Xcloud.id

provinsi: SUMATERA SELATAN

  • PMD: Pagu dana desa Rejang Lebong Tahun 2025 sebesar Rp101,37 miliar

    PMD: Pagu dana desa Rejang Lebong Tahun 2025 sebesar Rp101,37 miliar

    Pagu dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun depan sebesar Rp101.37 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah ini berkurang sebesar Rp2.89 miliar

    Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa pagu dana desa yang diterima daerah itu pada 2025 sebesar Rp101,37 miliar.

    “Pagu dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong tahun depan sebesar Rp101.37 miliar. Jika dibandingkan dengan 2024, jumlah ini berkurang sebesar Rp2.89 miliar,” kata Kepala Dinas PMD Rejang Lebong Suradi Ripai saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu.

    Dijelaskan Suradi, dana desa (DD) yang diterima oleh 122 desa di daerah itu pada 2024 sebesar Rp104,27 miliar, dengan penerima tertinggi ialah Desa Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang mencapai Rp1,2 miliar.

    Sedangkan desa penerima DD terkecil berada di Desa Taba Padang, Kecamatan Binduriang sebesar Rp673,41 juta.

    Adanya penurunan DD yang diterima daerah itu, kata dia, berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat dan tidak akan mempengaruhi rencana kegiatan pembangunan di masing-masing desa.

    Sementara itu untuk dana desa yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong pada 2025, paling kecil diterima Desa Talang Lahat, Kecamatan Selupu Rejang sebesar Rp602,35 juta.

    Kemudian untuk desa yang menerima DD tertinggi diterima oleh Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur yang mencapai Rp1,33 miliar.

    Sejauh ini pencairan dana desa yang diterima oleh 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2024, tambah dia, semua desa sudah mengajukan permintaan pencairan dan sebagian besar sudah masuk ke rekening kas desa atau RKD masing-masing.

    Pewarta: Nur Muhamad
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Catat! daftar provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan selama bulan November 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan program penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 18 Oktober 2024 hingga Januari 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0 persen Untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya.

    Tak hanya Jakarta, sejumlah provinsi lainnya juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang November 2024.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

    Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

    Lantas, provinsi mana saja yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor selama November 2024?

    Ilustrasi STNK (Kompas.com/Aditya Maulana)

    Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut provinsi yang membuka program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan pada November 2024:

    1. Jakarta

    Pemprov Jakata mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya mulai 18 Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025.

    BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kendaraan tersebut juga telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Dikutip dari keterangan Bapenda Jakarta, Pemprov Jakarta juga menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penghapusan denda dilakukan terhadap objek BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen. 

    Pemberian insentif ini diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.

    2. Jawa Barat

    Pemprov Jawa Barat juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

    Dikutip dari akun Instagram @bapenda.jabar, Senin (30/10/2024), ada lima macam keringanan yang digelar pemerintah daerah, yaitu: 

    Diskon PKB
    Bebas denda PKB
    Bebas BBNKB II
    Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya
    Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat.

    Tak hanya 5 program di atas, Pemprov Jawa Barat juga memberikan diskon 10 persen bagi Wajib Pajak yang membayar PKB di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

    3. Jawa Tengah

    Provinsi berikutnya yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2024 adalah Jawa Tengah.

    Program tersebut dilaksanakan oleh Bapenda Jawa Tengah sejak 20 Mei hingga Desember 2024.

    Ada 3 program keringanan yang masih diadakan hingga November 2024. Berikut perinciannya:

    a. Pembebasan BBNKB II

    Diadakan hingga 19 Desember 2024
    Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah.

    b. Diskon pajak tahun berjalan

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pengurangan pajak tahun berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua.

    c. Pembebasan biaya pajak progresif

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

    4. Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur turut menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor daerah mulai dari 1 Oktober sampai 30 November 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapendajatim, Jumat (12/7/2024), pengadaan keringanan pajak ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Jawa Timur. 

    Berikut program pembebasan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur:

    Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
    Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
    Bebas PKB progresif
    Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

    5. Aceh

    Provinsi berikutnya yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga setahun penuh pada 2024 adalah Aceh.

    Program keringanan ini berlaku sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

    Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

    Untuk mendapatkan manfaat program ini, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai nama yang tercantum pada STNK.

