provinsi: SUMATERA SELATAN

  • Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Jakarta

    Seorang kepala sekolah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, disebut dicopot karena menegur anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Kasus ini ramai dibicarakan hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi tertulis kepada Arlan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A. Darmadi, menjelaskan ada tiga alasan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dimutasi. Salah satunya terkait menegur sopir mobil pengantar anak wali kota.

    “Pertama, kasus chat mesum guru SMP yang viral; kedua, kasus lahan parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat-menurut pimpinan untuk anak sekolah jangan dipungut parkir; lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan pengantar ke lingkungan sekolah sehingga anak beliau kehujanan,” kata Darmadi melansir detikSumbagsel, Rabu (17/9).

    Kepsek SMP Negeri 1 Prabumulih saat pamit ke siswanya Foto: (Foto: Istimewa)

    Kronologi Anak Walkot Kehujanan

    Arlan sempat menceritakan kronologi soal teguran kepada sopir hingga anaknya kehujanan. Ia mengaku menghubungi Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur Kepala Sekolah SMPN 1.

    Cerita bermula saat anaknya berlatih marching band pada 5 September 2025, saat hari libur. Saat itu hujan deras, dan mobil pengantar ingin masuk ke sekolah.

    “Pada kejadian itu, itu di jam bukan jam sekolah, di tanggal merah, tanggal 5 (September). Anak-anak latihan drum band, jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan. Hujan deras, mereka balik ke sekolah. Anak saya ditelepon guru, kalau (hujan) mau turun masuk ke mobil,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menegaskan anaknya tidak mengendarai mobil sendiri, melainkan diantar sopir pribadi.

    “Jadi anak saya diantar sopir, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung keluar. Begitu keluar, selesai. Hujan-hujan, semua anak basah. Dan selama ini anak saya tidak pernah memaksakan masuk mobil ke sekolah,” jelasnya.

    Setelah kejadian itu, Arlan mengaku meminta Kadis Pendidikan menegur Roni Ardiansyah dan seorang satpam, namun tidak meminta pencopotan.

    “Tidak, belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini. Cuma secara lisan penyampaian saya, tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang. Kaget saya dicopot, padahal sebatas itu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Roni menyebut dirinya memang sempat dimutasi setelah teguran dari Arlan. Jabatan Kepala SMPN 1 kemudian diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kronologi selanjutnya, saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah, mungkin melalui Dinas Pendidikan. Akhirnya pada hari yang ditentukan, saya menerima bahwa isu yang beredar, saya mendapat teguran dan harus diganti oleh kepala sekolah baru atau Plt,” kata Roni.

    Kepsek di Prabumulih Batal Dicopot, Wali Kota Sampaikan Permintaan Maaf Foto: Instagram @cak.arlan_official

    Arlan Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Diri

    Wali Kota Prabumulih, Arlan, meminta maaf kepada Roni Ardiansyah. Ia mengaku tindakannya mencopot Roni tidak sesuai ketentuan.

    “Pertama-tama saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Prabumulih. Saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran. Ia menyebut peristiwa ini memberikan ia hikmah.

    “Ini membuat satu hikmah bagi saya. Tanpa adanya kejadian ini, saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil hikmahnya,” ucapnya.

    Ia juga meminta maaf langsung kepada Roni. Ia mengakui kesalahannya. “Saya memohon maaf kepada Bapak Roni, Kepala SMPN 1, atas kesalahan saya,” tambahnya.

    Roni pun merespons positif permintaan maaf itu. Ia pun mengatakan kini telah kembali menjadi Kepala SMPN 1 Prabumulih.
    “Dari kemarin Bapak Wali Kota sudah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa masalah ini insyaallah selesai,” kata Roni.

    “Dengan rasa haru, pada tanggal 17 September saya dikembalikan ke jabatan semula,” ujarnya.

    Kemendagri Beri Teguran Tertulis

    Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah memeriksa Arlan terkait pencopotan kepala sekolah. Hasil pemeriksaan menyebut tindakan Arlan tidak sesuai aturan.

    “Hasil pemeriksaan, mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabumulih, tidak sesuai ketentuan Pasal 28 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,” kata Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.

    Ia menjelaskan pemberhentian kepala sekolah seharusnya dilakukan melalui aplikasi SIM KSP-SPK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan). Karena prosedur tidak dipenuhi, Itjen Kemendagri menyarankan Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan.

    “Ini peristiwa pertama. Kami sebagai APIP memberikan laporan lengkap pada Menteri, sekaligus rekomendasi sanksi. Kami sarankan diberikan teguran tertulis,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sanksi diberikan bertahap. Arlan akan mendapat sanksi lebih berat jika mengulangi perbuatan.

