Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan

    Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan

    Live Timeline

    12:07
    WIB

    11:30
    WIB

    11:12
    WIB

    10:56
    WIB

    10:56
    WIB

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi buruh dan masyarakat luas di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) berlangsung hingga malam hari. Timbul korban jiwa seorang pengemudi ojek online (ojol) karena dilindas oleh polisi dengan mobil rantis.

    Kejadian itu memicu amarah publik dan kalangan sesama pengemudi ojol. Hingga Jumat (29/8/2025) dini hari ratusan massa mendatangi markas Mako Brimob (Brigade Mobil) di Kwitang, Jakarta.

    “Hukum pelaku. Hukum pelaku. Harus dihukum mati. Teman gue yang lu lindas,” teriak orang-orang yang mendatangi Mako Brimob.

    Ojol yang dilindas oleh Brimob itu bernama Affan Kurniawan. Dia meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam upaya untuk mendapatkan pertolongan medis.

    Affan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) pagi ini. Ratusan driver ojol dari berbagai wilayah mulai berdatangan ke TPU Karet Bivak untuk mengantarkan Affan, rekan satu aspal mereka, ke peristirahatan terakhir.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengutuk keras tindakan aparat polisi Brimob yang represif hingga mengakibatkan tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan tindakan represif aparat pada Kamis (28/8/2025) telah menyebabkan dua driver ojol menjadi korban yakni satu orang luka-luka, dan satu orang tewas.

    Atas kejadian tersebut, dia menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak jatuh korban. Selain itu, dia menuntut Kapolri untuk bertanggung jawab.

    “Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka,” kata Lily dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

    Lebih lanjut, Lily menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan rekan-rekan ojol akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

    Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim mengaku ada tujuh orang apparat di dalam mobil rantis. Karim bahkan tidak tahu siapa yang menjadi sopir di dalam mobil rantis tersebut.

    Hingga saat konferensi pers berlangsung pada Kamis (29/8/2025) malam, Karim masih belum memberitahukan identitas aparat yang mengendarai mobil rantis yang melindas beberapa orang di sekitar Pejompongan, Jakarta.

    “Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan,” ujar Karim dalam konferensi pers di RSCM, Kamis (29/8/2025).

    12:07 WIB

    Presiden Prabowo Sampaikan Duka Cita Mendalam

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob Polri dalam aksi demonstrasi anarkis yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) malam. 

    “Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat sedih dan prihatin terjadinya peristiwa ini,” ujar Prabowo dalam video yang dipublikasikan Sekretariat Presiden, Jumat (29/8/2025). 

    Prabowo menegaskan pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberikan perhatian khusus kepada, baik orang tua, adik-adik dan kakak-kakak almarhum Affan Kurniawan. Prabowo kembali menekankan bahwa dirinya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang belebihan.

    “Saya sudah instruksikan insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” imbuhnya.

    11:30 WIB

    Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya Ikut Tabur Bunga di Makam Affan Kurniawan

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono hadir dalam pemakaman korban terlindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Affan Kurniawan (21).

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, keduanya hadir menggunakan pakaian dinas khas kepolisian. Kedua pejabat polisi itu juga turut melakukan tabur bunga selepas acara pemakaman.

    Saat melakukan prosesi tabur bunga, puluhan pengemudi ojek online masih mengelilingi makam Affan. Edi dan Dekananto melakukan prosesi itu dengan disaksikan oleh keluarga korban dan puluhan driver ojek online lainnya.

    Dengan wadah bunga dipegang oleh Dekananto, kedua pejabat kepolisian itu menaburkan bunga secara bergantian ke atas makam Affan. Beberapa kali, Edi tampak menundukkan kepalanya.

    11:12 WIB

    Anies Baswedan hingga Jusuf Hamka Hadir di Pemakaman Affan Kurniawan

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan konglomerat Jusuf Hamka hadir di pemakaman korban Affan Kurniawan, Jumat (29/8/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi, Anies Baswedan datang menggunakan kemeja berwarna biru. Kehadiran Anies di TPU Karet Bivak bersamaan dengan kehadiran jenazah Affan di lokasi.

