Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • BMKG Minta Masyarakat Waspadai Suhu Panas Capai 38,4 Derajat Celsius

    BMKG Minta Masyarakat Waspadai Suhu Panas Capai 38,4 Derajat Celsius

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas hingga mencapai 37-38,4 derajat celsius.

    Berdasarkan analisis tim ahli meteorologi BMKG, sampai Senin (28/10/2024) siang, suhu panas tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 38,4 derajat celsius.

    Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Fenomena Khusus BMKG Miming mengatakan suhu panas 37-37,8 derajat celsius terdeteksi di Majalengka, Semarang, hingga Bima yang sudah berlangsung 24 jam terakhir. 

    “Suhu panas mencapai 35,4-36,4 derajat celsius juga melanda Lampung, Bulungan, Sikka, Siduarjo, Pekanbaru, dan Palembang,” kata dia dilansir Antara.

    Selanjutnya, suhu panas maksimum 34,6-34,9 celsius terdeteksi melanda di sebagian besar Jakarta dan Banten, Kapuas Hulu, Pontianak, Berau, Luwu Utara, dan Kotawaringin Barat.

    Kondisi ini masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim dan pergerakan semu matahari di atas khatulistiwa. Namun, berdasarkan pengamatan BMKG, kondisi ini masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia.

  • Marak Penambangan Minyak Ilegal di Sumsel, Warga Harap Kapolda Baru Bertindak Tegas

    Marak Penambangan Minyak Ilegal di Sumsel, Warga Harap Kapolda Baru Bertindak Tegas

    Palembang (beritajatim.com) – Penambangan minyak mentah ilegal atau yang dikenal sebagai minyak cong di Sumatera Selatan (Sumsel) kian meresahkan. Meski sudah terjadi pergantian kepemimpinan di Kepolisian Daerah Sumsel, praktik illegal drilling dan illegal refinery tetap saja tumbuh subur. Warga berharap Irjen Andi Rian R Djajadi, Kapolda Sumsel yang baru, mampu menuntaskan persoalan ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Saya berharap permasalahan ini segera diselesaikan. Sudah lama terjadi, tapi malah semakin parah,” keluh Marhean, warga Sumatera Selatan, Rabu (23/10/2024).

    Senada dengan itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum PALI, J. Sadewo, juga mendorong aparat kepolisian untuk segera bertindak tegas. “Kami meminta Polda Sumsel bergerak cepat mengatasi illegal drilling dan illegal refinery, ini kesempatan bagi Kapolda baru menunjukkan kinerjanya,” tegas Sadewo.

    Tak hanya masyarakat sipil, dukungan untuk Kapolda baru juga datang dari anggota DPR RI asal Sumsel, Yulian Gunhar. Ia mengingatkan agar Irjen Andi Rian tidak hanya fokus pada pemberantasan narkoba, tetapi juga kejahatan penambangan ilegal yang tak kalah mengkhawatirkan.

    “Kami mengapresiasi pemberantasan narkoba yang sudah berjalan baik, tapi jangan sampai penambangan ilegal terabaikan. Kejahatan ini juga sangat merugikan masyarakat dan lingkungan,” ujar Gunhar dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

    Gunhar menilai, penambangan ilegal minyak di Sumsel sudah mencapai level darurat dan memerlukan penanganan prioritas. Ia juga mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery diperkuat, mengingat hingga kini langkah-langkah penindakan masih minim.

    “Jika Satgas diperkuat oleh Kapolda, kami berharap ada langkah konkret untuk memberantas penambangan ilegal ini yang hingga kini masih terus berlanjut,” tambahnya.

    Sementara itu, Indonesia Audit Watch (IAW) melalui sekretarisnya, Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa praktik penambangan ilegal tersebut sempat berhenti beberapa waktu lalu, namun kini kembali marak. Ia mengingatkan bahwa peredaran minyak hasil penyulingan ilegal ini telah meluas ke seluruh pelosok Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi Pertamina dan masyarakat.

    “Kami mendesak Kapolda untuk segera bertindak di lapangan. Penambangan minyak mentah ilegal sudah semakin meluas dan harus segera dihentikan,” tegas Iskandar.