    “Mulai dari teguran tertulis. Kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Sanksi administratif itu bertingkat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/dhn)

  • Akademisi: Inisiatif Kemendagri cegah polemik Prabumulih meluas

    Akademisi: Inisiatif Kemendagri cegah polemik Prabumulih meluas

    “Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah mengapresiasi inisiatif dan ketegasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani polemik Wali Kota Prabumulih Arlan yang viral usai mencopot Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.

    “Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,” kata Jejen dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Jejen menilai inisiatif pusat untuk segera memeriksa Wali Kota Prabumulih sangat penting agar kasus tidak berkembang menjadi keresahan publik.

    Menurut Jejen, kasus ini menjadi pengingat penting bagi kepala daerah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Keputusan yang salah, apalagi tanpa dasar hukum, bisa memicu ketidakpuasan masyarakat dan berujung pada protes besar.

    “Fenomena ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan. Memecat kepala sekolah tanpa alasan regulatif mencerminkan lemahnya kepemimpinan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengambilalihan kasus oleh Kemendagri harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lain.

    “Memimpin berarti melayani dan tunduk pada aturan, bukan menggunakan wewenang secara semena-mena,” kata Jejen.

    Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra menegaskan pengambilalihan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari mitigasi pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan aturan oleh kepala daerah.

    “Ini dalam rangka mitigasi, agar kejadian serupa tidak terulang. Kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan,” kata Mahendra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Mahendra menjelaskan, Wali Kota Prabumulih diduga melanggar prosedur dengan mencopot jabatan kepala sekolah tanpa mekanisme yang jelas. Kemendagri, kata dia, bakal memberikan sanksi langsung sebagai bentuk penegakan aturan.

    “Kami ingatkan, sebagai kepala daerah, selaku pejabat pemerintahan wajib mentaati ketentuan peraturan pendanaan yang berlaku,” ucapnya.

    Mahendra mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Arlan adalah mencopot Kepsek SMP 1 Prabumulih tanpa prosedur yang jelas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alimin Ribut, Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo Dapat 0 Suara Saat Uji Kelayakan di DPR, Warganet Kecewa

    Alimin Ribut, Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo Dapat 0 Suara Saat Uji Kelayakan di DPR, Warganet Kecewa

    GELORA.CO – Hakim yang ikut memvonis mati Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J yang sempat heboh di tahun 2023 tersebut gagal menjadi calon hakim agung.

    Hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ferdy Sambo tersebut mendapatkan 0 suara ketika uji kelayakan calon hakim agung di DPR RI.

    Hakim tersebut bernama, Alimin Ribut Sujono. Ia juga sempat disindir oleh anggota DPR, Benni K Harman kemudian menyoroti soal hukuman mati tersebut.

    Benny menyebut, tidak benar jika Alimin menjatuhkan vonis mati dengan berdalih sebagai wakil Tuhan.

    “Pertanyaan saya simpel saja. Pak Alimin tadi bilang wakil Tuhan di dunia. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu, bertemu dengan Tuhannya dan merasa benar menjatuhkan vonis mati? Seperti apa prosesnya?” cecar Benny saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada Kamis, 11 September 2025.

    Meski begitu, pada akhirnya Ferdy Sambo tidak dijatuhkan hukuman mati, yakni berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

    Terdapat 16 kandidat yang mengikuti proses uji kelayakan hakim agung tersebut. Di antaranya Alimin Ribut yang pada akhirnya ia tidak mendapatkan suara dari DPR.

    Profil Alimin Ribut

    Alimin lahir pada 29 November 1967, yang kini berusia 58 tahun.

    Hakim yang memvonis mati suami dari Putri Candrawati ini diangkat menjado CPNS pada Desember 1992.

    Selain itu, ia pernah ditempatkan bekerja di beberapa daerah, di antarnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Palembang, termasuk ditunjuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bantul pada 2020 lalu.

    Alimin saat ini adalah hakim yang bergolongan atau pangkat Pembina Utama Madya (IV/d).

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tercatat alimin melaporkan jumlah harta kekayaan pada Desember 2024 sebesar Rp2.097.189.268.

    Sebelumnya, pada tahun 2023 ia melaporkan dengan jumlah Rp2.011.453.000, sementara untuk tahun 2022 ia melaporkan sebanyak Rp1.878.062.425.

    Reaksi Warganet

    Melihat tidak terpilihnya Alimin Ribut sebagai calon hakim agung, banyak warganet yang semakin kecewa dengan anggota DPR yang hingga saat ini masih menjadi sorotan. Seperti dilihat dari unggahan akun X @txtdrimedia.

    “Negara ini emang udah terlalu banyak hal kotor sampe-sampe yang dibersihin bukan yang kotor, tapi yang bersih disingkirkan,” kata akun X @dandelio*****

    “Mereka takut sama hakim yang memvonis Sambo karena kalo mereka ketahuan korupsi yang jumlahnya fantastis biar aman terbebas dari vonis berat,” ungkap @pawliti***.

