Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • BPS: Perjalanan Wisata Domestik Tembus 105,12 Juta per Juni 2025

    BPS: Perjalanan Wisata Domestik Tembus 105,12 Juta per Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan nusantara (wisnus) melakukan 105,12 juta perjalanan di dalam negeri pada Juni 2025. Jumlah tersebut naik 7,62% dibandingkan Mei 2025 yang hanya mencatat 97,67 juta perjalanan wisnus.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan jumlah perjalanan wisnus juga naik 25,93% dibandingkan Juni 2024 (year-on-year/yoy) sebanyak 83,47 juta perjalanan.

    “Secara kumulatif, sepanjang Januari—Juni 2025 jumlah perjalanan wisnus mencapai 613,78 juta perjalanan atau meningkat sebesar 17,70% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

    Lebih jauh, pariwisata nusantara pada Juni 2025 didominasi oleh arus perjalanan wisata dari Pulau Jawa, yakni sebanyak 63,06% dari total perjalanan wisnus berasal dari Pulau Jawa.

    Menurut provinsi asal, BPS mencatat jumlah perjalanan wisnus tertinggi pada Juni 2025 berasal dari provinsi Jawa Barat (18,97 juta perjalanan), dengan kontribusi sebesar 18,04% dari total perjalanan di Indonesia.

    Jumlah perjalanan wisnus dari Jawa Barat naik 5,71% dibandingkan Mei 2025 dan naik 36,86% dibandingkan Juni 2025.

    Kemudian, provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mencatat jumlah perjalanan wisnus yang cukup tinggi, masing-masing sebanyak 17,53 juta perjalanan (16,67% dari total) dan 11,76 juta perjalanan (11,19% dari total).

    Sementara itu, provinsi lainnya yang juga mencatat jumlah perjalanan yang cukup tinggi, di antaranya DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

    Jika menengok berdasarkan daerah tujuan, Pulau Jawa masih menjadi daerah tujuan perjalanan wisata yaitu mencapai 66,73 juta perjalanan pada Juni 2025 atau sebesar 63,48% dari total perjalanan wisnus di Indonesia.

    Data tersebut menunjukkan, provinsi yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Jawa Barat (18,75 juta perjalanan), Jawa Timur (18,71 juta perjalanan), dan Jawa Tengah (12,03 juta perjalanan).

    Kemudian, provinsi lainnya yang juga menjadi tujuan perjalanan wisata tertinggi adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan.

  • Legislator Rajiv Minta Penanganan Karhutla Serius dari Hulu ke Hilir

    Legislator Rajiv Minta Penanganan Karhutla Serius dari Hulu ke Hilir

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan terpadu. Rajiv menekankan agar tak ada ego sektoral. Dia berharap para pemangku kebijakan tak jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi antarlembaga atau hanya pada saat darurat.

    Legislator Fraksi Partai NasDem ini menuturkan penanganan karhutla jangan hanya sekadar apel siaga. Kesigapan, strategi yang sistematis dan respons cepat diperlukan.

    “Setiap tahun kita dengar kata ‘Siaga Karhutla’, tapi faktanya yang turun ke lapangan tetap itu-itu saja tanpa dukungan sistem yang baku. Tak jarang kita lihat yang mepadamkan api seringkali hanya Manggala Agni dan warga setempat,” kata Rajiv pada Kamis (31/72025).

    Oleh sebab itu ia mendorong Pemerintah membentuk sistem terpadu penanganan karhutla dengan melibatkan semua pihak, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah (pemda), aparat keamanan, masyarakat adat hingga dunia usaha.

    “Sistem ini harus dibangun dengan pola kerja yang jelas, data yang terbuka serta peralatan yang memadai di lapangan,” ujar Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.

    “Sudah saatnya kita serius dari hulu ke hilir menangani karhutla, bukan hanya padamkan asap tapi cegah api sebelum menyala,” jelas dia.

    Rajiv mengatakan Pemerintah harus membentuk pusat komando lapangan terpadu di daerah-daerah rawan karhutla. Menurutnya, posko ini harus diisi unsur Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dan pemerintah daerah (Pemda).

    Selain itu dia mendorong Pemerintah membangun sistem deteksi dini berbasis teknologi seperti pantauan satelit, sensor tanah dan drone patroli yang datanya bisa diakses publik. Dia menambahkan agar pelibatan masyarakat dilakukan secara nyata, misalnya dengan penguatan kelompok masyarakat peduli api (MPA) dengan insentif yang layak dan pelatihan rutin.