    6. Lampung

    Pemprov Lampung juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

    Merujuk akun Instagram resmi @bapenda_lampung, Minggu (1/9/2024), ada 4 program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu: 

    a. Bebas pajak progresif

    Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

    b. Gratis pengembalian nama kendaraan

    Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

    c. Bebas denda

    Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
    Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

    d. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

    Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

    7. Bengkulu

    Dilansir dari laman resminya, Pemprov Bengku turut mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

    Program ini digelar di seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Bengkulu, program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, serta BBNKB II.

    Dengan adanya program keringanan ini, diharapkan mampu meningkatkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan pajak kendaraan bermotor.

    8. Kalimantan Barat

    Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

    Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor. 

    Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

    Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
    Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

    9. Sumatera Barat

    Pemprov Sumatera Barat ikut menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @bapenda.sumbar, Senin (30/9/2024), berikut keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak: 

    a. Diskon pokok PKB

    20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
    20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

    b. Pembebasan BBNKB II

    Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

    c. Pembebasan denda PKB

    d. Pembebasan denda BBNKB II

    Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

    e. Pembebasan pajak progresif

    f. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

    Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

    10. Sumatera Selatan

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga digelar oleh Pemprov Sumatera Selatan mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapenda_sumsel, Sabtu (21/9/2024), ada beberapa program keringanan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain: 

    a. Keringanan PKB

    Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

    b. Diskon BBNKB II

    Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

    c. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

    Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Petani Milenial Tembus 6,18 Juta, Paling Banyak di Jawa Timur

    Petani Milenial Tembus 6,18 Juta, Paling Banyak di Jawa Timur

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah petani milenial yang berusia di rentang 19–39 tahun mencapai 6,18 juta orang pada 2023. Proporsinya sekitar 21,93% dari total petani di Indonesia yang sebanyak 28,19 juta orang.

    Mengacu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, definisi dari petani milenial merupakan petani berusia 19 tahun-39 tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

    Adapun, teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet/telepon pintar/teknologi informasi, penggunaan drone, dan/atau penggunaan kecerdasan buatan.

    Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2023, data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian.

    Serta, menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. 

    Data tersebut menunjukkan, petani milenial yang berumur 19-39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, sebanyak 6,18 juta orang atau 21,93% dari total petani di Indonesia yang sebanyak 28,19 juta orang.

    Namun, petani milenial yang menggunakan teknologi digital lebih sedikit dibandingkan yang tidak menggunakan.

    Rinciannya, petani milenial yang menggunakan teknologi digital sebanyak 2,6 juta orang. Sedangkan petani milenial yang tidak menggunakan teknologi digital 3,57 juta orang.

    Jika ditinjau dari wilayah, Jawa Timur menjadi wilayah dengan petani milenial umur 19–39 tahun terbanyak di Indonesia. Jumlah petani milenial di Jawa Timur mencapai 971.102 orang atau sekitar 15,71% dari keseluruhan petani milenial pada 2023.

    Kemudian, provinsi dengan jumlah petani milenial umur 19–39 tahun terbanyak kedua dan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing sebanyak 625.807 orang (10,12%) dan 543.044 orang (8,78%).

    Lalu, petani milenial dari Sumatera Utara mencapai 361.814 orang dan 340.436 pertanian milenial dari Sumatera Selatan.

    Sementara itu, provinsi dengan jumlah petani milenial yang paling sedikit adalah DKI Jakarta, yakni mencapai 2.568 orang.

    Selain petani milenial, Hasil Sensus Pertanian 2023 juga menunjukkan petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 10,59 juta orang (37,58%) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 5.612 orang (0,02%).

  • BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah.

    Hal ini mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.

    Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita mengatakan, fenomena La Nina ini berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.

    Termasuk, kata dia, bencana banjir lahar hujan yang berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi. Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

    Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga mempengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

    Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun. Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

    Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah. Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

    Dampak Positif La Nina

    Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

    Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

    “Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

    Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

    “Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

    Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

    “Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” pungkasnya. 

  • Ini Alasan Investasi Properti di Tangerang Masih Menjanjikan – Page 3

    Ini Alasan Investasi Properti di Tangerang Masih Menjanjikan – Page 3

    Chief Executive Officer (CEO) BIG Group, Hengky Japri menyebut, kehadiran Villa Rosa Karawaci merupakan solusi bagi konsumen yang mendambakan hunian strategis bernuansa resort dengan harga terjangkau.