    “Jelas kualitas DPR hari ini, hakim yang jujur dan punya integritas tidak diberikan apresiasi.. gimana gak pada hancur penegakan hukum di Indonesia,” kata @yantieee_***.

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paradoks Perawat Indonesia

    Paradoks Perawat Indonesia

    Jakarta

    Perawat memegang peranan yang penting dalam sistem kesehatan Indonesia, bukan hanya sebagai tenaga pendamping dokter, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan pelayanan kesehatan berlangsung dengan manusiawi dan berkesinambungan. Keberadaan perawat di Indonesia tidak sekadar tentang jumlah, tetapi juga kualitas, dedikasi, dan pengakuan akan perannya sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan.

    Data Kementerian Kesehatan 2025 menunjukkan Indonesia membutuhkan sekitar 40.000-50.000 perawat baru setiap tahun, sedangkan lulusan perawat baru setiap tahun yang berhasil dicetak sekitar 60.000. Sepintas, angka ini menunjukkan “surplus”, tapi ada yang janggal dengan data statistik tersebut.

    Kilas Balik Profesi Perawat di Indonesia

    Sejarah profesi perawat Indonesia dimulai dari era kolonial Belanda. Perawat waktu itu difungsikan untuk melayani tuan-tuan Eropa dan rumah sakit militer. Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem pendidikan keperawatan nasional melalui Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), yang kemudian berkembang ke jenjang diploma dan sarjana seiring modernisasi pada 1970-2000-an dan saat ini bahkan sudah ada spesialis dan jenjang doktoral.

    Pendirian Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada 1974 dan pengesahan Undang-Undang Kesehatan serta Keperawatan membuat landasan perawat sebagai tenaga profesional semakin kuat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan proporsi tenaga kesehatan di Indonesia masih jelas terlihat, meski perawat mendominasi dengan persentase 38,80% atau sejumlah 582.023 orang.

    Namun, laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirangkum oleh William Russell pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio perawat di Indonesia hanya 2,28 per 1.000 penduduk, padahal idealnya menurut WHO 4 per 1.000 penduduk, menempatkan Indonesia di peringkat keempat terendah di dunia.

    Berjuang Dalam Senyap

    Kita coba masuk lorong waktu ke tahun 2020, saat bencana biologis COVID-19 menerjang Indonesia, disinilah ketahanan infrastruktur kesehatan suatu negara diuji. Gelombang COVID-19 mengubah rumah sakit menjadi “gelanggang tempur”.

    Dokter dan perawat berguguran karena kelelahan dan terinfeksi, sementara pasien berjejal di lorong-lorong tanpa tempat tidur dan oksigen. Nakes terpaksa harus “memilih” siapa yang hidup atau mati akibat keterbatasan ventilator, sementara masyarakat panik berebut ambulans dan tabung oksigen.

    Di balik APD yang pengap, air mata perawat bercampur keringat demi memberi penghormatan terakhir bagi pasien tanpa keluarga yang boleh mendekat. Layanan kesehatan kolaps, dokter junior dipaksa handle ICU, perawat bekerja 24 jam nonstop, dan mayat-mayat dibungkus plastik menumpuk.

    Dalam momen heroik itu banyak dari kita (masyarakat) baru merasa terhubung ikatan emosionalnya dan terharu melihat betapa kerasnya perjuangan para perawat.

    Mereka seperti pahlawan tanpa tanda jasa terutama di saat negara sedang menghadapi krisis kesehatan. Namun, begitu pandemi mereda, kesadaran dan ikatan batin itu kembali mulai longgar dan goyah, profesi ini kembali mendapat stigma pahit sebagai profesi “kelas 2”.

    Surplus Perawat Yang Semu

    Pulau Jawa-Bali menyerap sekitar 70% perawat, sehingga distribusi secara nasional menjadi timpang. Banyak wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) mengalami “kekeringan” perawat. Akibatnya, fasilitas kesehatan di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kesehatan, di sisi lain di kota besar terjadi surplus.

    Dalam penelitian dari Ferry Efendi (2022) Indonesia menghadapi ketimpangan antara surplus dan defisit tenaga perawat. Kebijakan terkait jenjang pendidikan keperawatan, penempatan, dan remunerasi belum sepenuhnya optimal. Program Nusantara Sehat dan pengiriman perawat ke luar negeri masih berdampak minimalis

    Berkaca dari Negara Tetangga

    Indonesia butuh berkontemplasi sejenak, negara-negara tetangga (Asia), seperti Jepang, Taiwan, dan Thailand, yang menghadapi tantangan serupa tetapi memiliki cara berbeda dalam menanggulanginya.