    Masalah illegal drilling dan illegal refinery di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Harapan besar disematkan pada Kapolda baru untuk menuntaskan persoalan yang terus merugikan daerah, masyarakat, dan lingkungan tersebut. [kun]

  • Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Purwadi Arianto mengisi posisi WamenpanRB yang 10 tahun lowong

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Purwadi Arianto merupakan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) yang sudah lama dinanti karena posisi ini lowong selama 10 tahun.

    Sebelumnya, jabatan tersebut diisi oleh Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia Eko Prasojo mulai 19 Oktober 2011 hingga 20 Oktober 2014. Artinya, jabatan Wamenpan RB telah kosong selama 10 tahun lamanya.

    Oleh karena itu, dipilih dan dilantiknya Purwadi sebagai Wamenpan RB tentu menjadi perhatian, terutama terkait pertimbangan yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rekam jejak

    Purwadi yang lahir pada 2 Oktober 1966 merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Sejak lulus, sejumlah jabatan telah diemban olehnya. Mulai dari Kapolres Metro Bekasi pada 2005, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2007, dan Penyidik Utama Tingkat II Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 2008.

    Lama berkantor di wilayah Jabodetabek, Purwadi kemudian ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Maluku Utara pada 2010. Selanjutnya, dia mendapatkan amanah sebagai Dirreskrimum Polda Kalimantan Barat, dan menjadi perwira menengah (pamen) Polda Kalbar dalam rangka pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) pada 2011.

    Dia kemudian menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Jawa Tengah pada 2013 sebelum bertugas kembali di wilayah Jabodetabek. Pada 2015, dia mengemban posisi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadirtipidter) Bareskrim Polri.

    Setelah itu, Purwadi ditugaskan sebagai Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga Staf Kapolri Bidang Operasi (Karokerma KL Sops) Polri, dan berpindah tugas menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri pada 2016.

    Selama mengemban jabatan Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi pernah menangani kasus dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa dalam produk makanan siap saji.

    Kasus tersebut diselidiki Polri setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sebelumnya juga terdapat hasil investigasi media nasional yang menyatakan restoran makanan siap saji memperpanjang masa pakai bahan baku makanan yang digunakan.

    Selain itu, Purwadi sempat menangani kasus perdagangan satwa liar, yakni anak orang utan. Kasus bermula saat polisi menangkap seorang pelaku di Kampung Rambutan, Jakarta. Setelah itu, polisi menelusuri jaringan pelaku di Medan, Sumatera Utara.

    Purwadi juga pernah mengurus kasus pengawetan satwa langka yang berasal dari Kebun Binatang Bandung dan Garut, Jawa Barat, dan telah dilakukan sejak 1990.

    Usai menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri, Purwadi ditugaskan sebagai Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Metro Jaya pada 2017 menggantikan Suntana yang saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.

    Salah satu tugas Purwadi selama menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya adalah memastikan kesiapan pengamanan maupun pengaturan lalu lintas yang sigap selama pesta olahraga antarnegara Asian Games yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Agustus–2 September 2018.

    Purwadi kemudian menjabat sebagai Kapolda Lampung sejak 2018 untuk menggantikan Suntana yang telah berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

    Selama menjadi Kapolda Lampung, dia sempat terlibat dalam pencarian dan identifikasi korban meninggal akibat bencana tsunami Selat Sunda pada Desember 2018.

    Pada 2019, Purwadi pernah mengungkapkan penyelundupan narkoba dengan modus baru, yakni mengemas dalam kotak yang dibungkus kertas kado, serta terdapat catatan bahwa barang tersebut merupakan dari Kapolda Riau untuk Kapolda Banten.

    Penyelundupan narkoba tersebut berisi 10 kilogram narkotika jenis sabu dan 200 butir pil ekstasi.

    Kemudian, Purwadi sempat menangani bentrok dua kelompok warga di Register 45 Mesuji, Lampung. Bentrok dua kelompok warga, yakni Mekar Jaya Abadi KHP Register 45 SBM dan Pematang Panggang Mesuji Raya, dilatarbelakangi pembajakan di area lahan seluas 0,5 hektare.

    Pada 2020, Purwadi memastikan kegiatan dakwah atau syiar agama yang dilakukan Syekh Ali Jaber di Lampung tetap berlanjut, meskipun sempat terjadi kasus penikaman.

    Dia mengatakan Polda Lampung telah menangkap pelaku penikaman, dan meresponsnya dengan memperketat pengamanan terhadap dakwah Ali Jaber.