    Pasalnya, rumah-rumah di Villa Rosa Karawaci hanya dibandrol mulai dari Rp 900 jutaan per unit. “Sementara harga jual rumah dengan tipe yang sama di kawasan Karawaci sudah mencapai rata-rata di atas Rp2 miliar,” sebutnya kepada media, Rabu (20/11/2024). 

    Hengky menjelaskan pengembangan Villa Rosa Karawaci oleh BIG Group, menyusul kesuksesan tiga proyek properti sebelumnya, yakni Citra Elok Jonggol, Pesona Elok Hambalang, Bogor serta Casa Laverde Lampung, Sumatera Selatan. 

    Setelah Sukses memasarkan beberapa proyek perumahan seperti  kini BIG Group meluncurkan sebuah karya masterpiece terbarunya yakni Villa Rosa Karawaci, berada di area prestisius Karawaci. Kehadiran Villa Rosa merupakan inovasi terbaru diantara produk property lainnya, dengan menghadirkan hunian konsep Modern Villas Tropical yang pertama dan satu-satunya di kawasan Karawaci.

    BIG Group merancang hunian tersebit ditujukan kepada masyarakat urban modern yang mendambakan tinggal resort villa di tengah lingkungan masyarakat urban, “Kami tidak hanya membangun rumah, namun juga menciptakan hunian sempurna yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban modern,” cetus Hengky Japri.

    Hengky Japri optimistis bahwa Villa Rosa Karawaci akan disambut baik oleh pasar. Meski, tekanan terhadap daya beli masyarakat masih cukup berat seperti tingginya tingkat inflasi, kenaikan suku bunga dan beban PPN sebesar 12%.

     

  • Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Rincian Proyek Infrastruktur Telan Duit Negara Rp 282,9 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi anggaran infrastruktur pemerintah sejak awal tahun sampai 31 Oktober 2024 telah mencapai 66,8% dari pagu anggaran atau setara dengan Rp 282,9 triliun.

    “APBN #UangKita mendukung penuh peningkatan daya saing melalui anggaran infrastruktur yang telah direalisasikan sebesar Rp 282,9 T hingga akhir Oktober 2024,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati), Sabtu (23/11/2024).

    Dari jumlah itu, Sri Mulyani menjelaskan sebesar Rp 160,6 triliun direalisasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Dana tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan mulai dari jalan, rel kereta, hingga rumah susun dan akses internet.

    “Berbagai pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta pembangunan sarana air minum, rel kereta api, rumah susun, hingga akses internet bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Kemudian alokasi sebesar Rp 72,8 triliun direalisasikan melalui transfer pemerintah pusat ke daerah, yang mana sebagian untuk melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 16.526 km, membangun jalan sepanjang 30.583 km, dan merehabilitasi 1.962 km jalan lainnya.

    “Kemudian sebanyak 54.789 sambungan rumah juga telah terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selain itu 3.024,79 Ha jaringan irigasi ditargetkan bisa dibangun melalui alokasi dana tersebut,” terang Sri Mulyani.

    “Tak hanya itu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan perumahan yang telah direalisasikan sebanyak 165.880 unit rumah,” paparnya.

    Secara rinci, berikut daftar realisasi anggaran infrastruktur hingga 31 Oktober 2024:1. Realisasi melalui Belanja K/L (Rp 160,6 Triliun)

    – Pembangunan dan preservasi jalan Rp 37,1 triliun (progress 74,82%)
    – Pembangunan dan preservasi Jembatan Rp 5,4 triliun (progress 80,57%),
    – Penyelenggaraan SPAM Rp 3,7 triliun(progress 73,78%)
    – Pembangunan Rumah Susun Rp 5,2 triliun (progress 70,25%);
    – Rel KA Rp 1,4 triliun (progress 41,90%)
    – Bandara Rp 2,3 triliun (progress 73,75%)
    – Pelabuhan Laut Rp 3,9 triliun (progress 73,97%)
    – Konstruksi PDN di Cikarang Rp 1,8 triliun (progress 92%),
    – Operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp 1,7 triliun pada 2.806 lokasi
    – Akses internet Rp 0,5 triliun untuk 11.604 lokasi
    – Kapasitas satelit Rp 1,2 triliun sebesar 22 Gbps
    – Palapa Ring Rp 2,0 triliun sebanyak 43 unit