    “Mereka ini pejuang di kampung-kampung, harus diberi alat, insentif dan status hukum yang jelas. Jangan biarkan publik berpikir karhutla itu alamiah. Ini bisa dicegah jika sistemnya dibangun dengan serius, dan transparansi dijadikan alat pengawasan bersama,” tegas Rajiv.

    Dia mencatat data Satgas Karhutla Provinsi Riau di mana ada 586 titik panas di daerah tersebut pada awal Juli 2025. Per tanggal 25 Juli 2025, aparat lintas sektor berhasil memadamkan api pada areal seluas 1.156,17 hektare.

    Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, masing-masing mencatat empat titik. Sementara, Kampar dan Kepulauan Meranti mencatat dua titik, disusul Indragiri Hulu, Siak, dan Rokan Hilir yang masing-masing satu hingga dua titik.

    Secara keseluruhan, wilayah Sumatera mencatat 53 titik panas. Setelah Riau, hotspot terbanyak terpantau di Jambi dan Bangka Belitung, masing-masing 11 titik. Disusul Aceh lima titik, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing tiga titik, Lampung dua titik, serta Bengkulu dan Sumatera Selatan masing-masing satu titik.

    (aud/dhn)

  • Komplotan Pembobol 30 Showroom Lintas Provinsi Ditangkap Poolres Serang

    Komplotan Pembobol 30 Showroom Lintas Provinsi Ditangkap Poolres Serang

    SERANG – Tim Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polres Serang meringkus komplotan pencuri kendaraan bermotor (curanmor) yang membobol 30 showroom di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, hingga Jakarta. 

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan dalam operasi tersebut pihaknya menangkap empat pelaku utama dan dua orang penadah. Komplotan ini memiliki modus operandi spesifik, yakni membobol showroom motor pada malam hari dengan merusak rolling door menggunakan pahat dan obeng. 

    “Pelaku mengaku telah beraksi di 30 TKP. Setelah berhasil membongkar pintu, mereka bisa membawa kabur tiga hingga tujuh unit motor sekaligus dari dalam showroom,” katanya.

    Empat eksekutor yang ditangkap adalah VSP (26), AH (22), BOH (26), dan KS (26), seluruhnya warga Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka diringkus di sebuah warung kopi di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, pada Senin (21/7) malam saat sedang merencanakan aksi berikutnya.

    Pengungkapan kasus besar ini berawal dari laporan seorang pemilik showroom di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, yang kehilangan tiga unit motor pada Sabtu (19/7).

    “Berbekal laporan tersebut, tim kami bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku utama dalam waktu kurang dari 2×24 jam,” jelasnya.

    Dari keterangan para pelaku, motor hasil curian dijual kepada dua penadah, RS (23) dan MAS (36), dengan harga berkisar antara Rp5 juta hingga Rp12 juta. Tim Resmob kemudian mengejar kedua penadah yang sempat bersembunyi sebelum akhirnya ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

    Rantai kejahatan ini tidak berhenti di situ. Motor-motor hasil curian tersebut selanjutnya dibawa oleh para penadah ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dijual kembali.

    “Kasus ini masih terus kami kembangkan karena identitas pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini sudah kami kantongi dan sedang dalam pengejaran,” tegas Kapolres.

    Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun.

  • Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini Megapolitan 1 Agustus 2025

    Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini Megapolitan 1 Agustus 2025

    Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Penyidik Polres Metro
    Bekasi
    Kota dijadwalkan memeriksa sejumlah korban dugaan penipuan
    jual beli Vespa fiktif
    pada Jumat (1/8/2025) malam.
    Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang diajukan oleh para korban terhadap AWP, pemilik bengkel Vespa ternama yang berlokasi di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi.
    “Iya nanti malam saya diperiksa sekitar jam 20.00 WIB–21.00 WIB,” kata salah satu korban, Andree Noviar Pradana (32), kepada
    Kompas.com.
    Andree menyebutkan, dirinya akan mendatangi
    Polres Metro Bekasi
    Kota bersama tujuh korban lainnya yang berasal dari Bogor dan Jakarta.
    “Iya sekitar tujuh orang, mereka dari Bogor dan Jakarta, yang Bekasi paling dua orang,” ujar dia.
    Ia berharap pemeriksaan ini dapat menjadi langkah awal pengungkapan kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh AWP.
    “Harapannya ini menjadi titik terang, menjadi pintu awal agar pelaku ditangkap dan dimintai pertanggungjawabannya,” imbuh Andree.
    Kompas.com
    telah menghubungi pihak kepolisian untuk mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat respons.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 63 orang menjadi korban dugaan penipuan jual beli Vespa oleh AWP, pemilik bengkel di Jalan Cipendawa, Rawalumbu.
    Modus yang digunakan beragam, mulai dari jual beli Vespa, jasa servis dan restorasi, hingga penjualan suku cadang dan aksesori Vespa.
    Korban berasal dari berbagai daerah, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, hingga Makassar.
    Para korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota pada 17 Juli 2025, yang teregistrasi dengan nomor laporan: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/
    POLRES METRO BEKASI
    KOTA/PMJ.
    Kompas.com
    juga telah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, namun belum mendapatkan tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Perekonomian menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola dan Rapat Evaluasi Satuan Tugas Pengawasan LPG 3 Kg Bersubsidi di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Rabu (31/7). 