    Menurut International Council of Nurses (ICN) dalam Asia Workforce Forum: highlights widening gap in global supply and demand of nurses menjelaskan bahwa Jepang, menghadapi peningkatan populasi lansia yang signifikan, mereka merespons tantangan ini dengan mengembangkan jalur karier berjenjang bagi perawat, mulai dari Registered Nurse (RN), Certified Nurse (CN), hingga Certified Nurse Specialist (CNS).

    Taiwan mengambil pendekatan berbeda. Mereka memiliki dua jalur pendidikan, yakni Technical and Vocational Education (TVE) dan General University Education (GUE). Sejak awal 2000-an, Taiwan bahkan mengembangkan program Nurse Practitioner (NP) untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis. Dengan pendekatan pada kurikulum internasional dan kemampuan berbahasa Inggris, perawat Taiwan kini sangat diminati di pasar internasional.

    Sementara itu, Thailand mensyaratkan pendidikan minimal Bachelor of Nursing Science (BSN) untuk perawatnya. Pemerintah Thailand secara aktif memberikan insentif khusus dan beasiswa agar perawat mau bertugas di daerah-daerah terpencil. Walaupun demikian, isu “brain drain” ke perkotaan masih menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dengan Indonesia?

    Pentingnya “Merawat Perawat” Indonesia

    Dunia keperawatan Indonesia memiliki catatan kelam akan tindak korban kekerasan, mulai dari cacian, ancaman, pukulan, hingga pelecehan seksual. saat mengalami segala sesuatu yang tidak memuaskan maka perawat yang akan menjadi “samsak”. Berikut sebagian cuplikan kasus kekerasan terbaru yang dialami nakes perawat:

    Fakta Baru Kasus Pengeroyokan Perawat Saat Pertahankan Tabung Oksigen, 3 Pengeroyok Perawat Puskesmas di Bandar Lampung Mengaku Keluarga Pejabat Dinkes (Kompas, 2021), Perawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari inisial EL dianiaya keluarga pasien yang meninggal dunia (Detik, 2023), Perawat dianiaya Keluarga Pasien Gara-gara Cabut Jarum Infus di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang (Kompas, 2021) hingga berita Perawat di Garut Dianiaya Keluarga Pasien COVID-19, Terekam CCTV hingga Kronologi (Kompas, 2021).

    Fenomena tidak mengenakkan ini seringkali dipicu oleh emosi keluarga pasien yang tidak terkendali atau mispersepsi terhadap layanan kesehatan. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi seorang perawat. Data tersebut membuka mata kita bahwa dibalik megahnya rumah sakit ada pejuang kesehatan yang nasibnya memprihatinkan.

    Tantangan kian pelik saat masuk ke urusan dapur (kesejahteraan), masih banyak perawat berstatus honorer atau kontrak dengan gaji yang jauh di bawah standar, padahal tanggung jawab yang mereka pikul sama besarnya dengan para pegawai tetap. Baru-baru ini publik dihebohkan demonstrasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Insentif 2025 nakes RSUP Sardjito yang hanya dibayar 30% (Kompas, 2025), ini menambah daftar panjang catatan kelam kesejahteraan profesi perawat

    Melihat fenomena yang terjadi, maka sudah waktunya Indonesia serius memperhatikan konsep “Merawat Perawat.” Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi memang kebutuhan mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dengan jelas, jika kesejahteraan perawat ditingkatkan, angka kesalahan medis dan burnout dapat berkurang signifikan.

    Ketika seorang perawat diperlakukan dengan adil, jam kerjanya wajar, dan pendapatannya cukup, ia dapat bekerja lebih tenang dan fokus pada perawatan kesembuhan pasien dan diharapkan tidak akan ada lagi menemukan stigma “perawat galak/perawat judes”

    Refleksi dan Harapan

    Pemerintah sebagai regulator seyogyanya membuat perubahan kebijakan yang berkeadilan. Pertama pemerintah perlu memikirkan strategi insentif yang efektif bagi perawat yang rela bertugas di daerah 3T, beasiswa pendidikan lanjut yang terus digalakkan, serta fasilitas tempat tinggal layak, Kedua, penerapan jalur advanced practice nurse, sebagaimana di Jepang dan Taiwan, bisa memotivasi perawat untuk terus belajar dan naik tingkat pendidikan.

    Ketiga, standar gaji dan tunjangan yang pantas akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan layanan yang mereka berikan, Keempat, inovasi layanan di tengah modernisasi praktik mandiri perawat di bidang tertentu, misalnya klinik luka, perawatan geriatrik, atau homecare. Di sinilah regulasi yang jelas soal kewenangan dan perlindungan hukum menjadi krusial.

    Dalam beberapa tahun terakhir, profesi keperawatan di Indonesia telah mengalami sejumlah kemajuan yang cukup membuat optimis. diantaranya adalah berdirinya Kolegium Keperawatan Indonesia, yang menjadi tonggak penting dalam upaya untuk memajukan profesi ini. Kolegium ini berperan sebagai wadah untuk mengembangkan standar pendidikan, praktik, dan penelitian di bidang keperawatan, serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan profesi perawat di Indonesia.