    2. Realisasi Transfer ke Daerah (Rp 72,8 Triliun)

    – Jalan Rp 5,16 triliun: untuk rekonstruksi 16.526 km, pembangunan 30.583 km, dan rehabilitasi 1.962 km
    – SPAM sebanyak 54.798 sambungan rumah (SR), Jaringan Irigasi ditargetkan 3.024,79 Ha (Rp 17,5 triliun)

    3. Realisasi melalui Pembiayaan (Rp 49,1 Triliun)

    – FLPP Rp 13,7 triliun untuk pembiayaan perumahan sebanyak 165.880 unit rumah
    – PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 18,6 triliun, untuk penyelesaian JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) tahap I, dan JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung
    – Pendanaan LMAN Rp 7,5 triliun untuk 126 Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Ini semua adalah peran APBN #UangKita untuk terus mendorong peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur. Bersama membangun, menuju Indonesia Maju..!” pungkas Sri Mulyani.

    Lihat juga Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

    (hns/hns)

  • Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Aturan 2025 Belum Rilis, Simak Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) 2025 belum juga ditetapkan dan diumumkan. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama stakeholder terkait sedang merampungkan regulasi baru terkait pengupahan.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan aturan yang bakal jadi pedoman penetapan upah minimum 2025 itu dapat terbit pada akhir November 2024.

    “Kita berharap target kita akhir bulan ini kita bisa keluar dengan peraturan menteri tersebut,” kata Yassierli kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Kemnaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah mengirim surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum tahun depan. “Jadi, kita minta gubernur untuk menunggu,” ujarnya. 

    Sementara itu, Yassierli sebelumnya menargetkan rumusan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) itu dapat rampung pekan ini. Rumusan yang dibahas bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto, usai Kepala Negara tiba di Tanah Air/

    Setelah mendapat arahan lebih lanjut dari Kepala Negara, Permenaker tersebut dapat diterbitkan sebagai pedoman dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun depan.

    “Kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. Kita tunggu Pak Presiden pulang pasti,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Usai Permenaker terbit, Kemnaker akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada para gubernur di seluruh Indonesia perihal aturan tersebut.

    Dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada Desember 2024.  

    “Kita harus kejar sebelum 1 Januari nanti, itu kan setelah bertahapnya UMP, UMK, dan sektoralnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, UMP 2024 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, termasuk upah minimum bagi provinsi baru di Indonesia.

    “Nilai rata-rata UMP 2024 adalah Rp3,11 juta,” demikian melansir Satu Data Kemnaker, Sabtu (23/11/2024).

    Berikut daftar lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi:

    Aceh – Rp3,460,672.00
    Sumatera Utara – Rp2,809,915.00
    Sumatera Barat – Rp2,811,449.27
    Riau – Rp3,294,625.56
    Jambi – Rp3,037,121.85
    Sumatera Selatan – Rp3,456,874.00
    Bengkulu – Rp2,507,079.24
    Lampung – Rp2,716,497.00
    Bangka Belitung – Rp3,640,000.00
    Kepulauan Riau – Rp3,402,492.00
    DKI Jakarta – Rp5,067,381.00
    Jawa Barat – Rp2,057,495.00
    Jawa Tengah – Rp2,036,947.00
    DI. Yogyakarta – Rp2,125,897.61
    Jawa Timur – Rp2,165,244.30
    Banten – Rp2,727,812.11
    Bali – Rp2,813,672.00
    Nusa Tenggara Barat – Rp2,444,067.00
    Nusa Tenggara Timur – Rp2,186,826.00
    Kalimantan Barat – Rp2,702,616.00
    Kalimantan Tengah – Rp3,261,616.00
    Kalimantan Selatan – Rp3,282,812.21
    Kalimantan Timur – Rp3,360,858.00
    Kalimantan Utara – Rp3,361,653.00
    Sulawesi Utara – Rp3,545,000.00
    Sulawesi Tengah – Rp2,736,698.00
    Sulawesi Selatan – Rp3,434,298.00
    Sulawesi Tenggara – Rp2,885,964.04
    Gorontalo – Rp3,025,100.00
    Sulawesi Barat – Rp2,914,958.08
    Maluku – Rp2,949,953.00
    Maluku Utara – Rp3,200,000.00
    Papua Barat – Rp3,393,500.00
    Papua – Rp4,024,270.00
    Papua Tengah – Rp4,024,270.00
    Papua Pegunungan – Rp4,024,270.00
    Papua Selatan – Rp4,024,270.00
    Papua Barat Daya – Rp3,393,500.00

  • Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal menghitung hari, proses pemilihan Kepala Daerah makin dekat yaitu pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebelum mencoblos, berikut profil cagub di Pilkada Jawa Barat 2024, mulai dari Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, dan Acep Adang Ruhiat. 

    Profil cagub dan cawagub perlu diketahui agar masyarakat tidak salah dalam memilih cagub dan cawagub, khususnya di Jawa Barat. 

    Terdapat empat pasangan calon (paslon) yang meramaikan kontestasi politik tersebut mulai dari kandidat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina. Lalu, nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. Untuk nomor urut 3 ada nama Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie serta pasangan terakhir adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin di Jawa Barat, berikut rangkuman profil cagub-cawagub yang akan berlaga di Pilkada Jabar 2024. 

    Profil Cagub dan Cawagub Jabar 2024 

    1. Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina

    Acep merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, pada 1 Agustus 1958 yang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi pada 1984 dan meraih gelar doktorandus (Drs.) di Universitas Siliwangi pada 1988, serta gelar master of sains (M.Si) di Universitas Garut pada 2000. 

    Dari pengalaman organisasi, dia sempat menjadi Ketua BP KNPI Kecamatan Singaparna, Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Organisasi KNPI Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat. 

    Acep Adang Ruhiat memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfindz PKB Kabupaten Tasikmalaya pada 2008. Lalu, pada 2011—2016, Aceng menjabat menjadi Ketua Dewan Suro Partai PKB.

    Melenggang ke Senayan, Acep menjadi anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut mulai dari 2014 lalu di Komisi VI DPR RI.

    Sementara itu, Acep didampingi oleh Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal Gita KDI yang merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 10 Oktober 1985. 

    Untuk pengalaman politik, Gita memulai sejak 2011 dengan dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan almarhum Cecep Syafrudin. Di DPR, Gita duduk di Komisi XI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

     

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja

    Jeje merupakan kelahiran Pangandaran pada 14 Februari 1965 yang memulai kariernya di dunia politik sejak 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga 2009.

    Melangkah di jalur eksekutif, dia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis pada 2014—2015 dan menempati jabatan sebagai Bupati Pangandaran pada 2016.

    Selain memiliki pengalaman politik, Jeje juga pernah bergabung ke beberapa perusahaan yakni menjadi Staff Ahli, Samudra Farmindo Luas pada 1987—1991 dan menjadi Manager Produksi, PT. Wicakarya pada 1991—1993. 

    Kini terpilih menjadi cagub Provinsi Jawa Barat, Jeje bakal ditemani oleh Ronal Surapradja yang merupakan komedian yang namanya diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jabar 2024, tepatnya pada Kamis malam (29/8/2024).

    Putra kelahiran Bandung 26 Mei 1977 ini mulai berkecimpung di ranah politik pada 2024, saat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR lewat PDIP. Sayangnya, kurang beruntung dirinya tak lolos karena di Dapil Jawa Barat XI.

    3. Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie

    Ahmad Syaikhu lahir pada 23 Januari 1965 yang merupakan putra kelahiran Desa Ciledugkulon. Untuk ranah pendidikan, dirinya mengenyam ilmu ke jenjang D3 ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan belajar agama dari keluarga dan guru besar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

    Mengawali karir sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan tahun 1986—1989, Syaikhu tak langsung terjun ke politik tetapi menjadi profesional juga sebagai auditor BPKP Pusat di Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

    Pada 2004 menjadi awal dirinya masuk ranah politik sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan, hasil Pemilu 2009, dia terpilih menduduki jabatan anggota DPRPD Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komisi C.