    Kegiatan yang dihadiri oleh para agen dari kabupate/kota dan pihak terkait ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Dansatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan seperti warung mie ayam, yang kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Basaraudin mengaku dirinya sendiri menyaksikan langsung pelanggaran tersebut. “Saya pernah mampir di tempat makan, pas ke toilet, tabung-tabung LPG bersubsidi berjejer di dapur. Saya tidak bisa langsung menegur, tapi ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

    Ia menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan ada kenakalan di tingkat tersebut. “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya.

    “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tambahnya. 

    Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perlunya wadah khusus sebagai ruang evaluasi dan koordinasi rutin antar Satgas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan kegiatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin guna memperkuat sinergi dan mempercepat perbaikan sistem distribusi.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel, Hengki, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, antara lain:

    Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Monitoring, Pengendalian, dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG di Provinsi Sumsel,

    Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 19 Tahun 2025 berdasarkan Standar Daerah Provinsi Sumsel, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota segera membentuk Satgas pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dirancang dengan tiga tujuan utama, yaitu: Mensosialisasikan kebijakan terbaru dan pedoman pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Satgas kabupaten/kota, Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan distribusi LPG 3 Kg.

    “Kami berharap Satgas di setiap daerah segera terbentuk dan aktif bekerja. Kami juga akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” pungkas Hengky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementerian ESDM konfirmasi wacana KEK untuk pengembangan DME

    Kementerian ESDM konfirmasi wacana KEK untuk pengembangan DME

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi wacana pemerintah terkait pengembangan proyek batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    “Setelah jadi, setelah ini kan Kawasan Ekonomi Khusus, artinya nanti kita finalkan dulu (proyek DME), step by step dulu untuk keekonomiannya, studinya,” kata Tri saat ditemui di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Kamis.

    Lebih jauh, Tri mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan merupakan lokasi paling potensial untuk dibidik sebagai KEK khusus DME.

    “Kemungkinannya bisa jadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,” ujar dia.

    Tri mengatakan, pemerintah kemungkinan bakal menambah insentif bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME mereka sendiri.

    “Iya (ada) insentif, tapi saya kurang (tahu) untuk detailnya, insentifnya apa saja,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (31/7) secara terpisah di Indonesia Mining Forum 2025 menilai pemberian status KEK akan membuka jalan bagi kemudahan investasi dari sisi fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME.

    Adapun proyek ini diharapkan dapat menjadi substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia yang dinilai masih tinggi dengan angka Rp80 triliun per tahun.

    Menko Airlangga pun mengatakan pemerintah membidik proyek DME bisa mulai berjalan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

    Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyampaikan hilirisasi batu bara menjadi DME dengan nilai investasi mencapai Rp164 triliun merupakan salah satu dari 18 proyek prioritas hilirisasi.

    “(DME) termasuk, refinery (kilang) juga termasuk,” ujar Bahlil dalam konferensi pers setelah acara bertajuk, “Penyerahan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional”, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7).

    Proyek industri DME (batu bara) yang tersebar di enam lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin memiliki nilai investasi sebesar Rp164 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang.

