu sebelumnya ditargetkan selesai pada awal tahun 2024.

    Tetapi, karena sempat ada permasalahan terkait lahan dan perubahan desain, penyelesaian akhirnya ditargetkan mundur pada 2026.

    “Kami mengupayakan akselerasi dengan meminta dukungan pemerintah daerah melalui Gubernur Sumsel kepada pemerintah pusat terkait percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji,” katanya.

    Selain itu, pembangunan Jaringan Irigasi Lempuing sampai saat ini telah mencapai 25 persen dari total rencana pembangunan.

    Untuk pekerjaan fisik untuk Irigasi Lempuing sempat tertunda beberapa kali lantaran mengalami gagal lelang.

    Sehingga, dilakukan tender ulang untuk perencanaan dan supervisi sehingga mulainya pelaksanaan konstruksi di lapangan tertunda.

    Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pembangunan Daerah Irigasi Lematang tidak lagi menjadi bagian dari PSN periode 2025-2029.

    Oleh sebab itu, saat ini pembangunan proyek itu baik saluran primer maupun sekunder telah memasuki masa pemeliharaan sampai dengan Maret 2026, kata Feriyanto.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Briket Batu Bara Disebut Jadi Alternatif Hilirisasi Energi

    Briket Batu Bara Disebut Jadi Alternatif Hilirisasi Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen dalam mendukung ketahanan energi nasional dan transisi pemanfaatan energi melalui hilirisasi batu bara. Salah satu produk dari upaya hilirisasi ini adalah briket batu bara.

    Sebagai produsen briket batu bara di Indonesia, PTBA mengoperasikan dua pabrik briket, yaitu Pabrik Briket Tanjung Enim yang beroperasi sejak 1993 dan Pabrik Briket di Natar, Lampung. Melalui kedua pabrik ini, PTBA menyediakan solusi energi alternatif yang efisien dan ekonomis bagi masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, usaha kuliner, hingga sektor peternakan.

    Briket batu bara merupakan bahan bakar padat yang dihasilkan melalui serangkaian proses khusus di pabrik, termasuk karbonisasi, untuk meningkatkan kualitas kalori batu bara. Produk unggulan PTBA, yakni Briket Super, melalui proses karbonisasi mampu menaikkan nilai kalori dari sekitar 4.800-5.000 menjadi 5.300-5.800 kcal/kg (GAR).

    “Briket super dikenal dengan pembakarannya yang mudah, tidak menghasilkan asap, dan tidak memengaruhi cita rasa masakan. Inilah yang menjadikannya semakin diminati oleh pelaku usaha makanan dan jasa boga,” ujar Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto dikutip Rabu (2/7/2025).

    Briket batu bara menawarkan keunggulan dibandingkan bahan bakar konvensional. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi, yang tercermin dari sifatnya yang lebih hemat dan irit dalam penggunaan energi.

    Selain itu, briket menghasilkan panas bara tinggi dengan nyala bersih, bebas jelaga, sehingga menjaga kebersihan perabotan dan dapur.

    Keunggulan lainnya adalah pembakaran yang tanpa asap dan bau sehingga tidak ada perubahan pada rasa atau aroma masakan. Bahkan aman untuk penggunaan rumah tangga, terutama Briket Super Karbonisasi.

    Briket juga menjamin keamanan karena tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan atau ternak, serta bebas dari risiko ledakan. Terakhir, abu sisa pembakarannya dapat dimanfaatkan kembali sebagai abu gosok, alat penyulut briket, campuran pupuk, atau sebagai bahan pencampur dalam bangunan.

    Briket batu bara menunjukkan keserbagunaan dan dapat dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor. Dalam konteks memasak, briket ini menjadi pilihan ideal bagi rumah tangga, restoran, pabrik kerupuk, pabrik tahu/tempe, dan berbagai usaha kuliner lainnya.

    Selain itu, briket juga berperan dalam pemanasan, baik sebagai penghangat ruangan, untuk mendukung operasional peternakan ayam, maupun dalam proses penyulingan atsiri.

    Kemampuannya dalam pengeringan juga efektif digunakan untuk mengeringkan komoditas, seperti padi, teh, tembakau, karet, kopi, dan kopra. Tak hanya itu, briket juga dimanfaatkan dalam proses pembakaran untuk produksi batubata, genteng, dan gamping.

    Briket juga memiliki manfaat lain, seperti menjadi bahan bakar untuk steam boiler.

    Turino menjelaskan pabrik Briket Tanjung Enim dan Natar juga memproduksi dan menjual tungku briket, termasuk tungku portabel untuk mempermudah konsumen dalam memanfaatkan briket sebagai bahan bakar.

    “Dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, PTBA terus meningkatkan produksi briket sesuai dengan pertumbuhan permintaan,” kata dia.

    Menurut dia potensi pengembangan briket masih besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil, maupun sektor pertanian dan peternakan.

    “Saat ini, PTBA juga terus mengembangkan sayapnya dengan merangkul UMKM dan koperasi di sekitar Muara Enim, Lahat, hingga Lampung sebagai pangsa pasar briket, memperluas jangkauan manfaat produk hilirisasi ini,” pungkas Turino.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur BI Periode 2025-2030 setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) diselenggarakan pada Selasa (1/7).

    “Kami menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2025-2030 secara musyawarah mufakat,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Misbakhun memandang, sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ricky dinilai pantas untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur BI menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    “Nanti tentunya di internal mereka juga akan menetapkan pembidangan seperti apa dan itu kan sangat dinamis di internal mereka. Tetapi sebagai seorang pejabat BI yang berkarier di sana selama puluhan tahun, kami melihat dia adalah seorang Calon Deputi yang cakap, mempunyai kemampuan profesional, mempunyai keahlian yang cukup dan kapasitas kepemimpinan yang memadai,” jelas Misbakhun.

    Terkait dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Deputi Gubernur BI, Misbakhun menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).

    “Saya menunggu surat Rapat Paripurnanya jam berapa. Karena itu bukan keputusan saya untuk menentukan jadwal Rapat Paripurna,” ujar dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/7), Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua Calon Deputi Gubernur BI yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono.

    Ricky saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Ia pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

    Sebelumnya, Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Calon Deputi Gubernur BI. Presiden mengusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI satu orang di antaranya, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Kamis (3/7/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menyiapkan surat tuntutan yang bakal dibacakan esok hari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

    “Kami, Tim Jaksa telah menyiapkan surat tuntutan Terdakwa Hasto Kristiyanto dan siap untuk membacakannya besok (3/7),” ujar Jaksa KPK Rio Vernika Putra melalui keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto telah menetapkan sidang tuntutan untuk digelar esok hari. Penetapan itu disampaikan pada sidan pekan lalu, Kamis (26/6/2025). 

    Pada sidang sebelumnya, Hasto telah diperiksa sebagai terdakwa. “Acara berikutnya adalah tuntutan. Sidang ditunda pada 3 Juli 2025 dengan acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum,” ujar Rios. 

    Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menjerat buron Harun Masiku.

    Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan sekunder, Hasto turut didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.