    Menjadi Kapolda Lampung bukanlah akhir dari karier Purwadi. Sebab, dia mendapatkan penugasan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai Sekretaris Utama pada 2021.

    Selanjutnya, dia ditugaskan kembali di Polri sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak 27 Maret 2023 untuk menggantikan Rycko Amelza Dahniel yang menjadi Kepala Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT).
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    saya punya harapan lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak bergantung negara lainJakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

    “Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

    Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan APBN dari pemerintah pusat atau APBD milik pemerintah daerah.

    “Seperti yang dilakukan Jokowi memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor (hilirisasi) nikel maka banyak investor China yang masuk. Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan,” ucap Fahmy.

    Baca juga: Listrik produksi Geo Dipa Energi diminati investor Jepang

    Baca juga: Sumatera Selatan undang investor garap EBT panas bumi

    Ia pun meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission 2060.

    Kini ia mencatat bahwa tingkat bauran energi bersih di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

    “Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu dan jagung.

    Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi (geotermal), batu bara serta air yang besar.

    Baca juga: Pemkab Sukabumi undang investor untuk kembangkan EBT

    Baca juga: Pemerintah permudah investor kembangkan energi panas bumi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina jatuhkan sanksi suspensi SPBU di Sanur Bali 

    Pertamina jatuhkan sanksi suspensi SPBU di Sanur Bali 

    Denpasar (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menjatuhkan sanksi kepada salah satu SPBU di Sanur, Denpasar berupa suspensi menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite karena terbukti melakukan penyelewengan penjualan BBM subsidi itu untuk kapal wisata.

    “Setelah kami periksa, pihak SPBU mengakui adanya pengisian Pertalite ke jerigen tanpa surat rekomendasi,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi dihubungi di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Ada pun wilayah penjualan BBM termasuk Liquified Petroleum Gas (LPG) di Bali berada di bawah koordinasi Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.

    Pemberian sanksi suspensi penjualan BBM subsidi Pertalite selama 14 hari sejak 18 Oktober 2024 itu dijatuhkan kepada SPBU nomor 54.801.45 di Jalan By Pass Ngurah Rai atau tepatnya berada di dekat penyeberangan Sanur, Denpasar.

    Sanksi diberikan setelah Pertamina Patra Niaga wilayah penjualan Bali melakukan penelusuran atas laporan masyarakat yang mendapati SPBU itu melayani pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite menggunakan jerigen.

    Bahkan, konsumen yang membeli pertalite menggunakan jerigen itu adalah operator kapal wisata tanpa ada rekomendasi.

    Selain itu, BUMN bidang minyak dan gas bumi itu juga menginstruksikan pihak SPBU untuk memastikan kamera pengawas atau CCTV tetap aktif dan bisa diakses agar CCTV di SPBU merekam sempurna untuk mempermudah pengawasan dan pemeriksaan apabila dibutuhkan.

    “Di SPBU tersebut kami juga memasang spanduk pembinaan sebagai upaya pemberian informasi kepada konsumen penyebab SPBU tersebut tidak menyalurkan pertalite,” imbuh Ahad.

    Selama pemberian sanksi, SPBU 54.801.45 diminta untuk memastikan ketersediaan produk BBM non subsidi agar tetap bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang datang ke SPBU tersebut.

    Terkait peristiwa tersebut pihaknya mengoptimalkan sosialisasi ulang kepada pihak SPBU lain yang terdapat di wilayah Bali untuk melayani BBM sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mematuhi aturan pendistribusian BBM subsidi.

    Ia meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum atau melalui Call Center melalui nomor 135 apabila mengetahui adanya penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.

    “Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi bagi lembaga penyalur yang melakukan pelanggaran,” katanya.

    Baca juga: Pertamina beri sanksi SPBU di Muara Enim penyalahgunaan BBM subsidi
    Baca juga: Pertamina blokir 2.500 QR Code penyalahgunaan BBM subsidi di Papua
    Baca juga: Pertamina apresiasi Polres Situbondo ungkap penyalahgunaan BBM subsidi
     

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bulog pastikan stok beras di Bengkulu cukup hingga akhir 2024

    Bulog pastikan stok beras di Bengkulu cukup hingga akhir 2024

    Saat ini (ketersediaan beras di Bengkulu) kurang lebih sebanyak 4.700 ton dan akan ada penambahan dari Lampung dan PalembangKota Bengkulu (ANTARA) – Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divre Bengkulu memastikan bahwa ketersediaan beras di wilayah tersebut pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga akhir 2024.