    Menanam pohon, tidak tumbuh dalam sehari, sehingga merawat profesi perawat butuh perjalanan maraton yang panjang dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik. Maju terus perawat Indonesia.

    Yayu Nidaul Fithriyyah. Ahli di bidang keperawatan onkologi. Dosen Departemen Keperawatan Medikal-Bedah, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM.

    (rdp/imk)

  • Jaga Produksi LPG Nasional, Anak Usaha Pertagas Butuh Tambahan Gas – Page 3

    Jaga Produksi LPG Nasional, Anak Usaha Pertagas Butuh Tambahan Gas – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, PT Perta-Samtan Gas berkontribusi pada produksi liquefied petroleum gas (LPG) nasional. Anak usaha PT Pertamina Gas (Pertagas) ini menyumbang sebesar 9 persen dari total produksi 1,96 juta metric ton (MT) per tahun.

    General Manager Operation Perta-Samtan Gas, Teguh Eko Purwadi mengatakan angka ini cukup besar jika menghitung porsi produksi nasional dan kebutuhan LPG Tanah Air.

    “Jadi kontribusi kami ya cukup besar ya, 9 persen dari produksi nasional LPG di Indonesia,” kata Teguh dalam Site Visit Plant Perta-Samtan Gas, di Prabumulih, Sumatera Selatan, ditulis Jumat (19/9/2025).

     

  • Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Mogok Massal 5 Ribu Guru Kutai Barat, Tuntut Tunjangan Disetarakan dengan Struktural

    Liputan6.com, Jakarta – Aktivitas belajar di lebih dari 150 sekolah negeri di Kabupaten Kutai Barat lumpuh sejak Rabu, 17 September 2025. Ribuan guru serentak menghentikan kegiatan mengajar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan penghasilan yang dinilai tidak adil.

    Forum Komunikasi Antar Guru, wadah baru yang lahir karena perbedaan sikap dengan PGRI, menyebut masalah bermula dari Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 900-227-OMG-TU.P-2-2025 tentang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN tahun anggaran 2025. Aturan itu diperkuat SK Bupati Nomor 0800.05.821-9.15-2025 yang menetapkan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.

    Dalam aturan tersebut, ASN struktural mendapat penilaian kinerja (KPBS) yang menentukan besaran tunjangan. Sementara guru sebagai jabatan fungsional dipukul rata tanpa mempertimbangkan beban kerja maupun golongan.

    Akibatnya, guru golongan 3 dan P3 hanya menerima Rp2,5 juta (bersih sekitar Rp2,3 juta setelah potongan BPJS), sementara guru golongan 4 mendapat Rp4 juta. Sebaliknya, ASN struktural dengan golongan sama bisa membawa pulang hingga Rp5,7 juta.

    Perbedaan mencolok ini memicu keresahan. “Tuntutan kami di Kabupaten Kutai Barat adalah agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan dan demi kesejahteraan bersama. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” kata Martin, perwakilan Forum, Kamis (18/9/2025).

    Martin menuturkan, berbagai jalur resmi telah ditempuh, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan TAPD, hingga bertemu langsung dengan bupati. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan. “Bupati menerima kami dengan baik, tetapi kami tidak tahu di mana letak masalahnya hingga tuntutan kami belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” jelasnya.

     

    Diduga menegur anak pejabat, seorang Kepala SMP Negeri 1 di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini memicu haru sekaligus kekecewaan dari siswa dan guru.

  • Walkot Prabumulih Akui Salah Mutasi Kepsek SMPN 1 Usai Dipanggil Kemendagri

    Walkot Prabumulih Akui Salah Mutasi Kepsek SMPN 1 Usai Dipanggil Kemendagri

    GELORA.CO  – Ekspresi Wali Kota Prabumulih Arlan tampak berbeda saat duduk satu meja dengan Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah di Kemendagri. 

    Di hadapan media, Arlan mengakui kesalahannya memutasi Roni hanya karena emosi, sementara Roni yang sempat sedih kini akhirnya mendapat pembelaan.

    Arlan dan Roni sama-sama diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan isu yang berkembang di media sosial.

    Yakni kabarnya Arlan memecat Roni karena sang kepsek menegur anaknya Arlan bawa mobil ke sekolah.

    Akibat teguran kepada anaknya Walkot Prabumulih, Roni pun sempat sedih karena dimutasi.

    Tak cuma Roni, satpam SMPN 1 Prabumulih bernama Ageng Wintoro juga kabarnya ikut dipecat.

    Kabar pemecatan kepsek dan satpam SMPN 1 Prabumulih itu sontak viral di media sosial hingga memancing amarah publik.