    Pada 2013, Syaikhu menjadi Wakil Walikota Bekasi periode 2013—2018 dan setelahnya maju untuk mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Lalu sejak, 2020—2025, Syaikhu dipercayai menduduki posisi sebagai Presiden PKS. 

    Kembali memilih maju di Jawa Barat, Syaikhu merangkul Ilham yang merupakan anak dari B.J. Habibie. Putra sulung yang lahir pada 16 Mei 1963 itu merupakan teknokrat di dunia teknologi pesawat. 

    Mengikuti jejak ayah, dirinya bersekolah Technical University of Munich untuk menyelesaikan gelar insinyur dan doktor. Bahkan, dia sempat mengambil bidang yang berbeda pada 2003, yaitu pendidikan ilmu manajemen di School of Business, Universitas Chicago, Singapura dengan gelar MBA. 

    Karier profesionalnya dimulai di perusahaan pesawat Boeing. Lalu, menjadi Direktur Marketing di PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang berhasil menciptakan pesawat dalam negeri kode N-250.

    Pada 2004, Ilham melanjutkan perusahaan keluarga yakni Grup Ilthabi Rekatama dan sempat terpilih menjadi CEO beberapa perusahaan, seperti PT Industrial Mineral Indonesia, PT Global Group Asia, dan berbagai jabatan komisaris lainnya.

     

    4. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Lahir di Subang pada 11 April 1971, Dedi mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta pada 1999. Mendalami hukum, dirinya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstra. Seperti, menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 

    Dedi pun memulai karier politiknya sebagai legislator dengan bergabungnya ke partai Golkar pada 1999-2004 dann terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Komisi E.

    Namun, periode kerjanya tidak selesai hingga akhir, sebab pada 2003, Dedi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan memilih untuk meminpin Purwakarta secara langsung pada 2008. Dia bahkan berhasil menjabat sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut.

    Melangkah ke jenjang lebih tinggi, Dedi maju saat Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Namun, karier eksekutifnya harus beralih sementara untuk kembali ke legislatif sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 di dapil Jabar VII dari fraksi partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dedi menyelesaikan perannya di Golkar pada 2023 dan memutuskan bergabung bersama partai Gerindra. Saat ini pun, Dedi kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon gubernur. Dengan menggandeng Erwan Setiawan.

    Erwan pun merupakan politikus dan pengusaha kelahiran Bandung 29 Juli 1970 dengan ayahnya yang seorang manajer klub sepak bola Persib Bandung, Umuh Muchtar.

    Lulusan Politeknik Industri dan Niaga Bandung pada 1996 ini juga meraih gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada 2008 yang setelah lulus lebih memilih dunia bisnis sebagai Direktur CV Ganeca Kiara pada 2010. 

    Karier politiknya justru dimulai di ranah legislatif dengan bergabung ke Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009—2014 dan melanjutkan menjadi Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pada periode 2014—2019.

    Kemudian pada 2018, Erwan didapuk Donny Ahmad Munir untuk menemaninya sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Sumedang dan menjabat hingga 2023 

    Di tengah perjalanan sebagai Wabup Sumedang, Erwan berseberangan dengan Partai Demokrat yang dipicu oleh Musda Partai Demokrat Jawa Barat. Sehingga memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Partai Golkar pada 2022.

  • Survei Polsentrum: Toha-Rohman Menang, Elektabilitas Lucianty-Syafaruddin Nyungsep

    Survei Polsentrum: Toha-Rohman Menang, Elektabilitas Lucianty-Syafaruddin Nyungsep

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG — Hasil survei terbaru Polsentrum, yang dirilis pada Sabtu (23/11/2024) di All Nite & Day Hotel Palembang, mengungkapkan peningkatan signifikan elektabilitas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Toha-Rohman.

    Pasangan ini mencatat tingkat keterpilihan sebesar 53 persen, mengungguli pesaingnya, Lucianty-Syafaruddin, yang hanya meraih 43,4 persen. Selisih 9,6 persen ini semakin memperkuat posisi Toha-Rohman menjelang Pilkada Musi Banyuasin.

    Direktur Eksekutif Polsentrum Data and Consulting, Ilham Muhammad, menyebut solidaritas dan militansi relawan menjadi salah satu faktor penting di balik kenaikan elektabilitas Toha-Rohman.