    “Apa yang dialami Affan, tidak boleh terulang lagi,” ujar Anies saat pemakaman Affan.

    Sementara itu, konglomerat Jusuf Hamka hadir menggunakan kemeja putih bercorak biru. Di pemakaman itu, Jusuf Hamka menekankan pentingnya menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin, lalu dia berjanji akan memberikan beasiswa bagi adik Affan.

    10:56 WIB

    Solidaritas Ojol, Pemakaman Affan Kurniawan Dipenuhi Ratusan Mitra Pengemudi

    Ratusan ojek online (ojol) memenuhi TPU Karet Bivak untuk mengantarkan korban Affan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, Jumat (29/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB, ratusan ojek online telah memenuhi Jalan K.H. Mas Mansyur, sehingga lalu lintas tertutup. Bersamaan dengan itu, mobil pengantar jenazah memasuki TPU Karet Bivak sembari diikuti para ojol yang melantangkan surat Al Fatihah.

    Beberapa lainnya meneriakkan kekesalan mereka terhadap institusi Polri yang telah menyebabkan tewasnya Affan.

    Saat mengantarkan jenazah ke liang lahat, para pengemudi ojek online seolah langsung sadar akan tugas mereka untuk membantu mengangkat keranda jenazah menuju liang lahat. Al-Fatihah kembali berkumandang.

    Affan adalah korban dari kekerasan aparat. Dia dilindas secara brutal menggunakan mobil rantis oleh Brimob pada Kamis (28/8/2025). Dikabarkan bahwa saat itu Affan berada di lokasi untuk mengantarkan pesanan makanan, tetapi dia berujung menjadi korban aparat kepolisian.

    Sekitar pukul 10.30 WIB, jenazah Haffan tengah dimakamkan. “Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya,” kata keluarga Affan.

    10:56 WIB

    Pasukan TNI Denzipur Datang ke TPU Karet Bivak

    Puluhan pasukan TNI Denzipur atau Detasemen Zeni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terlihat mendatangi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat untuk mengikuti prosesi pemakaman Affan Kurniawan. Diketahui, Affan merupakan salah satu driver ojek online (Ojol) yang meninggal dunia usai dilindas mobil rantis Brimob saat aksi demonstrasi Kamis (28/8/2025) malam. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pasukan TNI Denzipur tersebut datang lengkap dengan seragamnya. Mereka memasuki area pemakaman dengan tertib. Area TPU Karet Bivak sebelumnya sudah dipenuhi oleh ratusan driver ojol yang datang dari berbagai wilayah untuk mengantarkan almarhum Affan di tempat peristirahatan terakhir.

    Bahkan, pasukan TNI Denzipur tersebut menyalami driver ojol yang ada di TPU Karet Bivak satu per satu. Driver ojol yang ada di lokasi pun menyambut pasukan TNI tersebut dengan tangan terbuka.

    “Terima kasih, Pak sudah hadir. Terima kasih,” ujar salah satu driver ojol kepada pasukan TNI Denzipur tersebut.

  • Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang menjalankan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Namun, dia mengakui bahwa sebelumnya banyak terjadi inefisiensi hingga penggelembungan anggaran (mark-up) yang terjadi di level pemerintahan daerah (pemda). 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah.

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah.

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut.

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan (mark-up) anggaran.

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya.

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi.

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare.

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah. 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menyebut banyak daerah yang sukses menyelenggarakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    Sebagaimana diketahui, instruksi yang diterbitkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). Bagi pemda, Tito telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah inefisiensi anggaran. 

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah. 

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut. 

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan anggaran (mark-up). 

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya. 

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi. 

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare. 

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

    Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

    “Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

    Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

    “Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu. 

    Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

    Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

    Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi menyampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dampak positif dari otonomi daerah, kendati juga adanya tantangan fiskal.

    Pada acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Bursah yang juga Bupati Lahat menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo yang telah mendorong pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyebut otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade lebih ini membawa banyak dampak positif di level provinsi hingga kabupaten/kota. 