    Hingga akhirnya pihak Kemendagri mendengar isu tersebut dan langsung memanggil kedua belah pihak.

    Penjelasan Walkot dan kepsek

     

    Setelah dipanggil Kemendagri, Arlan dan Roni mengurai klarifikasi kepada media.

    Dalam konferensi pers yang digelar Kemendagri pada Jumat (19/9/2025), Arlan menjelaskan kronologi awalnya ia memutasi Roni.

    Arlan mengakui kesalahannya yang sewenang-wenang memindahtugaskan Roni dari jabatan kepala sekolah di SMPN 1 Prabumulih.

    Arlan bercerita bahwa emosinya terpancing setelah mendengar cerita sang putri.

    Awalnya anak Arlan bernama Aura bercerita bahwa ia sedang latihan marching band di dekat sekolah.

    “Pada kejadian itu, itu di bukan jam sekolah, tanggal merah tanggal 5. Anak-anak ini latihan drumband jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan,” ungkap Arlan dalam konferensi pers.

    Selesai latihan, Aura dan teman-temannya ingin kembali ke sekolah.

    Aura pun naik mobilnya diantar sang sopir bersama teman-temannya karena kondisi hujan deras.

     Namun saat tiba di depan sekolah, mobil Aura dilarang masuk ke area lapangan sekolah.

    Karena mobilnya tidak diizinkan masuk, Aura dan teman-temannya pun terpaksa masuk ke sekolah sambil hujan-hujanan.

    “Pada hari itu hari hujan deras. Mereka (murid) balik ke sekolah. Anak saya ditelepon oleh guru ‘Aura kalau mau turun masuklah pakai mobil’. Jadi anak saya diantar sopir bukan dia bawa sendiri. Mau masuk (ke sekolah), tidak boleh (dilarang satpam), langsung dia (Aura) keluar mobil,” pungkas Arlan.

    Hal itulah yang memicu kemarahan Arlan karena anaknya basah kuyup.

    “Begitu dia (Aura) keluar, sudah hujan-hujan. Seluruh anak itu basah semua (kehujanan karena mobil tidak boleh masuk ke sekolah), selesai,” ujar Arlan.

    Diungkap Arlan, ia ingin meluruskan isu yang menyebut anaknya bawa mobil ke sekolah.

    Selama ini kata Arlan, putrinya selalu diantar sopir ke sekolah, bukan bawa mobil sendiri.

    “Selama ini anak saya tidak pernah mau masukkan mobil, atau apapun di sekolah, selalu diantar sekolah,” pungkasnya.

    Setelah kejadian itu, Arlan pun marah dan langsung meminta agar Roni ditegur serta dimutasi.

    Arlan juga meminta supaya satpam sekolah tersebut dipindahtugaskan ke Pol PP.

    “Sekuriti sudah dikembalikan ke sekolah. Dan memang bukan dikeluarkan, cuma dikasih teguran, aku suruh dia di pol pp sementara. Tapi sudah saya kembalikan,” ujar Arlan.

    Setelah Arlan bercerita, Roni pun menyambungnya.

    Sembari tersenyum, Roni membenarkan kronologi yang diceritakan Arlan.

    Karenanya, Roni mengaku menerima semua sanksi yang sempat ia terima yakni dimutasi dari sekolah.

    “Intinya mutasi bukan pencopotan. Memang benar saya mendapatkan binaan dari bapak Wali Kota Prabumulih. Saya hargai ini sebagai pembinaan dari kepala daerah kepada saya. Pembinaanya berhubungan dengan putri beliau,” kata Roni Ardiansyah.

    Tak membantah atau menyalahkan orang lain, Roni menerima teguran yang sempat dilayangkan Arlan kepadanya.

    “Setelah saya dibina, saya menelusuri kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan wakil kepala sekolah dan satpam saya. Hari itu kejadiannya memang kondisi hujan. Untuk mengikuti kegiatan marching band dan tidak diizinkan parkir di dalam (sekolah). Saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah (soal tidak boleh mobil parkir di dalam). Saya menerima isu yang beredar, saya harus mendapat teguran dengan harus diganti dengan kepala sekolah yang baru atau plt,” ungkap Roni.

    Sanksi untuk Walkot Prabumulih

    Setelah polemik mutasi kepsek dan satpam itu viral, Kemendagri pun tak tinggal diam.

    Diungkap Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, ia telah memberikan rekomendasi kepada Mendagri terkait sanksi untuk Arlan.

    Sanksinya yakni berupa teguran tertulis.

    “Ini peristiwa pertama, kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami akan memberikan laporan lengkap ke pak Menteri, akan memberikan rekomendasi sanksi, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi itu kan bertahap,” pungkas Sang Made.

    Selama momen konferensi pers berlangsung, terlihat Arlan menampakkan wajah tegang.