     

     

    Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Dody Syahrial di Bengkulu, Sabtu, mengatakan bahwa saat ini ketersediaan beras di gudang sebanyak 4.700 ton dan 3.500 ton dalam proses pengiriman ke Bengkulu.

    “Saat ini (ketersediaan beras di Bengkulu) kurang lebih sebanyak 4.700 ton dan akan ada penambahan dari Lampung dan Palembang,” ujar dia.

    Ia menyebutkan bahwa saat ini permintaan beras di pasaran mengalami peningkatan hingga 30 persen jika dibandingkan dengan semester sebelumnya.

    Hal tersebut disebabkan karena menjelang pelaksanaan pilkada dan menjelang perayaan hari besar keagamaan nasional yaitu Natal dan Tahun Baru 2025.

    Untuk itu, Bulog Bengkulu akan mengusulkan penambahan permintaan beras ke pemerintah pusat jika dibutuhkan saat ketersediaan beras di gudang menipis.

    Sementara itu, sejak Januari hingga Oktober 2024 Perum Bulog Divre Bengkulu telah menyalurkan sebanyak 18.200 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang merupakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna mengendalikan harga beras di pasaran Provinsi Bengkulu.

    Untuk harga beras tersebut di Pasar Panorama dan Pasar Minggu yaitu Rp20 ribu hingga Rp28 ribu per liter tergantung dengan kualitas dan jenis beras, sedangkan untuk harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp11,5 ribu per kilogram menjadi Rp13,1 ribu per kilogram.

    Pewarta: Anggi Mayasari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Polisi masih dalami penemuan mayat ibu dan anak di Depok

    Jakarta (ANTARA) –

    Polres Metro Depok masih mendalami t
    ​​​​​​penemuan mayat seorang ibu berinisial EO (25) dan anaknya berinisial AS (2 bulan) di Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (17/10) malam.

     

    “Sampai saat ini, dari Puslabfor, dari pihak kedokteran juga masih melakukan autopsi dan juga melakukan pengecekan di TKP, ” kata Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Arya Perdana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

     

    Arya menyampaikan bahwa dua mayat tersebut ditemukan pada Kamis (17/10) pukul 19.00 WIB di Kontrakan Ibu Diah Jalan Kesadaran 1 Nomor 101 RT 03/05 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

     

    “Kedua korban yang merupakan Ibu dan anak ditemukan pertama kali oleh suami korban dalam posisi tergeletak di lantai kamar kontrakan,” katanya.

     

     

    Menurut Arya, terdapat luka lebam di bagian muka dan bagian tangan pada bayi. Sedangkan dari ibu yang meninggal juga ada luka di bagian mulut dan beberapa lebam di bagian tubuhnya.

     

    Kemudian terkait status suami, Arya menjelaskan, masih sebagai saksi karena dia yang pertama kali menemukan.

     

    “Korban itu sampai kemarin malam masih videocall dengan orang tuanya di Palembang dan suaminya kalau berdasarkan pengakuan memang kerja pulangnya malam, dari wilayah Jakarta Pusat, itu sudah kita konfirmasi dari kantornya,” katanya.

     

    Arya menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi sebenarnya. “Apakah memang meninggal karena obat atau karena suatu tindakan kriminal,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sindikat Prostitusi di Surabaya Hanya Dihukum 7 Bulan Penjara

    Sindikat Prostitusi di Surabaya Hanya Dihukum 7 Bulan Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Yeyen Kardila, Sandy Sanjaya sindikat prostitusi ini dihukum ringan oleh majelis hakim PN Surabaya. Keduanya dihukum tujuh bulan penjara karena terbukti melanggar UU Perlindungan Anak lantaran melakukan kekerasan terhadap anak.

    Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejari Surabaya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan.
    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Antyo Harri Susetyo menyatakan perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    “Mengadili, menyatakan terdakwa Yeyen Kardila dan Sandi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan,” tutur Hakim Antyo Harri Susetyo di ruang Tirta 2, PN Surabaya pada Senin (14/10/24) lalu.

    “Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 bulan,” imbuh Antyo.

    Terhadap putusan ini, kedua terdakwa dan JPU kedua, Siska menyatakan menerima vonis majelis hakim. “Terima yang mulia,” ujar Siska.