    “Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik dari kabupaten-kabupaten, dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari YouTube Apkasi Official. 

    Pengalaman otonomi daerah selama dua dekade lebih itu, kata Bursah, memberikan keyakinan bahwa semakin luas ruang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, maka semakin besar pula ruang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

    Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi rakyat hingga di level kabupaten.

    “Karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat,” ujarnya. 

    Kendati demikian, dia memahami bahwa otonomi daerah selama ini juga sejalan dengan tantangan fiskal. Bursah mengakui bahwa sebagian besar kabupaten masih bergantung kepada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

    Sementara itu, pemerintah daerah masih menemukan tantangan berupa penolakan publik saat ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berkaca juga dari demo masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang menolak kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Sudewo. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” ungkapnya. 

    Oleh sebab itu, Bupati Lahat 2025-2030 itu menyebut para kepala daerah percaya kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata,” tuturnya. 

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara lain seperti di antaranya beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyuasin benahi pelayanan terpadu mudahkan perizinan

    Pemkab Banyuasin benahi pelayanan terpadu mudahkan perizinan

    Pelayanan prima akan berdampak langsung pada kemudahan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan membenahi pelayanan terpadu satu pintu untuk lebih memudahkan masyarakat melakukan pengurusan berbagai perizinanan.

    “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Banyuasin yang berlokasi di Citra Grand City perlu terus dibenahi untuk memastikan pelayanan publik khususnya bidang perizinan berjalan optimal,” kata Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim, di Pangkalan Balai, Banyuasin, Rabu.

    Menurut dia, sesuai instruksi Bupati Banyuasin Askolani, seluruh aparatur diingatkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cerdas dan ikhlas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

    “Saya akan mengawal instruksi Bupati Askolani agar dijalankan dengan baik dengan terus melakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di PTSP,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, selaku penanggung jawab terjaminnya perizinan yang optimal, secara intensif melakukan pengecekan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di gerai pelayanan publik.

    Selain itu, setiap hari Senin melaksanakan ‘pertemuan secara daring (zoom meeting) untuk memberikan pengarahan kepada seluruh operator agar pelayanan di PTSP berjalan optimal.

    Kegiatan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan birokrasi yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Pelayanan prima akan berdampak langsung pada kemudahan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:29 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak perlu difoto, karena mekanisme pembelian hanya melalui pemesanan sederhana tanpa syarat tambahan yang memberatkan.

    “Enggak ada. Sekarang udah nggak ada itu, isu-isu aja tuh,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

    Menurutnya kebijakan yang sempat beredar mengenai kewajiban foto bagi pembeli justru berasal dari program bantuan pangan beras 10 kilogram, bukan dalam penyaluran beras program SPHP yang juga dilakukan Bulog.

    Ia menegaskan, pembelian beras SPHP hanya melalui mekanisme pemesanan biasa tanpa foto pembeli, karena sistem distribusinya memang disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat maupun pengecer.

     “Itu yang foto tuh bantuan pangan. SPHP enggak? Banpang (bantuan pangan) itu yang di foto,” tuturnya.

    Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP hanya mencatat pesanan sebagai bentuk ketelusuran, sehingga Bulog bisa mengetahui siapa pemesan, jumlah yang diminta, dan jalur distribusinya.

    Sistem ini, lanjutnya, dipastikan lebih efisien dan ramah bagi pengecer, terutama mereka yang berusia lanjut, tanpa harus terbebani proses dokumentasi seperti foto pembeli.

    Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir atau bingung terhadap isu kewajiban foto saat membeli beras SPHP, karena mekanisme distribusi berjalan normal dan sederhana.

    Rizal juga menegaskan pihaknya terus menyempurnakan sistem distribusi beras SPHP, dengan memastikan keterjangkauan, ketepatan sasaran, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog ditarget menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

    “Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

    “Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

    Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

    Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

    “Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

    Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

    Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

    Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

    Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    ANTARA – Bulog menargetkan distribusi 44.000 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2025, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras. Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Mersi Windrayani pada Selasa (26/8) menyebut beras SPHP akan didistribusikan ke pasar tradisional, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga koperasi. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.