    Bahkan saat menjawab pertanyaan awak media, Arlan sempat gelagapan seraya dibantu pegawainya.

    Diduga ketegangan itu dirasakan Arlan karena sanksi yang ia terima bukan cuma dari Kemendagri saja.

    Arlan mengaku bakal diberi sanksi oleh pihak Partai Gerindra sebagai partai yang menaunginya.

    “Saya sudah ditelepon berapa kali ibu Ketum Partai Gerindra Sumatera Selatan, sudah menegur saya, dan mengarahkan saya dan membimbing saya jangan sampai terulang lagi. Saya diberikan sanksi-sanksi juga. Kelanjutan saya dipanggil setelah pulang dari sini,” kata Arlan dengan wajah lesu.

    Berbeda dengan Arlan yang terlihat grogi, Roni justru murah senyum di depan awak media.

    Roni bahkan sempat tertawa saat diberikan pertanyaan oleh awak media yang masih menyinggung polemik pemecatannya.

    Minta maaf secara langsung

    Sebelum dipanggil Kemendagri, Arlan terlebih dahulu telah meminta maaf secara langsung kepada Roni Ardiansyah.

    Tak cuma Roni, Arlan juga sudah meminta maaf kepada Ageng, satpam yang sempat dimutasi.

    Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat sang Wali Kota Prabumulih langsung memeluk kepsek Roni dan satpam Ageng.

    “Minta maaf dan memang kekeliruan, namanya manusia, dan dengan Cak belum pindahkan ke situ masih di SMP itu dan belum ada SK segala macam. Jadi cak minta maaf kalau ada salah,” pungkas Arlan.

    Bukan hanya meminta maaf, Arlan juga memberikan hadiah untuk kepsek dan satpam tersebut.

    Arlan menghadiahi Roni dan Ageng dengan sepeda listrik masing-masing satu.

    Setelah minta maaf, Arlan lantas menitipkan pesan kepada Roni selaku kepala sekolah.

    “Jangan ada berubah-ubah dengan anak murid, merasa canggung atau merasa apa-apa. Ini juga buat pelajaran buat cak. Ini ya Ron ya,” pungkas Arlan.

    “Iya pak,” ujar Roni.

    “Siap maafkan cak pak Ageng?” tanya Arlan.

    “Siap,” ucap Roni.

    Didatangi langsung oleh Arlan dan diberi hadiah, Roni mengucapkan terima kasih.

    “Saya dikunjungi oleh bapak Wali Kota Prabumulih, serta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan, memaafkan. Insya Allah ini akan jadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi,” ungkap Roni.

  • 6
                    
                        Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek
                        Nasional

    6 Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek Nasional

    Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Prabumulih Arlan dijatuhi hukuman teguran tertulis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas tindakannya mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Adiansyah.
    Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Sang Made Mahendra menyatakan, sanksi tersebut tergolong cukup berat bagi pejabat publik sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera.
    “Kalau pelanggaran seperti ini, teguran tertulis. Itu sudah bagi seorang pejabat publik. Berat itu. Itu jadi catatan karier. Ya, saya tentu sebagai seorang pejabat pemerintahan tidak mau sanksi apa pun menodai perjalanan karier,” kata Mahendra di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Pada Kamis kemarin, Kemendagri memanggil Arlan dan Roni setelah kasus pencopotan Roni menjadi perbincangan warga.
    Menurut Kemendagri, Arlan telah melakukan pelanggaran karena mencopot Roni secara sepihak tanpa mengikuti aturan yang benar.
    Diketahui, Arlan mencopot Roni karena geram anaknya yang bersekolah di SMPN 1 Prabumulih.
    “Mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah,” kata Mahendra.
    Mahendra mengatakan, hal ini akan menjadi contoh bagi kepala daerah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    “Ya, tentu. Kami ingatkan tadi sudah sampaikan sebagai seorang kepala daerah, selaku pejabat pemerintahan wajib mentaati ketentuan peraturan pendanaan yang berlaku,” tutur dia.
    Arlan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Prabumulih, karena arogansinya yang asal copot Kepala Sekolah SMP 1 Prabumulih.
    “Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” imbuh dia.
    Dia mengatakan, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi dirinya tentang kontrol diri yang baik.
    Selain itu, Arlan juga meminta maaf kepada Roni yang sempat diancam dicopot dari jabatannya.
    “Dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Yang mana atas kesalahan saya, saya sudah menyadari,” tutur dia.
    Arlan menjelaskan, tindakannya mencopot Roni bermula saat anaknya sedang latihan drum band di lokasi yang berjarak sekitar 150 meter dari sekolah.
    Saat itu, sekolah sedang libur dan tutup karena tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada 5 September 2025.
    Saat latihan drum band berlangsung, hujan tiba-tiba turun dan seorang guru disebut menelepon anak Arlan untuk berteduh kembali ke sekolah.
    Setibanya di sekolah, mobil anak Arlan tidak diizinkan masuk ke wilayah lapangan sekolah, sehingga menurut pengakuan Arlan, anaknya harus keluar mobil dan terkena hujan untuk tiba di sekolah.
    “Mau masuk, tidak boleh, langsung dia keluar (dari mobil). Begitu dia keluar, sudah selesai. Hujan-hujan, seluruh anak-anak itu basah semua, Pak. Selesai,” kata dia.
    Atas peristiwa itu, Arlan geram dan kemudian meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih untuk mengingatkan Roni.
    “Tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah, melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur, Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, karier aku copot, cuman sebatas itu, Pak,” ucap Arlan.
    Setelah kasus ini viral, Roni pun kembali diangkat menjadi SMPN 1 Prabumulih.
    Roni lantas mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati Arlan yang telah membatalkan pencopotannya.
    “Karena hari ini juga, dari kemarin juga, Bapak Wali Kota Prabumulih dengan segala kerendahan hatinya, telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perta-Samtan Gas Berharap Sumber Pasokan Baru untuk Jaga Produksi LPG