    Proyek DME memiliki nilai investasi tertinggi apabila dibandingkan dengan 17 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi lainnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

    “Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

    Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

    Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

    Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

    “Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

    Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

    Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

    “Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

    Sumber : Antara

  • Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar Megapolitan 31 Juli 2025

    Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar Megapolitan 31 Juli 2025

    Bengkel Vespa yang Jadi Modus Penipuan Ternyata Sudah Digadaikan ke Bank Rp 1,2 Miliar
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Bengkel Vespa milik AWP di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota
    Bekasi
    , yang digunakan sebagai kedok dalam
    penipuan
    jual beli Vespa, ternyata telah digadaikan ke sebuah bank senilai Rp 1,2 miliar.
    Fakta ini terungkap setelah salah satu korban, Andree Noviar Pradana (32), menelusuri aset pelaku yang dijanjikan akan dijual untuk mengganti kerugian korban.
    Andree mengatakan, AWP sempat berjanji akan menjual bangunan bengkel dua lantai tersebut senilai Rp 1,7 miliar guna menutup kerugian para korban.
    Namun, setelah ditelusuri, sertifikat hak milik (SHM) bengkel tersebut telah dijaminkan ke bank.
    “Setelah ditelusuri, ternyata sertifikat hak milik bengkelnya telah dijaminkan ke sebuah bank senilai Rp 1,2 miliar,” kata Andree saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2025).
    Andree merupakan satu dari 63 orang yang diduga menjadi
    korban penipuan
    oleh AWP, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar.
    Korban berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, hingga Wonosobo.
    Andree sendiri tertipu saat AWP menawarinya bisnis jual beli Vespa senilai puluhan juta rupiah pada Januari 2025.
    “Korbannya ada dari Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, dengan kerugian Rp 1,5 miliar,” ujarnya.
    Setelah mentransfer dana sebesar Rp 25,5 juta ke rekening AWP, Andree tidak pernah mendapatkan kejelasan soal unit Vespa yang dijanjikan.
    Pelaku diduga kabur ke Jawa Tengah dan menutup bengkel miliknya secara mendadak pada Maret 2025.
    Dari penelusuran lebih lanjut di kalangan komunitas Vespa, diketahui bahwa AWP juga diduga menipu puluhan orang lainnya.
    Modus yang digunakan pelaku bervariasi, mulai dari jual beli Vespa, servis, restorasi, hingga investasi spare part dan aksesori.
    Bahkan, beberapa unit Vespa milik konsumen diduga telah dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya.
    “Jadi modusnya itu, ada jual beli, servis, restorasi, sama investasi spare part,” ujar Andree yang merupakan warga Jatibening, Pondok Gede.
    Setelah mencari keberadaan pelaku selama berbulan-bulan, Andree berhasil menemui AWP di Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 29 Juni 2025.
    Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui perbuatannya namun berdalih tidak bisa mengembalikan uang karena sedang mengalami masalah ekonomi.
    “Dia mengaku salah, bahkan dia ngaku siap dipenjara,” ungkap Andree.
    Namun, karena aset utama pelaku telah dijaminkan, Andree dan belasan korban lainnya merasa tidak akan bisa mendapatkan pengembalian dana secara utuh.
    Mereka pun melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota pada 17 Juli 2025. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/PMJ.
    “Kami berharap laporan diproses dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” kata Andree.
    Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal Regional

    10 Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal Regional

    Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    — Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara menanggapi kabar mengenai
    Mulyono
    , teman seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang disebut-sebut bekerja sebagai calo di Terminal Tirtonadi, Solo.
    Isu tersebut mencuat setelah Mulyono menghadiri reuni ke-45 angkatan 1980 yang digelar di Aula Integrated Forest Farming Learning Center, Fakultas Kehutanan UGM, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
    Di tengah keraguan terhadap ijazah asli
    Jokowi
    , sejumlah pihak pun turut meragukan bahwa Mulyono merupakan alumnus UGM, dan menyebutnya bekerja sebagai calo di terminal Solo.
    “Semua kok diragukan. Ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan. Siapa lagi yang mau disampaikan?” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Kamis (31/7/2025).
    Jokowi menegaskan bahwa Mulyono adalah teman seangkatannya saat kuliah di UGM.
    Ia menyebut keduanya sama-sama masuk pada tahun 1980, namun lulus pada tahun yang berbeda.
    “Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun ’80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya lulus bulan November 1985, Pak Mulyono tahun 1987. Bedanya itu,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Jokowi membantah tuduhan bahwa Mulyono adalah calo di Terminal Tirtonadi.
    Pria yang namanya sama dengan nama kecil Jokowi itu merupakan seorang profesional yang berkecimpung di bidang kehutanan.
    “Yang saya tahu terakhir, beliau bekerja di Jambi. Dia bekerja di PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), yang berlokasi di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.