    Untuk diketahui, kasus ini bermula pada November 2023, Yeyen, Sandy Sanjaya dan Ranu Safikri dari Palembang berangkat menuju Surabaya. Mereka lalu menginap di Apatement Bale Hinggil.

    Niatnya untuk mencari pria yang ingin berhubungan badan dengan tarif yang bervariasi. Kemudian Yeyen mencari perempuan yang mau bekerja sebagai anak buahnya sebagai pekerja seks komersial (PSK).

    Di Desember 2023, Viola Als Febi menemui Yeyen untuk menjadi PSK. Gadis berusia 16 tahun itu ditawari apabila mau melayani dengan berhubungan badan akan diberikan upah Rp150 – 200 ribu. Sementara, tarif tamu dipatok seharga Rp300 – 750 ribu.

    Kemudian, di Januari 2024 Maya Puspita Sari Als Windi (Usia 16 tahun) diajak oleh Mirna ke Surabaya menemui Yeyen di Hotel Evora yang terletak di Jl.Menur No.18-20. Jika tarif tamu seharga Rp500 ribu. Pembagiannya, Maya diberi Rp300 ribu, Yeyen Rp50 ribu dan sisa uangnya untuk joki yang mencarikan tamu.

    Korban Maya menyetujui dan mengatakan hanya akan bekerja kepada Terdakwa 15 hari saja karena membutuhkan uang untuk pulang ke Sumatera Selatan.

    Yeyen memiliki 6 joki yaitu Sandi Sanjaya, Erlan Mangun, Rusno Irawan, Ranu Safikri, Ardi Saputra, Arpin Mahendra. Kelima joki tersebut memiliki akun MiChat. Profil akunnya menggunakan foto palsu yang diambil dari aplikasi Instagram tanpa ijin pemiliknya.

    Status yang tertulis berupa bermacam-macam layanan seks dengan tarif sebesar Rp650 ribu – Rp800 ribu.

    Sindikat prostitusi yang dijalankan keenam tersangka ini boleh dibilang cukup profesional. Mereka menggunakan kode-kode yang ditulis dan disampaikan melalui grup aplikasi media sosial. Tamu disebut sebagai Kijang.

    Tak hanya itu, di April 2024 Siska Amelia Als Sisil dan Nur Dwi Aissah Als Dwi (keduanya berusia 16 tahun) juga menemui Yeyen untuk mencari pekerjaan sebagai PSK. Jika tarif tamu Rp300 ribu, maka PSK mendapat Rp125 ribu, joki Rp75 ribu dan Yeyen Rp100 ribu.

    Terdakwa tidak memperbolehkan para PSK nya keluar dari Apartemen Banle Hinggil. Jika tidak menyerahkan uang bonus dari tamu maka Yeyen akan memarahi dan memukul mereka. [uci/beq]

  • Komplotan Ini Pecah Kaca Mobil dan Gasak Uang Rp100 Juta di Blitar

    Komplotan Ini Pecah Kaca Mobil dan Gasak Uang Rp100 Juta di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Blitar Kota membekuk pelaku kejahatan modus kempes ban dan pecah kaca mobil yang beraksi di wilayahnya. Pelaku merupakan komplotan lintas provinsi yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur.

    Dalam kasus itu, Satreskrim Polres Blitar Kota menetapkan lima tersangka. Namun dari lima tersangka, hanya dua tersangka yang ditahan di Polres Blitar Kota.

    Tersangka yang ditahan di Polres Blitar Kota, yaitu, RV dan PS. Keduanya warga Sumatera Selatan.

    “Kami menetapkan lima tersangka dalam kasus itu. Ada dua tersangka yang ditahan di Polres Blitar Kota. Sedang dua tersangka lagi ditahan di Malang Kota dan satu tersangka ditahan di Polres Blitar,” kata Waka Polres Blitar Kota, Kompol I Gede Suartika, Senin (7/10/2024).

    Para tersangka melakukan kempes ban mobil nasabah bank di Jalan Raya Blitar-Tulungagung tepatnya di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pada 4 Juli 2024.

    Korban baru saja mengambil uang di salah satu bank di wilayah Kota Blitar.

    Pelaku membuntuti mobil korban lalu menyebar ranjau paku di mobil korban.

    Ketika korban minggir untuk membenahi ban, pelaku menggasak tas berisi uang di jok belakang mobil korban.

    “Pelaku menggasak uang tunai Rp 100 juta dari mobil korban,” ujarnya.