    “Solidaritas dan militansi relawan Toha-Rohman juga terpotret dalam survei, bahwa dalam sebulan terakhir 68 persen masyarakat pernah didatangi untuk diajak memilih Toha-Rohman,” ucapnya.

    Kombinasi latar belakang pasangan ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Toha, sebagai tokoh Muba Barat, dan Kiai Rohman, yang mewakili Muba Timur, membentuk pasangan yang merepresentasikan keberagaman wilayah.

    Selain itu, profil mereka sebagai pengusaha dermawan dan tokoh Nahdlatul Ulama dianggap mampu menarik simpati berbagai lapisan masyarakat.

    “Pasangan ini merupakan kombinasi pengusaha dermawan dan kiai NU, kondisi ini menjadikan basis pemilih mereka semakin luas,” jelas Ilham.

    Di sisi lain, elektabilitas Lucianty-Syafaruddin tampak tertekan oleh isu masa lalu. Kasus korupsi yang melibatkan Lucianty kembali mencuat di tengah momen Pilkada, menggerus kepercayaan masyarakat.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024: Langit Malam Indonesia Mayoritas akan Berawan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Sabtu 23 November 2024: Langit Malam Indonesia Mayoritas akan Berawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Langit sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu pagi (23/11/2024) diprediksi cerah berawan, berawan, berawan tebal, kabut dan hujan ringan. Seperti itulah prakiraan cuaca Indonesia hari ini.

    Kemudian pada siang hari nanti, sebagian wilayah Indonesia diprakirakan BMKG bakal hujan ringan di antaranya Palangkaraya, Tanjung Pinang dan Kupang akan turun hujan dengan integritas ringan. Yogyakarta akan turun hujan dengan intergritas petir. Dan  Pontianak akan turun hujan dengan integritas sedang

    Selanjutnya, malam hari nanti, cuaca Indonesia sebagian besar diprediksi berawan, berawan tebal, dan hujan ringan. Hujan dengan intensitas sedang diprediksi turun di wilayah Gorontalo. Dan hujan dengan integritas petir akan turun di daerah Palembang malam hari nanti.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Indonesia selengkapnya yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.id:

     Kota
     Pagi
     Siang
     Malam

     Banda Aceh
     Berawan Tebal 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Denpasar
     Cerah Berawan
     Cerah Berawan
     Hujan Ringan

     Serang
     Berawan
     Berawan
     Berawan

     Bengkulu
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Yogyakarta 
     Berawan
     Hujan Petir 
     Hujan Ringan

     Jakarta Pusat 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Gorontalo 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Hujan Sedang

     Jambi 
     Hujan Ringan
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Bandung 
     Berawan Tebal
     Berawan
     Hujan Ringan

     Semarang 
     Cerah Berawan
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Surabaya 
     Cerah Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Pontianak 
     Berawan 
     Hujan Sedang
     Berawan Tebal

     Banjarmasin 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan

     Palangkaraya
     Berawan 
     Hujan Ringan
     Berawan

     Samarinda
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan

     Tarakan 
     Hujan Ringan
     Berawan
     Berawan 

     Pangkal Pinang
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Tanjung Pinang 
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan
     Berawan 

     Bandar Lampung
     Berawan 
     Berawan
     Berawan 

     Ambon 
     Berawan
     Berawan 
     Berawan

     Ternate 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Mataram 
     Kabut
     Berawan
     Berawan

     Kupang 
     Cerah Berawan 
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

    Kota Jayapura
     Berawan
     Cerah Berawan
      Berawan

     Manokwari 
     Berawan Tebal
     Cerah Berawan
     Berawan Tebal

     Pekanbaru 
     Berawan 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Mamuju 
     Hujan Ringan
     Berawan
     Hujan Ringan

     Makassar 
     Berawan 
     Berawan 
     Berawan

     Kendari 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Manado  
     Berawan Tebal
     Berawan
     Berawan Tebal 

     Padang 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal 
     Berawan Tebal

     Palembang
     Berawan 
     Berawan 
     Hujan Petir

     Medan 
     Cerah Berawan
     Kabut
     Hujan Ringan

    Disampaikan pada Minggu 30 Oktober 2021, BMKG menyebut, cuaca ekstrem ini berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir, dan angin kencang. Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, cuaca ekstrem ini d…