    Perta-Samtan Gas Berharap Sumber Pasokan Baru untuk Jaga Produksi LPG

    Bisnis.com, PRABUMULIH — PT Perta-Samtan Gas (PSG), anak usaha dari PT Pertamina Gas (Pertagas) memastikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG) domestik terus berlanjut. Namun, komitmen tersebut perlu dukungan dari sisi sumber pasokan gas alam yang saat ini mengalami penurunan.

    Perusahaan patungan Pertamina Gas dengan ST Internasional atau yang dulu disebut Samtan Co. Ltd dari Korea Selatan itu saat ini hanya mengandalkan pasokan gas dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, Prabumulih, Sumatra Selatan.

    General Manager Perta-Samtan Gas Teguh Eko Purwadi mengatakan, kondisi penurunan pasokan saat ini tak bisa terhindar sehingga diperlukan pencarian sumber lain selain dari PHR untuk mempertahankan produksi LPG di plant PSG.

    “Karena itu turun [natural declining], pastikan ada hal yang kita perlu sesuaikan ini, ukuran dan lain-lain. Tetapi kita harap ada supply gas baru,” kata Teguh dalam agenda site visit Plant PSG Prabumulih, Kamis (18/9/2025).

    Dia menerangkan, Perta-Samtan Gas saat ini memproduksi 550 ton per hari LPG dan berkontribusi 9% untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, produksi dari kilang ini menyumbang 59% kebutuhan Sumatra bagian selatan.

    Dalam catatannya, desain kebutuhan pasokan bahan baku gas yang dibutuhkan kilang PSG yakni 250 MMscfd. Namun, saat ini pasokan yang tersedia hanya 175 MMscfd. Oleh karena itu, PSG berharap pasokan gas alam dari hulu dapat terus terjaga.

    “Apalagi kan sekarang Indonesia masih impor LPG dari luar negeri, ya. Jadi saya kira itu, Perta-Samtan Gas, kontribusinya sangat baik ya untuk kebutuhan LPG di Indonesia,” jelasnya.

    Adapun, PSG melihat salah satu sumber gas alam potensial di wilayah Sumsel yang dapat menopang kebutuhan produksi LPG di Perta-Samtan Gas yakni Blok Jambi Merang yang dioperasikan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

    “Kita juga berharap nanti PHR bisa mengembangkan terkait eksplorasi, atau mencari sumber gas lagi, ya sehingga nanti produksi mereka tetap bertahan dengan baik sehingga produksi kami juga tetap bagus, tetap baik,” imbuh Teguh.

    Di sisi lain, Perta-Samtan Gas juga tengah membuat sejumlah langkah mitigasi untuk mengatasi potensi kekurangan pasokan dalam 5-6 tahun ke depan. Untuk itu, saat ini PSG akan fokus mengembangkan dan mengoptimalkan pasokan gas yang ada.

    “PSG basically sekarang fokusnya bagaimana kita me-maintain terkait feed gas yang ada. Kita memang sekarang masih fokus bagaimana kita mengelola ketika kasus decline, kita masih bisa sustain minimal dalam 5 atau 6 tahun ke depan,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Perta-Samtan Gas memiliki 2 area operasional yakni Extraction Plant di Prabumulih dan Fractionation Plant Sei Gerong di Banyuasin. Untuk menghubungkan kedua kilang ini, terdapat pipa saluran sepanjang 86 km. Pipa tersebut nantinya menyalurkan natural gas liquids (NGL) untuk disimpan di storage Fractionation Plant.

    Adapun, LPG hasil produksi Perta-Samtan Gas seluruhnya dijual ke PT Pertamina Patra Niaga untuk keperluan domestik, sementara gas berupa kondensat dijual ke PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).