    Pengungkapan kasus itu, kata Gede, setelah Polres Tulungagung menangkap satu tersangka pelaku pecah kaca mobil.

    Selanjutnya, polisi mengembangkan penangkapan satu tersangka di Polres Tulungagung.

    Ada empat Polres, yaitu, Polres Malang Kota, Polres Blitar Kota, Polres Blitar dan Polres Tulungagung yang bekerjasama mengembangkan kasus itu.

    “Hasil koordinasi empat Polres kemudian menindaklanjuti satu pelaku yang ditangkap di Tulungagung, kami mengamankan delapan pelaku,” katanya.

    “Delapan pelaku itu ada yang sebagai eksekutor di Blitar Kota, Malang Kota, Tulungagung dan Kabupaten Blitar,” lanjutnya.

    Satreskrim Polres Blitar Kota merilis kasus pecah kaca, Senin (7/10/2024). (Foto : Winanto/beritajatim.com)

    Dikatakannya, para tersangka merupakan komplotan pelaku kejahatan pecah kaca dan kempes ban lintas provinsi.

    Para pelaku telah beraksi di Malang Kota, Blitar Kota, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

    “Para pelaku ada yang berasal dari Sumatera Selatan dan ada juga yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Mereka komplotan kejahatan modus pecah kaca lintas provinsi. Pelaku beraksi di Malang Kota, Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

    Salah satu pelaku, RV mengaku mulai beraksi di wilayah Jawa Timur sejak pertengahan 2024.

    RV ikut beraksi di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

    “Saya ikut aksi di Kabupaten Blitar sekali, di Kota Blitar sekali. Kalau di malang, teman-teman yang kerja,” ujarnya.

    Saat beraksi di Kota Blitar, ia menggasak uang tunai Rp 100 juta milik nasabah bank.

    Dari hasil kejahatan itu, ia mendapatkan bagian Rp 12 juta dan PS mendapat bagian Rp 17 juta. (owi/but)

  • Pengumuman! BI Sebut Duit Rp 10 Ribu Ini Sudah Tak Berlaku

    Pengumuman! BI Sebut Duit Rp 10 Ribu Ini Sudah Tak Berlaku

    Jakarta –

    Bank Indonesia menyebut uang pecahan Rp 10 ribu tahun emisi 2005 sudah tidak berlaku. Adapun uang kertas tersebut memiliki warna ungu terang dengan gambar pahlawan RI Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas.

    Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan, uang Rp 10 ribu emisi 2005 seharusnya telah ditarik sejak 2010. Namun, masyarakat diberikan tenggat waktu selama lima tahun untuk mengembalikan uang tersebut.

    “Masyarakat diberi waktu 5 tahun untuk pengembalian karena 2016 tidak berlaku lagi,” katanya, usai Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2005 di Museum Balaputra Dewa, Palembang, dikutip dari Antara, Jumat (4/10/2024).

    Rozali menjelaskan, jika masyarakat masih memiliki uang Rp 10 ribu tersebut kini dapat dikoleksi secara pribadi atau dijual ke kolektor uang karena tidak bisa ditukar atau dikembalikan di bank.

    Lebih lanjut, untuk uang pecahan Rp 10 ribu yang terbaru dan saat ini berlaku ialah emisi 2022 dengan gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’, dengan dominasi warga ungu.

    “Kini yang berlaku ada gambar utama Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo beserta tulisan ‘Frans Kaisiepo’,” ujar Rozali.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Elen Setiadi berharap dengan diresmikannya Memorabilia ini dapat semakin meningkatkan kunjungan pariwisata di Sumsel sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat.

    Menurutnya, uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 itu istimewa karena menampilkan gambar Rumah Limas yang merupakan ikon arsitektur tradisional. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang menjadi warisan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.

    “Sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan, saya merasa bangga bahwa Sumatera Selatan menjadi bagian dari sejarah bangsa melalui representasi budaya lokal yang ada pada Rupiah kita,” kata Elen.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat bagi semua, khususnya anak generasi muda, bahwa Rupiah bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol persatuan dan pentingnya menjaga warisan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, rupiah dapat menghubungkan dan memperkuat keberagaman.

    Sebagai tambahan informasi tambahan uang yang sudah tidak berlaku itu, masih bisa digunakan untuk alat pembayaran 5 tahun ke depan sambil dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

    (shc/kil)